Andrei Angouw Pimpin Sidang Paripurna DPRD Sulut

Ranperda TAHURA Ditetapkan Menjadi Perda

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang paripurna DPRD Jum’at,( 02/02/18) Diruangan Sidang Paripuna. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam memimpin sidang,di dampingi oleh wakil ketua Vreeke Runtu dan Marthen Manoppo.
Sidang tersebut, terkait dengan penetapan Ranperda Taman Hutan Raya (TaHuRa) HV Worang menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penetapan Ranperda TaHuRa HV Worang terlebih dahulu mendengarkan pemandangan masing-masing Fraksi. Dalam pemandangan fraksi,semua fraksi di DPRD Sulut menyetujui Ranperda TaHuRa HV Worang menjadi Perda.
Sementara, Gubenur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan memberikan apresiasi kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut serta anggota telah bekerja dan menyelesaikan tugas dan tanggungjawab menyusun Ranperda TaHuRa HV Worang menjadi Peraturan Daerah (Perda). ” Terimakasih saya sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut serta anggota yang telah menyelesaikan tugas pekerjaan menyusun Ranperda TaHuRa HV Worang menjadi Perda,” tukasnya.
Hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw,Unsur Forkopimda,Sekprov Sulut,Kepala SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Undangan Lainnya.
(ADV)



DPRD Sulut Gelar Sidang Penetapan RAPBD 2017

Sulut,GN- Usai melewati pembahasan yang cukup alot dan dilakukan singkronisasi bersama TAPD Pemprov Sulut, akhirnya RAPBD 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda), Rabu (23/11/16) lewat rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin langsung jalannya sidang Paripurna penetapan RAPBD 2017.

Namun sebelum ditetapkan sebagai Perda tersebut, Jeany Mumek anggota Fraksi PDIP dipercayakan untuk membacakan hasil sinkronisasi. Dan dilanjutkan pemandangan akhir Fraksi terkait RAPBD 2017 tersebut.

Setelah itu penyerahan pandangan umum enam Fraksi yang menyatakan setuju terhadap  RAPBD 2017 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Meskipun dalam pemandangan umum Fraksi  ada catatan kritis disampaikan.

Dengan harapan APBD 2017 ini dapat dipergunakan sebaik mungkin. Apalagi hampir semua program di setiap SKPD mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan sekira Rp800 Miliar anggaran di APBD 2017 akan digunakan untuk pembayaran gaji guru SMK dan SMU yang ada di Sulawesi Utara. Turut hadir  dalam sidang Paripurna Penetapan APBD 2017, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Forkompimda serta undangan lainnya.(sisco)