Gubernur Sulut Olly Dondokambey menerima dokumen hasil pemeriksaan LKPD dari BPK RI (foto: gemparnews)

Sulut,GN– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun 2018.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (27/5/19).

Harry mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut atau ketiga kalinya di era kepemimpinan Gubernur Olly ini juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.

“Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh 6,01 persen, penduduk miskin turun menjadi 7,5 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 72,2. Semuanya ini lebih baik dari rata-rata nasional,” kata Harry.

Lanjut Harry, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemprov Sulut tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Menurut Harry, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.

Meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidak akuratan pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari.

Sementara itu,Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.

“Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah,” beber Olly.

Penyerahan opini WTP turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.(sisco)

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut Marciano Lomban DI Dampingi Kepala Balai Koperasi UKM Clara Polii Menutup Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Koperasi (Foto: gemparnews)

Sulut,GN- Setelah lima hari (20-24) Mei 2019, Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan KSP/USP Koperasi Se-Provinsi Sulawesi Utara, akhirnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jumat,(24/5/19) secara resmi menutup kegiatan tersebut.

Kadis Koperasi dan UKM Marciano Lomban didampingi Kepala UPTD Balatkop Clara Polii dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan selama lima hari. ” Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti ini,dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di kabupaten dan kota,” ujar Kadiskop dan UKM ini.

Lebih lanjut dikatakannya,Gubernur mengapresiasi dinas Koperasi dan juga balatkop yang terus bergerak membina dan memberikan pelatihan. ” Bapak Gubernur mengapresiasi, karena dinas Koperasi banyak bergerak. Tugas pokok kita, hanya melakukan pelatihan untuk masyarakat,” tukasnya.

Diapun berharap, kedepannya terus ada pelatihan bagi setiap Koperasi yang ada di Sulut. ” Torang berharap boleh baku dapa di tahun berikutnya, untuk koperasi yang lebih maju lagi,” harapnya.

Sementara, Kepala Balatkop Clara Polii usai kegiatan, menyampaikan terimakasih kepada para peserta,dengan tekun mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. ” Saya berharap setelah mengikuti pelatihan seperti ini,dapat memberikan manfaat bagi koperasi,” tutupnya.
Sebelumnya,Tenny Simbala Kepala sub Penyelenggara diklat sekaligus penanggungjawab kegiatan ini menyampaikan laporan terkait jumlah peserta dan lamanya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Koperasi.(sisco)

Sulut,GN- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jumat,(24/5/19) menggelar Rapat Koordinasi angkutan menyambut hari raya idul fitri 1440 H tahun 2019 di kantor Dishub Sulut.

Rapat tersebut di pimpin oleh kepala dishub Sulut Dr Lynda Watania dan di hadiri seluruh dinas Kabupaten dan kota,Polda Sulut bahkan undangan Lainnya.Rakor tersebut, meminta setiap kabupaten dan kota melaporkan persiapan pengamanan angkutan menyambut lebaran.

Sementara laporan dari dishub Bolmong bahwa pihaknya akan membuat posko di tiga titik startegis. “Kami akan menyiapkan posko,dan ini kami lakukan setiap tahun,” ujar perwakilan dishub Bolmong.

Dishub Sitaro juga melaporkan situasi pengamanan yang ada di pusat strategis pelabuhan. ” Saat ini cenderung liburan sekolah,sarana kapal laut sudah cukup, siang hari kapal cepat dan malam hari kapal reguler dan tidak berpengaruh pada lonjakan penumpang namun kami tetap melakukan posko,” ujar perwakilan Dishub Sitaro.

” Sesuai dengan kesepakatan bersama waktu rapat,apabila ada lonjakan penumpang maka tiap hari ada dua kapal yg akan menuju ke kepulauan Sangihe,” tambah perwakilan Sangihe.
Dari pihak kepolisian daerah Sulut melalui perwakilannya menyampaikan bahwa Polda Sulut akan menyiapkan kendaraan gratis bagi yang ingin mudik dari Manado-Bolmong hingga ke Gorontalo dan juga untuk pengamanan lebaran pihaknya Polda Sulut akan melakukan operasi ketupat.

Sementara itu,setelah mendengarkan laporan kesiapan keamanan menyambut lebaran,Kadishub Sulut Dr Lynda Watania memberikan arahan. Dikatakannya, Dishub terus memberikan motivasi bagi setiap kinerja dinas Kabupaten dan kota untuk terus melakukan tugasnya dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2019 ini. “Kita terus bersatu padu dan bekerjasama bahkan memberikan informasi yang strategis jika ada masalah-masalah sehingga bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan Walikota dan Bupati dapat secepatnya mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut,” pungkasnya.
Usai Rakor,dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama di Dinas Perhubungan Provinsi Sulut. (sisco)

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Dr Lynda Watania (Foto: gemparnews)

Sulut,GN- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Bidang Pengawasan Kamis, (23/5/19) menggelar operasi Penertiban Terminal bayangan. Operasi tersebut di pimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas Dishub Sulut, Drs Fabian Warouw.

Lokasi penertiban kali ini berada di Jalan Maertadinata Paal dua, bagi kendaraan yang melanggar aturan Pasal 276 UU No 22 Thn 2009 (Kendaraan tidak singgah diterminal yg ditentukan) dan Pasal 302 Yo Pasal 126 UU No 22 Thn 2009 Berhenti selain yg ditentukan, Mengetem, menyimpang dari trayek yg ditentukan).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Dr Lynda Watania melalui Kepala Seksi pengendalian lalu lintas mengatakan bahwa operasi digelar secara rutin di sejumlah titik Jalan Martadinata. ” Sesuai Petunjuk dari Kadishub Sulut operasi digelar secara rutin disejumlah titik di Jalan Martadinata,”ujar kepala seksi pengendalian lalu lintas kepada awak media ini.
Sebelumnya,Dishub Sulut juga sudah beberapa kali menggelar operasi penertiban untuk kendaraan container di jalan interchange ring road. Ada beberapa kendaraan container di dapati memakirkan kendaraannya di area tersebut. Pihak Dishub Sulut telah menegur bahkan juga memberikan sosialisasi terkait larangan bongkar muat dan larangan memakirkan kendaraan container di sepanjang ruas jalan interchange ring road manado. Dishub Sulut juga telah bekerjasama dengan pihak Polres Minut memasang tanda larangan di area tersebut pekan lalu. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menghadiri acara yang bertajuk “Buka puasa bersama dan Peringatan Nuzulul Quran Polda Sulut 1440 H /2019 M” yang bertempat di Aula Catur Prasetya Mapolda Sulut pada Rabu (22/5/19).

Hadir dalam acara ini Kapolda Sulut Irjen (Pol) R Sigid Tri Hardjanto, Pangdam XIII/MDK Mayjen Tiopan Aritonang, Danlanudsri Kol (Pnb) Johnny Sumaryana, SE.,Asisten I Pemprov Sulut Edison Humiang, Dir Kepatuhan Bank Sulut Mecky Taliwuna, jajaran Kapolres dan Dandim se kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara dan segenap undangan lainnya.

Kapolda Sulut mengatakan kiranya hikmah Ramadhan,Nuzulul Quran dan Idul Fitri akan terus meningkatkan kualitas iman dan taqwa.

“kiranya dengan hikmah Ramadhan,Nuzulul Quran dan Idul Fitri Kita tingkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa Dalam Rangka Menanamkan Kejujuran Dan Kedisiplinan Guna Mewujudkan Personil Yang Berprestasi Dan Inovasi,” kata Kapolda dalam sambutannya.

Disela-sela kegiatan tersebut mengatakan dirinya merespon positif acara buka puasa bersama yang di rangkaikan dengan peringatan Nuzulul Quran tersebut serta berharap acara acara seperti itu akan menjadi wadah pemersatu bagi semua anak bangsa.

“torang harus bersatu, torang ada karena persatuan. Kita masih dalam suasana memperingati hari Kebangkitan Nasional olehnya kita harus memaknainya dengan persatuan untuk masa depan bersama,”pungkas Angouw.(sisco)

Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut Inggrid Sondak Ketika Di Wawncarai Awak Media (gemparnews)

Sulut,GN- Ranking pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) tahun ini sangat memprihatinkan. Setelah melihat urutan dari seluruh provinsi di Indonesia, posisi pendidikan di Sulut pada urutan ke 32 di bawah jauh dari provinsi Papua.

Hal ini mengundang perhatian bagi pemerhati pendidikan bahkan anggota DPRD Sulut khususnya komisi 4 membidangi kesejahteraan rakyat. Melihat Kondisi ini, anggota DPRD Sulut komisi 4 Inggrid Sondak dan Meiva Salindeho Lintang angkat bicara.

Kedua anggota DPRD Sulut ini,sepakat agar di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah perlu di evaluasi kembali. ” Dengan kondisi pendidikan seperti ini tentunya sangat memprihatinkan, segera ada pembenahan apalagi orang Sulut mempunyai intelegensi yang tinggi,” ucap Sondak kepada awak media ini, Selasa ( 21/5/19) di kantor DPRD Sulut.

Lanjut sekretaris komisi 4 ini, pendidikan di Sulut harus mendapat catatan penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah lebih khusus dinas pendidikan daerah sulut. “Untuk itu, komisi 4 akan memanggil hearing kepala dinas pendidikan dan jajarannya untuk mendengarkan serta mengkaji bersama apa yang menjadi kendala dan langkah- langkah sebagai solusi ke depan,” tukasnya.

Sementara, anggota Komisi 4 DPRD Sulut Meiva Salindeho- Lintang mengatakan dinas perndidikan Provinsi Sulut perlu dievaluasi dan pengkajian kembali. ” Dengan kondisi pendidikan sekarang, perlu dievaluasi dinas pendidikan daerah sulut. Kita harus memanggil hearing dan mendengarkan kendala dan solusi dari dinas terkait kondisi pendidikan saat ini,” pungkas Meiva.(sisco)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw memimpin Rapat Paripurna Laporan Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2018 bertempat di ruangan Paripurna DPRD Selasa, (21/5/19).

Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat Paripurna di dampingi Wakil Ketua Vreeke Runtu, Marthen Manoppo, Wenny Lumentut dan dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, Anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Kepala OJK, Sekretaris Provinsi bersama jajaran SKPD dan undangan lainnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 Ferdinand Mewengkang, dalam laporannya Penyampaikan hasil pembahasan yang berisikan catatan strategis serta rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan sulawesi utara kedepan, dalam melakukan penilaian dan kajian terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2018 adalah metode Pendekatan Kelembagaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja program dengan Realisasi yang dicapai oleh perangkat daerah yang bersangkutan, untuk menilai apakah realisasi atau cara capaian kinerja telah di laksanakan secara efisien dengan membandingkan dengan antara anggaran yang tersedia serta realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan program tersebut dan peninjauan lapangan.

Laporan Ketua Pansus, memberikan 119 catatan dan rekomemdasi yang meminta agar Pemerintah Propinsi lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program kerja sehingga alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang agar pencapaian sesuai target yang ditetapkan. ”Rekomendasi dan catatan yang diberikan adalah evaluasi Pansus yang didasarkan pada kajian dari hasil turun lapangan ,” sebut Mewengkang.

Dari 119 catatan dan rekomemdasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2018,yang paling di soroti terkait sektor Pendidikan yang mengalami penurunan rangking, juga sektor kesehatan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat memberikan tanggapannya atas hasil laporan Pansus LKPJ, memberikan apresiasi terhadap kinerja pansus yang sudah bekerja dengan baik dan sebagai bukti kapabilitas Dewan. ” Saya menyampaikan apresiasi atas kinerja Dewan karena semua SKPD diberikan catatan dan ini pasti akan ada tindak lanjut ,” ucapnya.(Joka)

Sulut,GN- Kendala utama bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya adalah faktor pendanaan (modal awalnya). Modal awal untuk mengembangkan suatu usaha sangat penting. Masyarakat di Sulut sebagian besar pekerjaannya sebagai nelayan,apalagi Sulut memiliki pesisir dan pulau yang nota bene masyarakat pesisir menekuni pekerjaan sebagai nelayan.

Salah satu Badan layanan umum lembaga pengelola modal usaha yang berada di bawah Kementerian Kleautan dan Perikanan, yakni LPMUKP siap membantu masyarakat nelayan yang ada di Sulut untuk meminjamkan dananya sebagai modal usaha.
Clift D Roho pendamping LPMUKP kepada awak media ini menjelaskan bahwa LPMUKP merrupakan Badan layanan umum lembaga pengelola usaha di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembaga ini menurut Dia merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam pendanaan modal usaha. Untuk mendapatkan pendanaan dari LPMUKP dijelaskannya yang paling pokok membentuk kelompok usaha yang maksimal 10 orang dan minimal 6 orang.”Kami dapat membiayai bagi para nelayan,pembudidaya pengolah,pemasar dan ekowisata,” jelasnya.
Dikataknanya dana yang bisa dipinjamkan mulai dari 100 juta sampai 20 miliar dan Dana hanya dapat dicairkan di LPMUKP disalurkan langsung melalui rekening kelompok yang sudah terbentuk
(Ketua,Sekretaris dan Bendahara).
“Tidak ada potongan apapun dalam pencairan dana. Dan untuk tenornya satu tahun hingga lima tahun,” jelasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut melalui Sekretaris Dinas Dr Heidy Malingkas ketika ditemui awak media ini merespon positif lembaga pengelola modal usaha LPMUKP yang membantu masyarakat nelayan di Sulut. ” Kami juga harus mengetahui ini,karena lembaga ini dibawa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemberi modal usaha yang dananya dari Kementerian keuangan,” kata Malingkas.
Lebih lanjut dikatakannya, nelayan di Sulut membutuhkan pendanaan dalam mengembangkan usahanya. ” Ini merupakan hal yang baik membantu para nelayan,karena kelompok nelayan juga membutuhkan modal usahanya. Kita tau, ini juga ada syarat salah satunya anggunan berupa sertifikat ,” tukasnya. (sisco)

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) memperingati Hari kebangkitan Nasional (Harkitnas) Senin, (20/5/19) di halaman kantor gubernur.

Turut hadir dalam upacara tersebut,Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,Unsur Forkopimda,Sekretaris Provinsi,Kepala SKPD bersama jajaran tokoh agama dan undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara Harkitnas,kepada sejumlah awak media Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan masyarakat Sulawesi Utara terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa indonesia supaya tetap fokus pembangunan dan bersama sama mendorong pembangunan di Sulut agar berjalan sesuai dengab rencana. “Menghimbau kepada masyarakat Sulut,mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa agar kita fokus pada pembangunan. Kita bersama menjaga dan mendorong agar pembangunan disulut berjalan sesuai dengan rencana,” tukas Gubernur.
Sementara,terkait dengan parade busana adat yang di perankan oleh masing-masing SKPD di Provinsi Sulut saat pelaksanaan upacara Harkitnas, Gubernur Olly Dondokambey menjelaskan bahwa ada pesan khusus dalam peran busana adat ini. “Pesan khususnya bagaimana suku bangsa di Indonesia ini berperan membangun Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Kita perankan hari ini seluruh busana adat didari tiap-tiap Provinsi di indonesia untuk mendorong supaya mendorongsemangat nasionalisme tetap terjaga bahkan kita terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” pungkas Gubernur. (sisco)

Sulut,GN- Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Senin,(20/5/19) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar upacara bendera di halaman kantor gubernur.

Upacara tersebut di hadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama undangan lainnya.
Usai pelaksanaan upacara bendera memperingati Harkitnas,kepada sejumlah awak media Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari kebangkitan Nasional.
Dia, menjelaskan jika merefleksi kejadian seratus sebelas tahun yang lalu,bahwa bangsa kita bersatu untuk bangkit. Persatuan itu sangatlah penting untuk menggelorakan semangat bangsa indonesia harus bangkit. Disebutkannya jaman sekarang rakyat harus bangkit dan bersatu. ” Jika kita merefleksi seratus sebelas tahun yang lalu, bangsa kita bersatu untuk bangkit. Kalau sekarang harus bangkit dan bersatu, kalau mau bangkit harus bersatu,” tegas Angouw.
Ditambahkannya sesuai tema Harkitnas tahun ini, dengan pesan moral di hari kebangkitan ini harus bersatu supaya bangkit. “Pesan moralnya di Hari kebangkitan Nasional kita harus bersatu supaya bangkit,” pungkasnya. (sisco)