Braien : Dirgahayu TNI ke 80 Tahun

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-80 tahun.

Perayaan ini menjadi momen penting untuk menghargai dedikasi dan pengabdian TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Braien menekankan peran vital TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. “Selamat HUT ke-80 TNI. Semoga di usia yang semakin matang ini, TNI semakin profesional, modern, dan selalu dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Sinergi antara TNI dan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah kata Braien adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan di berbagai sektor.

Komisi I DPRD Sulut sering kali berkoordinasi dengan instansi militer di daerah untuk memastikan kebutuhan operasional dan kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi.

“Kami di DPRD Sulut, khususnya Komisi I, siap mendukung program-program TNI yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. Kemitraan yang baik antara legislatif dan TNI sangat penting untuk menjaga kondusivitas wilayah,” kata Braien.

Braien Waworuntu juga menyoroti tema HUT TNI tahun ini yang berfokus pada profesionalisme dan kedekatan dengan rakyat.

Braien berharap TNI terus menjadi institusi yang dicintai masyarakat, tidak hanya dalam urusan pertahanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Banyak kegiatan TNI yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bakti sosial, penanggulangan bencana, hingga membantu pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa TNI adalah milik rakyat dan selalu hadir untuk rakyat,” tutupnya. (sisco/*)

BW : Hari Kesaktian Pancasila Jadi Momentum Generasi Muda Perkuat Nilai Kebangsaan

Sulut,GN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu (BW) menyampaikan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025.

Kata BW, Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, melainkan juga pedoman hidup dalam menjaga persatuan, menghargai pengorbanan para pahlawan, sekaligus menjadi arah dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih maju.

Di momentum Hari Kesaktian Pancasila ini penting untuk kembali mengingat kembali jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang mempertahankan ideologi negara.

“Pancasila adalah tiang penyangga bangsa sekaligus bagaimana bagaimana kita menjadikan momentum ini untuk memperkuat nilai kebangsaan.
Tanpa itu, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman. Karena itu, generasi hari ini wajib melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk kerja nyata,” kata BW.

Politisi muda ini juga menekankan komitmen DPRD Sulut dalam mendukung kinerja eksekutif, khususnya pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

BW menilai sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mengawasi, tapi juga memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah provinsi benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kami di DPRD siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis bagi Pemprov Sulut,” ujarnya.

BW menegaskan bahwa fokus kerja DPRD Sulut ke depan adalah memperkuat pembangunan daerah di berbagai sektor—mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan agar Sulawesi Utara bisa maju tanpa meninggalkan generasi mendatang.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini harus menjadi refleksi bersama, bagaimana kita membangun Sulut yang lebih baik, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. DPRD akan terus bekerja keras memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam setiap program pembangunan,” tandasnya. (*/sisco)

RDP Lintas Komisi di DPRD Sulut, Bahas Kelangkaan BBM Jenis Solar

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara menindaklanjuti aksi demonstrasi terkait krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar di kantor DPRD Sulut, Selasa (30/9/2025) akar masalah utama yakni sistem QR Code pengisian BBM bersubsidi yang dinilai amburadul dan rentan disalahgunakan.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter memimpin rapat RDP tersebut yang dihadiri perwakilan Perkumpulan Pengemudi Dumptruck yang dipimpin William Luntungan.

Sementara dari Polda Sulut diwakili Dirkrimsus Kombes Winardi Prabowo, perwakilan Pertamina Agung, serta Kadis Sumber Daya dan Energi.

Tudingan QR Code Jadi ‘Barang Curian’
Kekesalan para sopir dumptruck memuncak saat orasi pada Senin lalu, yang kemudian direspons DPRD dengan permintaan RDP ini.

Para sopir menyoroti tidak maksimalnya penerapan QR Code untuk pengisian solar. ”Menurut mereka, QR Code pengisian BBM tidak maksimal, sehingga terjadi salah penggunaan oleh orang lain,” ujar salah satu anggota DPRD.

Kode pengisian milik sopir yang berhak justru diambil atau digunakan oleh pihak lain. Inilah yang menjadi pemicu kelangkaan solar subsidi di lapangan.

RDP Lintas Komisi ini menghasilkan tujuh rekomendasi mendesak yang disampaikan oleh Anggota DPRD Inggrid Sondakh, diharapkan menjadi solusi permanen ke depannya.

Pihak penegak hukum pun memberikan respons tegas. Dirkrimsus Polda Sulut, Kombes Winardi Prabowo, memastikan Polri akan menindaklanjuti secara serius terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk pergerakan mafia solar di Sulut.

Pertamina dan pihak terkait juga diberi peringatan keras. Industri jangan mengisi BBM bersubsidi pemerintah.

Diharapkan dengan sinergi antara DPRD, Polda, dan Pertamina, krisis dan penyelewengan solar yang merugikan masyarakat luas ini dapat segera teratasi. (*/sisco)

Persoalan Pembayaran Pembebasan Lahan Warga Sea, Gracia Oroh Minta Dinas Perkimtan Carikan Solusi

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Perkimtan mengundang pertanyaan anggota DPRD Sulut Gracia Oroh terkait aspirasi pembebasan lahan di Sea. Selasa (30/9/2025).

Gracia mengatakan salah satu warga Sea ibu Riany Rantung menyampaikan aspirasi di mana mereka menanyakan soal pembayaran pembebasan lahan ring road 3 tersebut.

“kami minta hal ini jangan di sepelekan,” ujar legislator dapil Minahasa-Tomohon ini.

Lanjut kata Gracia, untuk tahap 1 ini warga desa Sea belum sama sekali menerima dana pembayaran tersebut, ketika yang bersangkutan menanyakan ke dinas Perkimtan jawaban mereka sudah terbayar, Ada apa ini. Sedangkan kami belum menerima uang Ganti rugi.

“Kami meminta dinas terkait segera carikan solusi, sebab ini menyangkut tugas kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

“Jadi sekali lagi, jika mereka menanyakan kembali sementara belum adanya realisasi seperti ini, apa yang kami sampaikan kepada mereka, pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara secepatnya menjawab hal ini,”pungkasnya. (sisco).

Anter Soroti Profesionalisme Dinas Perkimtan Sulut Terkait Masalah Pembebasan Lahan

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (Perkim) memanas. Pasalnya, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, tak dapat menahan kekecewaannya saat Kepala Dinas Perkim, Alexander Watymena, terkesan mengabaikan pertanyaan penting dari dewan.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter (foto: Gemparnews)

Ketegangan terjadi setelah Kadis Perkim Alexander Watymena menyatakan permohonan maaf karena terlewat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Royke Anter.

Anter menyampaikan secara tegas terkait persiapan data menjelang pembahasan APBD Induk. Ia mendesak agar Dinas Perkim menyediakan data yang lengkap dan valid.

”Tidak lama lagi akan ada pembahasan APBD Induk, jadi kami minta data harus lengkap,” tegas Anter, Selasa (30/09/2025).

Anter menyoroti profesionalisme Dinas Perkimtan, terutama terkait masalah mendasar seperti pembebasan lahan. Dirinya meminta agar dinas terkait fokus pada penyelesaian isu-isu struktural, bukan hanya terpaku pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

” Coba fokus pada penyelesaian isu – isu struktural bukan terpaku pada pokok pikiran,” semprot Anter.

”Mengenai Pokir yang disampaikan, saya soroti Dinas Perkim untuk lebih profesional. Terkait pembebasan lahan dan lain-lain, sampai sekarang bukan Pokir terus disampaikan,”sambungnya.

Sebagai wakil rakyat, Anter mengingatkan bahwa fungsinya adalah pengawasan. Dengan data yang lengkap, dewan dapat memilah dan menentukan program yang benar-benar prioritas bagi masyarakat. Ia berharap OPD terkait dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyediakan data yang akuntabel. (sisco)

Legislator DPRD Terima Massa Aksi Demo Damai AS-DT Sulut

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh, Jeane Laluyan, Royke Roring, Hillary Tuwo, Eugenie Mantiri dan Abdul Gani menerima aksi demo damai dari ratusan Sopir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Dump Truk Sulawesi Utara (AS-DT Sulut)Senin (29/09/2025).

Aksi demo dilakukan para sopir truk Sulut ini menyusul terjadinya kelangkaan BBM jenis Solar. Diketahui, sekitar 250 unit Truk terparkir di depan kantor DPRD Sulut.

Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi Sopir Dump truk Sulut dalam aksi demo tersebut:

– Meminta untuk setiap wilayah manado, minut, bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, bph migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM Solar subsidi tepat sasaran.

– Copot kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.

– Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan Solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.

– Meminta Gubernur dan pertamina membentuk tim pengawasan BBM Solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truk

– Meminta kepada pihak pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode Solar subsidi.

– Jika masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM Solar, maka aksi demo akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.

-Meminta kepada Gubernur untuk mempermudah pengurusan pengurusan ijin galian c (material pasir, batu dll) karena galian c merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material. (sisco)

Masyarakat Petani Temui DPRD Sulut dan Kaban Kesbangpol

Sulut,GN- Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. Sejumlah petani yang mengatasnamakan Konsorsium Pembaharuan Agraria melakukan aksi demo di DPRD Sulut, Rabu (24/09/2025).

Puluhan petani yang sebelumnya melakukan orasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. Namun setelah berdiskusi, para perwakilan petani masuk dan melakukan dialog dengan anggota DPRD di ruang rapat Komisi I.

Simon Aling yang koordinator petani mengungkap sejumlah polemik yang dialami petani. Kebanyakan merupakan konflik agraria. Baik konflik dengan aparat maupun dengan pihak mafia tanah.

“Kami mau menyampaikan konflik yang terjadi di Desa Kalasey II yang diambil alih Brimob, Desa Sea yang diambil Unsrat, konflik HGU di Boltim, di Mitra dan di Amurang, Minsel. Semua kasus ini sudah lama namun hingga saat ini belum ada kejelasan,” katanya.

Jolie Sualang mengatakan, para petani merupakan masyarakat kecil yang membutuhkan kedamaian dan perlindungan.

Makanya kami sampaikan keluhan ini di DPRD. Jika bukan di DPRD, di mana lagi kami mengeluh,” ujarnya.

Ia meminta anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk Menindaklanjuti apa yang jadi aspirasi petani.
Usai mendengarkan keluhan petani, anggota DPRD berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah disampaikan.

“Intinya semua sudah kami terima dan kamo segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti keluhan petani,” kata personil Komisi I Raski Mokodompit.

Usai berdialog dengan DPRD Sulut, selanjutnya masyarakat petani berdialog dengan Pemerintah Provinsi Sulut melalui Kesbangpol Sulut yang di hadiri langsung Kepala Badan Johnny Suak ,SE.MSi.

Kaban Johnny menegaskan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat petani akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini bapak Gubernur.

” Ini akan saya sampaikan kepada pemerintah provinsi apa yang menjadi aspirasi dari bapak dan ibu sekalian,” tandasnya disambut tepuk tangan dari semua masyarakat petani yang hadir.
(sisco)

Pesan Legislator Sulut Rhesa Waworuntu di HUT Ke-61 Provinsi Sulawesi Utara

Sulut,GN- Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Sulawesi Utara. Rasa optimisme juga disampaikan oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Rhesa Waworuntu saat di wawancarai media, Selasa (23/9/2025).

Waworuntu mengatakan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor.

Rhesa Waworuntu menggarisbawahi peran strategis Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di Sulawesi Utara.

“Di usia ini, kita harus semakin solid. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah tiga pilar yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Rhesa menekankan bahwa sinergi yang baik antara tiga pilar ini sangat krusial, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Komisi I akan terus mengawal kebijakan dan regulasi yang pro-rakyat, memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan efektif dan transparan.

”Kami di DPRD, khususnya Komisi I, akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan pelayanan publik, baik itu di bidang administrasi kependudukan, perizinan, maupun keamanan, dapat berjalan dengan optimal. Suara dan aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.

DIa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pembangunan, baik melalui pengawasan maupun partisipasi dalam program-program pemerintah.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Sulut dapat mencapai visi sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan terdepan,”tandasnya. (sisco)

Ini Harapan Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti di HUT Ke-61 Provinsi Sulawesi Utara

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Piere Makisanti mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut agar lebih agresif dan inovatif dalam melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar.

Hal itu di katakan Pierre pada HUT Ke-16 Provinsi Sulut, Selasa (23/9/2025) kepada sejumlah media. Dia menjelaskan potensi pembangunan di Sulut sangat besar, namun kerap terkendala oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, lobi ke pemerintah pusat bukanlah sekadar meminta, melainkan upaya strategis untuk meyakinkan bahwa proyek-proyek di Sulut memiliki nilai investasi tinggi dan dampak signifikan bagi pembangunan nasional.

“Momen HUT ini harusnya menjadi cerminan bagi kita semua. Setelah 61 tahun, sudah saatnya kita tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah Provinsi harus berani dan kreatif dalam melobi kementerian terkait di Jakarta,” ujarnya.

“Jika lobi kita berhasil, dana dari pusat akan mempercepat realisasi proyek-proyek ini, yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Piere berharap, di usia ke- 61 ini, Provinsi Sulut dapat menunjukkan terobosan baru dalam hal lobi anggaran. “Inovasi dalam melobi bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjual potensi daerah kita kepada pusat. Saya yakin, dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan visi Sulut yang lebih maju dan sejahtera,”tandasnya. (sisco/*)

Pesan Legislator Sulut Rocky Wowor di HUT Ke -61 Provinsi Sulawesi Utara

Sulut,GN- Rocky Wowor selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar pembangunan di Sulut semakin mengedepankan kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikannya saat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (23/09/2025).

Di sela-sela Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut, Rocky Wowor menyoroti capaian provinsi selama 61 tahun terakhir. Rocky menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di lapisan bawah.

“Selamat HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara. Di usia ini, mari kita terus berjuang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,” kata Rocky Wowor.

Lanjut Rocky mengatakan bahwa peran Fraksi PDI Perjuangan dalam Mengawal Kebijakan Pro-Rakyat . Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rocky Wowor menegaskan komitmennya bersama fraksi untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

”Kami di Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan yang pro-rakyat. Kami percaya, kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari megahnya gedung atau jalan, tetapi dari seberapa makmur dan sejahtera rakyatnya,” ujarnya.

Rocky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dan DPRD dalam mengawal setiap program pembangunan. Dia optimis, dengan semangat gotong royong, Sulawesi Utara akan semakin maju dan menjadi kebanggaan bersama.(*/sisco)