Hadirkan Transportasi ” Trans Manado” Kepala BPTD Kelas II Sulut : Sangat Membantu Masyarakat Perkotaan

Sulut,GN- Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) Alexander Hilmi Perdana menegaskan kehadiran transportasi bersubsidi ” Trans Manado ” sangat membantu aktivitas masyarakat perkotaan.

Program transportasi bersubsidi Trans Manado kata Alexander merupakan bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat perkotaan yang ada di Manado.

“Jadi ini sangat menarik, kalau di Jakarta punya namanya Trans Jakarta dan di Manado tidak mau kalah juga punya Trans Manado,” kata Alexander.

Trans Manado merupakan subsidi perkotaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Manado yang ditujukan untuk masyarakat yang ada di dalam Kota,” sambungnya.

Alexander menjelaskan ada dua koridor yang digunakan untuk kendaraan Trans Manado. “Koridor pertama dari terminal Malalayang sampai Koridor Kalimas dan yang kedua koridor Kalimas sampai Bandara sam ratulangi,” jelas Alexander.

Untuk tarif penumpang relatif murah dengan menggunakan kartu e-money. “Apabila menggunakan kendaraan trans Manado cukup menggunakan kartu e-money saat naik atau turun dengan harga yang sangat terjangkau,” ucap Alexander.

Alexander menginformasikan bahwa saat ini transportasi Trans Manado masih Gratis. Sehingga masyarakat Manado boleh memanfaatkan kendaraan tersebut.

“Saat ini masih gratis, jadi masyarakat bisa memanfaatkan kendaraan trans Manado. Kendaraan Trans Manado sangat membantu aktivitas masyarkat di perkotaan,” ucapnya.

Untuk pengawasan kendaraan kata Alexander, pihaknya mengawasi kendaraan dari terminal tipe A. “Kami memastikan sebelum kendaraan melayani masyarakat dilakukan ram cek untuk kelaikan kendaraan layak jalan. Yang kami cek diantaranya, surat – surat kendaraan apakah masih berlaku atau tidak dan juga pengemudinya, semua kami cek kondisi fisik kendaraan agar terjamin saat menggunakan kendaraan tersebut,” tandasnya. (sisco)




Terima Persub Ranperda RTRW dari Menteri ATR/BPN, Ketua Pansus Henry Walukow : Pekan Depan Finalisasi dan Paripurna

Sulut,GN- DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara menerima Persetujuan Substansi (Persub) Ranperda RTRW dari Menteri ATR/BPN RI di kantor Kementerian, Kamis (19/02/2026). Pemprov Sulut di hadiri langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE bersama jajarannya, juga Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD, Ketua Pansus RTRW Henry Walukow,SE serta anggota DPRD lainnya.

Ketua Panitia khusus (Pansus) RTRW, Henry Walukow, SE menjelaskan bahwa setelah diterimanya Persub dari Menteri ATR/BPN, pihaknya akan segera melakukan finalisasi di tingkat legislatif.

“Jadi Senin akan dilaksanakan pleno dan finalisasi, kemudian pada siangnya pendapat akhir fraksi dan besoknya hari Selasa dilaksanakan paripurna,” jelas Henry.

Lanjut kata Henry, kami hadir mendampingi Gubernur Sulut untuk menerima Persub dari Menteri ATR/BPN RIi di Jakarta.

“Kami mendampingi Pak Gubernur untuk menerima Persub ini langsung dari Pak Menteri. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada hari Selasa atau Rabu depan, Provinsi Sulawesi Utara sudah resmi memiliki Perda RTRW yang baru,” ungkap Walukow.

Dengan terbitnya Persub tersebut kata Henry, Sulawesi Utara kini berada di tahap akhir penetapan regulasi tata ruang periode 2024–2044. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan pembangunan, serta peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan di daerah.

Dengan disahkannya Perda RTRW yang baru ini, tentu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, sekaligus mendorong pembangunan Sulawesi Utara yang tertata, terarah, dan berdaya saing. (sisco)

 




Kepala BPTD Kelas II Sulut : Program Utama Melakukan Subsidi Angkutan Barang Perintis di Kepulauan

Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.

“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.

Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.

“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.

Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.

Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.

“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.

Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.

BPTD Kelas II Sulut menyalurkan bantuan kepada masyarakat Siau yang mengalami musibah banjir bandang diterima langsung oleh Bupati Sitaro diwakili Kadishub Sitaro (foto: ist)

Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.

“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.

Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.

“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.

” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)




Jadi Kompas 20 Tahun ke Depan, Braien : Perda RTRW Menentukan Arah Pembangunan Daerah

Sulut,GN – Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dalam menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang wilayah. Komitmen tersebut ditandai dengan diterimanya Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara dari pemerintah pusat.

Braien Waworuntu selaku Ketua Komisi I DPRD Sulut, bersama Panitia Khusus (Pansus) RTRW turut mendampingi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, serta Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dalam agenda penyerahan Persub di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Kamis (19/02/2026).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan Persetujuan substansi (Persub). Persub menjadi “lampu hijau” dari pemerintah pusat sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Sulawesi Utara 2024–2044 resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Braien menegaskan, momen ini merupakan kabar baik yang telah lama dinantikan masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Perda RTRW menurut Braien, bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen fundamental yang menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Tanpa RTRW yang terintegrasi, pembangunan akan kehilangan arah dan rentan terhadap konflik penggunaan lahan. Perda ini adalah komitmen Bapak Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE untuk memastikan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan berjalan terkoordinasi dan berlandaskan hukum,” ujarnya. (sisco)




DPRD Bersama Pemrov Sulut Terima Persub RTRW dari Menteri ATR/BPN RI

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menerima Persetujuan Substansi (Persub) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW dari Kementerian ATR/BPN RI.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB- KBD, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Ketua Pansus Henry Walukow, Louis Shcramm serta jajaran pemprov Sulut.

Penyerahan Persub Ranperda RTRW oleh Menteri ATR/BPN di laksanakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Kamis (19/02/2026).

Usai menerima Persub dari Kementerian ATR/BPN, Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen mengatakan, persetujuan substansi ini adalah syarat mutlak Ranperda RTRW ini akan dijadikan perda.

“Langkah selanjutnya yaitu persetujuan bersama dan ini sudah menggambarkan bahwa kita semua di DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan RTRW yang mendapatkan persetujuan substansi,” kata Silangen saat memberikan keterangan pers di Jakarta. (sisco/*)

 




Louis Schramm Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas di Bumi Nyiur Melambai

Sulut,GN- Menjelang sejumlah perayaan keagamaan besar, Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Kota Manado, Louis Schramm, mengajak masyarakat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) untuk terciptanya suasana kondusif dan aman di bumi nyiur melambai.

Louis Shcramm (foto: Gemparnews)

Louis menilai kondisi Kamtibmas di beberapa wilayah Kota Manado saat ini relatif aman dan terkendali. Akan tetapi, Louis terus mengingatkan agar penting menjaga kondusivitas, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

“Kondusivitas lingkungan itu sangat penting, terlebih saat umat Konghucu merayakan Imlek, Umat Kristiani menghadapi Paskah dan umat muslim menjalankan ibadah puasa, kita semua harus menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat toleransi agar suasana tetap damai,” ujar Politisi Partai Gerindra ini kepada sejumlah media Rabu (18/02/2026) di kantor DPRD Sulut.

Apresiasi juga diberikan kepada aparat keamanan yang terus menjalankan tugas menjaga stabilitas Kamtibmas di tengah masyarakat terlebih di Kota Manado.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dapat mencegah potensi konflik sosial serta memastikan fasilitas umum tetap terpelihara,” kata Louis.

Dia menegaskan, sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan, sekaligus memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di bumi nyiur melambai. (sisco)

 




Ketua  PMII Sulut Ajak Jaga Kamtibmas 

Sulut,GN- Organisasi Mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Sulawesi Utara merupakan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemanusiaan.

Pasca sidang Komisi III DPR-RI tentang Polri dibawah kementerian, Ketua PMII SULUT menyatakan “kami mendukung keputusan dari Komisi III bahwa polri tetap berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia” Ujar Arya selaku Ketua PMII Sulut, Senin (16/2/2026).

Ia menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan terhadap seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

“Dengan Polri di bawah Presiden langsung lebih profesional dalam menjalankan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Sulawesi Utara,”jelasnya.

Menghimbau seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Utara serta mengajak para Ormawa dan elemen masyarakat untuk mendukung polri tetap dibawah Presiden. (red/*)




Revino Pepah di Percayakan Kembali Dirut Bank SulutGo, GSV Lumentut Jabat Komut

Sulut,GN- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulawesi Utara Gorontalo (SulutGo) tahun buku 2025 dan RUPS Luar Biasa tahun 2026 sukses dilaksanakan pada Senin (10/02/2026) di Kantor Pusat Bank SulutGo.

RUPS Bank SulutGo (foto: ist)

RUPS di hadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE selaku Pemegang Saham Pengendali, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, perwakilan PT Mega Corpora, seluruh Pemegang Saham BSG, serta jajaran Komisaris dan Direksi.

RUPS kali ini membahas kinerja BSG tahun 2025 sekaligus pengesahan laporan tahunan & RBB 2026–2028, penetapan penggunaan laba, dana CSR & keuangan berkelanjutan 2026, penunjukan KAP, serta pengesahan setoran modal 2025–2026.

Selain itu, RUPS juga menetapkan komposisi pengurus Bank SulutGo 2026. Dimana posisi Direktur Utama kembali di percayakan kepada Revino Pepah sedangkan Komisaris Utama (Komut) di jabat oleh GSV Lumentut. Posisi komut yang sebelumnya di jabat oleh Ramoy M Luntungan.

Sementara posisi Direksi juga terjadi pergantian diantaranya Direktur Kredit di percayakan kepada Ester Rampengan, Direktur Dana di percayakan kepada Rudiyanto Katili dan Direktur Kepatuhan di percayakan kepada Mutesa Holdin.

Berikut Susunan Pengurus Bank SulutGo Tahun 2026 :

Dewan Komisaris
• Komisaris Utama: Vicky Lumentut
• Komisaris: Djafar Alkatiri
• Komisaris: Jaclyn Koloay
• Komisaris: Max Kembuan
• Komisaris: Rania Riris Ismail
• Komisaris: Diane ND

Direksi
• Direktur Utama: Revino Pepah
• Direktur Operasional: Louisa Parengkuan
• Direktur Umum: Joubert Dondokambey
• Direktur Kredit: Ester Rampengan
• Direktur Dana: Rudiyanto Katili
• Direktur Kepatuhan: Mutesa Holdin
Peliput : sisco




Gubernur Sulut Apresiasi Keberhasilan RSUP Kandou Manado

Manado,GN- Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, Senin (09/02/2026) merayakan hari ulang tahun ke -31. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) Prof Dr dr Starry Rampengan hari ulang tahun ke-31 mengusung tema One Spirit, One Commitment “Melayani dengan hati, bertransformasi untuk negeri”.

Dirut Prof Starry Rampengan dalam sambutannya menguraikan tema yang di usung pada hari ulang tahun ke-31 tahun.

Dirut mengakui pencapaian 31 tahun RSUP Kandou tak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. “Terima kasih Pak Gubernur atas kepercayaan dan kolaborasi baik ini,” ujar Dirut.

Dirut berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, transformasi digital, serta SDM unggul. “Dengan satu semangat, RSUP Kandou akan kokoh sebagai rujukan profesional, humanis, dan berdaya saing,”ucap Dirut.

Sementara itu, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dalam sambutannya mengatakan di usia ke-31 tahun RSUP Kandou Manado sebagai usia yang sudah dewasa. Gubernur mengapresiasi RSUP Kandou Manado dimana sudah banyak mengukir prestasi bahkan keberhasilan yang luar biasa dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat Sulawesi Utara.

“Banyak keberhasilan – keberhasilan yang sudah dicapai. Di usia ke 31 tahun saya berharap juga rumah sakit Kandou sebagai contoh dari rumah sakit yang lainnya. Saya harap rumah sakit Kandou menjadi payungnya rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri biar jadi pelindung bagi rumah sakit, mengajari, menuntun,membimbing rumah sakit yang lainnya,” sebutnya.

Gubernur mengajak masyarakat Sulawesi Utara apabila sakit untuk memeriksakan kesehatannya di RSUP Kandou Manado.

“Selamat hari ulang tahun ke 31 RSUP Kandou Manado, rumah sakit Kandou tetap menjadi torang pe rumah sakit, disini juga lihat ” ke Kandou Jo” kalau sakit,” tandas Gubernur.

Turut hadir Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Braien Waworuntu, para mantan Dirut, Direksi, Manajer, Asisten Manajer, staf dan para undangan. (sisco)




Komisi I DPRD Sulut Panggil Hearing Dinas PMD, Braien “Warning” Kadis dan Jajaran

Sulut, GN- Guna memaksimalkan kinerja mitra kerja, komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memanggil Hearing Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut, Senin (19/01/2026) bertempat diruangan rapat komisi I lantai dua.

Rapat Hearing Komisi I DPRD Bersama Dinas PMD Provinsi Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat Hearing komisi I di pimpin oleh Ketua Komisi Braien Waworuntu,SE di dampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota komisi I DPRD Sulut. Sementara dari dinas PMD Provinsi Sulut dihadiri langsung Kepala Dinas Bersama jajarannya.

Usai kepala Dinas (Kadis) PMD Sulut Darwin Muksin, S.Sos, M.M., dan jajarannya memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun direncanakan kedepan, Ketua Komisi I mengingatkan agar kepala dinas PMD Sulut bersama jajarannya jangan lama bergerak namun harus aktif mendampingi kegiatan program kemasyarakatan.

‘Tentunya kami mengharapkan kerja – kerja harus di dampingi juga, jangan sampai pak Kadis dan jajaran lama gerak. Kami mengharapkan agar segala kegiatan ini pak kadis mensuport program – program kemasyarakatan bisa menyentuh langsung bagi masyarakat,” tegas Braien.

Lanjut Braien mengatakan dinas PMD Sulut harus pro aktif melakukan sosialisasi ke desa – desa menyangkut anggaran dana desa.

“Dan yang kedua disampaikan tadi aspirasi terkait dana desa, hukumtua – hukumtua. Nah,sekarang dana desa dari satu miliar turun hingga dua ratus juta sampai tiga ratus juta. Jadi apa langkah – langkah pemerintah daerah khususnya dari pak kadis supaya kumtua – kumtua ini tidak salah gunakan anggaran dana ini. Jadi butuh sosialisasi dari pak kadis dan jajaran karena dinas ini menyangkut desa – desa di Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)