Niklas Silangen Hadiri Forum Talk Show Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital

Manado,GN — Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., menghadiri forum Talk Show “Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan yang Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara” di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini dirancang untuk menyatukan data kelautan dan perikanan yang selama ini tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha perikanan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong transformasi tata kelola kelautan dan perikanan melalui integrasi data digital agar kebijakan ekonomi biru tidak lagi dibangun dari asumsi, melainkan berbasis data riil dan analisis yang valid. Langkah ini menjadi sorotan dalam

Kegiatan tersebut sekaligus menandai peluncuran Sulut Blue Data, platform yang diposisikan bukan sekadar aplikasi, melainkan ekosistem kolaborasi dan integrasi data berbasis digital. Platform ini menghubungkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, unit teknis kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra, hingga pelaku usaha perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang menegaskan bahwa ekosistem tersebut akan menjembatani hubungan antara sains, data, dan kebijakan. Data ilmiah, ekologi, perikanan, serta sosial-ekonomi masyarakat diharapkan dapat terhubung langsung ke proses perumusan kebijakan publik.

“Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” kata Tahlis Gallang.

Dalam paparannya, Tahlis Gallang juga menyampaikan harapan, dampak, dan strategi penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta perikanan tangkap berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya transparansi tata kelola sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Sulawesi Utara.

Integrasi data ini dilakukan dengan tetap menjunjung norma tugas, fungsi, kewenangan, kepemilikan data, kerahasiaan, serta mekanisme berbagi data sesuai peraturan dan semangat Satu Data Indonesia.

Potensi Laut yang Belum Optimal
Kebutuhan akan data terpadu muncul karena Sulawesi Utara memiliki wilayah laut yang dominan, namun pemanfaatan potensi kelautan dan perikanannya belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah data yang tersebar, belum seragam, dan memiliki mekanisme pemutakhiran yang berbeda antarinstansi.

Pemerintah provinsi berharap Sulut Blue Data menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan, sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(*/sisco)




BSG Gelar RUPS-LB, Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK

Sulut,GN- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG), Kamis (29/10/2026) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Rapat umum tersebut memutuskan, membatalkan penetapan pengangkatan Direktur Dana dan Tresuri yang sebelumnya ditetapkan pada 10 Februari 2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-170/D.03/2026.

Melalui keterangan resmi Bank SulutGo, RUPS-LB telah menyepakati pengusulan calon Direktur Dana dan Tresuri yang baru pada rapat pemegang saham, selanjutnya untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK. Digelarnya RUPS-LB sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan regulator terkait pengangkatan pengurus dan komposisi manajemen bank.

Dalam Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail M.M serta Wakil Gubernur Sulut Dr  Johannes Victor Mailangkay S.H M.H.

Hadir juga para bupati dan wali kota di wilayah Sulut dan Gorontalo selaku pemegang saham, serta Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank SulutGo.
Tingkat kehadiran pemegang saham dalam rapat tersebut mencapai 97,59 persen, dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo tidak terwakili.

Selain membahas posisi Direktur Dana dan Tresuri, RUPS-LB menyepakati penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dan Direksi melalui penyusunan rencana aksi agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. RUPS-LB juga menyepakati perubahan nomenklatur atau penamaan jabatan dalam struktur Direksi Bank SulutGo.

Perubahan tersebut meliputi jabatan Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Operasional menjadi Direktur Layanan dan Teknologi, serta Direktur Umum menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital.

Penyesuaian nomenklatur ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi organisasi perseroan. Manajemen Bank SulutGo menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi regulasi pengawasan perbankan.

Penataan pengurus dan penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus mendorong kinerja keuangan Bank SulutGo secara berkelanjutan di wilayah Sulut dan Gorontalo. (*/sisco)



Jelang Muswil X KAHMI Sulut, Feiby Ismail Didorong Jadi Presidium Representasi Perempuan

Sulut,GN — Bursa calon Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Utara (Sulut) mulai mencuat menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) X KAHMI Sulut yang dijadwalkan berlangsung di Manado pada 30-31 Oktober 2026.

Sejumlah nama dari berbagai latar belakang mulai disebut dalam bursa pencalonan. Salah satunya akademisi perempuan Dr. Feiby Ismail, S.Pd.I, M.Pd., yang mendapat dorongan dari sejumlah simpul alumni untuk maju sebagai calon Presidium MW KAHMI Sulut periode mendatang.

Dorongan terhadap Feiby turut mengemuka dalam konteks keterwakilan perempuan di struktur kepemimpinan KAHMI Sulut. Kehadiran figur perempuan dinilai dapat memperluas perspektif organisasi, terutama dalam merespons isu sosial, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pendidikan.

Dukungan terhadap Feiby salah satunya disampaikan oleh Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, tokoh Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Yasti menilai keterlibatan perempuan dalam struktur strategis KAHMI penting untuk memperluas perspektif sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Kontribusi KAHMI untuk bangsa dan daerah sebagai wadah aktualisasi gagasan serta kolaborasi untuk mengawal isu-isu sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak perlu diragukan. Maka, kehadiran figur perempuan saya rasa penting untuk memperkuat sekaligus memberi warna baru dalam memperluas dampak untuk masyarakat,” ujar Yasti.

Selain dukungan tersebut, nama Feiby juga disebut mendapat perhatian dari sejumlah perwakilan Majelis Daerah (MD) KAHMI di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Dukungan itu antara lain dikaitkan dengan kapasitas Feiby, yang saat ini menjabat sebagai Rektor IAI Muhammadiyah Kotamobagu, untuk membangun kolaborasi lintas daerah serta membawa perspektif perempuan dalam kepemimpinan KAHMI Sulut.

Feiby merupakan akademisi yang memiliki pengalaman dalam aktivitas organisasi dan kemasyarakatan, di antaranya sebagai Bendahara Umum PPMPI Indonesia dan Sekretaris Wilayah BKMT Sulut. Latar belakang tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang disebut mendorong sejumlah alumni mengusulkan namanya dalam bursa calon Presidium MW KAHMI Sulut.

Munculnya nama Feiby menambah variasi latar belakang figur yang masuk dalam bursa Presidium MW KAHMI Sulut. Sejumlah nama lain dari kalangan akademisi, birokrat, politisi, profesional, pengusaha, hingga generasi muda juga telah disebut dalam dinamika pencalonan menjelang Muswil.

Muswil X KAHMI Sulut dijadwalkan melibatkan 12 Majelis Daerah (MD) KAHMI kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Forum tersebut akan membahas agenda organisasi dan program kerja sekaligus memilih tujuh Presidium MW KAHMI Sulut untuk periode kepengurusan berikutnya. (*/red)




Braien Waworuntu Pimpin RDP Komisi I Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mitra Kerja, Rabu (28/10/2026).

Selain Ketua Komisi I juga hadir Anggota Komisi I Rasky Mokodompit dan Feramitha Mokodompit. Sementara dari SKPD hadir Kepala Badan Perbatasan Provinsi Sulut dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu, kedua SKPD tersebut memaparkan program, target dan pencapaian.

Sementara, Anggota komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit menyarankan terkait pagu anggaran dari Biro Pemerintahan. Dia berharap pada saat rapat bersama Banggar dan TAPD dapat disampaikan.

Diakhir pembahasan, Ketua komisi I Braien Waworuntu memberikan semangat kepada SKPD mitra kerja komisi I dalam menjalankan tugas. (sisco)




Liputo Sarankan ke Dinas PUPR Berkoordinasi

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Amir Liputo,SH di sela – sela Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (27/10/2026) menyarankan Dinas PUPR Provinsi Sulut untuk melakukan koordinasi terkait Zero Point di Minahasa Utara (Minut).

Amir Liputo,SH (foto: Gemparnews)

Liputo menegaskan koordinasi bersama instansi terkait agar supaya ke depan lebih bagus.

“Jadi saya sarankan disini Dina PUPR agar berkoordinasi supaya kedepan lebih bagus lagi,” ujar Liputo.

Selain itu, Liputo mengatakan ruas jalan lebih diperbesar lagi agar supaya tidak ada kendaraan yang melewati zero point memakan badan jalan. ” Jalan di situ lebih di perbesar lagi,” ucapnya.

Liputo mengatakan pihaknya hari ini juga akan meminta kepada Dinas PUPR untuk melihat SK jalan Provinsi yang belum dianggarkan. “Makanya hari ini kami minta SK jalan supaya dimana yang belum kita akan anggarkan,” tandasnya. (sisco)




RDP Komisi II Bersama Mitra Kerja, Inggried : Pada Prinsipnya Kami Ingin Mengetahui Program, Target dan Capaian

Sulut,GN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja selama dua hari Senin-Selasa (26-27/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh (foto: Gemparnews)

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Inggried Sondakh dan didampingi anggota komisi II DPRD Sulut.

Usai kegiatan RDP, Ketua Komisi II menjelaskan terkait agenda pembahasan bersama mitra kerjanya.

“Dari kemarin dan hari ini kami melaksanakan RDP. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui berbagai program, target dan capaian yang kami harapkan untuk APBD Tahun 2027.,” kata Inggried.

Lanjut, Inggried mengatakan dari pemaparan masing – masing SKPD, pihaknya telah mendapatkan gambaran. Namun kata Inggried, terkait gambaran pagu anggaran masing – masing SKPD belum dapat di pastikan apakah bertambah atau tidak.

“Jadi dalam pemaparan masing – masing SKPD tadi, kami telah mendapatkan gambaran tentunya. Nah,apakah ini nantinya pagunya bisa bertambah atau tidak,” jelas Inggried.

Politisi partai Golkar Sulut ini menerangkan pagu anggaran masing – masing SKPD nanti dapat di dengar pada saat rapat dengan Banggar. ” Itu nantinya kita akan dengar di pembahasan badan anggaran,” pungkasnya. (sisco)




KMNU-I Matangkan Persiapan Turnamen Catur

Sulut,GN— Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I) terus mematangkan persiapan pelaksanaan turnamen catur beregu yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan mata, serta pembagian kacamata gratis bagi masyarakat, khususnya warga lanjut usia (lansia).

Kegiatan yang akan berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026 di kawasan UMKM Daseng Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang difasilitasi Asisten III Setda Provinsi Sulut, Dr. Fransiscus Manumpil, bersama KMNU-I sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan melalui kegiatan olahraga.

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan tersebut, panitia melakukan koordinasi terkait kesiapan pelayanan kesehatan, penyediaan perlengkapan, pengaturan antrean peserta, serta keterlibatan berbagai pihak guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib dan lancar.

Sasar Ratusan Warga, Siapkan Kacamata dan Paket Obat

Salah satu agenda utama kegiatan ini adalah pemeriksaan kesehatan gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG), termasuk pemeriksaan mata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Panitia menargetkan penyediaan sekitar 300 kacamata baca atau kacamata plus serta sekitar 500 paket obat untuk mendukung pelayanan bagi warga masyarakat

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan yang lebih mudah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok lansia.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan, koordinasi dilakukan bersama dinas kesehatan, rumah sakit mata, puskesmas setempat, serta panitia lokal.

Masyarakat Diimbau Memperhatikan Jadwal Pemeriksaan

Pelayanan kesehatan direncanakan mulai pukul 09.00 WITA. Bagi peserta yang akan menjalani pemeriksaan darah, panitia mengimbau agar memperhatikan petunjuk tenaga kesehatan mengenai persiapan sebelum pemeriksaan.

Apabila diperlukan puasa sebelum pengambilan sampel darah, peserta perlu mengikuti instruksi petugas medis, dengan memperhatikan batas waktu dan kondisi kesehatan masing-masing.

Khusus warga lanjut usia maupun masyarakat yang memiliki kondisi medis tertentu, persiapan pemeriksaan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan agar tetap aman.

Turnamen Catur Beregu Jadi Ajang Mempererat Kebersamaan

Selain pelayanan kesehatan, turnamen catur beregu menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Turnamen tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta mempererat tali persaudaraan.

Melalui perpaduan kegiatan olahraga dan pelayanan kesehatan, KMNU-I bersama Pemprov Sulut ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memperkuat hubungan sosial masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan warga.

KMNU-I Ajak Seluruh Masyarakat Hadir

KMNU-I mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dan menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti turnamen catur beregu, memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta memanfaatkan pelayanan pemeriksaan mata sesuai ketentuan dan ketersediaan yang disiapkan panitia.

Melalui kerja sama antara KMNU-I dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan kesadaran hidup sehat, serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Panitia berharap dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. (*/Red)




Henry Walukow Tegaskan Diskominfo Sulut Menyusun Pola Baku Pengaturan Kerja Sama Media

Sulut,GN – Legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) selaku anggota Komisi I Henry Walukow, menegaskan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut menyusun pola baku dalam pengaturan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Henry Walukow (foto: ist)

Hal itu, disampaikan oleh Henry saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo Sulut, Senin (26/10/2026) diruangan rapat komisi I DPRD Sulut.

Pola baku ini kata Henry, diperlukan agar pelaksanaan kerja sama media memiliki landasan dan standar yang jelas. Dengan demikian,pengelolaannya dapat berjalan lebih tertib sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi persoalan di kemudian hari.

“Landasan baku untuk kerja sama media ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegas Henry.

Lanjut kata Henry, pengaturan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut saat ini masih perlu dibenahi. Bahkan Henry menyoroti belum tertatanya mekanisme kerja sama secara optimal serta perlunya dasar yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama media.

Oleh karena itu, Henry terus mendorong Diskominfo Sulut agar segera merumuskan ketentuan yang dapat menjadi pedoman bersama, sehingga proses kerja sama media memiliki standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, saat menanggapinya, mengatakan bahwa persetujuannya terhadap solusi yang disampaikan oleh anggota komisi I tersebut.

Ke depannya kata Hilmi, kerja sama media akan diarahkan berdasarkan standar baku yang ditetapkan oleh Diskominfo Sulut.

“Ke depannya, yang memenuhi standar baku, itu yang akan diakomodir. Nanti pengaturannya akan kita atur,” ucapnya.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu dan dihadiri Wakil Ketua Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri dan feramitha Mokodompit serta jajaran Diskominfo Sulut. (sisco)

 




Komisi I DPRD Gelar RDP Bersama Kominfo Sulut

Sulut,GN – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulut meningkatkan langkah antisipatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penyampaian Braien ini dalam rangka mencegah terulangnya persoalan serupa di hari depan.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (foto : ist)

RDP yang menghadirkan Dinas Kominfo Sulut, dilaksanakan diruang rapat Komisi I DPRD Sulut, Senin (26/10/2026).

Komisi I DPRD Sulut kata Braien, akan terus mengawal fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Kominfo sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi mitra kerja.

Evaluasi dan langkah pencegahan ini lanjut Braien mengatakan, perlu menjadi perhatian agar setiap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Ke depan, kami berharap Dinas Kominfo Sulut lebih antisipatif agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebagai mitra kerja, Komisi I DPRD Sulut akan selalu melakukan pengawasan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu,Braien juga mengingatkan agar pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Dengan evaluasi yang berkelanjutan. Potensi persoalan diharapkan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan yang ada.

Dia menambahkan, pengawasan yang konsisten merupakan bagian penting dalam mendorong kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Komitmen komisi I DPRD Sulut untuk terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Bahkan juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, feramitha Mokodompit, Hillary Tuwo dan Eugenia Mantiri Sementara dari Kominfo Sulut hadir Kepala Dinas Kominfo Zainudin Saleh Hilimi, Kabid Cliff Wangke bersama jajarannya. (sisco)

 




Vionita Kuera Pimpin Rapat Bapemperda DPRD Sulut Bahas Kesiapan Propemperda 2027

Sulut,GN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Tahlis Galang serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (20/10/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Vionita Kuera, memimpin jalannya rapat tersebut. Rapat BApemperda membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2027, khususnya kesiapan perangkat daerah dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Ketua Bapemperda Sulut mengatakan rapat ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan setiap perangkat daerah pengusul Propemperda tahun 2027.

“Pada rapat ini, Bapemperda ingin mengetahui kesiapan dari masing-masing perangkat daerah pengusul Propemperda tahun 2027, baik kelengkapan dokumen maupun ketersediaan anggaran,” kata Kuera.

Lanjut Kuera mengatakan penentuan skala prioritas juga menjadi hal penting dalam penyusunan Propemperda. Selain itu, diperlukan kejelasan jadwal penyusunan hingga penyelesaian setiap Ranperda yang diusulkan.

Proses serupa kata Kuera, telah dilakukan dalam penyusunan Propemperda tahun 2026.

Rapat tersebut, Bapemperda akan membahas hasil kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait upaya memperoleh saran dan masukan dari kementerian.

“Ini sudah kita kerjakan seperti Propemperda di tahun 2026. Kita juga akan membahas hasil kunjungan kerja ke Kemendagri berkaitan dengan proses untuk memperoleh saran dari kementerian,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Sekprov Sulut menilai pertemuan tersebut sangat penting karena berlangsung bersamaan dengan proses finalisasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Terkait penyusunan Perda yang nantinya akan dibahas pada tahun 2027, itu bisa disesuaikan dengan proses penyusunan APBD 2027. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Karo Hukum untuk menyampaikan secara rinci. Namun, pada hakikatnya, ada tujuh Perda yang kami usulkan secara tertulis kepada Bapemperda,” jelasnya.

“Kita masih memberikan kesempatan kepada SKPD lainnya jika dianggap sangat prioritas untuk disampaikan dan dibahas. Sampai saat ini, masih ada tujuh yang masuk,” pungkas sekprov. (sisco)