Sulut,GN– Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) juga selaku sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Henry Walukow menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/06/2026).

Diketahui agenda rapat paripurna membahas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Henry memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay. Pengelolaan anggaran 2025 dinilai baik. Bahkan dinilai begitu maksimal sesuai target kinerja.

Meskipun itu, Henry meminta perhatian khusus pada kondisi jalan provinsi yang ada di bumi nyiur melambai. Legislator dapil Minahasa Utara-Bitung itu menegaskan fasilitas jalan provinsi adalah mencerminkan wajah Sulawesi Utara.

“Kita tau bersama jalan Provinsi ini adalah wajah Sulawesi Utara. Dalam kesatuan tubuh, tubuh ini terlihat sehat tapi kalau wajah rusak akan tercoreng secara keseluruhan,” kata Henry.

Aspirasi perbaikan fasilitas jalan provinsi ini kata Henry, jadi keluhan terbanyak warga saat reses maupun di luar kegiatan reses. Kerusakan jalan mengganggu mobilitas, ekonomi, dan citra daerah di mata masyarakat serta investor.

Henry pun berharap alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi terus ditingkatkan pada momentum APBD Perubahan 2026. Bahkan nantinya penyusunan APBD 2027 bisa jadi jalan keluar untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Catatan penting fraksi Demokrat di DPRD Sulut ini untuk Pemerintah Provinsi Sulut diminta menyeimbangkan capaian fiskal dengan pemerataan pembangunan fisik, agar pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya baik di angka, tetapi nyata dapat dinikmati oleh warga masyarakat lewat jalan yang mulus dan aman. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin Rapat Paripurna Dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2025 Dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah sekaligus Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 2 (Dua) buah Ranperda, serta tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi.

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa, (23/6/2026). Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat paripurna di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Pantauan media ini, sebelum melanjutkan rapat paripurna di dahulukan dengan doa selanjutnya ketua DPRD Sulut memimpin jalannya rapat tersebut. Rapat paripurna pun berjalan dengan tertib, aman sampai selesai.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay, SH.MH, Anggota DPRD Sulut, Sekretaris DPRD Sulut, Forkopimda dan Sekdaprov bersama Jajaran SKPD Provinsi Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus A Silangen, SpB-KBD menerima Kunjungan kerja (Kunker) Danrem 131/Santiago Manado, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi pada Senin (22/6/2026).

Kunjungan kerja Danrem 131 Santiago Manado kali ini untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin baik selama ini lewat pimpinan sebelumnya.

Kunjungan Danrem ini adalah kunjungan Perdana setelah di lantik beberapa waktu lalu oleh pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus. Mengawali tugas perdana Danrem bertandang ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk sinergitas.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni Plt Sekwan Wiliam Niklas Silangen, SSos, MSi.

Pertemuan tersebut berjalan dengan baik, dan sebagai bentuk mempererat kerjasama dan dukungan antar lembaga. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si menerima Kunjungan kerja (Kunker) pimpinan dan anggota komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di Kantor DPRD Sulut, Kamis (18/6/2026).

Turut hadir mendampingi Sekwan, Kasubag Analis Kebijakan Ahli Muda Justman Etjaurau S.T, MAP dan Plh Kabag Keuangan Okta Lapian S.IP.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini bertujuan untuk memperkuat jejaring kerjasama antar Parlemen di Kawasan Indonesia Timur. Selain itu, pertemuan ini menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman terkait pelaksanaan fungsi kedewanan.

Pertemuan rombongan komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Sekwan Niklas Silangen berlangsung di ruang rapat utama. Pantauan media ini, pertemuan berjalan dengan lancar dan terjalin keakraban. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si memimpin secara langsung pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Umum Sekretariat DPRD Sulut. Agenda tersebut digelar di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Kamis (18/6/2026).

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan oleh ibu Menly Manajang selama menjalankan tugas selaku Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

“Kontribusi dan Kerja keras yang telah ditunjukan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulut,” kata sekwan Niklas.

Lanjut kata Sekwan Niklas, dan kepada Ibu Karen Truly Sanger, saya ucapkan selamat atas amanah yang telah dipercayakan. Sekwan Niklas berharap kepercayaan yang sudah di berikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme dan semangat pelayanan yang tinggi demi kemajuan organisasi.

“Serah terima jabatan bukan sekedar pergantian tugas, tetapi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja, dan kualitas pelayanan,” terangnya.

“Oleh karena itu mari kita terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi, dan memberikan yang terbaik bagi Sekretariat DPRD Sulut,” tambah Sekwan Niklas.

Diakhir sambutannya,Sekwan Niklas menyampaikan terimakasih atas pengabdian selama menjalankan sebagai kasubag.

“Terima Kasih kepada Ibu Menly Manajang atas pengabdiannya, dan selamat bertugas kepada Ibu Truly Sanger, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmat, kesehatan dan penyertaan Nya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan,” tutupnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Royke Anter selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara,  menyayangkan  aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang berakhir ricuh di halaman kantor DPRD Sulut, Rabu (17/6/2026). Aksi kericuhan tersebut mengakibatkan  sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.

Royke Anter mengatakan DPRD sejatinya telah menyiapkan diri untuk menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Saat kejadian berlangsung, Royke Anter hadir bersama anggota DPRD Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen guna memberikan ruang aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan yang tidak tertib dan berujung perusakan fasilitas di kantor DPRD Sulut.

“Kami pada prinsipnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” kata Anter kepada wartawan.

Keputusan untuk tidak menerima massa masuk ke dalam gedung kata Anter, merupakan hasil evaluasi dari pengalaman sebelumnya. Dalam koordinasi dengan pihak keamanan, disepakati pertemuan dilakukan di halaman depan pintu gedung demi mengantisipasi kekacauan yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya.

“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Karena sudah pernah terjadi beberapa bulan atau tahun kemarin, ketika diterima di dalam, terjadi aksi-aksi yang tidak tertib. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” ucapnya.

Dia mengimbau kepada para mahasiswa, sebagai representasi kaum intelektual dan calon penerus bangsa, dapat menyampaikan pendapat dengan lebih bijak dan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Ditegaskannya DPRD Sulut tidak menutup pintu bagi aspirasi masyarakat, asalkan disampaikan melalui mekanisme administrasi dan perwakilan resmi.

“Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,”pungkasnya.

Sampai berita ini di publish, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah kerusakan atau langkah hukum yang akan ditempuh sehubungan dengan insiden tersebut. (sisco)

Sulut,GN – Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulawesi Utara dan menerima mandat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memantapkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Cara yang familiar dengan melakukan pendekatan yang responsif bahkan turun langsung ke lapangan, dinilai politisi muda ini Braien Waworuntu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini.

Braien menegaskan jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam kapasitas posisi administratif di parlemen, melainkan sebuah amanah untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kebijakan pemerintah yang ada.

“Tugas seorang wakil rakyat bukan hanya hadir di ruang rapat. Lebih dari itu, kami berkewajiban memastikan suara masyarakat benar-benar didengar, diperjuangkan, dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata politisi Nasdem Sulut ini kepada media.

Braien secara konsisten menyoroti isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam setiap kesempatan reses maupun Rapat Dengar Pendapat.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya terutama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dia terus mendorong instansi pemerintah agar lebih cepat dan transparan dalam melayani warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Selain itu, dia ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mengawal program-program strategis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Braien yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang luwes, khususnya saat berinteraksi dengan generasi muda di pandang sebagai politisi muda yang berani menyuarakan aspirasi.

Dia mendorong pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Sehingga langkah yang diambilnya di DPRD Sulut dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari semangat perubahan.

Konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat menjadikannya sosok yang diharapkan mampu membawa warna baru dalam pembangunan Sulawesi Utara yang lebih baik ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Komitmen ini akan terus saya jaga selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriyah, Selasa (16/06/2026) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

Momentum Pergantian Tahun Baru Hijriyah ini, melalui Platform Media Sosial Facebook milik Ketua Dewan Andi Silangen menyampaikan ucapan selamat kepada segenap warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Diketahui Peringatan Tahun Baru 1 Hijriyah adalah awal memperkuat komitmen dalam menjaga kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong-royong, demi kemajuan daerah.

Sementara, respon dan tanggapan dari masyarakat pada linimasa juga memberikan apresiasi, serta berharap Tahun Baru Hijriyah membawa keberkahan, kedamaian, serta keselamatan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Humas Polda Sulut – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara semakin diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi membahas persoalan antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi, di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).

Fokus utama adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih ditemukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pricylia Rondo menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut yang dinilai proaktif menginisiasi langkah-langkah pengawasan bersama demi memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Pricylia.

Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga mendukung rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk mengecek langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.

Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mengapresiasi komitmen aparat kepolisian yang menyatakan siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,”ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut FX Winardi Prabowo menegaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

Dia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*/sisco)