SMKPPN Kalasei Gelar Workshop Dan Sosialisasi Bantuan SMK Rujukan

Sulut,GN- Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) PPN Kalasai adalah salahsatu sekolah penerima bantuan SMK Rujukan dari direktorat pembinaan SMK.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) SMKPPN Kalasei Jemmy Jermias kepada awak media ini Rabu,(4/9/19) saat ditemui diruangan kerja.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk lebih mengetahui tentang bantuan bagi SMK rujukan maka pada Kamis (5/9/19) akan dilakukan Workshop dan Sosialisasi. “Kamis besok akan dilakukan Workshop dan sosialisasi tentang bantuan untuk SMK rujukan dan akan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulut dan Bapeda Sulut serta perwakilan dari Mitra kerja SMKPPN Kalasei,” jelas Kepsek Jermias.

Selain itu Dijelaskannya, usai acara kegiatan akan dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)antara SMKPPN dengan Yayasan dr Sanders Batuna.”Usai kegiatan akan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara SMK PPN Kalasai dengan Yayasan dr Sanders Batuna,” jelasnya.
Kerjasama tersebut Dalam bentuk pemasok buah dan sayur. ” Kita kerjasama dengan Yayasan ini dengan beberapa komoditi seperti buah melon. Dan kita juga akan kerjasama tentang cara pembelajaran, pengolahan, penanaman serta cara pemasarannya,” tutup Kepsek yang ramah dengan para jurnalis ini. (sisco)




Kemendagri Setujui Ranperda Minerba Dijadikan Perda

Wakil Ketua Pansus Minerba Ferdinand Mewengkang (foto:gemparnews)

Sulut,GN- Ferdinand Mewengkang selaku Wakil Ketua Pansus pembahas ranperda Mineral dan Pertambangan (Minerba) menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah menyetujui ranperda Minerba dijadikan perda, dimana hal ini dikuatkan surat dari Mendagri No 188.34/4572/OTDA pertanggal 22 Agustus 2019.

Dikatakannya, dengan disetujui ranperda Minerba menjadi perda, setelah mengalami beberapa catatan serta perubahan.

“Dari 86 pasal yang dituangkan dalam ranperda itu, dalam hasil evaluasi kemendagri berkurang menjadi 79 pasal. Jadi, ada beberapa pasal yang dihapus yang berkaitan dengan kewenangan karena dalam pengaturan perda ini tidak lepas dengan kewenangan pemerintah provinsi,” Kata Mewengkang kepada sejumlah media Senin,(02/9/19).
Mewengkang yang juga merupakan Ketua Komisi I menambahkan sesuai dengan mekanisme yang ada sebelum dilaporkan kepada pimpinan DPRD maka pansus telah melakukan pembicaraan dengan dinas terkait.

“Dari 26 Bab yang kita ajukan berkurang 2 bab, menjadi 24 bab karena ada pasal yang dikurangi. Namun dengan itu dikurangi maka ada beberapa juga perbaikan nomenklaturnya serta redaksionalnya disesuaikan,” tambahnya.

Dirinya bersyukur dan berterima kasih selaku anggota DPRD, karena bisa memberikan salah satu bentuk kerja nyata.

“Selaku anggota DPRD dan pimpinan pansus merasa bersyukur bahwa kami boleh memberikan kerja nyata sebagaimana fungsi dari anggota DPRD yakni membuat perda, dimana dari tiga fungsi yang ada yakni membuat perda, budgeting, dan pengawasan. diharapkan sebelum akhir jabatan kami tanggal 9 september ranperda ini telah di tanda tangani oleh pemerintah daerah,” tutupnya. (Sisco)




25 Anggota DPRD Sangihe Masa Jabatan  2019 – 2024 Resmi Di Lantik

SANGIHE,GN – Tahapan terakhir pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 untuk pemilihan anggota legislatif adalah pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terpilih. Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan  Undang-Undang memiliki 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Peresmian dan pengambilan sumpah/janji bagi 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan 2019 – 2024 di laksanakan di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe  berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 316 Tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Ràkyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan ,2014 -2019 dan peresmian pengangkatan  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Jabatan 2019 – 2024.

Peresmian dan pengambilan sumpah/janji di lakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Syors Mamrasa, SH, bagi 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan 2019 – 2024.

Adapun nama-nama 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe periode 2019 – 2024 adalah : 
Partai Gerindra :
1. Fri Jhon Sampakang
2. Max H.V.7 Pangemangen, Amd
PDIP      :
1. Ferdy Sondakh, SE
2. Denny Roy Tampi, SE
3. Maxiver Ronald Lomboh, SH
4. Demsy Sumendàp
5. Benhur Takasihaeng, SE
Partai Golkar    :
1. George Engelhard Tampi
2. Josephus Kakondo, BAE
3. Drs Jamaludin Manopo
4. Irene Adelfia Gaghana
5. Tendris Bulahari
Partai NasDem      : 
1. Merry Mylan Pukoliwutang
2. Michael Tunghari, SE, ME
3. Risald Paulus Makagansa
4. Dikson Haling
Partai Berkarya   :    
1.Johan Pontolawokang
2. Frits Stevenson Manopo
3. Yulita Harimisa, SEM MH
Partai Perindo    :     
1. Ferdi Panca Sinedu, ST
2. Ruben Karinduan Medea
Partai Hanura      :   
1. Hasbulah Lawencatu, S.Sos
Partai Partai Demokrat   : 
1. Hermanto Samadi
2. Ruddy Polakitan
PKPI   :                        
1. Dalmasius G Saletiam,p SE 

Telah di tetapkan pula pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepulauan  Sangihe masa jabatan 2019 – 2024 dari partai pemenang pertama dan pemenang kedua hasil pemilihan umum 2019. Untuk jabatan ketua dari partai Golkar yaitu Josephus Kakondo, BAE dan jabatan wakkl ketua dari PDI Perjuangan yaitu Ferdy Sondhak, SE.

Dalam peresmian dan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan 2019 – 2024, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana, SE, ME  membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan 2014 – 2019 yang telah bersinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan menyampaikan tetima kasih atas pengabdiannya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Sangihe.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, bagi anghota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan 2019 – 2024  di sampaikan selamat atas peresmian dan pelantikan menjadi anggota DPRD dan selamat bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe  dalam tugas pemerintah daerah lima tahun ke depan.

Acara peresmian dan pengambilan sumpah/janji di hadiri oleh Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana, SE, ME, dan Ketua TP – PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. Hermin Ririswati Gaghana Katamsi, Wakil Ketua TP – PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Rahel Hontong Sasamu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Edwin Roring, SE, ME, Forkopinda, Ketua dan anggota  KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala-kepala OPD, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe masa jabatan 2014 – 2019, TNI / POLRI, Ketua dan pengurus Partai Politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan. (ROBIN)




Kebakaran Lahan Seluas Satu Hektar Di Tondano

Minahasa,GN- Areal pingiran danau tondano tepatnya berdekatan dengan lokasi wisata benteng moraya tondano, Selasa,(28/8/19) siang tadi lahan terbakar dengan luas hampir mencapai satu hektar.

Satu unit kendaraan pemadam kebakaran berserta personil di turunkan untuk memadamkan api yang mulai menjalar ke rumah warga dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini serta warga di minta untuk berhati hati di musim panas.

Camat tondano barat robert ratulangie saat di temui di lokasi kebakaran di daerah togela kelurahan rerewokan kecamatan tondano barat memgatakan sesuai laporan yang di terima kejadian sekitar pukul 1 siang dan langsung melapor ke dinas pemadam kebakaran kabupaten minahasa.

Petugas pemadam kebakaran yang menurunkan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 11 personil langsung turun ke lokasi kejadian dan berupaya melakukan pemadaman api yang mulai menjalar ke salah satu rumah warga yang dekat dengan lokasi kebakaran.

Dari pantauan awak media ini,hampir dua jam petugas pemadam di bantu masyarakat ahirnya berhasil memadamkan api di lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi yang di terima untuk hari ini terjadi kebakaran di dua lokasi di kabupaten minahasa yakni di daerah desa sawangan kecamatan tombulu dan di kecamatan tondano barat. (stevry)




Ketua BK Berharap Ke Depan Tidak Ada Lagi Anggota DPRD Terlibat Kasus Asusila

Sulut,GN- Seperti yang diberitakan beberapa media terkait dugaan keterlibatan salahsatu pimpinan DPRD Sulut dalam kasus asusila, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Fanny Legoh menyatakan, belum dapat bersikap karena kasusnya masih bersifat dugaan dan belum ada pembuktian secara hukum, tapi jika ditanyakan sikap Badan Kehormatan soal ini, lebih cenderung kepada moralitas dari yang bersangkutan, apalagi posisi dari yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dalam status mendekati demisioner atau akan segera mengakhiri masa jabatannya.

“Soal pemberian sangsi sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena masa keanggotaan yang bersangkutan di DPRD Sulut tinggal menghitung hari,” kata Legoh.

Lebih lanjut dikatakannya, kedepan tidak ada lagi kasus yang sama ataupun kasus hukum yang melibatkan Anggota DPRD. “DPRD adalah lembaga politik yang wajib menjaga sikap agar tidak terlibat dengan kasus hukum apalagi yang terlibat kasus asusila. Untuk sangsi biarlah sangsi moral dari masyarakat yang berlaku jika itu terbukti,” tegas Legoh.

Sebagaimana diberitakan oknum Anggota DPRD Sulut dilaporkan ke Polres Kota Tomohon dengan dugaan terlibat kasus asusila dan saat ini sedang ditangani aparat kepolisian.(*/Sisco)




Max Siso Sebut Jawaban Fatwa MA Nyatakan E2L Sudah Dua Periode

Sulut,GN- Staf khusus gubernur bidang kesbangpol Max Siso kepada sejumlah Awak media disalah satu restoran dibilangan samratulangi Manado menjelaskan Fatwa yang dilayangkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada Mahkamah Agung (MA) sudah mendapat jawaban. Siso mengatakan jawaban MA menjelaskan bahwa E2L sudah 2 Periode, selanjutnya untuk pembuktian keputusan tersebut silahkan mengecek ke Biro hukum setdaprov Sulut.

Tokoh Masyarakat Talaud

“Pertanyaannya mengapa Gubernur harus minta fatwa ke MA? supaya hal ini memiliki rambu-rambu hukum yang jelas agar tidak salah dalam mengambil keputusan, karena bagi Gubernur melantik ataupun tidak melantik harus berdasar pada noma-norma Dan aturan hukum dan bukanlah keinginan pribadi,” jelas Max Siso Kamis,(22/8/19).
Tokoh Masyarakat Talaud

Dijelaskannya,meskipun demikian semua regulasi-regulasi ini tetap membuka ruang bagi siapa saja yang merasa dirugikan, silahkan menggugat Gubernur dari arah manapun.

Ditempat yang sama, tokoh masyarakat Talaud Drs Alex Jhon Ulaen meminta agar memulai segala sesuatu diawali kejujuran untuk menjelaskan kepada masyarakat Talaud. “Mari kita dalam memulai segala sesuatu harus diawali dengan kejujuran dan mari kita jelaskan pada saudara-saudara kita di Talaud bahwa sikap Pak Gubernur itu setelah saya pelajari adalah sikap kehati-hatian karena memiliki resiko hukum yang nantinya akan menanti jika harus melakukan pelantikan (ngoni pesenang kita yang tanggung)” kata Ulaen.

Tokoh masyarakat Talaud yang hadir pada kesempatan ini diataranya DR. P. J Tuangkesong, Wilson Sumaa,Loni Sampel, Drs. Mieke Waloni, DR Jeti Pulu dan Jan Ligth Hard Bawiling. (Sisco)




Wakil Ketua DPRD Sulut sambut Kunjungan Kerja sespimti Polri

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (sulut), Wenny Lumentut menerima kunjungan kerja Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-28 dikantor DPRD sulut, kamis (22/08/19).

Lumentut menjelaskan maksud pertemuan ini adalah mengkaji sistem keamanan maupun pertahanan khususnya wilayah perbatasan, termasuk juga ideologi sosial dan politik di Sulawesi Utara.

“Kita tau bersama Sulut merupakan daerah yang memiliki tingkat kerukunan yang tinggi dan aman. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dipertahankan” ujarnya.

Sementara, Juru Bicara (jubir) Sespimti Polri Kombespol Kumbul KS,pada pertemuan tersebut mengatakan timnya telah melaksanakan kajian terhadap sistem keamanan di Sulut dan akan memberikan hasil kajian tersebut kepada pemerintah Sulut. “Semua sudah terlaksana dan berjalan dengan baik, namun ada beberapa masukan yang diberikan karena kita mengkaji jadi hasil kajian tersebut akan kita berikan kepada pemerintah ataupun pihak keamanan Sulut.” Jelasnya.

Adapun masukan yang diberikan Sespimti,sinergi dari aparat perlu ditingkatkan agar tercapainya kemanan, karena Sulut merupakan perbatasan dengan filipina, yang kita tahu bersama tingkat terorisnya tinggi. “Pemberdayaan masyarakat dan edukasi terhadap masyarakat juga diperlukan.” Tutup Kombaspol Kumbul KS.(*/Sisco)




Faisal Abdulah Buka Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pemberdayaan Pemuda

Sulut,GN- Kegiatan yang bertajuk “Membangkitkan kewirausahaan pemuda untuk memajukan potensi ekonomi daerah” yang diselenggarakan oleh pusat Pemberdayaan Pemuda Dan Olahraga Nasional (PP-PON) Kementerian pemuda Dan Olahraga Repoblik Indonesia di hotel arya duta manado, 21-23 Agustus 2019 menghadirkan sejumlah Peserta wirausaha muda lokal Kota Manado.

Foto Bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Prof Dr Faisal Abdulah,Plt Kepala PP-PON Suprapto,Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulut Marsel Sendoh,SH Dan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pemberdayaan Pemuda digelar selama 3 hari. Dalam laporan panitia yang di sampaikan oleh Plt Kepala PP-PON Suprapto menyebutkan bahwa angka indeks kewirausahaan Indonesia pada level angka sembilan puluh(90) artinya Kondisi saat ini sudah mengalami peningkatan.
“Sesuai dengan Kondisi itu, membangkitkan barisan Pemuda untuk memajukan potensi ekonomi daerah dan berharap dapat memacu semangat para pemuda untuk bagaimana peran meningkatkan indeks kewirausahaan Indonesia,” sebutnya Rabu,(21/8/19).
Kepala Bidang Kepemudaan Cherry Maringka Mewakili Kadispora Sulut Menyampaikan Sambutan

Lanjut, kegiatan ini di ikuti oleh 150 peserta Pemuda lokal Manado yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. ” Kegiatan ini di ikuti Pemuda lokal Kota Manado dengan usia antara 16 sampai 30 tahun,” ujarnya.
Sementara,Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulut Marsel Sendoh diwakili Kepala bidang Kepemudaan Cherry Maringka menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh PP-PON merupakan pertama kali di selenggarakan di Kota Manado Sulawesi Utara. ” Kami bersyukur karena pemerintah pusat melalui PP-PON sudah memilih Sulut sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini,” tukasnya.
Dia berharap setelah mengikuti Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan ini, 150 Peserta dapat mengembangkan usaha secara mandiri. ” Untuk menjadi wirausaha muda mandiri pada bidang usaha mereka, diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dwngan baik,sehingga mendapatkan pengetahuan layak Dan benar untuk memajukan Dan meningkatkan usahanya nanti,” jelas Maringka.
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Prof Dr Faisal Abdulah,SH Menyampaikan Sambutannya

Ditempat yang sama,Deputi bidang Pemberdayaan Pemuda Prof Dr Faisal Abdulah,SH mengatakan Pendidikan Dan Pelatihan ini dilaksanakan di manado Sulawesi Utara karena melihat banyaknya potensi yang perlu dikembangkan. ” Kita mencoba mengeksploitasi untuk melakukan Pelatihan ini,memberikan gambaran tentang wirausaha termasuk juga memberikan motivasi kepada mereka untuk terus menekuni kegiatan usahanya. Seorang Pengusaha yang ulet adalah mereka yang berani rugi Dan memenuhi kebahagiaan atau keuntungan,” ucap Faisal dalam sambutannya.
Foto Bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kadispora Sulut Dan Peserta, Usai Penyematan Tanda Peserta

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya di beberapa tempat Dan ini merupakan kegiatan ke empat kalinya. ” Manado kami pilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini karena angka pengangguran agak kecil,” kata Faisal. Dijelaskannya bahwa dalam kegiatan ini,pihaknya memberikan materi dan pelajaran kepada peserta tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha yang mandiri Dan dapat terus mengembangkan usahanya. (Sisco)




Wowor Himbau Masyarakat Bijaksana Gunakan Medsos

Sulut,GN- Media sosial (Medsos) adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial mengunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Misalnya media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, Blog, Twitter, dan sebagainya.

Sekretaris Komisi II DPRD Sulut Rocky Wowor

Dengan adanya medsos ini, anggota DPRD Sulut Rocky Wowor mengharapkan masyarakat agar lebih bijaksana menyaring dan menggunakannya. Menurut Dia, medsos sangat berpengaruh kepada masyarakat. Untuk itu Wowor menghimbau agar tidak sebarangan membagikan (share) kepada publik hal-hal yang merugikan, agar tidak memancing konflik di masyarakat.
Menyikapi peristiwa konflik yang terjadi di Kota Sorong Provinsi Papua, Wowor mengharapkan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan medsos. “Saya berharap, kejadian serupa tidak terjadi di Sulut. Karena, di Sulut masyarakatnya rukun dan damai dengan sesama. Kerukunan dan kedamaian diatas segala-galanya,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (20/08/19) siang.

Dikatakannya, masyarakat Sulut sudah hebat dalam memilah dan milih mana hal yang baik dan saling menyejukkan untuk keutuhan NKRI. “Sebagai wakil rakyat dapil Bolmong Raya , berharap kepada pegiat medsos agar menyeleksi setiap postingan,jangan langsung di share untuk membagikan konten-konten yang belum jelas faktanya,” himbau sekretaris komisi dua ini. (Sisco)




Antisipasi Kekeringan, Bidang PSP Gelar Rakor Evaluasi Pelaksanaan Upsus Peningkatan Produksi Pangan

Sulut,GN- Untuk mengantisipasi musim panas yang berkepanjangan sehingga menimbulkan kekeringan maka Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui bidang PSP menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Upsus Peningkatan Produksi Pangan Dan Percepatan Kegiatan PSP yang bertempat di hotel Quality pekan lalu.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Provinsi Sulut Novly Wowiling melalui Kepala bidang PSP Berens Runtuwene menjelaskan bahwa Rakor tersebut sebagai upaya untuk menyatukan persepsi membahas terkait peningkatan produksi pangan Dan Percepatan kegiatan PSP. ” Ada beberpa hal yang di koordinasikan menyangkut peningkatan produksi pangan Dan Percepatan kegiatan PSP. Dan juga terkait antisipasi musim panas yang berkepanjangan,” ungkap Runtuwene.
Sementara,ketua panitia Christian Kaparang menyebutkan tujuan Kegiatan Rakor ini adalah untuk pengamanan produksi terutama dari gangguan alam pada musim panas berkepanjangan di Sulawesi Utara. Selain itu, dijelaakannya bahwa Rakor tersebut membahas beberpa kegiatan penting yang sudah dilaksanakan . ” Pertama, TNI siap bersama-sama dengan Dinas dan petani untuk mengamankan lahan-lahan yang kekeringan. Kedua, memanfaatkan alat-alat yang sudah dibagikan dari pengadaan,baik dari pemerintah pusat maupun daerah seperti pompa air,” jelasnya.

Dia,berharap alat yang sudah dibagikan segera dimaksimalkan untuk pelaksanaan penggunaan, dilokasi yang mengalami kekeringan.

Diketahui,Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut dihadiri oleh utusan dari Kodam dan Korem serta undangan lainnya.(sisco)