Dinkes Sulut,Pastikan Stok Obat Masih Cukup

Sulut,GN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui kepala seksi Farmasi Gerald E Rundengan,SSi, MPH, Apt menegaskan bahwa stok obat sampai tahun 2019 masih cukup. Namun, menurut Dia,ada beberapa obat yang perlu di siapkan seperti obat untuk rumahsakit jiwa. “Stok obat masih cukup,namun ada beberapa obat yang di butuhkan oleh rumah sakit jiwa Harus disiapkan karena prosesnya harus melalui mekanisme order langsung ke distributor dan sesuai dengan daftar harga,” ucapnya.

Sementara,untuk penyaluran obat dan permintaan obat dari provinsi ke kabupaten kepulauan tidak mengalami kendala. Hanya yang menjadi permasalahan ketika dari kabupaten menuju ke puskesmas kecamatan apalagi wilayah kepulauan, masih mengalami kendala. “Kendalanya ada di kabupaten menuju ke puskesmas kepulauan,mereka tidak dapat menyalurkan obat ketika cuaca buruk seperti angin kencang dan ombak besar sehingga kapal atau perahu yang menuju ke puskesmas wilayah tersebut mengalami penundaan hingga berminggu-minggu,” ungkapnya.
Dia berharap, Dinkes kabupaten dapat menyiapkan dan menyimpan stok obat,supaya ketika mengalami kondisi alam yang tidak bagus,maka stok obat yang ada di wilayah kepulauan masih ada. (sisco)




Braien Waworuntu Sebut Keberhasilan Tak Lepas Jasa Dari Guru

Sulut,GN- Perayaan Hari Guru Nasional yang jatuh pada Senin,25 November 2019,ternyat tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan selamat Hari Guru. Guru merupakan Profesi mulia, jasanya tak terbatas dan patut dihormati dimana tekad untuk memberantas kemiskinan di bumi Indonesia tercinta ini.

Ketua Komisi IV Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)Braien Waworuntu pun ikut menyampaikan ucapan selamat Hari Guru Nasional. Waworuntu menyebutkan bahwa keberhasilan yang dicapai saat ini tidak lepas dari jasa para guru.

“Ini menjadi ajakan pada seluruh komponen bangsa untuk memuliahkan guru, karena jasa guru sangatlah penting dalam kehidupan kita, sampai saat ini kita dapat berdiri di posisi dan profesi ini semuanya tidak lepas dari jasa guru, bagi saya jasa guru tak terbatas,” ungkap Ketua Komisi IV Bidang Kesejateraan Rakyat (Kesra) kepada sejumlah awak media Senin,(25/11/19).

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, dimana peringatan Hari Guru Nasional merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan peran guru sebagai penentu masa depan bangsa.

“Sosok terpenting adalah peran guru untuk kehidupan setiap bangsa, tak lepas dari itu kesuksesan bagi banyak orang di dunia ini yang berperan penting adalah para guru,” ungkapnya.

Dia berharap,peningkatan kesejahteraan para guru, baik guru sipil negara, swasta, dan honorer, agar kedepan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi semakin baik dan selaras.(sisco/*)




Forward dan DPRD Sulut Bakal Ibadah Natal Bersama 350 Anak-anak

Manado,GN- Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut sedang menyiapkan kegiatan Ibadah Natal bersama keluarga besar DPRD dengan ratusan anak-anak yang akan dilaksanakan Selasa 3 Desember 2019 mendatang.
Ketua Forward Noberd Losa dan Ketua Panitia, Anggawirya menyampaikan berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk mengundang anak-anak dari panti asuhan muslim, panti asuhan kristen, kelompok anak-anak pemulung, anak-anak autis maupun Anak-anak sekolah minggu.
“Jumlah anak-anak sekitar 350 orang akan kami undang dan beribadah Natal bersama dikantor DPRD Sulut. Kami juga mengundang anak-anak dari petugas cleaning service yang setiap harinya membersihkan kantor DPRD Sulut,”ujar Obe dan angga.
“Selain ibadah natal bersama, Forward juga akan menyerahkan bingkisan natal buat 350 anak-anak,”sambung keduanya.
Kegiatan Ibadah Natal ini, menurut Losa ditunjang sepenuhnya oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw Sekretariat DPRD Sulut dibawah pimpinan sekretaris Dewan, Bartolomeus Mononutu serta didukung Bank SulutGo.(*/sisco)




Pemrov Sulut Serahkan Bantuan KIM Kecamatan Pulutan

Talaud,GN- Guna meningkatkan penyebarluasan informasi bagi masyarakat yang ada di perbatasan Utara Indonesia yakni kabupaten kepulauan Talaud, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statitistik (DKIPS) Daerah Provinsi Sulawesi Utara,menyerahkan bantuan berupa 1 unit Led TV Panasonic F306, 55 inchi, 1 unit PC Asus, dan 1 unit Laptop Asus X441U, 14 inchi.
Bantuan tersebut diserahkan langsung, Kepala Dinas Kominfo Sulut, DR. Jetty Pulu, kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (21/11/19) dan diterima oleh Ketua KIM Anggrek desa Pulutan Utara, Herlina Lely Maatuil.

Kadis Kominfo Sulut ketika menyampaikan sambutan Gubernur Sulut mengatakan bahwa, bantuan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna membantu penyebarluasan informasi kepada setiap masyarakat Talaud melalui kelompok yang telah dibentuk, sebagai mitra kerja dan perpanjangan tangan Pemprov Sulut.

“Bantuan yang diberikan Pak Gubernur ini diharapkan dapat membantu kelompok informasi masyarakat yang telah dibentuk, semua bantuan ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi terkini dan ikut mensukseskan program-program dari Pemprov Sulut,” ujar Pulu.

Lanjut Kadis Kominfo mengatakan, KIM sebagai mitra Pemerintah Provinsi dapat membantu memfilter dan menyebarluaskan informasi positif kepada masyarakat.

“Kelompok ini adalah partner Pemerintah. Turut membantu menyampaikan informasi yang positif, dan menangkal informasi-informasi hoax,” kata Dia.

Dia berharap, kelompok-kelompok ini dapat terus bersinergi dan menjalin kerjasama dengan semua perangkat desa.

“Saya berharap, kedepannya setiap KIM dapat bekerjasama dengan Pemerintah desa setempat. Dengan Bumdes, Kades, Kelompok Tani, Nelayan, dan kelompok yang lainnya,” harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua KIM Anggrek menyampaikan terimakasih kepada Pak Gubernur melalui Kominfo Sulut yang telah memberikan bantuan tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan Pak Gubernur, semoga melalui bantuan ini kami (KIM – red) dapat ikut membantu Pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat di tanah Porodisa ini (sebutan lain Talaud – red),” ungkap Maatuil.

Sementara, Plt Kepala Desa Pulutan Utara, James D Munde, berterimakasih atas perhatian Pemerintah bagi masyarakat di tapal batas NKRI ini.

“Kami bersyukur, melalui bantuan ini, masyarakat di perbatasan dapat mengikuti setiap informasi terkini yang terjadi saat. Bantuan ini sangat membantu kami disini, khususnya para kelompok informasi masyarakat di desa kami,” ucapnya

Berita acara serah terima hibah barang untuk diserahkan kepada masyarakat ini, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 393 Tahun 2019 Tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penetapan Kelompok Informasi Masyarakat Penerima Hibah Barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan berita acara dan pembacaan pakta integritas oleh Ketua KIM Anggrek desa Pulutan Utara. (*/sisco




DLHD Provinsi Sulut Gelar Rapat Penyusunan KLHS

Sulut,GN- Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat teknis Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 ” identifikasi muatan kebijakan rencana program” Kamis, 21 November 2019 bertempat di hotel peninsula Manado.

Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut Ir Marly Gumalag,MSi dan dihadiri oleh DLH dan Bapelitbang Kabupaten dan Kota.
Kepala Dinas dalam sambutannya mengatakan bahwa Sulawesi Utara merupakan daerah yang saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor. Kegiatan pembangunan ini tentunya akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup dan diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.

” Dokumen kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu instrumen pencegahan atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Kaitannya dengan hal tersebut,maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan menyusun dokumen KLHS untuk setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD,RPJMD,RTRW maupun rencana rincinya beserta rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan,” kata Gumalag.

Dikatakannya, KLHS diperlukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan,rencana atau program RTRW Sulawesi Utara.

” Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menyampaikan kepada pihak yang lebih luas bahwa pemerintah Sulut sedang melaksanakan revisi KLHS untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan kondisi dan perkembangan lingkungan saat ini,” tukas Kepala Dinas.

Dia berharap, melalui rapat teknis ini semua peserta dapat mengikuti dengan seksama, sehingga sepakat menerima secara penuh tahapan penyusunan KLHS dengan baik. “Untuk itu, peran serta dengan maksimal memberikan masukan dalam penyusunan KLHS tersebut,” tutupnya.
Usai dibuka kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh nara sumber Kabid lingkungan DLHD Sulut Tiny Tawaang dan pemateri dari konsultan PU. Acara tersebut dilaksanakan sehari dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.(sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Gelar Pelatihan Kantor Sendiri

Sulut,GN- Guna menopang kinerja anggota DPRD Sulut serta peningkatan pengelolaan keuangan, sekretariat DPRD Sulut (Setwan) gelar Pelatihan Kantor Sendiri, Rabu(20/11/19) di ruangan paripurna.

Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Sekertaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu selama sehari.

Mononutu mengatakan, Kegiatan ini untuk memberi penguatan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat DPRD Sulut.

“Tugas pokok dan kewenangan ASN sudah jelas, tapi dibutuhkan pendalam,” ujarnya.

Adapun catatan yang patut digaris bawahi terkait pendampingan saat pelaksanaan tugas perjalanan dinas, baik surat tugas dan laporan yang disampaikan harus sama, jangan sampai terlambat. “ASN disekertariat DPRD harus Bekerja tulus,” tegas Mononutu.

Ditempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan DPRD Sulut Dammy Tendean menjelaskan agar setiap tugas pekerjaan dapat dilakukan secara bertanggungjawab dengan memuat fakta lapangan.

“Apa yang dilaksanakan itu yang dipertanggungjawabkan, agar tidak ada temuan. Juga dalam hal kerjasama antar bagian agar dapat terjalin secara baik termasuk pelaporan kegiatan berkas yang diajukan juga harus sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tukasnya.

Kegiatan ini dihadiri seluruh Pegawai, staf dan THL dilingkup sekertariat DPRD Sulut.
Sebagai pembicara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut dan kepala Biro Organisasi dan kepegawaian (Orpeg) Glady Kawatu.(sisco)




Sulawesi Utara Raih Penghargaan Swasti Saba Sehat Sejahtera Kota Tempat Bermukim

Jakarta,GN- Di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw lewat program Sulut Sehat kembali mendapat “kado” sebagai salah satu dari enam Provinsi menerima penghargaan Swasti Saba (Sehat Sejahtera Kota Tempat Bermukim) dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan RI.

Provinsi Sulawesi Utara dinilai sebagai daerah terbaik sebagai influencer yang berdedikasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) di tingkat provinsi.

Menteri Kesehatan RI Dr Terawan, menyerahkan Penghargaan Swasti Saba tersebut kepada Gubernur Olly Dondokambey diwakili Kepala Bappeda Sulut Ir. Ricky Stanley Toemenduk di Gedung Sasana Bakti kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (19/11/19).

“ Puji Tuhan Sulawesi Utara dianugerahi sebagai salah satu Propinsi dari 6 Propinsi yang ditetapkan sebagai Propinsi Swasti Saba yang diberikan oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Terawan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekprov buat petunjuk dan arahan serta kepemimpinannya demi Sulut Hebat, Sulut Sehat, “ ucap Ricky Toemanduk bangga usai menerima penghargaan tersebut.

Berdasarkan hasil pleno antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 Oktober 2019 yang dilaksanakan di Kementerian Kesehatan dicapai kesepakatan untuk diberikan kepada enam Provinsi sebagai Tim Pembina Provinsi terbaik dalam penyelenggaraan KKS di tingkat provinsi.

Adapun keenam Provinsi yang menerima penghargaan Swasti Saba yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang kesehatan untuk kategori Pembina KKS yakni Propinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jambi serta Provinsi Sumatera Barat. (*/sisco)




Golkar Sulut Buka Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Dan Wagub

Sulut,GN- Pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur(Wagub) Sulut untuk partai Golkar Sulut rencananya akan Segera di buka. ini disampaikan oleh Bendahara DPD l Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Jems Artur Kojongian. ” Sesuai hasil rapat DPD l Partai Golkar Sulut telah ditetapkan tanggal pendaftaran bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut),” ucapnya Selasa,(19/11/19).

Jems Arthur Konjongian (Foto: gemparnews.com)

Lanjutnya, dikatakannya pendaftaran akan di buka Senin hari 18 sampai 23 November 2019. “Pendaftaran bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut akan di buka mulai Senin hari ini 18 hingga 23 November 2019. Pendaftaran di kantor Sekretaraiat DPD l Partai Golkar Sulut di bilangan Martadinata Paal dua Manado,” ujarnya.

“Untuk pendaftran tersebut, dibuka secara umum dan siapa saja bisa mendaftar di partai golkar. Partai ini adalah terbuka untuk umum,” tutupnya.

Sementara,untuk pendaftaran ketua DPD I Golkar Christiany E Paruntu akan medaftar pada hari terakhir. (Sisco)




Penundaan Eksekusi Gedung Gereja Elgibor, Pdt Yos Losa: Puji Syukur Dan Terimakasih Kepada Semua Pihak

Sulut,GN- Penundaan eksekusi gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Elgibor Kelurahan Tingkulu Kota Manado Selasa,(19/11/19) oleh tim panitera Pengadilan Negeri (PN) Manado,Selasa (19/11/2019) karena mendapat perlawanan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Adat bahkan jemaat setempat yang sudah mengawal dan berjaga didepan gereja.

Pantauan awak media ini,sejumlah Ormas adat membaur memadati lokasi GPdI Elgibor sejak pagi hari.

Sementara Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI) Pdt Hanny Pantow menegaskan bahwa gedung gereja ini, bukan sekedar tempat ibadah tetapi tempat pembinaan iman sehingga berharap gedung gereja jangan bongkar. ” Saya siap mati di sini,” ungkap pantouw dengan nada keras.

sementara terpantau juga, petugas kepolisian dan pemerintah kelurahan sempat berdialog dengan massa yang ada di lokasi gereja. Mereka menolak dengan tegas pelaksanaan eksekusi gedung gereja.

Silvia Tea selaku Lurah Tingkulu, dengan di tundanya eksekusi gedung gereja, berharap kiranya terus menjaga keamanan sambil menunggu keputusan akhir.

Di tempat yang sama, Pdt Yos Losa, STh,MA memberi apresiasi kepada Ormas adat dan semua pihak yang telah membantu sehingga gedung gereja Elgibor hari ini batal dieksekusi. ” Puji syukur dan apresiasi bahkan terimakasih, kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah hadir dan membantu kami, termasuk Ormas adat sehingga eksekusi gedung gereja tidak jadi dilaksanakan,” tukas gembala sidang Elgibor ini. (sisco)




Andrei Angouw Buka Kegiatan Rakor BK DPRD Se Provinsi Sulut

Sulut,GN- Andrei Angouw selaku ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (19/11/19) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kehormatan (BK) DPRD se Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan Rakor ini bertempat di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut Angouw Angouw dalam arahan dan sambutannya berpesan agar Badan Kehormatan bisa membuat peraturan Kode Etik yang benar-benar pas untuk menjaga perilaku legislator di masing-masing Kabupaten dan Kota, sehingga tidak menimbulkan citra buruk di mata masyarakat.

“Kode etik yang disusun sebagai pedoman bertindak dan perilaku para anggota DPRD harus benar-benar sesuai dan pas. Badan Kehormatan harus bisa merumuskannya agar ke depan, seluruh tindakan para legislator terarah dan tak melenceng,” kata Angouw.

Dia mengingatkanagar kode etik yang disusun harus dapat mengatur batasan dari anggota DPRD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Lanjutnya mengatakan bahwa tugas dari anggota DPRD adalah memperjuangkan angaran yang nantinya pembangunan direalisasikan pemerintah. Ini harus diketahui para legislator, sehingga tidak asal berbicara saat menerima masyarakat.
Usai dibuka kegiatan, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh beberapa Nara Sumber yakni Toar Palilingan. ( sisco)