Komisi I Perjuangkan Kantor KPU Dan Bawaslu Representative Ke Pemprov Sulut

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulut berupaya memperjuangkan kantor representative bagi KPU dan Bawaslu. Ini disampaikan oleh ketua komisi I DPRD Sulut Vonny Paat ketika rapat dengar pendapat tadi sore di kantor DPRD Sulut ruangan komisi I Selasa, (28/01/2020).
” Tugas komisi I juga memfasilitasi dengan Pemerintah Propinsi (Pemprov) tentang kantor yang representative. Torang harus ada upaya menyampaikan kepada Pemprov Sulut,” ucapnya.

Lanjutnya,upaya komisi I untuk mengkomunikasikan kepada Pemprov, agar supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. “Kalau orang bekerja dengan nyaman,maka akan betah bekerja di kantor dan pasti akan lebih menghasilkan kinerja yang baik pula,” tutup ketua komisi I ini.
Penulis: sisco




Fabian Kaloh : Secara Politis Mensuport KPU Dan Bawaslu

Sulut,GN- Dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) bahkan mendorong kebutuhan-kebutuhan penyelenggara Pilkada,maka secara politis akan menauport KPU dan Bawaslu.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh,usai mendengarkan pemaparan dari KPU dan Bawaslu, ketika rapat dengar pendapat Komisi I dengan mitra kerja KPU dan Bawaslu Sulut,Selasa (28/01/2020) diruangan rapat komisi I. “Secara politis kami akan mensuport itu, lewat komunikasi untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan,” ucap Kaloh.
Selain itu, kaloh menyebutkan bahwa komisi I akan berupaya membantu pada perubahan anggaran. ” Mudah-mudahan cukup sampai pada waktunya. Kami akan membantu,karena ada perubahan anggaran.Rencana kita perubahan anggaran APBD sebelum bulan september,karena juga memperhatikan pilkada itu. Mungkin paling lambat Juni atau Juli,” sebutnya.
Sementara itu,Ketua Komisi I Vonny Paat mengapresiasi penjelasan penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu. Dikatakannya, penjelasan KPU dan Bawaslu sudah dipahami. ” Terimakasih kepada Penyelenggara Pilkada,kami berharap ada komunikasi yang baik antara komisi I dan Bawaslu maupun KPU Sulut selaku mitra kerja. Juga kami berharap ada informasi yang ingin kami tanyakan kepada KPU dan Bawaslu Sulut untuk membuka komunikasi supaya terjalin kemitraan yang baik,” tutupnya.
Penulis: sisco




Smansa Manado Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Di Lebo,Sangihe

Sulut,GN- Keluarga besar SMAN 1 Manado selalu menghadirkan kepedulian kasih kepada saudara saudara kita yang tertimpa bencana alam, seperti yang dialami korban bencana banjir di Lebo kabupaten Sangihe waktu lalu.

Kepala SMAN 1 Manado,Dra Sherly Kalangi Msi saat dijumpai awak media ini diruang kerjanya, senin (27/1/20) mengatakan betapa pentingnya kepedulian kasih diwujudkan bagi mereka yang perlu dibantu, apalagi korban bencana alam.

” Kami keluarga besar SMAN 1 Manado tepatnya pekan lalu mengumpulkan bantuan berupa bahan natura yang sudah dibawa langsung  ke Lebo oleh tim guru kami , Dan terima oleh Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong”katanya.

Dia menambahkan, bahwasanya kepedulian kasih perlu diwujud nyatakan karena manusia adalah makhluk sosial.

” Bantuan kami himpun dan berikan semata mata bahwa kita semua adalah makhluk sosial,yang harus mampu menghadirkan kepedulian kasih khususnya bagi mereka yang tertimpah musibah atau bencana”.Tambahnya.

Sherly berharap, bantuan yang disalurkan bisa mengurangi beban para korban bencana di Lebo.

“Harapan kami walaupun bantuan mungkin tidak seberapa,namun dapat mengurangi beban para korban bencana banjir di Lebo dan untuk menindak lanjuti program ODSK”.Pungkasnya. (FS)




Merebak Kasus Virus Corona, GMBI Sulut Sambangi Komisi IV

Sulut,GN- Ormas GMBI Sulut menyambangi kantor DPRD Sulut. GMBI saat saat di kantor DPRD Sulut di sambut oleh anggota Komisi IV.
Maksud kedatangan ormas GMBI Sulut ke kantor Dewan Provinsi, meminta agar DPRD dapat bersikap terkait penyebaran virus Korona yang saat ini terdeteksi sudah masuk ke Indonesia khususnya di Sulut.

“Informasi penyebaran virus Korona adalah masalah serius yang harus disikapi, Karena virus ini mematikan dan sudah membuat masyarakat menjadi resah,” kata Ketua GMBI Sulut, Boward Marius saat menggelar dialog bersama Anggota DPRD Sulut.

Menanggapi hal tersebut,anggota Komisi IV DPRD Sulut Dr Richard Sualang mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya penangan, termasuk deteksi dini semua penumpang yang sementara dilakukan lewat bandara sam ratulangi.

“Sebelum ada tuntutan pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi, dan terkait persoalan penyebaran virus Korona sepenuhnya telah ditangani oleh pemerintah,” kata Sualang.

Terkait virus Korona, Komisi IV DPRD Sulut akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait, untuk mengetahui,apakah sejauh mana tindakan pencegahan dilakukan oleh pemerintah Sulut. (sisco)




Menkes RI Sambangi RSUP Prof Kandou, Kota Manado Steril Virus Corona

Sulut,GN- Setelah Menteri Kesehatan (Menkes) RI dr Terawan Agus Putranto menyambangi RSUP prof Kandou Malalayang,Minggu, (26/01/2020), sekira pukul 17.00 Wita, Kota Manado steril dari Virus Corona. Setibanya di RSUP Prof Kandou Malalayang, Menteri Kesehatan (Menkes) RI dr Terawan Agus Putranto langsung meninjau pasien yang diduga terkena Virus Corona di ruang isolasi Irene F di RSUP Kandou Manado.

Menkes RI Sambangi RSUP Prof Kandou Malalayang Di Dampingi Dirut Dr dr Jemmy Panelewen (foto: GN)

dr Terawan menjelaskan, virus akan masuk jika daya tahan tubuh kita lemah. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan RI selalu galakkan gerakan masyarakat hidup sehat.

“Semua virus berbahaya. Mari jaga diri dan kesehatan. Berdoa supaya tidak datang di Indonesia,” ujar dr Terawan saat press conference di RSUP Kandou Manado.

Dikatakannya, turis yang datang tidak masalah. Karena mereka telah di clear semua dari kesehatan.

“Tak usah takut. Karena kami terus mengutamakan kesigapan dan memantau pintu masuk. Kita lakukan pengawasan dengan termal cek yang siaga dengan cukup aparat kesehatan,” jelas Menkes dr Terawan.

Diakui dr Terawan menengok langsung pasien yang diisolasi di RSUP Kandou, Pasien memang tidak nyaman karena habis perjalanan jauh dari China.

Karena merasa tidak nyaman, si pasien secara sadar mendatangi rumah sakit untuk melakukan peninjauan, pengecekan, kemudian diisolasi, dan ternyata kemudian sekarang membaik.

“Tidak ada demam, tidak ada batuk, pilek, tidak ada sesak napas dan sudah sembuh. Tetapi dia dengan rela mau di cek terus,” ungkap dr Terawan.

dr Terawan memuji sikap dari pasien tersebut yang secara luar biasa dengan kesadaran Sikap seperti itu. Masyarakat punya kesadaran yang luar biasa, tidak panik, everything ok, tapi pengecekan tetap jalan terus.

“Orang ini sadar akan dirinya. Dia ingin di clear, dan harus bersih. Kami akan mengikuti meskipun secara klinis tidak ada. Saat ini tinggal menunggu karena bahan lab-nya sudah dikirm di Balitbangkes yang kita anggap paling akurat,” ujarnya.

Terkait kabar tujuh (7) warga yang diduga terkena Virus Corona, Menkes dr Terawan menjelaskan, mereka adalah 0rang-orang yang di screnning (deteksi dini ), dan diperiksa di pesawat.

“Kami telah periksa di pesawat. Itu juga hasil kesadaran dari teman-teman di China. Karena mereka sebelum memberangkatkan orang, kesehatan screnning duluan meskipun mereka mau rekreasi di sini (Indonesia),” jelas dr Terawan.

“Ketujuh orang ini sebenarnya kelewatan clearence di China. Namun langsung terkontak di sini, dan kami melakukan pengecekan. Kita semua langsung siaga dan periksa, dan ternyata negatif,” tandasnya.

Menkes menandaskan, setiap ada berita pasti dirinya langsung dicek sendiri. Begitu juga berita yang ada di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya langsung cek sendiri melihat kondisi di lapangan dan melihat bagaimana kesiapsiagaan jajaran saya dan stakeholder terkait. Kolaborasi yang harus kita bangun!,” cetusnya.

lanjut dikatakannya, Kementerian Kesehatan berkomitmen siap menjaga serta melindungi seluruh masyarakat. Hingga kini masyarakat Indonesia belum ada yang terkena Virus Corona.

“Sampai sekarang ini, detik ini, belum ada, Dan doa kita jangan ada. Mari kita sama-sama berdoa supaya tidak ada yang masuk,” tutupnya. (sisco)




Ini Penjelasan Dirut Jemmy Panelewen Terkait Pasien Di RSUP Prof Dr RD Kandou Malalayang

Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Malalayang Dr dr Jemmy Panelewen

Sulut,GN- Melalui rilis resmi dari Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Malalayang Dr dr Jemmy Panelewen untuk menyikapi pemberitaan adanya kasus terduga pasien corona virus yang sementara dirawat di RSUP Prof Kandou Malalayang, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan bukan warga negara China, tapi warga negara Indonesia yg bekerja sebagai interpreter di salah satu maskapai penerbangan.

2. Tindakan isolasi yg dilakukan oleh aparat kesehatan berdasarkan pada beberapa pertimbangan yakni adanya riwayat perjalanan ke lokasi terjangkit di China dan yang bersangkutan mengeluh dalam kondisi pilek.

3. Kepada yang bersangkutan tidak dikenakan kriteria tersangka karena pada saat pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda tanda demam dan radang paru atau pneumonia sesuai kriteria dari Kemenkes.

4. Tindakan karantina/isolasi diberlakukan untuk pengawasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik untuk pencegahan penyakit.

Sementara,Plh Direktur Medik Dan Perawatan Dr dr Ivonne Elizabeth Rotty,MKes menambahkan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan terhadap pasien tersebut dan sudah di kirim ke pusat untuk hasil pemeriksaan. ” Sudah di kirim ke pusat,jadi tinggal menunggu hasil,” ujarnya.

Selain itu,dijelaskannya bahwa kriteria pasien ini adalah pengawasan bukan suspec. “Masih dalam pengawasan bukan suspec,” tambahnya.

Plh Direktur Medik Dan Perawatan RSUP Prof Dr RD Kandou Malalayang Dr dr Ivonne Elizabeth Rotty,MKes (foto: gemparnews.com)

Dia berharap masyarakat tetap tenang jangan panik. “Yang inti disini, masyarakat tetap tenang,” tutupnya saat diwawancarai di RSUP Prof Kandou Malalayang Minggu, (26/01/2010) siang tadi. (Sisco)




Perjuangkan Aspirasi Warga, Komisi IV DPRD Sulut Konsultasi Sekaligus Koordinasi Ke BPJS Ketenagakerjaan Pusat

Sulut,GN- Guna memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi utara (Sulut) komisi IV DPRD Sulut melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan pusat di jakarta,Rabu (22/01/2020) sekira pukul 10.00 – 12.15 WIB.

Salah satu anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky J Pangemanan ketika dihubungi awak media gemparnews.com menjelaskan kunjungan komisi IV DPRD Sulut ke kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dijakarta.
“Dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Dijelaskanya pula bahwa kunjungan konsultasi dan koordinasi komisi IV DPRD Sulut diterima oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Khrisna Syarif diruang rapat rapat lantai III BPJS Ketenagakerjaan. ” Kami diterima langsung direktur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bapak Khrisna Syarif,” tuturnya.

Adapun hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara yakni :
– Di Provinsi Sulawesi Utara jumlah peserta penerima upah 266.344 orang dan bukan penerima upah 31.604 orang.
– Kurangnya sosialisasi program jaminan sosial di masyarakat.
– Menaikan iuran peserta akan membawa dampak bagi peserta. pemerintah sedang mencari solusi.
– PP 82 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian.
– Bagi peserta aktif yang meninggal dunia/cacat total akibat kecelakaan kerja, diberikan beasiswa kepada 2 orang anak, menerima beasiswa dari TK s/d kuliah.
– Vokasi BPJS Ketenagakerjaan akan merangkul para karyawan yang di PHK untuk diberi pelatihan.
– Progran vokasi dapat meningkatkan sumber daya manusia.
– BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan stakeholder untuk menyiapkan modul dan kelas yang bisa diakses semua BLK, pusat pelatihan kerja untuk peserta yang di PHK.
– Untuk menjadi peserta vokasi harus WNIdengan NIK yang valid.
– Kurangnya minat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari para buruh/karyawan karena ketidaktahuan masyarakat bahwa banyaknya keuntungan dari program jaminan sosial.
– Diharapkan agar dapat membuat perda jaminan sosial bagi pekerja sosial keagamaan, non ASN/THL dan KPU/Bawaslu.

Lanjut dikatakannya, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS tenaga kerja kepada pekerja sektor informal di provinsi Sulawesi Utara. “Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk membantu mensosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat dan akan memperkuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang jaminan sosial keagamaan, non ASN/THL dan KPU/Bawaslu,”ucapnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, berharap BPJS Ketenagakerjaan agar segera merealisasikan permohonan bantuan mobil operasional/pengawasan yang sudah diajukan oleh Gubernur Sulawesi tahun 2019 ke BPJS Ketenagakerjaan. (*/sisco)




Persiapan Pesta Adat Tulude Sulut Terus Dimatangkan

Ketua Umum Panitia Joune Ganda,SE (foto: ist)

Sulut,GN- Persiapan pesta adat Tulude Sulut yang dihelat PB Bamukisst bersama DPC Bamukisst Minahasa Utara di pelataran pelabuhan desa Munte Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, terus dimatangkan.

Ketua Umum panitia, Joune Ganda SE, mengatakan pihaknya sejak Senin (20/1/2020) meninjau dua lokasi pelaksanaan acara, desa Munte dan desa Tiwoho.

“Sebab sebelum pelaksanaan pesta adat Tulude, kegiatan diawali dengan lomba Masamper khusus untuk Minahasa Utara,” kata Joune Ganda yang kini lebih sering disapa Pak JG tersebut.

“Kami ingin kegiatan ini sebagai bentuk dukungan ril dan konek dengan program pemerintah pusat yang akan membangun KEK Pariwisata Likupang,” ujar JG seraya meminta seluruh elemen panitia untuk terus bekerja keras mematangkan persiapan.

Lebih lanjut JG mengatakan, untuk Lomba Masamper akan dilaksanakan dua hari sebelum pesta adat Tulude, yakni pada Kamis (6/2/2020). Lomba Masamper ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Tiwoho.

“Para tua-tua desa Tiwoho sangat mendukung dan berterima kasih Lomba Masamper digelar di desa mereka,” tambah Sekretaris Umum panitia, Alfeyn Gilingan.

Untuk pesta adat Tulude, urai Alfeyn yang juga Sekum PB Bamukisst, akan digelar Akbar sebab melibatkan seluruh warga Nusa Utara yang berdiaspora di Minahasa Utara. “Kemudian akan diundang juga tokoh dan warga Nusa Utara yang berdiaspora di Minahasa, Bitung, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan Bolaangmongondow Raya.

“Warga Nusa Utara dari luar Sulut juga akan diundang. Semoga semua persiapan berjalan lancar,” sambung Bendahara Umum panitia, Stenly S. Rahamis.

Panitia pelaksana memproyeksi, pesta adat Tulude kali ini akan dihadiri 10.000 orang. Selain warga Nusa Utara, kegiatan budaya ini akan disaksikan oleh ribuan turis manca negara. (*/sisco)




Kewaspadaan Dan Kesiapsiagaan Provinsi Sulut Menghadapi Penyakit Pneumonia Berat Oleh Virus Corona Dari Wuhan Tiongkok

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dr Debie Kalalo (foto:ist)

Sulut,GN- Kejadian berjangkitnya penyakit infeksi paru menyerupai pneomonia dengan penyebab virus corona strain yang terjadi pada awalnya di provinsi wuhan Repoblik Rakyat Tiongkok. Sampai tanggal 20 Januari 2020 dilaporkan 198 orang yang terinfeksi oleh penyakit ini. Sebagian besar ada di provinsi wuhan,terlapor adanya penyebaran ke beijing. Otoritas kesehatan di Jepang dan Thailand juga melaporkan adanya 3 kasus yang dicurigai,walaupun belum terkonfirmasi. Ada 3 kasus kematian akibat penyakit ini. Kasus kematian terjadi pada orangtua dan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan lainnya.
Otoritas kesehatan China berhipotesa bahwa penyakit ini terjangkit dari hewan liar yang dijual di pasar hewan ke manusia. Dilaporkan adanya transmisi (penjangkitan) dari manusia ke manusia walaupun dengan probabilitas yang sangat kecil.

Menanggapi kasus ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Debie Kalalo melalui kepala bidang P2P dr Steven Dandel,MPH menjelaskan bahwa sampai hari ini belum ada laporan ataupun deteksi adanya kasus pneumonia berat dengan penyebab virus corona di Sulawesi utara.
Lanjut, dikatakanya bahwa mengingat provinsi Sulut memiliki kerentanan terkait perkembangan penyakit ini,maka Dinas Kesehatan daerah provinsi Sulut bekerjasama dengan stakeholder terkait,telah mengupayakan langkah-langkah antisipatif.
Adapun langkah antisipatif sebagai berikut:
Membuat surat edaran kewaspadaan pneumonia kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan rumahsakit pemerintah maupun swasta pada 8 Januari 2020. Membuat surat surveilens aktif RS dan surveilens pasif RS ke rumahsakit agar dapat pro aktif melaporkan kejadian penyakit berpotensi KLB termasuk kejadian Pneumonia tanggal 14 Januari 2020. Meningkatkan upaya pengamatan penyakit menyerupai Influenza (Influenza like illnesses) di Puskesmas. Melakukan pemantauan pelaku perjalanan dari luar negeri di pintu masuk negara bandara samratulangi manado bekerjasama dengan KKP kelas II Manado dengan alat pemantau suhu (thermal scanner). Melakukan surveilans aktif rumahsakit (SARS) ke rumahsakit di Manado dan kabupaten lainnya,untuk memonitor kejadian penyakit menular potensial KLB termasuk kejadian pneumonia. Menyiapkan logistik terkait upaya pencegahan penyakit pneumonia tersebut.
Kepala dinas menghimbau kepada lapisan masyarakat agar jangan panik,penyakit ini tingkat fasilitasnya (kematian) rendah. “Tetap waspada terutama bila mengalami gejala demam,batuk disertai kesulitan bernafas segera mencari pertolongan ke pelayan kesehatan atau RS terdekat. Selain itu, dihimbau untuk melakukan kebersihan tangan rutin,terutama sebelum memegang mulut,hidung dan mata serta setelah memegang instalasi publik. Mencuci tangan dengan air dan sabun cair serta bilas setidaknya 20 detik. Menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika bersin dan batuk dan ketika memiliki gejala gangguan saluran napas,gunakan masker dan berobat ke fasilitas layanan kesehatan,”tutupnya.(sisco)




Hearing Komisi IV DPRD Sulut, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pemerataan Penerima BPJS Jamsostek Bagi Pemuka Agama Di Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Hearing dengan mitra kerja BPJS ketenagakerjaan Sulut, Senin (20/1/2020).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiskus Silangen serta anggota Melky Pangemanan, Yusra Al habsyi dan Richard Sualang.

Rapat dengar pendapat in membahas terkait jumlah Penerima jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang telah diprogramkan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Sulut, Pembagian Kartu BPJS JAMSOSTEK yang memakai anggaran APBN dan juga terkait jumlah penerima khususnya untuk para pekerja sosial Keagamaan di Sulut.

Hendra Kepala BPJSKetenagakerjaan Sulut dalam penjelasannya mengatakan sesuai data, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2018 telah menerima rekor muri Perlindungan untuk 35 ribu pekerja lintas agama. ” Ini merupakan pertama di Indonesia, dengan memberikan perlindungan kepada pekerja lintas agama,” ujarnya.

Lanjutnya,mengatakan 35 ribu pekerja lintas agama ini yakni dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu di Sulut terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diketahui akan menerima totalnya 42 juta bila terjadi.

Sementara dijelaskannya, jumlah terkini per November 2019 sudah sebanyak 75.780 tenaga kerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara terlindungi. “Tahun 2020 ini jumlah penerima kartu BPJS JAMSOSTEK masih di kisaran seperti tahun 2019,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu mengatakan perlu adanya pemerataan dari Disnaker Provinsi Sulut dan backup data dari Disnaker Kabupaten/kota terkait penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK pemuka agama di Sulut.

“Komisi IV meminta Disnaker Sulut lebih serius lagi dalam hal pemerataan. Lebih aktif dalam hal koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/kota,”tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya akan memanggil hearing Disnaker Provinsi Sulut terkait hal ini.

Sementara, Personil Komisi IV Yusra Al habsyi meminta agar lebih transparan dalam penyampaian data. Sebab menurut Dia, masih banyak yang belum menerima Kartu BPJS JAMSOSTEK khususnya para pekerja keagamaan sesuai dengan aspirasi para masyarakat yang masuk.
” Saya meminta agar adanya transparansi data penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK supaya kami (komisi IV) tahu siapa saja yang sudah menerima,” ucapnya. (sisco)