Sambutan Santun Sekwan Luluhkan Para Pendemo Omnibus Law

Sulut,GN- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut dan para mahasiswa, Rabu (11/3/2020) menggelar aksi damai di gedung DPRD Sulut. Aksi damai tersebut dilakukan terkait Omnibus Law.
Salah satu pendemo yang juga Ketua DPC FKUI KSBSI Bitung dalam orasinya menanyakan keberadaan anggota DPRD Sulut. “Di mana anggota dewan? Masa dari 45 anggota satu pun tidak ada di sini. Sistem kerja anggota dewan seperti apa?,” ujar Ketua DPC FKUI KSBSI Bitung Robby Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gledy Kawatu yang menerima secara langsung dengan sangat santun penyampaikan kepada para pendemo bahkan kata dan kalimat yang menakjubkan.

Dikatakannya, atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut mengapresiasi para pendemo yang sudah menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sekwan juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendemo yang ada disekitar halaman kantor DPRD Sulut.

“Pada kesempatan ini pula sekaligus permohonan maaf kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD belum bisa bertemu dengan bapak dan ibu semua karena empat komisi dan pimpinan dewan sedang melakukan kunjungan kerja baik di luar daerah maupun dalam daerah,” ujar Sekwan perempuan pertama di Sulut ini yang mampu meredam emosi para pendemo.

Di jelaskannya kepada para pendemo bahwa anggota dewan di setiap komisi melakukan kunjungan kerja.

“Komisi I kunjungan kerja di Kota Manado dan Kota Bitung. Komisi II juga melakukan kunjungan kerja di Bolaang Mongondow terkait dengan bencana banjir, Komisi III kunjungan kerja ke Balai Sungai. Komisi IV, apa yang ingin bapak ibu sampaikan yakni Undang-Undang Cipta Kerja melakukan kunjungan ke Jakarta di Kementerian Pariwisata terkait dengan percepatan KEK Likupang dan di Kementerian Pendidikan,” pungkasnya. (sisco)




Tumiwa: Pembahasan Pansus Tatib Berjalan Baik, Dinamika Berkurang

Sulut,GN- Lanjutan pembahasan panitia khusus (Pansus) Tata tertib (Tatib) DPRD Sulut Selasa,(10/03/2020) di pimpin langsung Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut Boy Tumiwa dengan di hadiri anggota Pansus Nety Pantouw,Melky Pangemanan,Nick Lomban dan Richard Sualang.

Rapat Pansus Tatib DPRD Sulut Di Pimpin Oleh Ketua Pansus Boy Tumiwa Dan Dihadiri Anggota Pansus (Foto:gemparnews)

Pantauan media gemparnews.com rapat berjalan dengan lancar,tanpa ada perdebatan sesama anggota pansus.
Usai pembahasan, Ketua Pansus Tatib Boy Tumiwa kepada sejumlah awak media menjelaskan bahwa pembahasan Pansus Tatib berjalan baik bahkan dinamika pasal yang krusial berkurang. “Saya kira, pembahasan berjalan baik dinamika berkurang ternyata pasal yang krusial sudah lewat,” jelasnya.
Lanjut, dikatakannya pembahasan Tatib hingga saat ini sudah pada bab (7) tujuh dimana pada pembahasan sebelumnya pasal (2) dua. “Untuk pasal 3,4,5 dan 6 ternyata sudah tidak krusial,” ujarnya.
Tumiwa berharap,pembahasan Pansus Tatib tidak berlangsung lama. ” Yah,saya berharap pembahasan Pansus Tatib ini secepatnya. Tapi untuk berapa kali pertemuan susah diprediksi,” tutupnya.
Penulis: sisco




Dirut RSUP Prof RD Kandou Hadiri Kegiatan Akselerasi Produktivitas dan Inovasi BLU Menuju Indonesia Maju di Jakarta

Sulut,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof RD Kandou Dr dr Djimmy Panelewen di dampingi Kepala Bagian Perencanaan Frets Melope menghadiri kegiatan Akselerasi Produktivitas dan Inovasi BLU Menuju Indonesia Maju di Jakarta, Kamis,(5/3/2020).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto.

Andin menyampaikan Key Performance Indicator BLU 2020 ialah “Akselerasi Produktivitas dan Inovasi BLU Menuju Indonesia Maju”; Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun2020-2024 ialah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 dengan Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

Penandatanganan Kontrak Kinerja ini, dilaksanakan untuk menjaga praktek bisnis yang sehat dan peningkatan layanan. Setiap awal tahun BLU diminta berkomitmen untuk mencapai hal tersebut.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kontrak Kinerja tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dalam pembahasannya juga melibatkan kementerian/lembaga yang membawahi BLU.

Dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ainun Na’im, Kepala BPPSDM Kementerian Kesehatan Prof. dr. H. Abdul Kadi, Sp, THT, KL(K), Phd, MARS dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Ir. Sugiharjo, M.Si memberikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh tamu undangan.

Setelah penandatangan kontrak kinerja, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2014, Chairul Tanjung, dengan tema “Pentingnya Penerapan Enterpreneurship pada Instansi Pemerintah”.

Penyampaian tersebut bertujuan agar para pemimpin BLU dan wakil Pembina Teknis BLU dapat berpikir terbuka demi terwujudnya tata kelola BLU yang lebih baik. (sisco/*




Kasus Terduga Corona Virus Di Sulut, Berikut Klarifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut

Sulut,GN- Rilis resmi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diterima awak media ini melalui aplikasi washapp ,Rabu (4/3/2020) terkait klarifikasi kasus terduga Corona Virus di Sulawesi Utara, berikut ini klarifikasinya.

Menyikapi adanya simpang siur berita kasus terduga corona virus di Sulawesi Utara yang beredar di media masa dan media sosial, maka bersama ini Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan klarifikasi sebagai berikut:
a. Sekarang ini memang masih ada dua (2)orang yang dirawat diruang isolasi RSUP Prof RD Kandou. Yang bersangkutan masuk dalam kriteria pasien dalam pengawasan,karena gejala yang di deritanya serta adanya riwayat perjalanan ke daerah terjangkit.
b. Dirawat diruang isolasi tidak bermakna bahwa yang bersangkutan sudah pasti menderita Covid 19 tetapi adalah standard operasional prosedur perawatan penyakit menular.
c. Tindakan isolasi dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik untuk mencegah penularan penyakit ke masyarakat.
d. Sampel dari yang bersangkutan telah diambil dan di periksa di Badan Litbangkes Kemenkes Repoblik Indonesia dan dalam waktu yang tidak telalu lama status yang bersangkutan sudah akan diketahui.
e. Dinas Kesehatan maupun Rumahsakit dan petugas kesehatan yang merawat yang bersangkutan di larang keras untuk membocorkan identitas maupun alamat dari yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat di kenakan sanksi pidana. Media masa yang memberitakan kasus ini di mohon mentaati etika praktek kedokteran ini.

Demikian klarifikasi resmi ini, Manado 4 Maret 2020 Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr Debie K.R Kalalo,MSc.PH
(sisco/*)




Bapelkes Dinkes Sulut Kini Siapkan Ruangan Klinik Kesehatan

Sulut,GN- Pelayanan di kantor UPTD Bapelkes Dinkes Sulut perlu di apresiasi. Pasalnya,Kantor yang beralamat di jalan parigi tujuh malalayang satu ini ternyata juga menyiapkan ruangan klinik untuk pengecekan kesehatan bagi para pengguna kantor Bapelkes Dinkes Sulut ini.

Ruangan Klinik Kesehatan (foto:gemparnews)

Hal ini disampaikan oleh kepala UPTD Bapelkes Dinkes Sulut dr Samuel Tanos,kepada awak media ini saat ditemui diruangan kerjanya.

Dr Samuel menjelaskan bahwa kegunaan ruangan klinik tersebut, adalah untuk melakukan pengecekan kesehatan jika para peserta atau tamu yang ada di Bapelkes Dinkes Sulut ketika mengalami gangguan kesehatan. ” Nah, gunanya untuk pemeriksaan kesehatan bagi siapa saja yang ada di kantor Bapelkes,” ujarnya.

Ruangan Klinik Kesehatan (foto:gemparnews)

Lanjut, dikatakannya selain ruangan klinik kesehatan juga telah disiapkan tempat ruangan baca atau perpustakaan.
“Sementara kami siapkan ruangan perpustakaan. Ini juga bermanfaat untuk mencari referensi buku bacaan bagi para peserta yang akan (mungkin) membutuhkannya,” tutupnya.
Penulis: sisco




Salindeho: Juni Mendatang Target Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Sulut Rampung

Sulut,GN- Ketua Bapemperda DPRD Sulut Drs Winsulangi Salindeho menegaskan bahwa Juni mendatang,target tiga ranperda inisiatif DPRD Sulut akan segera rampung.

Penegasan ini disampaikan kembali Ketua Bapemperda DPRD Sulut kepada awak media ini saat di hubungi melalui telephone selalularnya Selasa,(4/3/2020). “Target kami tiga ranperda inisiatif DPRD Sulut segera rampung Juni mendatang,”tegasnya.

Sementara,untuk naskah akademik ranperda inisiatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dijelaskan ketua Bapemperda,hingga saat ini belum dimasukan ke DPRD Sulut.

Salindeho pun mendesak agar eksekutif (Pemprov Sulut) segera memasukan naskah akademik ranperda. ” Sampai hari ini belum ada naskah akademik ranperda inisiatif Pemrov Sulut masuk ke DPRD. Ranperda inisiatif Pemprov ada sekitar tujuh,tapi belum ada yang masuk. Kalau akan dimasukan pada tri wulan kedua, maka pembahasannya setelah september, sebab anggota DPRD Sulut pada tri wulan kedua ini, tentunya anggota dewan sibuk menghadapi Pilkada,” jelasnya.

Untuk itu, Salindeho mengharapkan Pemprov Sulut segera memasukan naskah akademik ranperda inisiatif ini. ” Kami berharap pemprov segera memasukan naskah akademik ke DPRD Sulut,” tutupnya.
Penulis: sisco




Fanny Legoh Soroti Pelayanan Restoran, Kaitjily : Hotel Dan Restoran Perlu Standarisasi Serta Serrtifikasi

Sulut,GN- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Fanny Legoh menyoroti pelayanan di beberapa restoran yang ada di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado.

Legoh mencontohkan hal kecil saja soal tisu yang seharusnya ada di setiap restoran maupun hotel. ” Etika pelayanannya di restoran perlu di tingkatkan. Karena rata-rata pelayanan di restoran belum maksimal,misalnya tisu seharusnya ada di setiap restoran kemudian juga masalah kebersihannya perlu diperhatikan,” ujar Legoh saat komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut Senin, (3/3/2020) di ruangan rapat Komisi IV.

Legoh memberikan usulan kepada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut,untuk membuat suatu anggaran guna mengumpulkan para pemilik restoran dan hotel. ” Buatlah suatu anggaran guna mengumpulkan para pemilik hotel untuk di berikan semacam sosialisasi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut Hendry Kaitjily mengatakan pihaknya saat ini telah mendata kembali semua restoran dan hotel di Sulut. “Kami sementara mendata kembali restoran dan hotel,” kata Kepala Dinas.

Diakuinya, hotel dan restoran perlu ada semacam standarisasi dan sertifikasi sehingga para stafnya memiliki hospitality service yang bagus. ” makanya kami akan melakukan pendataan kembali semua hotel dan restoran di Sulut lebih khusus di Kota Manado,” pungkasnya.

RDP komisi IV DPRD Sulut di pimpin oleh Ketua Komisi Braien Waworuntu di dampingi Koordinator komisi Billy Lombok,Wakil Ketua Careigh Runtu,Sekretaris komisi Fransiscus Andy Silangen serta anggota Melky J Pangemanan. Penulis: sisco




Komisi III DPRD Sulut Sambangi PT PGE Lahendong,Sementara Bapemperda Bahas Ranperda Protokoler

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut di dampingi Dinas ESDM Provinsi Sulut melakukan kunjungan kerja ke PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong Senin, (2/3/2020).

Komisi III DPRD Sulut Melakukan Kunjungan Kerja Ke PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong. (Foto: ist)

Dalam kunjungan lapangan komisi III, turut di hadiri oleh Bappeda Kabupaten Minahasa,Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa,Hukum tua Tompaso dan Aliansi Masyarakat Tompaso Raya (Amator). Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos memimpin kunjungan kerja sekaligus memediasi pertemuan antara PT PGE Lahendong dengan Aliansi Masyarakat Tompaso Raya.

Bapemperda DPRD Sulut Bersama Tim Ahli Penyusun Dan Pembahas Ranperda Protokoler Menggelar Rapat (foto:ist)

Sementara, Bapemperda DPRD Sulut bersama tim ahli penyusun dan pembahas Ranperda Protokoler juga melakukan rapat lanjutan bertempat di kantor DPRD Sulut.
Rapat tersebut,di pimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho dan juga di hadiri oleh Sekretaris Dewan Gledy Kawatu,SH.




Kunker Komisi IV DPRD Sulut, Dorong PT Conch North Sulawesi Cement Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke PT Conch North Sulawesi Cement di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong),Jumat (28/02/20).
Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke PT Conch North Sulawesi Cement di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi Komisi IV DPRD Provinsi Sulut seperti memastikan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Conch North Sulawesi Cement.

“Dari hasil pengawasan dan tinjauan langsung dilapangan didapati perbedaan data dan informasi jumlah TKA yang ada di Perusahaan tersebut. Dari data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, TKA di PT. Conch North Sulawesi Cement berjumlah 115 orang yang berasal dari China. Sementara informasi yang disampaikan oleh pihak PT. Conch untuk jumlah TKA diperusahaan mereka berjumlah 104 orang,”ungkap salah satu personel komisi IV Melky J Pangemanan.

MJP mengatakan komisi IV mendorong PT Conch agar mengakomodir dan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal khususnya masyarakat sekitar lokasi perusahaan dan masyarakat eks pemilik lahan.

“Komisi IV DPRD Sulut juga akan memanggil PT. Conch North Sulawesi Cement, Sub Kontraktor, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow, Pemerintah Kecamatan Bolaang, Pemerintah Kecamatan Lolak, Pemerintah Kelurahan Inobonto Satu, Pemerintah Desa Solog, DPRD Kabupaten Bolang Mongondow dan Masyarakat eks pemilik lahan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menuntaskan setiap persoalan Ketenagakerjaan diperusahaan tersebut,”pungkas MJP.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV Braiyen Waworuntu, wakil ketua komisi Careig N. Runtu, Sekretaris komisi Fansiskus A. Silangen, Yusra Alhabsyi, Nursiwin Dunggio, Fanny Legoh, Melisa Gerungan, Melky J. Pangemanan dan I nyoman Sarwa. (*/sisco)




Tunjang Program ODSK, Kadishub Sulut Buka Sosialisasi Arah Dan Kebijakan Pengembangan Sektor Perhubungan Di Provinsi Sulut

Sulut,GN- Untuk menunjang setiap program pemerintah ODSK, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosialisasi Arah dan Kebijakan Pengembangan Sektor Perhubungan Di Provinsi Sulut, bertempat di hotel Jle’s Jumat,(28/02/2020).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulut DR Linda Watania dan di hadiri oleh stake holder terkait seperti Kepala wilayah transportasi darat wilayah 22,kepala otoritas wilayah udara 8 kota Manado,KSOP Kelas III Kota Bitung dan Manado serta Pelindo IV Bitung dan Manado.


Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut DR Linda Watania melalui Kepala bidang pengembangan sistem transportasi Jefri Worang,SE menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini melibatkan sub-sektor, untuk memaparkan kegiatan-kegiatan pada tahun 2020 ini,dan seperti apa pelaksanaannya, supaya sikron dengan program pemerintah Provinsi Sulut termasuk juga melakukan evaluasi program kegiatan. “Evaluasi-evaluasi Program kemudian kedepannya seperti apa yang akan di kerjakannnya,sehingga kami mengundang semua stake holder yang bergerak di bidang Darat,Laut dan Udara. Semua sub sektor untuk memaparkan programnya,” jelasnya.

Lanjut kepala bidang,kami mengharapkan lewat program ini, semua program-program yang di paparkan oleh masing-masing sub sektor oleh Kepala wilayah transportasi darat wilayah 22,kepala otoritas wilayah udara 8 kota Manado,KSOP Kelas III Kota Bitung bersama Pelindo IV terkait pengembangan Harbour Bitung dan pengembangan Manado Marina Bay di pelabuhan Manado, semua program ini bisa sinkron,apa yang telah di programkan oleh kementerian perhubungan lewat direktorat masing-masing dapat sinkron dengan program pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta pak Sekprov Sulut. “Kami mengharapkan semua program ini bisa sinkron,apa yang telah di programkan oleh kementerian perhubungan lewat direktorat masing-masing dapat sinkron dengan program pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta pak Sekprov Sulut,”ucapnya.

Untuk di ketahui Dinas Perhubungan Provinsi Sulut, ada pengembangan dokumen transportasi namanya tataran transportasi wilayah. Dokumen ini sudah tersusun dari Nasional dan semuanya mengikuti. “Kalau dari Nasional namanya Tatranas,ketika di provinsi namanya Tatradin sedangkan di Kabupaten dan Kota namanya Tatralok,”tutupnya.
Penulis:sisco