Satgas Covid-19 Nyatakan Hasil Pemeriksaan Pejabat Dan Staf Sekretariat DPRD Sulut Negatif Corona

Juru Bicara Satgas Covid-19 dr Steaven Dandel,MPH (foto:gemparnews)

Sulut,GN- Rapid Tes yang dilakukan Satgas Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke sejumlah pejabat dan staf di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang masuk kriteria Kontak Erat Resiko Tinggi Korona, Jumat (27/3/2020) sebanyak 30 orang semuanya dinyatakan negatif.

Dalam konferensi pers bersama sejumlah media, Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel,MPH menjelaskan bahwa satgas tadi sudah melakukan pemeriksaan rapid tes.

“Ada 30 yang kami periksa, semuanya menunjukan hasil negatif. Tetapi kemudian sesuai dengan SOP dimana sepuluh hari kemudian mereka harus dilakukan pemeriksaan kembali,” kata Dandel.

Lanjut Dia, untuk pemeriksaan rapid tes ini satgas harus menyiapkankan perangkat-perangkat tenaga kesehatan yang kualified.

“Ketika kami melakukan uji coba tadi, rapid tes ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam, karena prosedurnya lebih rumit dari yang kita bayangkan,” ujarnya.

Lebih jauh di jelaskannya, untuk pengambilan sampel darah harus di lakukan pengambilan melalui pembulu darah.

“Darahnya tidak bisa diambil hanya melalui tusuk jari, tapi harus diambil dari pembulu darah dengan jarum suntik. Nanti akan dimasukan ke alatnya baru bisa diketahui hasilnya,” tutup dandel.
Penulis: (*/sisco)




Seriusi Penanganan Covid-19, FER Sambangi BPBD Sulut

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene Saat Melakukan Pertemuan Dengan BPBD Provinsi Sulut (Foto: gemparnews)

Sulut,GN- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Felly Estelita Runtuwene (FER) Jumat, (27/03/2020) menyambangi kantor Balai Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang beralamat di jalan bethesda Sario Kota Manado.

Dalam kunjungan tersebut,Ketua Komisi IX DPR RI di sambut oleh Kepala BPBD Provinsi Sulut Ir Joy Korah di dampingi kabid dan staf BPBD Provinsi Sulut langsung menggelar rapat diruangan kepala BPBD Provinsi Sulut.

Dari pantauan awak media ini,pertemuan tersebut berlangsung sekira pukul 13.00 wita sekaligus menanyakan langkah dan meminimalisir penanganan yang di lakukan oleh BPBD Provinsi Sulut terkait pencegahan Covid-19 di Sulut.
Usai melakukan pertemuan singkat, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene kepada sejumlah awak media menjelaskan pertemuan tersebut.

” Jadi penjelasan hasil pertemuan tadi, BPBD pertama memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana menjaga diri dan lain sebagainya,kemudian urusan mitigasi juga menjadi bagian dari BPBD ke tempat lain,apalagi orang dalam pemantauan yang sudah menjadi tanggung jawab juga BPBD, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan ke fasilitas umum dan tempat ibadah dan yang ke empat melakukan pemantauan di terminal-terminal pintu masuk, bandara dan pelabuhan laut,” jelas Runtuwene.

Selain itu, Runtuwene memberikan masukan kepada BPBD Provinsi Sulut agar juga melakukan pemantauan di Darat termasuk perbatasan pintu masuk dari daerah lainnya.

” Jangan cuma pantau di pelabuhan laut dan bandar udara saja tapi darat pun penting, karena kita ini trans solusi. Ingat, kita ini belum belum ada namanya lockdown, berarti dari perbatasan bisa masuk kendaraan trans sulawesi ke daerah kita. Nah, ini juga penting jadi terminal harus di jaga,” tukasnya. Penulis: sisco




Staf Sekretariat DPRD Sulut Bukan Potensi Penularan

Sulut,GN- Dr Steaven Dandel selaku Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas)Corona Virus Dease (Covid 19) menjelaskan terkait beredarnya data contak erat resiko staf sekretariat DPRD Sulut, belum pasti mereka covid-19. ” Pada kesempatan ini satgas covid-19 ingin menegaskan kontak erat resiko tinggi itu belum pasti bahwa mereka itu sudah covid-19,” tegasnya saat konferensi pers, Kamis (26/3/2020).

Lanjut Dia, sebenarnya kejadian kontak ini sudah berlangsung tanggal 12 Maret 2020 sesuai data dan hari ini 26 Maret 2020 mereka sudah masuk periode akhir dari perhitungan masa inkubasi virus korona.

“Jadi artinya, kalau dengan 14 hari mereka tidak menunjukan gejala maka mereka sebenarnya potensi terjangkitnya sudah kecil sekali dan saya mendapat kabar nama-nama orang yang ada di list tersebut sebagian besar itu tidak bergejala. Artinya mereka sebagian itu bukan potensi penularan,” pungkas Dandel.( */sisco)




Bank SulutGo Terapkan Sistem WFH

Sulut,GN- Untuk mendukung himbauan pemerintah Indonesia lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) guna memutuskan rantai penyebaran virus corona (Covid 19), Bank SulutGo menerapkan sistem Kerja dari Rumah ” Work From Home” (WFH).

Penerapan sistem WFH dan giliran masuk,giliran libur di mulai sejak 23 Maret 2020 sekaligus mengurangi jam operasional dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita.

Direktur Utama Bank SulutGo Jeffry Dendeng (foto: ist)

Ini disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Jeffry Dendeng kepada awak media gemparnews.com Selasa,(24/03/2020).

“BSG sudah menerapkan WFH dan Giliran Masuk, Giliran Libur terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sekaligus mengurangi jam operasional menjadi dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita,” tulis Dirut melalui aplikasi whastApp.

Selain itu, dikatakannya bahwa Bank SulutGo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengevaluasinya.

Lanjutnya, sistem Work From Home akan berakhir sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari bank SulutGo. “Sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Torang so bentuk satgas yang akan evaluasi,” tulis Dirut singkat.
Penulis : sisco




DPD HNSI Provinsi Sulut Bentuk Koperasi Produsen Putra Maritim Samudra

Sulut,GN- Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI)Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi di restorant angel fish ranomuut Manado Jumat (20/03/2020). Rapat ini membahas evaluasi pembentukan koperasi nelayan dan usaha lainnya dibawah naungan DPD HNSI Provinsi Sulut.

Rapat Anggota DPD HNSI Sulut Bahas AD/ART Koperasi Produsen (Foto: gemparnews)

Usai menggelar rapat, Ketua DPD HNSI Provinsi Sulut yang juga Ketua Koperasi Produsen Putra Maritim Samudra Theodorus Dondokambey kepada awak media ini menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Dikatakannya, Koperasi tersebut baru saja mendapat pengesahan dari kemenkumham terkait legalitasnya dalam menjalankan usaha koperasi.

Lebih lanjut di jelaskannya, koperasi produsen ini bergerak di bidang usaha nelayan, pemasaran,produksi,restorant,rumah makan dan aktivitas pelabuhan dan perikanan. ” Jadi kita hari ini membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Kedepannya kita akan terus melaksanakan rapat sebulan sekali. Koperasi produsen ini titik beratnya ke nelayan namun ada juga kegiatan pendukung lainnya,” jelas Dondokambey.

Sementara itu, ditempat yang sama sekretaris Koperasi Produsen Putra Maritim Samudra DR Ir Haidy Malingkas,MSi menambahkan, bahwa Koperasi ini juga akan membina anggota-anggota nelayan yang tergabung dalam kelompok badan usaha yang belum berbadan hukum dan ini akan di backup oleh koperasi produsen termasuk anggotanya, sehingga bantuan bisa terarah.

Lebih lanjut, Malingkas menjelaskan jumlah anggota koperasi produsen sampai saat ini sebanyak 22 anggota. ” Anggota sementara memang sudah ada,namun posisinya belum pasti, karena ini tergantung pada komitmen bersama untuk anggotanya. Tetapi pengurus juga merangkap sebagai anggota, jadi sudah tercatat dan terdaftar sebanyak 22 anggota,” jelas Malingkas.

Pembentukan koperasi produsen ini,lanjut Malingkas sesuai instruksi DPP HNSI. ” Setiap DPD harus membentuk Koperasi di daerah masing-masing. Untuk HNSI Provinsi,Kabupaten dan Kota itu sudah di instruksikan oleh Ketua DPP HNSI supaya membentuk Koperasi di daerah,sehingga dibentuklah koperasi di Sulut yakni Koperasi produsen Putra Maritim Samudra Sulawesi Utara. Koperasi produsen ini sudah memiliki perijinan dari kemenkumham sebagai legal standingnya,” ungkapnya.

Diharapkan DPC HNSI Kabupaten dan Kota di Sulut dapat membentuk juga Koperasi sebagai wadah untuk membantu anggotanya masing-masing.
Penulis:sisco




Antisipasi Penyebaran Covid_19 Sekretariat DPRD Sulut Terapkan Sistem Kerja Sift

Jajaran Sekretariat DPRD Sulut (foto:ist)

Sulut,GN- Menindaklanjuti surat edaran menteri dan Gubernur dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) memberlakukan sistem kerja shift untuk pegawai yang bekerja di gedung cengkih ini.

“Sesuai surat edaran menteri dan gubernur jadi Sekretariat Daerah melakukan beberapa penyesuaian. Sebenarnya petunjuknya dua level pejabat yang ada di sini yakni eselon II, eselon III (wajib hadir) dan teman-teman eselon IV yang setelah rapat kemudian bersedia juga hadir. ASN lain dan THL kita berlakukan shift,” ungkap Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu, Rabu (18/3/2020).

“Kemudian yang usianya 50 tahun ke atas dan yang sakit saja kita masukan nama ke BKD. Untuk yang front office, satpam dan Satpol PP, bekerja seperti biasa. Yang di front office di batasi hanya dua orang saja dan dibuatkan shift juga tetapi cleaning servis dan petugasl keamanan tetap melaksanakan tugas semestinya,” ujarnya.

“Jadi kami mengikuti edaran, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Cuma saya meminta semua staf yang tidak datang di kantor, tidak berkeliaran di tempat umum. Semua harus tinggal di rumah dan standby karena tujuannya begitu dan jangan dianggap libur ini hanya bekerja dari rumah,” lanjutnya.

“Jadi semua kita sudah briefing tadi dengan pejabat struktural dan sudah dilanjutkan rapat di masing-masing bagian untuk pengaturan sistem shift. Kita tetap meminta standby semua HP dan WA,”pungkasnya. (*/redaksi)




DPRD Sulut Gelar Doa Bersama Hadapi Pergumulan Corona Virus

Sulut,GN- Menghadapi wabah virus Corona di di gumuli oleh bangsa Indonesia maupun Dunia internasional, maka Sekretariat DPRD Sulut menggelar doa bersama bagi keselamatan bangsa Indonesia maupun Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam pergumulan doa bersama diikuti anggota DPRD diantaranya dr Fransiskus Silangen, Melky Jakhin Pangemanan, Fabian Kaloh serta Sekretaris Dewan Glady Kawatu bersama seluruh jajaran sekretariat DPRD Sulut.

Dr Fransiskus Silangen mewakili umat Kristen dan ustad Abast mewakili umat muslim, secara bergantian memimpin doa agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan yang sedang dihadapi saat ini.

Usai melaksanakan doa bersama, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu di dampingi Kabag Umum John Paerunan dan Kabag Persidangan Ronny Geruh mengatakan,doa bersama yang dilaksanakan serentak ini sekaligus menindak lanjuti arahan Gubernur yang mengimbau seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing.

“Kita percaya apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian dari rancangan Tuhan pemilik kehidupan. Oleh karenaitu semua perangkat daerah di Propinsi melakukan doa bersama termasuk didalamnya sekretariat DPRD, ” tutur Sekwan.

Sekwan Gledy Kawatu Diwawancarai Usai Gelar Doa Bersama (Foto: ist)

Lanjut dikatakannya, dengan semua umat yang percaya serta berserah kepada Tuhan diyakini Bangsa Indonsia, Propinsi Sulawesi Utara bahkan seluruh bangsa di dunia diselamatkan terutama dalam menghadapi virus Corona.

“ Kita juga bersyukur Sulawesi Utara sampai saat ini dalam kondisi yang kondusif, ini semua kita imani bagian dari kasih dan kemurahan Tuhan, “ tutupnya. (sisco)




Ukir Prestasi, DR Haidy Malingkas Kembali Menerima Penghargaan Dari USAID

Sulut,GN- Tahun 2020 ini kaum perempuan dan juga salah satu birokrat perempuan dilingkungan pemprov Sulut, kembali mengukir prestasi yang membanggakan.

DR Haidy Malingkas,MSi yang menjabat Kepala Bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut menerima penghargaan dari United States Agency for International Development (USAID) sebagai Women Leaders and Gender Champion in Fisheries.

USAID yang merupakan badan independen dari pemerintah Amerika Serikat memberikan penghargaan kepada birokrat Pemprov Sulut tersebut, lantaran punya kepedulian menjalankan program kerja yang baik kepada para nelayan, pengelola perikanan dan masyarakat pesisir.

Lembaga internasional ini bertanggung jawab atas bantuan bidang ekonomi, pembangunan dan kemanusiaan.

Kepada awak media ini, DR Haidy Malingkas,MSi mengaku tidak menyangka bisa menerima penghargaan USAID sebagai Women Leaders and Gender Champion in Fisheries.

“Saya mungkin jadi objek penilaian. Memang awalnya ada tim USAID yang datang mewawancarai saya sebelumnya,”kata Alumni Fakultas Perikanan Unsrat Manado ini,Senin(16/03/2020).

Dikatakannya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat dan motivasi bagi dirinya untuk terus memaksimalkan program kerja di DKPD Sulut, dalam menunjang visi dan misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK).

“Apalagi program DKPD sangat berkaitan erat dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Ini yang terus kita optimalkan,” pungkasnya. (Sisco)




Kopdar Diskusi Terbatas Covid-19 Pandemic

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) Senin (16/03/2020) di Kantor DPRD Sulut, kembali menggelar kopi darat (Kopdar) diskusi terbatas terkait Covid-19 Pandemic “Antisipasi Penyebaran dan Dampaknya di Sulawesi Utara” Sekaligus Laporan Kerja Bulan Februari 2020.

MJP dalam penyampaian laporan kegiatannya antara lain aduan dan aspirasi yang masuk dari masyarakat dan aspirasi yang telah ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait, diantaranya tunjangan sertifikasi guru dan aspirasi guru honorer berusia diatas 35 Tahun.

Selain itu, bulan Februari MJP juga bersama komisi IV DPRD Sulawesi Utara telah menyampaikan aspirasi kaum buruh sulawesi utara tentang Omnimbus Law ke DPR RI, serta melakukan kunjungan langsung ke PT. Conch North Sulawesi Cement sebagai upaya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di PT tersebut dan berbagai kerja lainnya yang dilakukan dan dilaporkan MJP setiap hari kepada publik melalui Fan pages di sosial media.
Seiring dengan Kopdar dan Laporan kerja bulan Februari 2020 ini, MJP juga mengadakan diskusi bersama rekan-rekan media terkait Antisipasi penyebaran virus Covid-19 di Sulawesi Utara.
Dalam diskusi ini, diundang narasumber yang kompeten dibidangnya yakni dr Fransiscus Silangen, Spb, Kbd (Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara), dr Steven Dandel, MPH (Kabid Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara/Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19), Henry Kaitjili ( Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara) dan Taufik Tumbelaka (Pengamat Pemerintahan/Direktur Eksekutif TAC).

Dokter Fransiscus Silangen menyampaikan terkait 6 Mata Rantai penyebaran Virus yakni
1. Harus mengenal virusnya, dalam hal ini virus corona adalah type virus yang menyerang saluran pernafasan.
2. Virus Corona adalah jenis virus RNA, Virus yang tidak stabil, jenis virus yang tidak bertahan lama jika keluar dari inangnya.
3. Penyebab(Asal Muasal) Virus-Virus corona dalam hal ini adalah virus yang berasal dari hewan, penularannya dimulai dari hewan ke manusia, dan saat ini menjadi dari manusia ke manusia. Virus ini bisa bergejala bisa juga tidak.
4. Cara Keluarnya Virus – Virus Corona yang menular dari manusia ke manusia, menular melalui batuk dan bersin
5. Cara masuk virus – virus corona masuk lewat saluran pernafasan
6. Siapa saja yang bisa tertular? virus corona bisa menulari siapa saja, namun orang yang beresiko tinggi tertular adalah mereka yang berusia 60 tahun keatas dan punya penyakit penyerta.

Menurut dokter Andi, Virus tidak punya cara pengobatan khusus, selama ini virus diobati berdasarkan gejala yang ada (contoh jika batuk maka pasien diberikan obat batuk). Virus ini adalah jenis virus yang bisa sembuh dengan sendirinya, dari data yang ada skala 97% sembuh dan 3% kematian (3% ini adalah mereka yang punya penyakit bawaan lainnya).

Sementara Dokter Steven Dandel (Juru Bicara Covid-19) mengatakan, Covid-19 baru terdeteksi kode genetiknya pada tanggal 17 januari 2020. Gejala yang dimunculkan hampir sama dengan SARS, MERS dan beberapa penyakit flu lainnya, yang membedakan adalah pola penjangkitan dan fatalitasnya.

Sejak tanggal 25 Januari 2020 di Manado sudah ada 7 orang yang masuk kategori PDP (Pasien dalam pemantauan) dan hasil pemeriksaannya Negatif. Per hari ini di Kota Manado sudah ada 10 orang PDP. Dalam menanggulangi Covid-19 Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah preventif dengan tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi demi menghindari kepanikan di Masyarakat.

Lanjutnya, sistem penanggulangan Covid-19 berjalan sesuai standart prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu panik, dengan tetap menjaga kesehatan dan pola hidup sehat. Terkait pasien yang dijadikan PDP, sudah seharusnya ada privatisasi data pasien agar tidak terjadi diskriminasi, masyarakat diminta tidak fokus dengan pasien PDP Covid-19, tapi fokuslah dengan cara menjaga diri masing-masing dari penularan virusnya, karena yang tidak bergejala sekalipun belum tentu tidak terpapar virus.

Ditempat yang sama, Kadis Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara Henry Kaitjili, melihat dari kacamata sektor pariwisata. Sampai hari ini sudah banyak pekerja-pekerja sektor pariwisata yang awalnya bekerja melayani turis mancanegara harus dirumahkan karena adanya wabah virus Covid-19. Aktivitas pariwisata pun sudah di lockdown, kerugian secara ekonomi jelas terjadi, untuk itu harapannya saat ini seluruh element masyarakat agar bersama-sama bersatu melawan Covid-19, kita contoh penanggulangan covid-19 di China, tidak lagi saling menyalahkan tapi bersama-sama membangun kesadaran diri bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama.

Taufik Tumbelaka (Direktur Eksekutif TAC), harapannya pemerintah provinsi bisa melibatkan media sebagai corong informasi agar mampu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat sehingga tidak terus terjadi kesimpang siuran informasi. Buat satgas dan tim khusus untuk terus mengupdate info-info terbaru.

Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak panik, apalagi sampai melakukan Panic Buying. Percayakan pada Pemerintah dan Dinas Kesehatan bahwa penanggulangan Covid-19 sedang diatasi dengan sebaik-baiknya

Di akhir diskusi tersebut, anggota DPRD Sulut MJP menyampaikan bahwa DPRD Provinsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, berperan serta melakukan edukasi ke masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi Virus Covid-19. Ada dana APBD Sulawesi Utara sebesar 45 Milliyar yang dialokasikan pemerintah untuk penanggulangan Covid-19, MJP akan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan keselamatan masyarakat Sulawesi Utara.

“Saat ini secara Nasional telah diambil langkah Social Distancing selama 14 hari kedepan, langkah ini adalah langkah preventif yang mengacu pada standar prosedur WHO, diharapkan dalam 14 hari kedepan agar masyarakat khususnya anak sekolah yang diminta belajar di rumah, agar benar-benar mematuhi langkah Social Distancing ini, hal ini diambil demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kita harus disiplin, lakukan pola hidup sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, rajin cuci tangan, minum multivitamin jika perlu, dan selalu berdoa pada Tuhan agar senantiasa dijauhkan dari berbagai keburukan dan penyakit,”tutup MJP sapaan akrabnya.
(sisco/*)




Sekwan Gledy Kawatu Terima Kunjungan Komisi D DPRD Sumut

Sulut,GN- Kamis (12/03/2020) siang, komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyambangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan komisi D DPRD Sumut ini bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan tugas DPRD.

Sekwan DPRD Sulut Gledy Kawatu Menerima Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Sumut (foto:ist)

Sekretaris Dewan (Sekwan) Glady Kawatu di dampingi Kabag Persidangan, Kabag Umum, dan Kabag Keuangan menyambut kedatangan Komisi D DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi H Anwar Sani Tarigan.

Kunjungan kerja ini dalam rangka studi banding ini dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas DPRD dalam pembahasan/pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral, dan lingkungan hidup.

Sekwan Glady Kawatu menyampaikan terima kasih bagi Komisi D DPRD Sumut yang sudah berkunjung ke Sulut.

“Kami dari DPRD Sulawesi Utara menyambut baik dan mengapresiasi penghargaan atas pilihan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya Komisi D untuk berkunjung ke daerah kami Bumi Nyiur Melambai secara khusus di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kebetulan kantor ini di operasional kan baru sekitar 2 tahun lebih,” kata Sekwan.

Lanjut, Kawatu menjelaskan bahwa di Provinsi Sulut memiliki beberapa sumber pertambangan, dan dari Pihak Pemerintah Daerah telah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan untuk penertiban.

Sementara, dikatakan Ketua Komisi D Provinsi Sumatera Utara, H. Anwar Sani Tarigan bahwa pihaknya memilih Provinsi Sulut karena memang cocok dan bagus untuk mereka lakukan studi banding persoalan Pertambangan.

“Kami melihat bahwa Sulawesi Utara itu cukup bagus untuk Pertambangan, jadi itu yang kami pantau kemari. Banyak hal yang harus kami benahi, saling membenahi juga kiranya. Infrastruktur, bangunan, Jembatan, lingkungan hidup serta ESDM, itu juga yang kami lihat,” tutupnya. (sisco)