Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian mengingatkan semua SKPD mitra komisi IV agar bicara apa adanya.

Hal itu, dikatakan Cindy, ketika melakukan rapat dengar pendapat, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut.

Cindy mengatakan ketika pihaknya saat melakukan pertemuan dengan gubernur Sulut, ada beberapa informasi kepada gubernur dari salah satu SKPD menyampaikan terkait salah satu ranperda,di tolak oleh DPRD.

“Ketika Gubernur mengkonfirmasi, dan kami menyampaikan bahwa hal itu tidak benar, sehingga Gubernur memanggil salah satu SKPD tersebut untuk memberikan penjelasannya dan ternyata tidak ada drafnya, bukan DPRD menolak,” kata Cindy

Lanjut Cindy menegaskan agar semua SKPD mitra komisi IV untuk memperhatikan.

“Hal seperti itu menjadi atensi dan perhatian kita bersama ketika melaporkan sesuatu kepada pak Gubernur baik dari sisi perangkat daerah maupun dari sisi kami legislatif ketika kami melakukan rapat – rapat koordinasi, kita sampaikanlah apa adanya. Jangan untuk membela diri, mengkambinghitamkan orang lain pada hal tidak demikian ceritanya,” tegas Cindy.

“Jadi ini saya memberikan informasi supaya kedepan, semakin baik hubungan eksekutif Dan legislatif. Dengan demikian seharusnya kemitraan kita untuk kerjasama lebih baik,” sambungnya.

Cindy menjelaskan komunikasi yang baik dan transparan perlu dilakukan agar pihaknya dapat membantu menyampaikan kepada Gubernur untuk kepentingan dan keperluan perangkat daerah.

“Karena komunikasinya kita baik, transparan apa yang diperlukan oleh perangkat daerah ketika di komunikasikan kepada kami, dan kami akan bisa membantu menyampaikan kepada pak Gubernur sehingga bisa menjadi perhatian,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi IV Vonny Paat, Wakil Ketua Komisi IV Louis Cramm dan SKPD mitra komisi IV DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),Kamis (30/10/2025).

Kedatangan DPRD Bolmut komisi III di sambut oleh personil komisi III DPRD Sulut yakni Berty Kapojos, Amir Liputo, Yongkie Limen, Tonny Supit, Haslinda Rotinsulu, Nick A Lomban, Capt Remly Kandoli.

Sementara DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi III Zamad Lauma,SIP bersama anggota lainnya.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Pada kesempatan tersebut, sebelum menyampaikan aspirasi dan keluhan warga masyarakat Bolmut, Ketua komisi III DPRD Bolmut memperkenalkan personilnya satu persatu.

Lanjut, ketua komisi III DPRD Bolmut menjelaskan kehadiran dan kedatangan mereka di di DPRD Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut.

” Kami berharap DPRD Sulut melalui komisi III dan meneruskan dan memperjuangkan ke pemerintah, agar supaya keluhan dan aspirasi masyarakat Bolmut mendapat perhatian,” kata Zamad.

Mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut yang disampaikan oleh komisi III, salah satu anggota DPRD Sulut selaku sekretaris komisi III Hj Amir Liputo merespon dengan baik.

“Kami akan tindaklanjuti dan menjadwalkan untuk turun ke lapangan,” ucap Liputo ditimpali semua anggota komisi III DPRD Sulut yang turut hadir.

Usai pertemuan, Zamad Lauma menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut.

” Komisi III DPRD Sulut merespon baik aspirasi kami. Sehingga kami sangat puas dan merasa senang mendengar dukungan yang disampaikan oleh DPRD Sulut,” tandas Zamad kepada sejumlah media saat di wawancarai. (sisco)

Sulut,GN – Berbagai keluhan warga masyarakat BolaangMongondow Utara (BolMut) telah disampaikan kepada DPRD Sulawesi Utara khususnya Komisi III.

Dalam tetap muka komisi III DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi, Sayyid Gusti Abd Zamad Lauma,Sip. bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat, keluhan tersebut di terima dan disambut dengan baik.

Usai pertemuan, Ketua Komisi Zamad Lauma kepada sejumlah media mengatakan bahwa aspirasi warga di sambut baik oleh DPRD Sulut khususnya komisi III.

” Keluhan kami warga Bolmut disambut dengan baik, Mereka akan ikut menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan akan melakukan peninjauan atau turun langsung kelapangan menindaklanjuti keluhan warga masyarakat Bolmut,” kata Zamad.

Zamad menegaskan hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Sulut dengan provinsi Gorontalo.

” Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” ucapnya.

“Jadi respon Komisi III DPRD Sulut sangat baik sekali dan kami merasa senang dan puas. Kami terus berjuang sampai ke pemerintah Gubernur agar supaya Bolmut ini tidak dipandang sebelah mata,” tegasnya.

Saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Sayid Gusti Abdul Zamat Lauma mengungkapkan masalah infrastruktur terkait penanganan Sungai Andagile di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Sulut dan Provinsi Gorontalo yang butuh perhatian serius pemerintah Provinsi.

“Separuh Sungai Andagile telah dibangun Bronjong oleh Pemerintah Gorontalo. Sehingga jika sungai meluap, airnya masuk ke wilayah Bolmut,” ungkapnya.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi karena berdampak pada masyarakat Bolmut yang tinggal di sekitar aliran sungai sering mengalami banjir,” imbuhnya.

Selain itu, Politisi PDI-P ini meminta untuk segera dilakukan perbaikan akses jalan provinsi yang menghubungkan Pangkusa-Sidodadi-Sangkub yang rusak parah.

“Selain menghambat aktivitas pertanian, kasihan anak-anak yang pergi ke sekolah, warga dan petani,” ujarnya.

Tak hanya itu, Abdul Samat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Pulau Bongkil yang belum memiliki fasilitas pendukung sebagai salah satu destinasi wisata di Bolmut. Ia juga meminta ditempatkan Polisi Perairan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah tersebut karena sering terjadi pemboman ikan yang dilakukan masyarakat dari Gorontalo Utara.

“Nasib nelayan kami terkesan terintimidasi dengan proses pemboman ikan di pantai kami. Padahal sangat jelas itu adalah wilayah kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Sulut dengan Provinsi Gorontalo.

”Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Henry Walukow selaku anggota DPRD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.

Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kadis Darwin terkait kinerja PMD Sulut.

“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow, Selasa (28/10/2025).

Dia mengingatkan kepada kadis bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.

“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya.

“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.

Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.

Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.

“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.

Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.

“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.

Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.

“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Capt Ranly Kandoli,M.Mar mengaku tidak bisa tidur nyenyak sejak masuk jadi anggota legislatif.

Pengakuan secara jujur ini di sampaikan Kandoli, Selasa (28/10/2025) saat komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Dinas PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

” Jujur saja saya sebelum masuk jadi anggota DPRD Sulut, saya dulunya sebagai pelaut. Kalau pelaut habis kerja langsung terima gaji dan langsung tidur enak, namun ketika saya masuk jadi anggota DPRD Sulut, terima gaji tidak bisa tidur enak karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir saat saya turun reses. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur enak,” ungkap Kandoli.

Legislator dapil Minsel – Mitra ini juga menyayangkan kurangnya respon dari kepala dinas PUPR Sulut atas aspirasi yang di sampaikan beberapa tahun lalu.

” Memang ada beberapa aspirasi yang sempat kami sampaikan, hingga hari ini belum ada yang di akomodir. Kalau ibu kadis mengatakan banyak wartawan yang telephone, kalau saya birman sebagai warga masyarakat saya sendiri yang menanyakan langsung aspirasinya,” kata Kandoli.

Lanjut Kandoli mengatakan dirinya menerima beberapa proposal terkait aspirasi masyarakat dan akan di serahkan langsung kepada ibu kadis untuk segera di usulkan, diperjuangkan dan ditindaklanjuti.

” Proposal ini saya akan serahkan langsung kepada ibu kadis, mohon untuk di dokumentasikan agar supaya masyarakat tau, bahwa proposal aspirasi masyarakat telah di sampaikan kepada dinas PUPR Sulut,” ucapnya

“Mohon untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti aspirasi masyarakat ini,” tandasnya.

Sementara itu, semua anggota komisi III DPRD Sulut mendukung apa yang menjadi perjuangan anggota DPRD Sulut dapil Minsel – Mitra ini. ” Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh pak Ronald Kandoli harus jadi prioritas,” tutup kordinator komisi III dr Fransiscus Silangen yang juga selaku Ketua DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Kabar mengejutkan dari DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara, dimana politisi muda Braien Waworuntu (BW) yang dianggap oleh banyak kalangan, memiliki kontribusi besar dalam pergerakan dan kemajuan partai NasDem di bumi nyiur melambai, kini harus merelakan posisinya sebagai ketua fraksi NasDem di DPRD Sulut dan digantikan oleh sesama kader NasDem Siska Budiman.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (27/10/2025) dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.

Dimana Sekretaris DPRD Nilas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dengan nomor 071-SU DPWNasDemSulut/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, mengenai usulan pergantian Ketua Fraksi NasDem.

Usai Rapat Paripurna,ketika di konfirmasi Braien Waworuntu menjelaskan dimana pergantian ini adalah bagian dari sebuah dinamika dalam politik.

“Saya hormati keputusan tersebut,” ujar BW kepada sejumlah media di ruangan kerjanya.

BW menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap satu komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju.

“Saat ini saya fokus bekerja bersama dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, bukan yang lain dan terus bekerja secara politik di DPRD Sulut. Tetap Satu Komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia Sulawesi Utara melalui panitia pelaksana sukses menggelar tiga agenda yang dikemas dalam waktu satu hari.

Kegiatan tersebut yakni Konferensi Daerah (Konferda) II, Pelantikan struktur Pengurus Daerah Pewarna Sulawesi Utara Periode 2025-2030 oleh sekretaris Jenderal Pewarna Indonesia dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas program kerja tahun 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bapelkes Dinkes Sulut, Rabu (22/10/2025) di hadiri Kanwil Agama RI Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Bidang Urusan agama Kristen, Kaban Kesbangpol Sulut, pengurus pusat Pewarna Indonesia, dan lima pengurus cabang pewarna Kabupaten/Kota serta pengurus daerah pewarna Sulawesi Utara.

Kegiatan di buka oleh Gubernur Sulawesi Utara  Yulius Selvanus di wakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny Suak, SE.M.Si sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol Sulut menekankan bahwa untuk menjadi seorang wartawan Nasrani harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, karena wartawan Nasrani bukan hanya memberitakan sebuah berita namun juga harus dibarengi dengan sikap yang baik. Artinya apa yang kita lakukan, sikap kita harus sesuai dan tidak berbanding terbalik.

“Sikap kita harus mencerminkan hal yang baik, karena identitas sebagai wartawan Nasrani harus mencerminkan sikap yang baik,” ucapnya.

Dia mendorong wartawan Nasrani harus tampil beda, sama seperti thema dalam kegiatan Konferda II yakni ” Memberitakan Kebenaran, mewartakan Keadilan”. Oleh sebab itu kata Kaban Kesbangpol Sulut, Wartawan Nasrani harus tampil mewartakan kebenaran bukan sebuah berita yang hoaks, tetapi berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sejatinya wartawan Nasrani memberitakan suatu berita yang menyejukkan dan mengedukasi masyarakat dan bahkan menyuarakan berita kebenaran serta mewartakan Keadilan,” pungkasnya.

Peserta pada Konferda pewarna Sulawesi Utara sepakat dan secara aklamasi memilih Sanfransisco Manossoh sebagai ketua, Yusak Poludu,STh sebagai sekretaris dan Wandi Hontong,SE sebagai Bendahara. (red/*)

Sulut,GN- Rencana pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III diperkirakan tuntas tiga tahun ke depan.
Hal ini terungkap pada hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Sulawesi, Selasa (21/10/2025).

Ringgo Radetyo selaku Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Utara, mengatakan, pembangunan lanjutan MORR III atau Ring Road III Manado terkendala pembebasan lahan.

Radetyo menjelaskan masih ada 17 bidang lahan untuk Ring Road III tahap ke lima belum dibebaskan. Sedangkan Ring Road III tahap 4 masih ada sembilan bidang yang belum dibebaskan.

“Sehingga total masih 26 bidang yang belum dibebaskan. Meskipun demikian, kami tetap bekerja, pembangunan di lahan yang sudah clear,” kata Radetyo.

Pembangunan tahap 4 dan 5 Ring Road III jelas Radetyo, menyisakan 6,3 km jalan. MORR III berawal di Kalasey, tepat di bibir Teluk Manado dan akan berakhir di Winangun, bertemu dengan Ring Road I.

“Biaya pembangunan sesuai DIPA, total Rp 94 miliar untuk multiyears, tiga tahun hingga 2027,” ujarnya.

Rinciannya, tahun 2025 Rp 24 miliar; tahun 2026 Rp 26 miliar dan sisanya Rp 31 miliar dianggarkan untuk tahun 2027.

Kepala Satker P2JN Sulawesi Utara, Bayu Idiajir mengungkapkan, titik pertemuan antara Ring Road I dan III di Winangun, Manado.

“Nantinya titik ini akan dibangun Simpang Winangun yang mempertemukan arus kendaraan dari empat arah, yakni dari Ring Road I, Manado, Tomohon dan Kalasey. Nantinya akan ada underpass dari arah Ring Road I dan III,” ungkapnya.

Selain itu, akan ada juga dua jembatan, yakni Pineleng I dan Pineleng II di Ring Road III ini. Satu di antaranya panjangnya hingga 50 meter karena besarnya cekungan daratan yang dilalui.
Dirinya memastikan, pembangunan tahun ini belum maksimal, dan akan dilanjutkan tahun depan lagi. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/10/2025).

Komisi IV yang hadir antara lain, Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene, Ketua Komisi IV Vonny Paat, wakil ketua Komisi IV Louis Schramm dan anggota Komisi IV, Paula Runtuwene.

“Kami melakukan kunjungan kerja di kementrian kebudayaan. Sebenarnya mereka tidak setuju tata letak atau layout revitalisasi museum karena tidak sesuai standart,”ujar beberapa anggota komisi IV saat RDP.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut
Stella Runtuwene menegaskan dengan anggaran Rp 15 miliar harusnya sudah bisa ada taman budaya.

“Dasar apa dinas kebudayaan anggarkan Rp 15 Miliar untuk revitalisasi museum. Harusnya sudah dengan taman budaya,”tegas Stella.

Ketua Komisi IV, Vonny Paat mengatakan saat pembahasan hasil konsultasi APBD-Perubahan 2025, ada catatan terkait revitalisasi museum. Anehnya kadis kebudayaan Jani Lukas justru tidak mengetahui adanya rekomendasi tersebut.

“Kami belum tahu apakah ada rekomendasi,”ucap Jany Lukas.

Kadis kebudayaan mengatakan secara tegas dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

Bahkan, dirinya membantah kalau pihak kementrian tidak menyetujui dan tidak sesuai standart untuk revitalisasi museum daerah. (sisco/*)