Besok, Alm Sisca RO Mangindaan Akan Disemamyamkan Di Kantor DPRD Sulut
Sulut,GN- Almarhumah Ibu Sisca RO Mangindaan yang adalah anggota legislator Sulut Periode 2014-2019 akan disemayamkan di Kantor DPRD Sulut, Kamis (07/05/2020) besok sekira pukul 10.30 wita. Sekretariat DPRD Sulut Sedang Mempersiapkan Acara Persemayaman Anggota DPRD Sulut Peride 2014-2019 Almarhumah Ibu Sisca RO Mangindaan (foto: ist)
Dari pantauan awak media ini Rabu,(06/05/2020) Sekretariat DPRD Sulut telah mempersiapkan tempat dan ruangan dimana akan disemayamkan almarhumah Ibu Sisca RO Mangindaan.
Informasi yang didapat awak media ini, almarhumah Ibu Sisca RO Mangindaan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado sekitar pukul 01.00, Rabu (6/5) dini hari tadi. (sisco)
Memberi Dengan Tulus Iklas, Setwan Salurkan Bapok Kepada Warga Di Sekitar DPRD Sulut
Sulut,GN- Wabah Corona Virus Desease (Covid-19) yang melanda dunia bahkan Indonesia lebih khusus di bumi nyiur melambai Sulawesi Utara, sangat berdampak kepada warga masyarakat.
Melihat situasi dan kondisi yang dialami warga masyarakat, maka Sekretariat Dewan (Setwan) Sulut Senin, (04/05/2020) dengan tulus iklas menyalurkan bantuan berupa Bahan Pokok (Bapok) yang ada disekitar lokasi kantor DPRD Sulut. Sekitar 60 Kepala Keluarga serta Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Salomo Kairagi, Ibu Pdt Lenda Robot Lengkong, STh Guru Agama dan Kepala Lingkungan menerima bantuan tersebut. Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat
Kegiatan yang bertajuk berbagi kasih tersebut dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Glady Kawatu SH, MSi, merupakan bentuk kepedulian dan wujud nyata Iman, tengah Pandemi Covid 19 saat ini.
Kawatu mengatakan, pimpinan DPRD dan anggota DPRD memberi apresesi bagi masyarakat sekitar yang telah bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan gedung dewan yang merupakan milik masyarakat Sulut.
Dia berharap, agar masyarakat jangan melihat nilai bantuan yang diberikan, karena jelasnya pemberian ini adalah bentuk kepedulian dan rasa kebersamaan baik Pimpinam dan anggota Dewan juga Sekretariat Dewan.
Kawatu secara khusus menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Rocky Wowor dan anggota DPRD Richard Sualang yang telah mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Dalam Penyaluran sembako, menerapkan Protokol Kesehatan Covid dengan menjaga jarak dan duduk, dan penyerahan bantuan, menggunakan masker secara teratur mengambil antrian bantuan.
Penulis: sisco
Terkendala Protap Kesehatan Pencegahan Covid-19, Tidak Turun Reses Bu Winsu Tetap Salurkan Bantuan Bapok Ke Konstituen
Sulut,GN- Masa reses pertama tahun 2020, setiap anggota DPRD Sulut harus dan wajib mengikuti protap kesehatan pencegahan Virus Corona (Covid-19) dengan menjaga garak,tidak mengumpulkan banyak orang dan memakai masker.
Salah satu anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Utara Winsulangi Salindeho yang akrab disapa bu Winsu, tidak dapat menjalankan tugasnya bertemu dengan konstituen dikarenakan aturan protap kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di daerah kepulauan.
Kepada awak media ini, bu Winsu menjelaskan bahwa dirinya tidak turun reses pertama tahun 2020 ini, karena waktu reses hanya delapan (8) hari mulai 27 April sampai 5 Mei 2020. Dari protokol kesehatan yang ada di kepulauan Nusa Utara khususnya kepulauan Sangihe, jika ada masyarakat atau orang yang datang maka akan dilakukan karantina mandiri selama empat belas (14) hari, kemudian bisa melakukan kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Sementara, jadwal reses hanya delapan (8) hari,jadi tidak mungkin dapat melakukan kegiatan reses karena terhalang dengan protap kesehatan tersebut. “Tidak mungkin saya dapat melakukan kegiatan reses,sementara protap kesehatan pencegahan virus corona di kepulauan Sangihe mengharuskan karantina mandiri selama empat belas hari,” ungkap bu Winsu.
Walaupun tidak dapat turun reses, namun legislator Sulut ini tetap menyalurkan dan memgirim bantuan Bahan Pokok (Bapok) kepada sejumlah konstituen yang ada di kepulauan Sangihe. Bantuan tersebut diserahkan oleh tim yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. ” Walaupun Saya tidak bisa turun reses, tetapi kepedulian terhadap masyarakat disangihe khususnya ketika adanya wabah virus korona (Covid-19) ini, tetap saya menyalurkan bantuan,” ujar mantan Bupati Sangihe ini.
Lebih lanjut dikatakannya, Bantuan yang di salurkan dan diserahkan oleh tim kepada tiga (3) Panti asuhan di Sangihe berupa daging ayam,beras dan bahan pokok lainnnya.
Selain panti asuhan, tim juga menyerahkan bantuan bahan pokok kepada buruh pelabuhan Tahuna yang berdomisili di Kelurahan Batulewer dan Kelurahan Tapuang kecamatan Tahuna Timur, serta juga diserahkan bibit tomat dan rica serta pupuk cair kepada kelompok tani di Tahuna Barat.
Ditambahkan oleh bu Winsu, bahwa ada bantuan secara aspiratif yang diserahkan, dan semua mengikuti mekanisme dan aturan protap kesehatan Covid-19 sehingga tidak ada masalah saat penyaluran bantuan tersebut. (sisco)
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Gelar Reses Di Kelurahan Kampung Islam
Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kamis (30/04/2020) menggelar Reses di Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Singkil Kota Manado.
Kali ini, reses dilaksanakan agak berbeda dari sebelumnya, dimana setiap anggota DPRD harus mengikuti protap kesehatan pencegahan Covid-19 untuk tidak mengumpulkan warga, jaga jarak dan harus memakai masker.
Reses tersebut hanya dihadiri Lurah Hery Anwar II, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.
Dalam kesempatan itu, sambil berdialog, Angouw menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kerjanya sebagai wakil rakyat di DPRD Sulut sekaligus menampung aspirasi warga.
Adapun aspirasi warga yakni masalah lampu jalan, drainase dan air bersih..
Usai menampung aspirasi Andrei Angouw bersama lurah dan kepala lingkungan melakukan road show dibeberapa lorong, bertegur sapa dengan beberapa warga yang dilewati sambil membagi masker.
Andrei Angouw juga menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait langkah-langkah mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Angouw berharap agar warga untuk terus mematuhi himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19. (sisco)
Reses Pertama DPRD Sulut Tahun 2020 Mengikuti Mekanisme Protokol Kesehatan Covid-19
Sulut,GN- Selama delapan (8) hari sejak 27 April hingga 4 Mei, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut melaksanakan kegiatan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di Daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Kepada sejumlah wartawan,Sekretaris Dewan Gledy Kawatu,SH menjelaskan teknis kegiatan reses DPRD Sulut. Dimana reses kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan mekanisme disesuaikan dengan protokol kesehatan covid-19. Sekretaris Dewan Gledy Kawatu,SH Ketika Di Wawancarai Sejumlah Media Dirungan Kerjanya (Foto: ist)
“ Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sulut tetap dilaksanakan di kondisi covid ini karena sudah diputuskan melalui rapat Banmus dan dilaksanakan mulai tanggal 27 April sampai 4 Mei 2020. Kenapa di kondisi ini masih tetap dilaksanakan, karena memang pimpinan dan anggota dewan memandang justru di tengah kondisi serba sulit ini DPRD sebagai wakil rakyat perlu melakukan kunjungan menyerap aspirasi termasuk hal-hal terkait yang perlu di upayakan di kondisi pandemic covid 19 ini. “ jelas Kawatu Selasa (28/4/2020) di ruangan kerjanya.
Sementara untuk mekanisme dan teknis pelaksanaan di lapangan menurutnya diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan dan anggota dewan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan sesuai surat yang dilayangkan Ketua DPRD kepada seluruh pimpinan dan anggota.
“ Selain itu saya juga mengusulkan surat untuk mekanisme teknis reses diantaranya tentu mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi protokol kesehatan covid 19, baik yang diberlakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.” ujarnya.
Lebih lanjut Kawatu menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan gugus tugas covid 19 Propinsi dan Kabupaten/ Kota terkait beberapa protokol kesehatan yang diatur terutama di perbatasan kabupaten/kota , kecamatan dan desa yang diberlakukan oleh pemerintah dan swakarsa masyarakat.
“ Kami akan tetap mengikuti terutama beberapa dokumen yang diminta termasuk notifikasi perjalanan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan Propinsi kemudian protokol-protokol kesehatan lainnya seperti penggunaan masker, kendaraan pribadi yang ditumpangi tidak boleh melebihi 50 persen sesuai arahan Menteri, semua itu kita ingatkan secara teknis di ikuti. Kami juga mengingatkan physical distancing, jadi sangat variatif yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota. Dari informasi dari beberapa anggota yang melaksanakan kegiatan reses, ada yang menemui perangkat pemerintah kelurahan dan desa serta meninjau proyek-proyek fisik dari pemerintah propinsi di kelurahan dan desa dimaksud, ada juga yang mengumpulkan 20 sampai 30 tokoh masyarakat sehingga memang serapan anggaran makan minum pasti tidak akan optimal karena kondisi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang. Demikian juga untuk sewa tempat sudah tidak diberikan karena kan sewa tempat itu kalau orang banyak karena himbauan physical distancing harus dipatuhi, seperti contoh Pak ketua Dewan hanya akan melakukan peremuan dengan lurah, sementara yang lain melakukan pertemuan secara terbatas dengan tokoh-tokoh masyarakat di beberapa titik,” jelasnya.
Sementara, terkait jumlah titik lokasi kegiatan reses oleh pimpinan dan anggota Dewan menurutnya akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing- masing.
“Misalnya di daerah kepulauan dengan tingkat kesulitan letak geografi,transportasi dan fasilitas lainnya, begitupun wilayah Bolmong Raya yang cukup sangat luas yang berbeda kondisinya dengan Manado dan Minahasa Raya. Saya sangat berkeyakinan pimpinan dan anggota Dewan akan menyesuaikan rasionalitas dan kewajaran dari pertanggung jawaban baik makan minum maupun perjalanan dinas,” terang Kawatu.
Lebih jauh dikatakannya, ada sedikit kesulitan khususnya menyangkut transportasi terbatas terutama antar kepulauan termasuk pemberlakuan protokol kesehatan terkait isolasi wilayah di daerah tertentu.
“ Contohnya pak Winsulangi Salindeho sangat berkerinduan untuk bertemu konstituen tapi tentu terhalang dengan protokol yang diberlakukan. Transportasi laut yang saya konfirmasi dengan Kadis Perhubungan memang sudah tidak bisa dipegang jadwal kapalnya,termasuk kami minta staf pendamping memperhitungkan waktu perjalanan darat, karena misalnya dua jam perjalanan namun karena ada beberapa pos yang dilewati dan dokumen yang dilengkapi harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku di pemerintah kabupaten/kota. Namun sejauh ini berdasarkan pantauan kami kegiatan reses anggota dewan tidak ada masalah yang krusial,” tutup Kawatu. (*/sisco)
Wowiling Tegaskan Pemerintah Menjamin Kebutuhan Pangan Di Sulut
Sulut,GN- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Ir Novly Wowiling menegaskan bahwa Pemerintah menjamin kebutuhan pangan di Sulawesi Utara, aman dan terkendali sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir akan kebutuhan pokok tersebut.
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas usai mengadakan rapat pembahasan bersama Pansus LKPJ DPRD Sulut Jumat (24/4.2020).
Dalam hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat menghadapi pandemic covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan lebih khusus di Sulut.
“ Kaitannya dengan covid-19 ini yang bisa menangkal selain dari pertimbangan aman dari sisi kesehatan tetapi juga harus terpenuhinya gizi. Nah, terpenuhinya gizi berkaitan erat dengan pangan sehingga semangat kita pertanian tidak boleh berhenti.” terang Kepala Dinas.
Dikatakannya, komoditi pertanian di Sulut aman dalam artian aman dari sisi produksi tidak ada gejolak.
“ Dengan demikian semua tersedia termasuk ketersediaan beras. Bahkan justru ketersediaan beras paling stabil dari tahun ke tahun. Artinya, kita sudah mapan di dalam produksi beras bahkan saya perlu tegaskan bahwa kita sudah swasembada beras karena pemahaman swasembada itu 90 persen produksi mampu memenuhi kebutuhan lokal,” ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskannya, untuk kebutuhan pangan dalam mengahadapi bulan suci Ramadhan cukup tersedia di hampir semua komoditi pertanian kecuali gula pasir yang menurutnya sedikit kurang namun masih relatif aman. ” ketersediaan pangan hingga menghadapi bulan suci ramadhan hampir semua komoditi pertanian masih aman,” tutup Wowiling.
Penulis: sisco
Pengaruh Pandemic Covid-19, Pemerintah ODSK Menaruh Perhatian Bagi Penambang Emas Tradisional
Sulut,GN – Nasib para penambang tradisional yang belakangan ini ditutup, mendapat perhatian Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw yang berupaya memikirkan dan mencarikan solusi agar para penambang emas tradisional ini bisa bekerja menghidupi keluarganya. Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Fransiscus Maindoka (Foto:gemparnews)
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut Fransiskus Maindoka saat menghadiri rapat pansus LKPJ Gubernur Tahun 2019 menjelaskan salah satu solusi yang disepakati bersama antara Gubernur, Kapolda dan Forkopimda yakni meminta usulan dari pemerintah daerah yang memiliki areal pertambangan dan disampaikan ke Pemprov Sulut melalui Dinas ESDM untuk Wilayah pertambangan Rakyat (WPR)
“Aparat keamana dalam hal ini pihak kepolisian saat ini menutup semua PETI yang ada, memang ada larangannya. Tetapi upaya Gubernur dan wakil Gubernur telah melaksanakan rapat karena ini masalah perut. Kalau mungkin pengusaha-pengusaha besar tidak ada masalah tetapi masyarakat biasa yang menjadi penambang tradisional itu juga yang harus dipikirkan.” jelas Maidoka Jumat(24/04/2020).
Ditambahkan, pihaknya telah menerima surat usulan dari Kabupaten Bolaang mongondow terkait hasil kesepakatan bersama tersebut.
“ Makanya waktu rapat dengan Kapolda dan Forkopimda mendapatkan solusi bahwa meminta kepada Bupati mengusulkan untuk dibuat Wilayah Pertambangan Rakyat. Saat ini kabupaten Bolaang Mongondow telah mengusulkan dan sementara kami proses untuk dismpaikan ke Kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Minerba, ” tandasnya. (sisco)
Nelayan Di Nusa Utara Butuh SPBN
Sulut,GN- Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Tinekke Adam saat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2019 Jumat, (24/04/2020) di ruangan Paripurna mendapat berbagai tanggapan dari anggota Panitia khusus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2019.
Menanggapi pemaparan dari Kepala DKP Provinsi Sulut, anggota Pansus LKPJ Winsulangi Salindeho angkat bicara.
Salindeho menegaskan bahwa masyarakat nelayan yang ada di kepulauan Nusa Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat membutuhkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN )untuk menopang centra perekonomian perikanan sebagai pekerjaan utama para nelayan.
” SPBN memang sangat dibutuhkan oleh para nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah sentra perikanan. Nah, ini gunanya supaya masyarakat tidak lagi dipersulit untuk mencari atau mengisi bahan bakar di SPBU lainnya. Seharusnya Nelayan sudah ada SPBN,” tegas Bu Winsu sapaan akrabnya.
Diapun mengharapkan ke Dinas DKP Provinsi Sulut untuk lebih memperhatikan SPBN bagi para nelayan di kepulauan Nusa Utara, karena wilayah kepulauan sebagai sentra perikanan mempenghasil ikan juga untuk mendokrak pendapatan asli daerah.
Penulis: sisco
Terbentur POJK, Surat Permohonan Penundaan Penyetoran Pinjaman ASN Tidak Di Jalankan Bank SulutGo
Sulut,GN- Adanya surat permohonan penundaan penyetoran pinjaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dari beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota ke pihak Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) tidak dapat dijalankan, karena terkandala dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal ini sampaikan Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Jeffry Dendeng usai menghadiri rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2019 di Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Jumat (24/04/2020).
“Penundaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diatur dalam aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah disampaikan langsung oleh OJK pusat dan daerah,” ujar Dendeng kepada sejumlah awak media.
Lanjut, dijelaskannya bahwa pihaknya telah melakukan simulasi untuk penundaan tiga (3) bulan, namun dari simulasi tersebut Bank SulutGo akan mengalami kerugian ratusan miliar, tentunya ini akan berdampak negatif terhadap masa depan bank.
“Dari simulasi kami, Bank.SulutGo akan mengalami kerugian ratusan miliar dan ini tentunya berdampak dan terancam merugi. Pada saat Bank SulutGo merugi, banyak nasabah akan menarik dana, tidak akan ada nasabah yang menanamkan dananya ke bank yang merugi,” ungkapnya.
” Perlu diketahui, Dana Bank SulutGo untuk 75 persen dari nasabah masyarakat dan 25 persennya milik Pemerintah Daerah,” tutupnya. (sisco)
Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2019 Selesai, Rocky Wowor: Pansus Turlap Dititik Simpul Tertentu
Sulut,GN- Setelah melakukan pembahasan selama empat hari dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pansus akan Turun Lapangan (Turlap) melakukan kunjungan dititik tertentu yang nantinya akan dikunjungi oleh Pansus LKPJ. Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2019 Rocky Wowor (Foto: gemparnews.com)
Ini dikatakan oleh Ketua Panitia khusus (Pansus) Laporan pertanggunganjawaban (LKPJ) gubernur Tahun 2019 Rocky Wowor.
“Kenapa hanya pada titik simpul tertentu yang akan dilakukan kunjungan lapangan, mengingat dengan kondisi covid 19 saat ini,” jelasnya usai melakukan pembahasan di hari terakhir Jumat, (24/04/2020).
Selain itu, dkatakannya Pansus DPRD Sulut akan memberikan rekomendasi bagi SKPD yang terkendala kegiatannya tahun 2019.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut ini juga mengatakan bahwa dari hasil pertemuan antara Pansus dengan SKPD akan memberikan masukan kepada Pemprov Sulut untuk diperjuangkan pada penganggaran di APBDP Tahun 2020 maupun APBD Tahun 2021 nanti.
“Pansus akan merekomendasi semua yang menjadi keluhan SKPD untuk di perjuangkan pada penganggaran dalam APBD Tahun 2020 maupun APBD 2021,” kata Wowor.
Lebih lanjut disampaikannya, pansus akan melakukan kunjungan lapangan disejumlah titik simpul tertentu yakni di Kota Bitung, Minut, Minahasa, Minsel serta Kota Manado, dan juga sebagian di Bolmong Raya,” tutup legislator sulut ini. (sisco)