Salindeho: Langkah Selanjutnya Koordinasi Pemprov Sulut Paripurnakan Tiga Ranperda Menjadi Perda

Sulut,GN- Sebagai Ketua Bapemperda mengapresiasi kepada Komisi lll dan lV terkait pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pohon dan fakir miskin serta protokoler yang sudah di paripurnakan oleh pimpinan dewan Sulut.

Ini disampaikan Ketua Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Winsulangi Salindeho.

“Saya berterima kasih kepada Komisi lll dan Komisi lV bersama -sama dengan tenaga ahli sudah membahas hingga pada pentahapan paripurna tiga buah ranperda,” kata Ketua Bapemperda.

Lanjutnya mengatakan Ranperda Pohon,fakir miskin dan protokoler sesudah di paripurnakan. ” Langkah selanjutnya akan di melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda),” tambahnya.

Selain itu, Bapemperda akan menyampaikan masukan dari fraksi-fraksi terkait dengan usulan masing-masing terhadap tiga buah ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda.” Bapemperda tentunya akan memberikan masukan dan usulan dari fraksi-fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Salindeho. (sisco)




Memperingati Hari Raya Idul Adha 1441H, Bank SulutGo Salurkan 24 Hewan Sapi Kurban

Sulut,GN- Untuk hewan kurban pada tahun ini berjumlah dua puluh empat (24) ekor Sapi, dimana dua puluh satu (21) ekor Sapi dikurbankan lewat Kantor- kantor cabang Bank Sulut-Go di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, satu (1) ekor Sapi diserahkan ke Mesjid Raya Ahmad Yani, dan dua (2) ekor sapi kita saksikan sendiri ada di lapangan parkir BSG pagi ini.

Foto: Kadiv Pemasaran PT Bank SulutGo Mahmud Turuis Menyerahkan Hewan Kurban

Ini disampaikan Kadiv Pemasaran PT Bank Sulut-Go Mahmud Turuis kepada sejumlah awak media, Minggu (2/8/2020) pagi di halaman Parkir PT Bank SulutGo (Kompleks Marina Plaza). ” Memperingati hari Raya Idul Adha 1441H 31 Juli 2020 kemarin, maka PT Bank Sulut-Go melakukan pelaksanaan Kurban,” ujar turuis.

Lanjut Kadiv Pemasaran ini mengatakan tujuan utama pelaksanaan Kurban adalah meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bentuk kepedulian bagi kaum yang membutuhkan. “Tujuan utama pelaksanaan hewan kurban ini adalah meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemudian BSG peduli dan tulus iklas kepada kaum atau jamaah yang berhak menerima, sehingga kita bisa berbagi bersama di Idul Adha 1441 H ini,” terangnya.

Dijelaskannya, untuk penerima hewan kurban pagi ini sebanyak 208 kupon. “Untuk dua hewan kurban pagi ini kami sudah bagikan 208 kupon dengan prioritas bagi mereka yang berhak menerima dan penyalurannya kami tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19,”pungkasnya.

Acara Kurban turut dihadiri Komisaris Bank SulutGo Rusdi Iksan, Iskandar Modjo, Pius Batara serta Pengurus Bapelkis dan Anggota serta Karyawan Bank SulutGo dan para undangan lainnya serta penerima bantuan hewan kurban. (sisco)




Dinkes Tidak Hadir RDP Komisi IV DPRD Sulut Berang, Kadinkes : Sudah Minta Ijin Ke Pimpinan DPRD Dan Komisi

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyesalkan ketidakhadiran Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (30/7/2020).

Foto: Pimpinan Komisi IV DPRD Sulut Menggelar RDP, Tidak Dihadiri Mitra Kerja Dinkes Sulut

Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, menyatakan ketidakhadiran Dinas Kesehatan tidak menghargai kelembagaan DPRD sebagai institusi yang berhak mengawasi kerja pemerintah daerah.

“Kepala dinas dan jajaran dinkes tidak menghargai kelembagaan DPRD. Tidak mau membangun sinergitas yang baik dengan kami,”ujarnya.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak kooperatif dan terkesan mengabaikan undangan DPRD.

“Ini tindakan pandang enteng. Sangat tidak kooperatif. Padahal ada beberapa hal penting yang harus mereka jelaskan. Kami menyesalkan cara seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulut dr Debie Kalalo,Mkes saat dikonfirmasi, kepada awak media gemparnews.com menjelaskan ketidakhadiran Dinkes Sulut atas undangan RDP Komisi IV DPRD Sulut. Dikatakannya, Ketidakhadiran Dinkes dalam RDP tersebut sudah minta ijin ke pimpinan DPRD dan Komisi dan juga karena menyelesaikan dokumen-dokumen terkait regulasi covid-19.

” Sudah minta ijin kemarin ke Pimpinan DPRD, Dan komisi karena kemarin kami harus menyelesaikan dokumen- dokumen terkait regulasi covid sulut yang segera diimplementasi ke seluruh kab kota,” tulis Kadinkes Sulut melalui aplikasi whatsApp. (sisco)




Berikut Ini Hasil Rekomendasi Komisi IV DPRD Sulut Terkait Aspirasi Calon Dokter spesialis Unsrat Manado

Sulut,GN- Polemik yang terjadi di Unsrat Manado terkait UKT akhirnya terjawab. DPRD Sulut melalui komisi 4 memberikan rekomendasi atas aspirasi yang disampaikan para dokter residen atau calon dokter spesialis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang meminta pengurangan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pertemuan yang di gelar di kantor DPRD Sulut Rabu,(29/7/20) yang dihadiri langsung Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof DR Ir Ellen Kumaaat MSc DEA, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr Ir Grevo S Gerung, MSc, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr Ronny Adrie Maramis, SH,MH, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Drs Ronny Gosal, MSi, Wakil Rektor Bidang Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Prof Dr Ir Sangkertadi, DEA, Dekan fakultas Kedokteran Dr dr Billy J Kepel,MMedSc serta ratusan dokter residen menyepakati rekomendasi tersebut akan dikawal dan diperjuangkan bersama sampai ke Kementerian Pendidikan.

Berikut Hasil Rekomendasi DPRD Sulut yang diserahkan langsung ppke Rektor Unsrat Prof DR Ir Ellen Kumaat serta Koordinator Forum Komunikasi Residen Fakultas Kedokteran Unsrat Jacob Pajan.

1. Agar Rektor Menyurat Ke Kementerian Pemdidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perihal aspirasi tentang keringanan Uang Kuliah di masa pandemic covid19.

2. Agar Rektor menetapkan standard minimum UKT sesuai perundang-undangan, Komisi 4 DPRD Sulut akan mengawal apirasi tersebut.

3. Mengusulkan kepada pimpinan DPRD Sulut agar mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan terkait masalah ini.

Sementara ketua Komisi 4 Braien Waworuntu didampingi wakil ketua Careig Runtu, Sekretaris Andi Silangen, Melky Pangemanan, Yusra Alhabsy, Richard Sualang dan Melisa Gerungan menegaskan, rekomendasi yang merupakan keputusan politik DPRD Sulut tersebut secepatnya akan ditindak lanjuti agar persoalan tidak sampai berlarut sehingga para dokter residen bisa mendapatkan kepastian apa yang menjadi keluhan mereka.

“DPRD Sulut khususnya komisi 4 memberikan apresiasi kepada Rektor Unsrat dan jajarannya yang merespon undangan DPRD bahkan sepakat menerima bahkan bersama-sama akan mengawal rekomendasi yang kita buat untuk meringankan beban para dokter residen di tengah pandemic covid 19, dimana mereka terus melaksanakan tugas di garda terdepan penanganan pasien, bahkan banyak diantara mereka ikut terpapar.” kata Waworuntu.

Sementara itu, Rektor Unsrat Prof, DR Ir, Ellen Kumaaat menyambut positif rekomendasi tersebut. Dirinya berkomitmen untuk bersama-sama DPRD Sulut menuntaskan persoalan tersebut sampai ke Pusat.

“ Kita akan sama-sama bareng dengan DPRD kapan pun DPRD siap kami-pun siap, mau esok atau lusa kami siap. Artinya jangan kami menyurat sendiri-sendiri harus bareng,“ tandas Prof Ellen.(sisco/*)




Ratusan Guru Honorer “Mengadu” Ke DPRD Sulut

Sulut,GN- Ratusan Guru Honorer yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sulut, pada Senin, (27/7/2020) siang “mengadu” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib Para guru honorer,yang belum di angkat menjadi Pegawai negeri Sipil(PNS).

Foto: Komisi 4 DPRD Sulut Menerima Perwakilan Guru Honorer

Pada kesempatan itu, perwakilan guru honorer di terima Ketua Komisi 1V, Braien Waworuntu bersama Sejumlah anggota di antaranya Melky Jacky Pangemanan, Richard Sualang dan Johny Panambunan di ruangan rapat Komisi 1V.

Dengan lantang perwakilan para guru honorer ini mempertanyakan dan mengeluhkan akan nasib mereka yang belum di perhatikan Pemerintah.

” Saya mewakili teman-teman sesama guru honorer memintakan kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi 1V DPRD Sulut, dapat memperjuangkan akan nasib guru honorer, pasalnya berdasarkan hasil pertemuan rakornas di jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa guru-guru honorer yang usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test, ternyata sampai sekarang ini belum di Kabulkan Pemerintah,” ungkap salah seorang guru.

Menjawab aspirasi tersebut, Melky Jacky Pangemanan mengapresiasi para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya. “Kami memberi apresiasi yang besar kepada para guru honorer, karna di pundak mereka masa depan bangasa Indonesia di pertaruhkan,” ujarnya.
MJP berjanji akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah maupun Pusat terkait keluhan para guru honorer ini. ” Memang sesuai regulasi mereka sudah tak bisa di angkat, karena faktor usia, sebagaimana hasil rakornas mereka untuk dapat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan agar bisa menjadi Pegawai negeri sipil(PNS), tanpa test, ini menjadi perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib akan guru honorer, ” terangnya.

Hal senada di ungkapkan anggota komisi lainnya Richard Sualang. Dikatakannya hal ini perlu duduk bersama Pemerintah untuk menyelesaikan segala keluhan para guru honorer. ” Kami merasa di hormati karna DPRD menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan guru-guru honorer dan ini akan di perjuangkan, kalau perlu duduk bersama dalam perjuangan dengan pihak Pemerintah, ” tutup Sualang.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berharap bahwa aspirasi guru-guru honorer ini secepatnya bisa terealisasi.

” Kami sangat prihatin nasib sejumlah guru honorer di Sulut ,sampai saat ini belum di perhatikan Pemerintah. Kami akan berjuang ke pusat agar mereka guru honorer bisa lega,” pungkas Waworuntu dan disambut tepuk tangan dari seluruh perwakilan guru honorer yang hadir. (sisco)




JPAR-AI Resmi Kantongi SK Dari Partai Nasdem, BW : Sebagai Kader Siap Mendukung

Sulut,GN- Pasangan Julyeta Paula Runtuwene – Harley Mangindaan (JPAR-AI) dinyatakan resmi menerima surat keputusan (SK) bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dari Partai Nasdem.

Prananda Surya Paloh selaku Ketua Koordinasi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Jumat (24/7/2020) di Gedung Sekretariat Jakarta Pusat.

Wakil Ketua DPD Nasdem Sulut, Braien Waworuntu menyebutkan SK tersebut sudah sah. Lanjut Braien SK diserahkan Prananda langsung pada pasangan calon JPAR-AI.

“JPAR-AI telah resmi menerima SK sebagai Bakal calon Walikota dan Wawali Kota manado dari DPP Partai Nasdem yang diberikan langsung oleh Prananda Surya Paloh,” Terangnya.

Waworuntu menegaskan akan siap mendukung pasangan JPAR-AI bertarung di Pilkada 9 desember mendatang.

“Tentunya sebagai kader partai Nasdem, siap mendukung, BERSATU-BERJUANG-MENANG!!” Tegasnya

Turut hadir juga, Walikota Manado GSVL yang juga adalah Ketua DPD partai Nasdem Kota Manado. (*/sisco)




Terkait Limbah Air RS Awaloei, Warga Tateli Laporkan ke DLHD Dan DPRD Provinsi Sulut

Sulut,GN- Perwakilan warga Tateli Satu, Jaga Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Rabu (22/07/2020) mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) dan Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terkait saluran pembuangan limbah air dari Rumah Sakit (RS) Awaloei yang melewati pemukiman.

Foto: Warga Menyerahkan Aduan Kepada DLHD Provinsi Sulut

Kedatangan perwakilan warga Tateli Satu Jaga Satu Aneke Repi dan Abert Mamarimbing di kantor DLHD Provinsi Sulut, mereka datang dengan surat pengaduan yang sudah ditandatangani warga yang merasa keberatan jika pembuangan air limbah tidak ditutup.

Aneke mengatakan, pihaknya bersama warga sekitar sudah berembuk dan mencapai keputusan bersama untuk melapor hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

“Kami juga membawa surat aduan yang sudah ditangani warga yang berisi warga ingin ketemu langsung dengan manajemen rumah sakit membahas hal ini,” ungkapnya.

Sementara, Abert Mamarimbing Menyebutkan langkah ini, dilakukan sebab pihak rumah sakit sampai hari ini tidak pro aktif melakukan komunikasi, bertemu warga membahas pembuangan limbah cair ini.

Kedatangan warga Tateli ini diterima Kabid Penataan Lingkungan di wakili Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Yahya Tumanduk di ruang kerjanya.

Menurut Yahya, penanganan pengolahan limbah ini adalah kewenangan DLH Kabupaten Minahasa. Namun, pihaknya tetap membuka diri menerima aduan warga Tateli ini.

“Kami akan teruskan pengaduan ini ke BLH Minahasa untuk ditindaklanjuti secepatnya. Apabila respon mereka lambat, kami akan segera turun tangan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Melky Jakhin Pangemanan (MJP) sudah menerima aduan warga tersebut. Dia pun berjanji akan menyampaikan di rapat komisi intern terkait pembuangan air limbah rumah sakit ini. ” Tentunya akan kami sampaikan dirapat komisi internal,” pungkasnya. (sisco)




Sekwan DPRD Sulut Glady Kawatu Terima Kunker Komisi D DPRD Sulsel

Sulut,GN- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut Glady Kawatu menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka Sharing Terkait Kewenangan Komisi yang Membidangi Pembangunan/Infrastruktur pada Kewenangan Provinsi.
Adapun legislator Sulsel yang mengikuti Kunker ini berjumlah sembilan orang dan di dampingi staf komisi D DPRD Sulsel.
Setelah melakukan pertemuan, anggota komisi D DPRD Propinsi Sulsel meninjau beberapa ruangan yang ada di Kantor DPRD Sulut.

Usai menerima Kunjungan kerja DPRD Sulsel, Sekwan Glady Kawatu bersama jajaran langsung mendampingi anggota DPRD Sulut Amir Liputo menerima aksi damai dalam penyampaian Aspirasi dari masyarakat Pandu. Dalam kesempatan itu, masyarakat meminta agar DPRD Sulut mengawal 43 seritifikat SCDP yang dipandang bermasalah. (sisco)




Direktur SDM Pendidikan Dan Umum Buka Fasilitas Ruang Baku Dapa RSUP Kandou

Manado,GN- Upaya Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, memberikan pelayanan dan mutu terbaik bagi masyarakat Sulut terus di tingkatkan.

Buktinya Kamis (16/7/2020) Direktur Utama Dr dr Jimmy Panelewen,Sp-B-KBD, yang di wakili Direktur SDM Dan Pendidikan Dan Umum Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty,MKes, di dampingi pejabat terkait, meninjau pelayanan yang ada di ruang pojok baku dapa sekaligus mengoperasikan fasilitas yang ada di ruang tersebut.

FOTO: Direktur SDM Dr dr Ivonne E Rotty,MKes Ketika Membuka Fasilitas Ruang Baku Dapa

Direktur SDM Dr dr Ivonne mengatakan pihaknya menyambut baik dengan beroperasinya Ruangan fasilitas yang memudahkan bagi keluarga pasien untuk berkomunikasi dan bertatap muka dengan keluarga mereka yang di rawat. ” Dengan beroperasinya ruangan ini, memudahkan keluarga pasien untuk berkomunikasi,” kata Dr Ivonne.

Ditambahkannya, pihak Rumah Sakit akan menyiapkan segala kebutuhan pelanggan di ruangan tersebut agar supaya keluarga pasien benar-benar merasa nyaman saat berada di ruang pojok baku dapa.

Salah satu keluarga pasien ketika di wawancarai tim Sikumpro RSUP Kandou usai menggunakan fasilitas yang di sediakan pihak RSUP Kandou, mengapresiasi langkah RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menyiapkan fasilitas tersebut. “Kami sangat puas dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit ini, perasaan rindu terhadap keluarga yang di isolasi bisa terobati, karena boleh bertatap muka langsung lewat ruang Pojok Baku dapa ini,” terangnya.

Dibukanya fasilitas tersebut oleh RSUP Kandou Manado untuk menjawab keluhan dari masyarakat dengan menyiapkan Ruang Pojok Bakudapa bagi keluarga dan pasien yang sementara di rawat.(*/sisco)




Miris..! Air Limbah RS Dr J.H Awaloei Mengalir Lewati Pemukiman, Warga Akan Laporkan

Direktur: RS Sudah Memiliki Dokumen Ijin lingkungan UKL Dan UPL

Sulut, GN- Rumah Sakit (RS) Dr JH Awaloei yang diresmikan beberapa bulan lalu, menyisakan rasa prihatin warga masyarakat yang ada disekitar lokasi rumah sakit Dr JH Awaloei. Pasalnya, air limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut ternyata mengalir melalui pemukiman warga dan langsung menyatu dengan air selokan yang di gunakan warga.

Mirisnya, pihak managemen rumah sakit Dr JH awaloei saat di undang tidak hadir untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitarnya, saat air yang dibuang dari penyulingan limbah tersebut mengalir melalui pemukiman warga.

Salah satu warga tateli satu jaga 1 Aneke Repi sangat kecewa dengan pihak management rumah sakit Dr JH Awaloei. Dikatakan, pihaknya tidak pernah di libatkan ataupun di beritahukan dari rumah sakit bahwa air limbah tersebut mengalir melewati rumahnya. ” Saya tidak pernah di beritahukan bahkan saya tidak menandatangani persetujuan itu,” ujarnya.

Dirinya menegaskan jika tidak ada respon dari management maupun pemilik rumah sakit maka pihaknya bersama warga akan melaporkan hal ini kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut dan juga kepada DPRD Sulut apabila management rumahsakit Dr JH Awaloei tidak pro aktif mendengarkan keluhan warga. ” Kami akan melaporkan hal ini kepada DLH Sulut dan DPRD Sulut apabila mereka tidak pro aktif mendengarkan keluhan ini,” ungkapnya kepada sejumlah awak media Kamis (16/7/2020).

Selain itu,kata Ibu Aneke pihaknya akan
melakukan aksi demo damai di depan rumah sakit. ” Kalau tidak diperhatikan keluhan kami, akan melakukan aksi demo di depan rumah sakit,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut ibu Aneke sebagai warga masyarakat disekitar rumah sakit meminta pihak management untuk bertatap muka dengan warga. ” Kami mohon pihak management rumah sakit dan pemilik untuk menemui kami,” terangnya.

Senada dengan apa yang disampaikan ibu Aneke, warga lainnya Kun Derek angkat bicara. Derek mengatakan pihaknya sudah banyak kali menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah desa,namun hingga saat ini tidak ada kejelasan. ” Memang pernah melakukan pertemuan, namun saat itu pihak rumah sakit tidak hadir, hanya sekretaris desa saja yang hadir. Kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah desa,namun tidak ada kejelasan. Pada hal kami hanya meminta ke pihak rumah sakit untuk membuat pipa air limbah tersebut saat melewati pemukiman sampai ke laut,” tuturnya.

Sementara itu, pihak rumah sakit saat di konfirmasi sejumlah awak media, menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. ” Arahan Direktur bahwa RS sudah ada izin operasional bila ada pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat tentang RS silahkan tanyakan kepada yang mengeluarkan Izin dari Kabupaten Minahasa. Kami tetap menerima masukan tetapi jawaban kami akan laporkan sesuai jalur yang di tetapkan oleh pemerintah. Informasi dari pemilik bahwa selokan dibelakang rumah sakit adalah digali oleh RS dimulai dari ujung IPAC kami sampai dengan sungai kecil sepanjang hampir 200 meter. Got ini dibuat atas permintaan penduduk tahun lalu dengan biaya RS ratusan juta dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Kami punya dokumentasi dan tanda tangan masyarakat itu. Jadi tidak benar kalau tidak ada komunikasi dengan masyarakat. RS sudah memiliki dokumen Ijin lingkungan UKL dan UPL. Kita belum bisa ketemu2 karena masalah covid saat ini. Lihat waktu yg tepat nanti. ,” tulis Direktur rumah sakit Dr HJ Awaloei melalui aplikasi WA yang diteruskan Wakil Direktur Hendrik Manueke. (Sisco)