Pasca Banjir Bandang Di Bolsel, Besok Komisi III DPRD Sulut Turun Lapangan Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Pasca musibah banjir bandang yang menimpa warga masyarakat Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pekan lalu,komisi III DPRD Sulut bersama mitra kerja BPJN dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi akan turun lapangan untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di sana. Rencana komisi III DPRD Sulut akan turun lapangan Selasa (11 Agustus 2020) besok.

Foto: Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos Ketika Di Wawancarai Sejumlah Media

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos kepada sejumlah awak media Senin, (10/8/2020)di kantor DPRD Sulut. ” Komisi III DPRD Sulut bersama BPJN dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi akan turun lapangan untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di Bolsel. Sampai sejauh mana kepedulian dari provinsi,sebab kami dapat informasi sampai sekarang pengungsi belum kembali. Jadi kita akan melihat sarana dan prasarana jalan yang ada disana,” ujar Kapojos.

Selain itu,Kapojos mengatakan dengan turun lapangan ini kita dapa melihat apa saja yang dapat diusulkan kepada Balai jalan dan balai sungai. “Kita melihat apa saja yang dapat diusulkan untuk dapat dianggarkan ke depannya,” pungkasnya. (Sisco)




PSI Siap Menangkan Pasangan Olly-Steven

Sulut,GN- Ketua Umum PSI Grace Natalie menyerahkan Surat Keputusan (SK)dukungan kepada Calon Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Kantor DPP PSI Jl Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta.

Foto: Ketua Umum PSI Grace Natalie Didampingi Ketua PSI Sulut Melky J Pangemanan Menyerahkan SK Dukungan Kepada Calon Gubernur Sulut Olly Dondokambey

PSI Sulawesi Utara siap bergerak dan bekerja memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dalam Pilkada 9 Desember 2020. Ini disampaikan oleh Ketua PSI Sulut Dr Melky J Pangemanan,MSi kepada media gemparnews.com Senin, (10/8/2020).

Pangemanan menegaskan agar seluruh kader,pengurus,relawan dan simpatisan PSI wajib mengawal serta memenangkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada desember mendatang. “Sesuai instruksi Seluruh kader, pengurus, relawan dan simpatisan PSI di Sulawesi Utara wajib mengawal dan memenangkan pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw,” pungkasnya. (sisco)




KPU Kabupaten Dan Kota Se-Sulut dibekali Kompetensi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Minahasa,GN- Selama tiga (3) hari sejak tanggal 6-8 Agustus 2020 bertempat di Mercure Tateli Beach Hotel,Kecamatan Mandolang, Minahasa, KPU provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Foto: Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh

Rakor yang diikuti Komisioner Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan dan Data serta Kasubag Hukum utusan 15 KPU kabupaten/Kota tersebut, dibuka Ketua KPU provinsi Sulut Ardilles Mewoh pada hari Kamis 6 Agustus 2020.

Dalam sambutannya Mewoh meminta jajaran KPU kabupaten / Kota untuk bekerja sesuai regulasi dan kode etik penyelenggara Pemilu.

“Wajib hukumnya, bagi setiap penyelenggara Pemilu menjalankan tugas berpedomana pada regulasi dan pedoman kode etik dan perilaku. Penanganan pelanggaran administrasi pun harus kita laksanakan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan,” ungkap Mewoh dalam sambutan pembukaan.

Tampil sebagai Narasumber, selain komisioner KPU sulut, juga Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda dan Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan.

Malonda menyampaikan materi terkait Perbawaslu Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Dalam materinya, Malonda yang juga mantan Komisioner KPU minahasa, menjelaskan tentang substansi Perbawaslu mengenai penanganan sengketa dan pelanggaran administrasi.

“Penanganan pelanggaran administrasi Pilkada berbeda dengan Pemilu. Jika dalam Pemilu kita melakukan mekanisme ajudikasi, maka dalam Pilkada tidak demikian. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam dan PKD hanya menerima laporan, mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU dan jajarannya sesuai jenjang, untuk kemudian ditangani lebih lanjut termasuk pemberian sanksi administrasi oleh jajaran KPU provinsi atau Kabupaten dan Kota, ” jelas Malonda.

Sementara itu Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, mengupas tuntas hasil pengawasan pada sub tahapan coklit data pemilih. Didampingi Lanny Ointu, Kadiv Perencanaan dan Data KPU Sulut.

Foto: Meidy Tinangon

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, rakor kali ini, banyak memberikan penekanan pada tahapan Pemutahiran Data Pemilih sebagai tahapan yang sedang dijalankan oleh jajaran KPU hingga PPDP.

“Ada beberapa rekomendasi pelanggaran administrasi yang diterima PPK atau KPU kabupaten/Kota, karenanya KPU kabupaten/Kota perlu dibekali dengan kompetensi penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi jajaran Bawaslu,” Ungkap Tinangon.

Lebih lanjut dalam materinya Tinangon memaparkan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan tugas, kewenangan di semua tahapan Pemilihan.

“Secara umum penanganannya harus melalui tahap, pencermatan isi rekomendasi, klarifikasi, penyusunan kronologis dan telaahan, penetapan keputusan hingga pengumuman dan pelaporan,” ungkap Tinangon.

Rakor ditutup, Sabtu 8 Agustus 2020 oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi.

Sebelumnya Saelangi memantapkan pemahaman tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Badan Ad Hoc yang menjadi kewenangan KPU kabupatan/Kota.

“Kami berharap KPU Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan secara prosedural. Dan di masa pandemi tetap memedomani protokol pencegahan Covid-19,” harap Salman. (subag hukum KPU/fs)_




Komisi IV DPRD Sulut Sambangi Asrama Mahasiswa Sulut Di Bandung Jawa Barat

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut dalam kunjungan kerjanya ke Kemendikbud juga menyempatkan diri menyambangi asrama mahasiswa samratulangi Sulut di Jalan Banda Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).

Dalam laporan kerja harian anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan, SIP MSi menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring Kegiatan Mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa dari Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat,” kata Pangemanan.

Lanjut dikatakannya dalam diskusi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan diantaranya:
-Mahasiswa mengeluhkan kondisi beberapa kamar dan ruangan Asrama yang baru di renovasi menggunakan anggaran APBD Sulawesi Utara, namun disayangkan baru 1 tahun sudah rusak dan tidak layak ditempati atau digunakan oleh mahasiswa.
– Ada 20 orang mahasiswa yang tinggal di Asrama. Strata 1 (3 orang), Strata 2 (12 orang) dan Strata 3 (5 orang). Saat ini yang tinggal di Asrama menyisakan 4 orang karena 16 mahasiswa lainnya sementara waktu kembali ke Sulawesi Utara karena kondisi pandemi CVD.
– Mahasiswa berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan hidup dan perkuliahan bagi mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
– Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti Beasiswa atau Bantuan Studi Akhir saat menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.
– Subsidi untuk biaya kuota internet, mengingat aktivitas perkuliahan dilakukan dengan metode online.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi beberapa ruangan/kamar Asrama yang rusak atau tidak layak ditempati serta aspirasi soal Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir buat mahasiswa,” tegasnya.

Selain itu, Komisi IV menyayangkan kondisi beberapa ruangan/kamar yang baru di renovasi/perbaiki namun Kualitas pengerjaan bangunan sangat rendah dan dengan tidak memperhatikan keamanan dan kenyaman peserta didik yang tinggal di Asrama.

“Komisi IV akan berjuang maksimal dan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir bagi mahasiswa dan anggaran perbaikan beberapa ruangan Asrama dalam APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2020,” tutup pangemanan legislator Sulut yang vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat. (sisco)




Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu Terima Kunker Banmus DPRD Propinsi Gorontalo

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) Badan musyawarah (Banmus) DPRD Propinsi Gorontalo Kamis,(6/8/2020) diterima oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu diruangan kerjanya.

Foto: Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu Menerima Kunjungan Kerja Banmus DPRD Propinsi Gorontalo

Tujuan Kunjungan kerja Banmus DPRD Propinsi Gorontalo adalah terkait dengan pengelolaan aset.

Salah satu anggota Banmus DPRD Propinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang baik dari sekretariat DPRD Sulut bersama jajarannya. ” terimakasih atas sambutan yang baik. Banyak hal yang dapat kami belajar tentang pengelolaan aset di sini,” pungkasnya. (sisco)




Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh Pimpin Rakor dan sosialisasi

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh memimpin jalannya Rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020.

Kegiatan ini di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di hotel Mercure Tateli Minahasa, Rabu (5/8/2020) di hadiri Komisioner Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Lanny Ointu. Sebelumnya diawali dengan penyampaian Komisioner KPU RI secara virtual melalui aplikasi zoom, terkait syarat pencalonan Pilgub Sulut 2020.

Pada kesempatan itu Komisioner KPU Sulut bidang Data Lanny Ointu, meminta kepada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pencocokan dan penelitian data.

Dikatakannya, masyarakat bisa mengecek data apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum. “Masyarakat bisa cek apakah sudah terdaftar atau belum dengan mengunjungi lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau nomor hotline bebas pulsa di 081143300700,” pungkas Ointu.(frangki/*)




KPU Sulut Gelar Rakor Dan Sosialisasi Persyaratan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2020

Sulut,GN- Rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di hotel Mercure Tateli Minahasa, Rabu (5/8/2020).

Ardiles Mewoh selaku ketua KPU Sulut mengatakan, sosialisasi tersebut menyasar Partai Politik (Parpol) dan masyarakat luas terkait syarat pencalonan maupun calon yang hendak maju di Pilgub Sulut 2020.

“Tujuan dari kegiatan yang melibatkan partai politik ini untuk memberikan pemahaman atau penjelasan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang jika ingin diajukan sebagai calon kepala daerah. Hal ini penting, karena jika persyaratannya telah diketahui oleh partai politik, KPU berharap tidak ada lagi partai politik yang mengusung calon yang justru tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur,” jelasnya.

Ketua KPU Sulut juga menjelaskan agar masyarakat tahu jika ada persyaratan pencalonan yang melekat pada semua calon, sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat nanti apabila ada calon mereka yang tidak memenuhi syarat.

Sementara Komisioner KPU Yessy Momongan menyebutkan terkait salah satu persyaratan soal mantan terpidana. “Mantan terpidana bisa mencalonkan diri tapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Dalam aturan, mantan terpidana harus jeda lima tahun dihitung dari ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh masa pidananya. Jadi bukan lagi bebas bersyarat tapi harus bebas murni. Ini harus disosialisasikan karena jangan sampai ada yang salah persepsi,” terang Momongan. (frangki/*)




Komisi IV DPRD Sulut Perjuangkan Keringanan UKT Di Kemendikbud, Hasilnya Sebagai Berikut

Sulut,GN- Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,Rabu (5/8/2020) dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait keringanan uang kuliah bagi mahasiswa PPDS Universitas Sam Ratulangi Manado.

Kunjungan kerja Komisi IV diterima oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diruangan kerja Lt. 9 Kemendikbud.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

1. Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara meminta Kemendikbud RI untuk memberikan keringanan uang kuliah bagi mahasiswa PPDS Universitas Sam Ratulangi Manado.
2. Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pertemuan dengan pihak kampus Unsrat terkait permintaan keringanan uang kuliah bagi mahasiswa PPDS. Saat ini rentang uang kuliah bagi PPDS berdasarkan PMK mulai Rp. 11.000.000 – Rp. 36.000.000. Rata-rata mahasiswa PPDS Unsrat dikenakan uang kuliah sebesar Rp. 24.000.000
3. Dimasa pandemi, mahasiswa PPDS merasa uang tersebut memberatkan perekonomian mereka dan perkuliahan sebagian besar dilakukan secara virtual, oleh karena itu diharapkan agar kampus dapat menetapkan uang kuliah pada batas terendah.
4. Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, pihak rektorat Unsrat mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk memberikan keringanan jika tidak ada landasan hukum dan arahan dari Kementerian, karena menurut pihak Rektorat Unsrat uang kuliah bagi mahasiswa S1 maupun S2, S3 dan PPDS harus di konsultasikan dahulu ke Kementerian.
5. Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui pertemuan dengan Ditjen Dikti berharap dapat mencari solusi atas permasalahan uang kuliah mahasiswa PPDS Unsrat.
6. Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berharap dalam pertemuan ini dapat diperoleh surat edaran atau dokumen sejenisnya dari Kemendikbud/Ditjen Dikti dalam bentuk penegasan yang dapat dibawa untuk menjadi bahan dalam pertemuan selanjutnya antara Komisi IV dengan Rektorat Unsrat untuk menyelesaikan permasalahan uang kuliah PPDS Unsrat.

Adapun penjelasan atau pokok pembahasan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni:

1. Perwakilan Ditjen Dikti menyambut baik aspirasi mahasiswa PPDS Unsrat yang disampaikan oleh Komisi IV DPRD Sulawesi Utara dan berharap dapat memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang disampaikan.
2. Kemendikbud RI pada prinsipnya telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 terkait mekanisme keringanan uang kuliah bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana. Keringanan uang kuliah bagi mahasiswa Pascasarjana ataupun PPDS dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Perguruan Tinggi masing-masing dan diputuskan oleh rektor perguruan tinggi tersebut.
3. Sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kemendikbud bahwa penetapan UKT bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana berdasarkan usulan dari perguruan tinggi, sedangkan uang kuliah bagi mahasiswa pascasarjana ataupun PDDS diatur dalam perguruan tinggi masing-masing.
4. Unsrat merupakan salah satu PTN BLU dimana uang kuliah bagi mahasiswa PPDS diatur secara Khusus dalam Peraturan Keuangan Menteri.
5. Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado pada pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif program sarjana jalur mandiri dan tarif program Pascasarjana, Profesi, dan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh rektor Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Tarif layanan akademik untuk jenis layanan biaya pendidikan program spesialis terdapat pada lampiran PMK Nomor PMK 19/MPK.05/2019.
7. Saat ini sedang dipersiapkan surat edaran kepada PTN terkait keringanan kepada PTN terkait dengan keringanan UKT.
8. Perlu Kami sampaikan juga bahwa DItjen Dikti memiliki kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dan penyediaan paket internet terjangkau bagi mahasiswa semasa pandemi. Paket ini dapat diakses melalui perguruan tinggi masing-masing.
9. Ditjen Dikti juga mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dapat diakui sebagai perolehan SKS. Pedoman lebih lanjut mengenai MBKM ini dapat diakses melalui situs Kementerian. (sisco/*)




Sekretaris Panitia Clay Dondokambey Di Dampingi Koordinator Acara Glady Kawatu Pimpin Rapat HUT RI Dan HUT Provinsi Sulut

Sulut,GN- Sekretaris Panitia pelaksana Clay Dondokambey Di Dampingi Koordinator Acara Glady Kawatu memimpin Rapat memperingati Hari Ulang Tahun Repoblik Indonesia (HUT RI) ke-75 tahun dan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (4/8/2020).

Rapat ketiga ini turut dihadiri TNI, Polri Kementrian Hukum dan HAM, Perangkat Daerah yang terlibat dalam unsur kepanitiaan, digelar di kantor DPRD Sulut.

Clay menjelaskan, dalam rapat tersebut ada empat (4) rangkaian besar yang di bahas. ”Pertama adalah kegiatan pembukaan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti tanggal 7 Agustus 2020,dipusatkan di kantor gubernur kemudian rangkaian yang kedua adalah rangkaian mendengarkan pidato kenegaraan dalam memperingati Hut proklamasi yang ke-75 Nanti pada tanggal 14 Agustus 2020 lokasinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara kemudian rangkaian yang ketiga adalah rangkaian apel Kehormatan dan renungan suci yang lazim dilaksanakan 1 hari sebelum hari H itu tanggal 16 Agustus 2020, di Taman Makam Pahlawan Kairagi dan rangkaian yang keempat adalah rangkaian Puncak Hut proklamasi Republik Indonesia yang ke 75,”Jelas Kepala Biro umum Setdaprov Sulut ini.

Lanjutnya,untuk pelaksanaan HUT Proklamasi RI dan HUT Provinsi di adakan secara sederhana karena adanya pandemi covid-19.
” Saat detik-detik Proklamasi, Seluruh Warga Negara Dihimbau Tinggalkan Aktifitas dan Kumandangkan Indonesia Raya Dengan Sikap Sempurna,” terang Clay usai menggelar rapat panitia di kantor DPRD Sulut.

Selain itu, Clay mengatakan pada puncak perayaan HUT Proklamasi akan dibagi dalam lima (5) kegiatan diantaranya Pemberian Remisi bagi warga Lembaga Pemasyarakatan Tuminting, Pelaksanaan upacara di halaman kantor Gubernur, Mengikuti secara virtual detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke 75 langsung dari Istana Negara Jakarta dan mengikuti acara penurunan bendera secara virtual langsung dari Istana Negara Jakarta.

” Jadi pada pelaksanaan seluruh agenda peringatan memperingati HUT Proklamasi ke 75,kami tetap menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (sisco)




Agung Hari Prabowo: Pertemuan Perdana BPJN Dan Komisi III DPRD Sulut Terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kerja

Sulut,GN- Untuk memaksimalkan program kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Selasa,(4/8/2020) sore tadi melakukan pertemuan perdana dengan komisi III DPRD Sulut.

Kepala BPJN XV Manado Sulawesi utara Agung Hari Probowo kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan awal yang baik untuk menjalin silahturahmi dengan Komisi III DPRD Sulut.

Foto: Kepala BPJN XV Manado Sulawesi Utara Agung Hari Prabowo Ketika Di Wawancarai Sejumlah Media

Pertemuan tersebut,lanjut Agung Hari adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait program kerja BPJN XV Manado di wilayah Sulawesi Utara. ” Pertemuan ini sangat penting selain kami memperkenalkan diri setelah ada rotasi di kantor BPJN XV Manado Sulawesi Utara, juga ajang silahturahmi. Selain itu membangun koordinasi dan sinkronisasi terkait program kerja prioritas di Sulawesi Utara,” jelas Agung Hari.

Selain itu, Agung Hari menjelaskan terkait pekerjaan jalan dan jembatan di Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang rusak akibat banjir dan tanah longsor, saat ini sedang di perbaiki.

Rapat Dengar Pendapat BPJN XV Manado Sulawesi Utara Dengan Komisi III DPRD Sulut

” Kami sudah melakukan pekerjaan dan kegiatan tanggap darurat di wilayah Bolmong dan Bolsel. Longsoran tanah sudah kami bersihkan dan jalan sudah berfungsi kemudian jembatan yang rusak tergerus kami prioritaskan untuk dipasang jembatan darurat. Dari empat jembatan sudah terpasang satu jembatan dan sisanya Sementara proses,” jelasnya.

Diapun berharap, wilayah-wilayah di Bolmong dan Bolsel sudah terlayani lalulintas. (Sisco)