Prof Teguh: Filsafat Pemilu Adalah Derivasi Nilai Luhur Pancasila. Jaga Agar NKRI Tidak Runtuh Dan Tetap Utuh

Manado, GN – Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang diawali dari pemilu, harus menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Dan pemilu yang bermartabat, diawali dari penyelenggara pemilu yang bermartabat pula. Artinya, proses penyelenggaraan pemilu hasil akhirnya adalah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mensejahterakan masyarakat.

Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media), Jumat (6/11/2020) malam di Hotel Four Point, Kota Manado.

“Indonesia adalah negara yang plural tetapi ika. Karena adanya plural dan ika, maka nilai-nilai persatuan yang tertuang dalam Pancasila harus dijaga supaya NKRI tidak runtuh dan tetap utuh. Untuk menjaga nilai-nilai NKRI maka dalam kontestasi pemilu atau pilkada harus mendasarkan pada filsafat pemilu,” kata dia, di hadapan pewarta Kota Manado.

Kepada sejumlah pewarta Prof. Teguh menjelaskan tentang filsafat pemilu yang diserap dari nilai-nilai Pancasila dengan memegang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan social welfare.

Guru Besar Universitas Pelita Harapan ini mengatakan hingga saat ini pemilu di Indonesia belum dibangun di atas nilai atau pijakan filsafat yaitu keanekaragaman dan persatuan atau Bhineka Tunggal Ika. “Beranekaragam tetapi satu, plural tetapi diikat menjadi satu. Nilai yang mengikat inilah sebagai filsafat atau pijakan sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah digoyang apapun,” lanjutnya.

Prof. Teguh meyakini dengan filsafat pemilu, berkontestasi tetapi mempunyai pijakan nilai. Jika para penyelenggara dikuatkan nilainya untuk berpegang pada prinsip etika, maka penyelenggara pemilu akan memartabatkan peserta pemilu dan pasangan peserta pemilu, tidak curang, berlaku adil, tidak mengganggu suara, serta menghargai hak-hak pemilih.

Dia memberi contoh kasus di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ada lima orang penyelenggara pemilu yang diberhentikan tetap karena terbukti telah menghilangkan hak seseorang untuk maju dalam kontentasi pilkada.

“Jadi berkontestasi itu jangan sampai menggoyangkan NKRI dengan mengadu domba. Oleh sebab itu harus berdasarkan pada pijakan filsafat pemilu. Filsafat pemilu ini saya kembangkan dari nilai-nilai Pancasila. Artinya, boleh berkontestasi tapi tetap takut Tuhan, menjunjung tinggi manusia, menjaga persatuan, nilai luhur, keaslian suara. Berkontestasi jangan menjelekkan calon lain. Inilah filsafat pemilu,” jelasnya.

Lanjutnya, dengan berpijak kepada filsafat pemilu, maka akan terwujud pilkada bermartabat. Pijakan pemilu dibangun karena terbentuknya Indonesia karena keanekaragaman. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, berbagai golongan. Indonesia adalah plural tapi ika dalam Bhinneka Tunggal Ika yang dimulai dari Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu nilai yang sudah mempersatukan ini perlu dirawat.

Penulis 38 buku ini menuturkan bahwa dia telah menyampaikan terkait filsafat pemilu yang merupakan derivasi nilai-nilai lihur Pancasila kepada Wantannas disampaikan kepada Presiden beberapa waktu lalu. NKRI terbentuk karena keanekaragaman tetapi menjadi satu karena karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai dari Pancasila inilah yang menjadi filsafat pemilu sebagai fondasi dalam berkontestasi di pilkada. Kontestasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemilu, tidak boleh melanggar ajaran Tuhan, boleh menggoyang dengan isu sara, tidak boleh jual beli suara suara rakyat dan harus mensejahterakan masyarakat.

“Nah inilah pijakan untuk pemilu atau bermartabat. Bermartabat lebih tinggi dari integritas. Integritas sudah selesai, itu hal yang teknis. Bermartabat itu artinya mememanusiakan manusia. Yang kita manusiawikan adalah penyelenggara pemilu, bagaimana mereka diberi pemahaman filsafat. Jika pijakan filsafat kokoh maka mereka akan ‘ngewongke uwong’, menghargai pasangan calon, tidak akan menghilangkan, mengganggu, dan mengganti suara rakyat. Penyelenggara akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berkontestasi secara bermartabat,” pungkasnya.

Penyelenggara pemilu yang bermartabat merupakan prasyarat penting bagi penguatan demokrasi. Penyelenggara pemilu yang bermartabat meningkatkan kepercayaan masyarakat, partisipasi pemilih, dan kualitas hasil pemilu itu sendiri. Tidak hanya itu, pemilu bermartabat juga membantu bagi upaya meminimalisir potensi konflik sosial dan konflik politik di tengah masyarakat.

Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Kredibilitas dan kapasitas penyelenggara pemilu yang mumpuni akan sangat membantu bagi terciptanya tertib administrasi pemilu, kepatuhan terhadap regulasi, dan terjaganya kualitas hasil pemilu. (*/red)




DKPP Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Bolsel

 

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 110, 111, dan 112 -PKE-DKPP/X/2020 Jumat, (6/11/2020) pukul 08.30 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Pengadu Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Foto: ist)

Pada Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu melaporkan Rolis Hasan, Ketua Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan Arthur A. Waroka Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan masing-masing sebagai Teradu I dan II.

Pokok perkara yang diadukan yakni para Teradu diduga telah bertemu dengan Bacalon Bupati atas nama Iskandar Kamaru di Desa Botuliodu Kecamatan Tomini Kab. Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 26 Agustus 2020. Teradu I diduga aktif sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan SK DPP PP No. 651/SK/DPP/C/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015 kepengurusan Djan Faridz dan Teradu I juga diduga lalai tidak melakukan investigasi dan tindakan atas laporan masyarakat terkait aktifnya Anggota KPU Bolaang Mongondow Selatan atas nama Fijay Bumulo sebagai pengurus KAHMI Bolaang Mongondow Selatan.

Untuk Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu melaporkan Fijey Bumulo, Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pokok aduan terkait integritas Teradu yang sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selalu melakukan pertemuan dengan salah satu calon terpilih Anggota DPR RI atas nama HI. Herson Mayulu dan selalu membagikan foto dengan Anggota DPR RI tersebut pada Grup Media Sosial Facebook Suara Masyarakat Bolsel (SMB), dan melakukan pertemuan dengan salah satu Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember Tahun 2020. Pengadu juga menduga Teradu terindikasi memihak kepada salah satu Anggota DPR RI terpilih dan salah satu Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara atas nama Olly Dondokambey.

Sementara Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu melaporkan Monitha P Mokodompit, Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menurut Pengadu, Teradu selaku Ketua Kelompok Kerja Perekrutan calon anggota Panwascam diduga telah meloloskan 3 (tiga) orang Panwascam yang terdaftar sebagai pengurus partai politik, yaitu Delfi Lumalia (pengurus PPP), Isran Moduto (pengurus PPP), dan Replan Podomi (pengurus PAN). Aduan lain yakni Teradu selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan jarang masuk kantor dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara. Sidang digelar di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro No 25 Teling Atas, Wenang Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad.(*/red)




Ini Kata Calon Wakil Gubernur Sulut Sehan Lanjar Jika Terpilih Pada Pilkada 9 Desember Mendatang

Sulut,GN- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang mengangkat jargon ‘Sulut Bangkit’ yang diusung oleh partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya, Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Lanjar (CEP-SL) memiliki beberapa program unggulan.

Calon Wakil Gubernur Sulut Sehan Lanjar kepada sejumlah wartawan Rabu, (4/11/2020) mengatakan Jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pada pilkada 9 Desember Mendatang,Pihaknya akan melakukan beberapa perubahan.

Calon Wakil Gubernur Sulut Sehan Lanjar Ketika Di Wawancarai Sejumlah Media (foto: ist)

 

Dia menjelaskan misalnya pada saat pembahasan APBD Provinsi akan melibatkan serta menghadirkan kepala daerah Bupati dan Walikota. ” Supaya Bupati dan Walikota mengetahui berapa besar anggaran yang di kelola oleh daerah itu dan harus proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan, jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitannya,” jelas Sehan.

Lanjut sehan mengatakan hanya Bupati dan Walikota mengetahui hal tersebut. Sehan mencontohkan ketika dirinya selaku Bupati Boltim, selalu melibatkan dan menghadirkan kepala desa,sangadi dan kepala lingkungan pada saat pembahasan APBD. ” Mereka kepala desa atau sangadi dan kepala lingkungan dihadirkan saat pembahasan APBD. Karena mereka harus mengetahui berapa besar anggaran masuk di desanya,” ujarnya.

Disisi lain, Sehan mengatakan bahwa gubernur bukanlah eksekutor. ” Jadi Gubernur harus sadar, ada empat yang harus dilakukannya. Dia sebagai mediator antara pusat dan daerah, Inisiator, motivator dan supervisor. Gubernur bukan sebagai eksekutor. Yang jadi eksekutor adalah Bupati dan walikota. Makanya kalau saya dan ibu CEP terpilih nanti, koordinasi dengan pemerintah daerah harus mantap,” terang calon wakil gubernur ini. (sisco)




Berikut Laporan Hasil Kerja Harian MJP Anggota DPRD Provinsi Sulut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si aktif melaporkan hasil kerja harian.

MJP panggilan akrabnya Selasa, 3 November 2020 sekira pukul 14.45 – 15.20 Wita menyerahkan Bantuan Mic Wireless kepada Pengurus Karang Taruna Desa Kawiley Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

Bantuan tersebut menurut MJP diharapkan dapat membantu kegiatan dan aktifitas organisasi Karang Taruna di Desa Kawiley.

“Karang Taruna harus menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya pemuda sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara serta menjadi garda terdepan yang mampu menggerakkan dan membawa inovasi di desa,” ungkapnya.

Selain itu, Karang Taruna juga harus menjadi mitra yang mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat desa. (sisco)




Alat Mubasir, Stella Runtuwene Sebut Sebaiknya Berdayakan Masyarakat Setempat

Sulut, GN- Usai rapat dengar pendapat dengan mitra kerja komisi III, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene kepada awak media menegaskan bahwa proyek-proyek yang mengadakan pembelian alat dengan anggaran yang cukup besar belum efisien, dalam mengatasi eceng gondok di danau Tondano.

Menurutnya penanganan memakai alat masih belum efisien. Dia mengatakan sebaiknya melibatkan masyarakat setempat untuk membersihkan eceng gondok tersebut.

“menurut saya tidak usah lagi membuat proyek-proyek besar yang mubasir, pengadaan alat seperti bantuan alat dari pusat juga dan akhirnya alat itu rusak tidak terpakai dan itu anggaran yang sangat besar. Jadi menurut saya ada baiknya kita pergunakan saja masyarakat setempat yang ada disana, setiap hari saja kita bayar harian ke mereka untuk angkat semua eceng gondok, guna memperdayakan sumber daya manusia yang ada di sana biar mereka juga ada pemasukan, dari pada kita lebih ke proyek pengadaan-pengadaan pembelian alat ini dan itu pada akhirnya eceng gondoknya tidak hilang malahan alat rusak percuma karena tidak ada pemeliharaan,” ungkap Stella pada awak media di ruang kerjanya usai Rapat dengar pendapat di Ruang rapat Komisi III kantor DPRD Sulut, Senin (2/11/2020).

Stella juga menambahkan, eceng gondok itu bisa di inovasikan menjadi furniture, seperti contohnya yang ada di rumah saya ada kursi dan meja yang terbuat dari eceng gondok.

Wakil ketua komisi III DPRD Sulut itu sempat menyinggung cara penanganan eceng gondok yang dilakukan oleh pemerintahan Ahok sewaktu gubernur DKI Jakarta.

“Eceng gondok di jakarta itu setiap hari rajin dibersihkan sehingga kurang dari 1 tahun bisa bersih dan tempat itu sudah jadi tempat wisata”. Tutup Politisi Nasdem dapil Minsel-Mitra itu. (Sisco)




Angin Segar Investor, Petani Kelapa, Cengkeh, Pala Di Sulut Bergairah Kembali

 

Sulut, GN- Komoditi hasil bumi Kelapa, Cengkeh, dan Pala akhirnya mendapatkan jawaban dari permasalahan harga hasil bumi selama ini masih menjadi polemik di kalangan petani di Sulut.

Melalui Anggota parlemen RI Mindo Sianipar dari komisi VI, memberikan solusi terbaik ke petani dengan membawa Investor dari negara India ke Sulawesi Utara yang nantinya akan membeli hasil bumi dari sulut, terutama Kopra, Cengkeh dan Pala.

Mindo menjelaskan bahwa ini adalah tugas saya sebagai wakil rakyat, jadi harus mensejahterakan rakyat.”Harus ingat bahwa tugas dan tanggung jawab anggota DPR RI bukan di dapil masing-masing, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kedepanya semoga ini menjadi jalan keluar dan solusi terbaik untuk masyarakat petani yang berada di sulut”. Ucap Mindo dihadapan perwakilan petani Kelapa, Cengkeh, dan Pala, saat dalam pertemuan di gedung serbaguna DPRD Sulut, Selasa (2/11/2020).

Turut hadir juga Manu Mercandani selaku Direktur Utama (dirut) PT. Sarana Alam Indonesia dan Fanny Legoh anggota Komisi VI DPRD Sulut.

Dirut mengatakan akan membuat plan of action karena ada beberapa produk yang akan di pasarkan ke india, jika memenuhi standard permintaan pasar india baru kita mulai.

“Nanti akan di dihadirkan semacam plan of action karena ada beberapa produk di sulut yang akan kita pasarkan ke india. Nanti kita buatkan rencana kerja misalnya Cengkeh, kalau memenuhi standard keinginan pasar india baru kita laksanakan”. Ungkap manu.

Lanjutnya, kalau secara gamblang kualitas itu bisa diterima pembeli dari india. Tetapi semua harus mengikuti sesuai kualitas permintaan pasar. Misalnya ada beberapa hal yang harus kita ikuti seperti kadar airnya, atau pun packagingnya.

Fanny Legoh pun mengatakan bahwa hal ini adalah Anugerah Tuhan untuk petani di Sulut. “Ini anugerah Tuhan bagi sulut terutama petani sulut, karena selama ini tidak ada investor yang mampu membawa pembaruan bagi hasil bumi sulut tersebut”. Ujar anggota komisi VI DPRD Sulut itu.

“Hanya satu kunci bagi petani, adalah disiplin petani dalam menghasilkan produk berkualitas. Kita mau ekspor harus punya kualitas, jangan sampai hanya euforia tapi menurunkan kualitas”. Tutup Legoh seusai dari pertemuan dengan perwakilan Petani di sulut. (Sisco)




Bertemu Pjs Gubernur Sulut, Tokmas Dan Pemuda Nustar Bahas Percepatan Pemekaran Provinsi Nusa Utara

Sulut,GN- Guna percepatan pembentukan dan pemekaran Provinsi Nusa Utara (Nustar), Tokoh masyarakat (Tokmas) dan Tokoh pemuda Nusa Utara menghadap Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Drs Agus Fatoni, MSi.

Meskipun belum ada Moratorium tentang rencana pemekaran daerah otonomi baru tetap, beberapa Tokmas dan Tokoh Pemuda Nustar membicarakan percepatan pemekaran Provinsi Nustar bersama Pjs Gubernur Sulut.
“Sekalipun belum ada moratorium tentang pemekaran daerah otonomi baru tetap, pemekaran propinsi Nusa Utara adalah keniscayaan karena Sangihe, Talaud dan Sitaro adalah pertahanan Indonesia di bagian Timur dan Utara Indonesia,” Kata Winsulangi Salindeho kepada media ini.

Lanjut Salindeho mengatakan pemekaran adalah solusi untuk meminimalisir kemiskinan yang sistemik di semua sisi baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan apalagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, untuk mendukung penguatan Nusa utara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih jauh Salindeho menilai bahwa Pjs Gubernur Sulut sebagai pejabat eselon 1 Kemendagri, akan menjadi kepanjangan tangan masyarakat Nusa Utara di Pemerintah Pusat. ” Menurut saya Pjs Gubernur sebagai pejabat Esalon 1 Kemendagri, akan menjadi kepanjangan tangan masyarakat Nusa Utara di pemerintah pusat dalam hal upaya-upaya percepatan pembangunan,” tutup Salindeho yang pernah menjabat Bupati Sangihe lebih dari satu periode.( sisco)




Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Lantik Silangen Ketua DPRD Sulut

Sulut,GN- DPRD Sulut menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengucapan sumpah janji ketua DPRD periode 2019-2024 dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Senin (26/10/2020).

Rapat ini di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH,MH di dampingi Wakil Ketua Jems Arthur Konjongian,Billy Lombok,Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut H Arif Supratman,SH MH.

Pantauan awak media ini, sebelum pengucapan sumpah janji ketua DPRD Sulut, Pjs Sekretaris DPRD Sulut Asiano G Kawatu membacakan surat masuk dari Mendagri terkait pemberhentian Ketua DPRD Sulut yang lama Andrei Angouw dan peresmian pengangkatan ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen.

“Keputusan ini berlaku sejak pengucapan janji sumpah ketua DPRD Sulut,” ujar Kawatu. Usai pengambilan sumpah janji ketua DPRD Sulut dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah janji ketua DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan aset dan palu sidang kepada ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD disaksikan wakil ketua DPRD Sulut dan tamu undangan.(sisco)




RSUP Kandou Manado Hadirkan Pembicara Handal Di Seminar Temandiri di masa pandemi covid 19

Manado,GN- Seminar dengan topik utama ‘Temandiri di masa pandemi covid 19″ RSUP Prof Kandou Manado yang akan digelar Jumat, (23/10/2020) disiarkan secara langsung lewat youtube channel ‘SikumPro’ pada pukul 10.00 WITA.

Seminar ini akan menghadirkan para nara sumber handal yakni drg Inda Torisia Hatang, MKM (PLT Kepala Biro Kepegawaian Set. Jen Kemenkes RI), dr Debbie K. R. Kalalo, MSc.PH (Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut) dan Dr. dr. Ivonne E. Rotty, MKes (Direktur SDM, Pendidikan & Umum RSUP Kandou Manado).

 

Sementara sambutan rencananya akan disampaikan langsung Dr dr Jimmy Panelewen, SpB-KBD selaku Direktur Utama RSUP Prof dr RD Kandou Manado, sebelum kegiatan yang akan dimoderatori Ketua Komite Medik RSUP Prof dr RD Kandou Manado Dr dr Erling David Kaunang, SpA(K). (framu)




Senior PDIP Siap Menangkan Olly-Steven

Zus : Hanya Olly Yang Dekat dengan Jokowi

Sulut,GN – Para senior PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut) berharap Olly Dondokambey dan Steven Kandouw bisa kembali memimpin Bumi Nyiur Melambai. Kepemimpinan Olly Steven sejauh ini dinilai sangat berhasil, dan wajar jika dilanjutkan.

Harapan ini diungkap para senior PDIP usai melakukan silaturahmi dengan Olly di kediamannya di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (14/10). Selain pasangan Olly-Steven, hadir Andrei Angouw, Joune Ganda, Frangky Wongkar, Roby Dondokambey serta para pentolan banteng lainnya antara lain Janes Parengkuan dan Max Siso.

Zus Sualang (Foto: ist)

Zus Sualang Pangemanan, sebagai sosok yang cukup disegani di lingkup PDIP Sulut ini menilai, kepemimpinan Olly sangat tepat untuk era modern saat ini. Tipe kepemimpinannya dinilai sangat cocok untuk memimpin Sulut yang kaya dengan dinamika.

Zus Sualang yang dulu jatuh bangun membangun dan membesarkan PDIP Sulut bersama almarhum suami, Freddy Harry Sualang mengatakan, kemajuan di Sulut sangat pesat berkat tangan dingin Olly.

“Dari sisi karakter, Olly itu tidak beda dengan suami saya. Dan satu kelebihan Olly yang tidak dimiliki para pesaing lain adalah kedekatan dengan Presiden Jokowi dan pemerintah pusat ini, tentu ini sangat menguntungkan Sulawesi Utara,” kata Zus yang juga mantan legislator PDIP di DPRD Sulut.

Ia menambahkan, kepemimpinan Olly dan Steven itu sangat solid, dan terasa sampai ke daerah berbagai gebrakan dan hasil kerjanya.”Karena itu sangat wajar jika kita berharap pak Olly dan pak Steven bisa kembali memimpin Sulut,” lanjut ibu dari Richard Sualang ini.

Hal senada diungkap kader lainnya yakni Ronny Maindoka dan Ronal Lego, warga Modoinding Minahasa Selatan, serta Joni Massie dan Lumansik Rambing warga Pineleng Minahasa, yang diwawancarai terpisah. Mereka mengaku puas dengan kepemimpinan Olly Steven. Terutama hasil pembangunan yang bisa dirasakan.

“Yang saya kagumi dari pak Olly adalah, beliau tidak pernah pindah partai dan konsisten berjuang bersama kader banteng. Jadi saya berharap pak Olly bisa kembali menjabat gubernur untuk periode kedua supaya Sulut menjadi lebih maju,” kata Ronal Lego.

Sementara di mata Ronny Maindoka, kepemimpinan Olly-Steven dinilainya sangat berhasil sehingga harus berlanjut hingga periode kedua.”Kita berjuang pastikan berlanjut. Bukti-bukti sudah banyak. Kalau ada kekurangan kita perbaiki agar capaian yang sudah baik ini makin memberi manfaat bagi rakyat Sulut,” tandasnya.

Kepemimpinan yang berhasil, juga diakui Joni Massie, yang mengaku beruntung punya pemimpin seperti Olly yang lebih banyak berbuat. Begitu juga yang diungkap Lumansik Rambing.”Sebagai sesama pejuang partai kami merasakan hubungan yan terjalin baik. Kepemimpinan pak Olly sangat cocok di hati. Kami berharap Olly-Steven kembali terpilih,” kata Rambing. (*/sisco)