Sekwan Terima Kunker DPRD Provinsi Gorontalo Dan DPRD Kabupaten Mitra

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)Glady Kawatu,SH menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Rabu (02/12/2020).

Usai menerima Kunker DPRD Provinsi Gorontalo, dilanjutkan dengan menerima kunjungan kerja dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terkait Pembahasan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, juga terkait dengan Sinkronisasi Program Kerja DPRD Kabupaten Mitra dengan DPRD Provinsi Sulut.
Diakhir pertemuan dilakukan serah terima cendera mata. (sisco)




Diskusi Kebangsaan; kuatnya Komitmen Mempertahankan Pancasila, UUD1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Kunci Tangkal Radikalisme

Sulut,GN – Kelompok Studi Rumah Nusantara bekerjasama dengan Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) menggelar Webinar Diskusi Kebangsaan bertempat di Casa de Wanea Manado, Kamis (26/11/2020) sore.

Diskusi Kebangsaan ini membahas
Radikalisme Mengancam Keutuhan NKRI; Studi Kasus Fenomena Penolakan Dakwah Mengenai Revolusi Akhlak Oleh Habib Riziek Shihab di Sejumlah Daerah.

Webinar yang menghadirkan pembicara seperti Prof Drs Ishak Pulukadang (Ketua Kajian Pancasila Ikatan Alumni Unsrat Manado) dan Taufik Tumbelaka (Pengamat Pemerintahan dan Politik Sulut), dipandu moderator Risat Sanger.

Diskusi Kebangsaan Rumah Nusantara Sulut Bekerja sama Barisan Masyarakat Adat Sulut (BARMAS)

Dalam pemaparan, Taufik Tumbelaka mengatakan, yang bisa menangkal paham radikal atau radikalisme adalah adanya komitmen yang kuat menjaga nikai-nilai persatuan dan kesatuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diperjuangkan para pendiri negara.

Apalagi, peran para tokoh agama di tengah masyarakat turut memperkuat kehidupan bersama, bersatu dalam masyarakat yang heterogen. Hal itu telah terekam dalam jejak kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda latar belakang budaya, etnis, dan agama.

“Untuk itu, radikalisme atau apapun namanya yang bertujuan untuk merusak kehidupan harmonis masyarakat Indonesia, harus kita tolak. Pemerintah dan aparat keamanan juga haruslah bertindak tegas,” tandas Tumbelaka.

Sementara, Ishak Pulukadang menegaskan, radikalisme merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Apalagi, ada yang menyebut membangun NKRI Bersyariah. Itu justru konotasinya pada negara agama. Beda negara beragama berdasarkan Pancasila dengan negara agama,” tegas Pulukadang.

Ia beralasan, negara agama justru merujuk pada satu agama saja. Akan tetapi, negara beragama, itulah negara yang terdiri dari beragam agama, yang dilindungi oleh negara. “Saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain, mayoritas melindungi minoritas,” ujar Pulukadang.

Ia pun meminta agar pemerintah terus melakukan pendidikan dan pembinaan terkait Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI ke Lembaga Pendidikan juga lembaga kemasyarakatan.

“Langkah ini justru akan menangkal radikalisme di masyarakat,” ucapnya menanggapi beberapa pertanyaan para peserta diskusi Kebangsaan.

Diakhir diskusi, Taufik Tumbelaka menegaskan bahwa persoalan bangsa ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa dan daerah.

Tonaas Wangko Dicky Maengkom saat memberikan kata penutup menyampaikan terimakasih pada Rumah Nusantara atas terselenggaranya diskusi ini.

“Menanggapi kondisi nasional, kami sebagai pimpinan adat BARMAS tetap berkomitmen menjaga dan merawat keutuhan bangsa dan negara ini, baik Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tandas Tonaas Wangko Dicky Maengkom. (*/sisco)




Fatoni Dan Silangen Tandatangani Nota Kesepakatan Tentang Penetapan Propemperda Dan Ranperda Sulut 2021

Sulut,GN- Nota kesepakatan tentang penetapan Propemperda dan Ranperda Sulut 2021 oleh Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (24/11/2020).

Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Pjs Gubernur Sulut DR Agus Fatoni Menandatangani Nota Kesepakatan (Foto: ist)

Rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna yang terakhir kalinya bagi Pjs Gubernur Fatoni yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri sebelum mengakhiri masa tugasnya di Sulut pada 5 Desember 2020. Ia telah menjabat Pjs Gubernur Sulut sejak 26 September 2020.

Pjs Gubernur Fatoni dalam sambutannya menyampaikan pamit sekaligus mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas dukungan dan sinergitasnya bersama Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan penjabat sementara.

“Ini adalah rapat paripurna yang terakhir kalinya saya ikuti sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara. Menjadi kebanggaan bagi saya pribadi, karena selama hampir 2 bulan Saya melaksanakan tugas sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara, pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, senantiasa konsisten memberi dukungan, dan senantiasa menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas, peran dan tanggungjawabnya untuk bersama-sama membangun daerah Bumi Nyiur Melambai,” ujar Fatoni.

Lanjut Fatoni mengatakan konsistensi kinerja ini semakin terlihat, manakala dalam momentum yang terselenggara setelah Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, telah mampu memparipurnakan penetapan 2 agenda kerja bernilai konstruktif, bagi pembangunan daerah kedepan.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, atas penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, dan penetapan Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021,” terangnya. (*/sisco)




Pengurus PEWARNA INDONESIA Daerah Sulut Periode 2020-2025 Resmi Dilantik

Sulut,GN- Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2020-2025 Sabtu, (21/11/2020) bertempat di puncak Decorlano Theresia Residence Manado resmi dilantik pengurus pusat yang diwakili Sekretaris Jenderal DPP PEWARNA Indonesia Ronald Stevly Onibala.

Sekjen dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara pelantikan pengurus PEWARNA Indonesia Sulawesi Utara. ” Atas nama Pengurus DPP PEWARNA Indonesia menyampaikan apresiasi dan selamat kepada pengurus PEWARNA Sulut yang hari telah resmi dilantik,” ucapnya.


Lanjut Sekjen mengatakan pelantikan pengurus PEWARNA Indonesia Sulawesi Utara merupakan provinsi yang ketiga dilantik tahun ini. ” Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang ketiga dilantik kepengurusannya. Sebelumnya juga ada provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten,” jelas Onibala.

Sementara PEWARNA Indonesia yang terbentuk di daerah hingga saat ini sebanyak 18 provinsi yang terbentuk. ” ada 18 Provinsi yang sudah terbentuk,” urainya.
Sekjen berharap, PEWARNA Sulut dapat mewarnai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPD PEWARNA Sulut Sisco Manossoh mengatakan bahwa perjalanan PEWARNA Sulut sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun. ” Sebelum saya dilantik sebagai ketua DPD Sulut, organisasi ini sudah berjalan selama lima tahun. Kedepannya,tentu saya berharap kiranya PEWARNA Sulut terus mewarnai dan berkarya dalam bingkai NKRI,” terangnya.


Manossoh juga mengharapkan kerjasama pengurus dan anggota PEWARNA Sulut menjadi modal dalam memajukan dan membesarkan organisasi. “Semua yang masuk struktur organisasi dan anggota PEWARNA Sulut kita bergandengan tangan bekerjasama untuk kemajuan organisasi PEWARNA Sulut ini dan tetap menjaga keberagaman dalam menjalankantugas sebagai jurnalis nasrani,” tutupnya. (Frangky Mamusung)




Direncanakan Tahun 2021 Vaksin Covid-19 Akan Di Salurkan

Sulut,GN- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Kepala bidang Farmasi Johny Matali menyebutkan bahwa untuk Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulut akan dimulai tahun 2021 mendatang. ” sesuai dengan keterangan pemerintah,Vaksinasi Covid–19 akan dilaksanakan tahun depan,” sebut Matali kepada awak media ini diruangan kerjanya,Kamis, (19/11/2020).

Kepala Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Johny Matali (Foto: gemparnews)

 

Untuk awal Vaksinasi Covid-19 ini, Matali menjelaskan akan dilakukan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dan juga TNI Polri yang turun langsung dalam penanganan Covid-19. ” Karena masih tahap awal maka Vaksinasi ini dilakukan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang melakukan tracking,trasing dan juga TNI Polri yang turun langsung dalam penanganan Covid-19 ini,” ucapnya.

Sementara, untuk pendistribusian Vaksin ke Kabupaten dan Kota akan dimulai tahun depan. ” Vaksin Covid-19 ke Kabupaten dan Kota akan disalurkan mulai tahun depan,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskan Kabid Farmasi bahwa Vaksin Covid-19 adalah kerjasama Bio Farma dan penyuplai Vaksin dari negara lain. ” Vaksin Covid 19 kerja sama Bio Farma dan dari negara lain. Dan akhir tahun depan Indonesia akan memproduksi sendiri vaksin Covid-19 yakni Vaksin Merah Putih dan sampai sekarang masih diteliti,” pungkasnya. (Sisco)




Banpres Gairahkan UMKM Di Sulut, Saragih Sebut Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dimasa Pandemi

Sulut,GN- Political And Public Policy Studies (P3S) bekerja sama dengan Dinas Koperasi Dan UKM Sulut menggelar Zoom Webinar dengan topik ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’, senin (16/11/2020) siang tadi.

Sebagai nara sumber dalam webinar tersebut yakni Hendra Saragih, SH,MH selaku asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM, Ir Ronald Sorongan, MSi selaku Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, Dr Jerry Massie, PhD selaku Direktur Eksekutif P3S, Dr Trubus Rahardiansyah selaku Pakar Kebijakan Publik serta Dr Agnes L CHP Lapian,SE, MSi selaku Peneliti P3S bertindak sebagai moderator.

 

Saragih menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yakni 50% UMKM menutup usahanya. Kondisi bisnis UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun drastih pada bulan Maret dan April (Hasil Rapid Survey ADB). 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerja-nya. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, 39% UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara. (Hasil rapid SurveyADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses permodalan, UMKM mengalami masalah cash flow serta akses permodalan usaha (SiapbersamakuMKM, KemenkopuKM). ” Maka dari itu, pemerintah pusat pun memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp. 22 Triliun Kepada 9,1 Juta Pelaku usaha mikro, guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR Agus Fatoni MSi, sebagai Keynote Speech menjelaskan bahwa sampai kini, pemerintah terus menancapkan gasnya usai Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amien dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di periode kedua. Pemerintah pun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp2,4 juta bagi pelaku usaha. Belum lagi, anggaran pelatihan kartu prakerja yang mencapai Rp.5,6 triliun sampai Bansos Rp92,8 triliun dan program lainya yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi.

Diketahui melalui Online Data System (ODS) di Dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak 6301 tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Tapi yang aktif hanya 3659 Koperasi, yang tidak aktif 2622. Setelah edaran Gubernur melalui Bupati/Walikota tanggal 27 Oktober 2019 Koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut ternyata yang aktif dan sehat hanya 325 koperasi.

Dinas koperasi Sulut terus menggurita dengan meluncurkan puluhan produk lokal antara lain, Oma Yuli Cakalang Saos, Kopi Kawanua, Kopi Redo, Ikan Tandipan Asli, Kacang Shanghai Indry, Kacang Songara Kawangkoan serta masih banyak lagi.

Pemerintah Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi virus corona yang jumlah korban sebanyak 400-an ribu sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan 50 jutaan di dunia.

Barangkali ada sebuah “beautiful wishes and high hopes” atau harapan yang indah dan besar atas diselenggarakannya kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.

Sinergitas dan sistem transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Apalagi, Sulawesi Utara memiliki manusia-manusia yang unggul yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2020 di daerah ini skornya mencapai 72,99 dan ini termasuk paling tinggi di Pulau Sulawesi.

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Ronald Sorongan pun mengakui ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut.

“Yakni adanya Double nama yang dikirim ke pemerintah pusat, tapi yang pasti Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan,” ucapnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230 (masih ada sisa data clean akan menyusul) Yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang diusul oleh Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan PNM.

Dr.Jerry Massie, PhD selaku Direktur Eksekutif P3S menuturkan bahwa kegiatan webinar ini sangat membantu guna kelancaran disegi komunikasi antar Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat sulut,” ujar Massie.

Turut hadir juga sebagai peserta yakni Para Dosen dan Mahasiswa UNSRAT, Akademisi serta Insan pers. (*/red)




Protes “Keras” Pementasan Theater, Alhabsy Minta Pjs Gubernur Memberikan Teguran Kepada Kadispar Sulut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy melayangkan protes “keras” yang disinyalir telah melecehkan leluhur Bolaang Mongondow Raja Doloda Mokoago pasca pementasan theater, pekan lalu.

Protes keras ini disampaikan Alhabsy di sela-sela DPRD Sulut saat menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2021 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut Kamis,(12/11/2020) diruangan paripurna DPRD. ” Kami berharap dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, karena cerita ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Bolmong,” ujar Alhabsy.

Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy (Foto: gemparnews)

Lanjut, Alhabsy menegaskan dengan cerita pementasan theater ini, telah melecehkan derajat masyarakat Bolmong. ” Pada kesempatan ini,saya mengajukan protes kepada Kementerian Pariwisata yang ada di pusat, karena ini akan menimbulkan hal yang tidak baik dalam keberagaman di Sulawesi Utara,”ungkapnya.

Selain itu, Alhabsy  sangat menyayangkan Dinas Pariwisata Sulut tidak memberikan klarifikasi atas issue yang telah beredar dimasyarakat khususnya Bolaang Mongondow pasca pementasan theater Bidadari dari Minahasa Pingkan Matindas dan Raja Doloda Mokoagow. ” Pjs Gubernur Memberikan penegasan sekaligus teguran kepada Kepala Dinas Pariwisata Sulut yang tidak memberikan klarifikasi pasca pementasan theater cerita ini,” pungkasnya. (sisco)




APBD 2021 Sebesar 4.072 Triliun, RTLH Masih Dibutuhkan 170 Unit

Sulut,GN- Setelah selesai melakukan pembahasan APBD tahun 2021, kepada sejumlah awak media Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen di dampingi Sekprov Sulut Edwin Silangen dan Sekretaris DPRD Glady Kawatu, menjelaskan bahwa pagu APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebesar 4,072 Triliun Rupiah.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen Di Dampingi Sekprv Sulut Edwin Silangen dan Sekretaris DPRD Glady Kawatu (Foto: ist)

Anggaran ini menurut dr Fransiscus sudah di bagi secara proposional ke seluruh SKPD yang ada. ” Anggaran sudah dibagi secara proporsiional sesuai amanat undang-undang,” ujarnya Rabu (11/11/2020).

Lanjut Ketua DPRD menjelaskan terkait program kebutuhan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) masih dibutuhkan sekitar 170 unit. ” Seperti Contoh untuk RPJMD tahun ini, RTLH masih dibutuhkan sekitar 170 unit sesuai dengan kemampuan dan anggaran tahun ini sudah melebihi dari 90 persen dan mendekati 100 persen. Namun diharapkan pada anggaran perubahan akan di genapi,” pungkasnya. (sisco)




SVR : Kandidat Calon KPID Tidak Ikut Test Tertulis,Gugur Dengan Sendirinya

Sulut,GN- Ketua Tim Seleksi Pemilihan anggota KPID Sulut, Vreeke Runtu di loby gedung DPRD Sulut mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar uji kompetensi (tes tertulis) bagi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Para kandidat calon KPID yang tidak ikut tes tertulis tentunya akan gugur dengan sendirinya.

Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu Mendampingi Ketua Tim Seleksi KPID (Foto: ist)

 

Lanjut Dia, tes ini harus diikuti para calon KPID Sulut. Kalau tidak ikut, menurutnya, tidak akan lanjut ke tes selanjutnya.

“Iya, Calon Anggota KPID yang tidak hadir dan tidak ikut tes tertulis, otomatis dinyatakan gugur,” tegas Runtu Senin (9/11/2020).

Uji kompetensi calon Anggota KPID Sulut periode 2021-2024 sempat tertunda karena adanya pademi Covid-19, dan bagi para peserta yang lulus administrasi kembali mengikuti tes tertulis di ruang paripurna kantor DPRD Sulut, Senin 9 November 2020.

“Tercatat semua ada 109 orang yang akan ikut seleksi. Khusus yang ikut tes ini hanya 106 orang. Tapi belum semua ikut. Berarti yang tidak ikut pasti gugur,” terangnya.

Vreeke menyebutkan dari 109 peserta yang lulus administrasi, tiga orang diantaranya incumbent atau mantan komisioner KPID Sulut.Berdasarkan anturan mereka tidak lagi mengikuti tahapan tes tertulis, namun langsung fit and proper test (FPT)

“Jadi, tinggal 106 peserta yang harus menjalani tes tertulis,” ungkap mantan Bupati Minahasa ini.

Bagi calon anggota KPID Sulut tahapan tambah SVR, selanjutnya baru psikotes yang direncanakan akan dilaksanakan antara tanggal 11, 12, atau 13 November mendatang

“Tinggal menunggu konfirmasi dari RS Ratumbuysang. Yang pasti satu hari, apakah tanggal 11,12 atau 13, mudah-mudahan konfirmasi itu terjawab, dan pelaksanaannya di kantor DPRD Sulut, sambil menunggu, untuk tes wawancara rencana dijadwalkan pada tanggal 20 November,”tukasnya.

Usai psikotes, akan dilaksanakan uji kompetensi wawancara. Pelaksanaannya dimulai 16-20 November 2020. “Diperkirakan lima hari semua akan diwawancarai tim seleksi. Mudah-mudahan berjalan lancar hingga jadwal pengumuman 11 Desember nanti,” pungkas SVR. (sisco/*)




Di Duga Langgar Kode Etik Anggota Bawaslu Minut Diperiksa DKPP

Sekretaris DKPP

Sulut,GN– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara Nomor 114-PKE-DKPP/X/2020, Sabtu (7/11/2020) pukul 09.00 WITA. Sidang pemeriksaan ini akan dilaksanakan secara tertutup.

Sesuai rilis yang diterima media ini, sidang pemeriksaan terkait Perkara yang diadukan oleh Steny Wilberd Bokong. Menurut Pengadu, Teradu Rahman Ismail selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara (Minut) telah melanggar prinsip integritas dan profesionalitas, yakni merendahkan integritas pribadi dengan melakukan relasi yang tidak sewajarnya.

Sekretaris DKPP
Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno (foto: ist)

 

Teradu melakukan pengancaman akan menghilangkan nyawa istri Pengadu, menghilangkan nyawa Pengadu apabila belum berpisah dengan istri Pengadu, menghilangkan nyawa mertua Pengadu, dan mengancam istri Pengadu jika tidak mengikuti keinginan Teradu maka istri Pengadu akan dipermalukan kepada teman teman kantor ataupun teman teman sepergaulan istri Pengadu.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin oleh Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

“Sidang pemeriksaan dengan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan, maka sidang akan digelar secara tertutup.” Terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad. [*/red]