Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Konjongian (JAK) memenuhi panggilan klarifikasi Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (01/02/2021). Pemanggilan klarifikasi tersebut, dilakukan di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.
James Arthur Konjongian
Kepada sejumlah media, JAK sapaan akrabnya menjelaskan maksud pemanggilan BK DPRD Sulut kepada dirinya. ” Kehadiran saya untuk memenuhi panggilan Badan Kehormatan lembaga DPRD Sulut, untuk mengklarifikasi dengan niat baik dan tulus bahkan rendah hati pun saya ingin menjaga marwa lembaga dan rumah aspirasi masyarakat lembaga DPRD Sulawesi Utara sekaligus juga menjaga marwa Badan Kehormatan menjaga fungsi dan tugasnya sesuai dengan tata tertib yang ada,” kata JAK usai menghadiri pemanggilan klarifikasi Badan Kehormatan.
Dia pun menghormati setiap pemanggilan klarifikasi atas kejadian yang luar biasa terjadi bagi dirinya dan keluarga. ” Saya menanggapi klarifikasi pemanggilan Badan Kehormatan atas peristiwa luar biasa yang terjadi pada dirinya,” ujarnya.
JAK juga secara tulus dan rendah hati meminta maaf kepada Pimpinan dan lembaga DPRD Sulut . ” Kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut memohon maaf atas peristiwa yang tidak baik yang menimpa keluarga saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini,” pungkas JAK. (sisco)
Peduli Bencana ISPIKANI Sulut Salurkan Bahan Natura Masyarakat Pesisir
Sulut,GN- Pasca bencana gelombang pasang, banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Manado pekan lalu, menyisakan kepedihan bagi warga Bahkan banyaknya kerugian bangunan maupun materi yang dialami oleh masyarakat Kota Manado.
Ketua ISPIKANI Sulut Dr Ir Haidy Malingkas,MSi Menyerahkan Bantuan Sembako (foto : gemparnews)
Sebagai bentuk kepedulian, Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Sulawesi Utara (Sulut) turut ambil bagian menyalurkan bantuan bahan Natura berupa Sembilan bahan pokok kepada puluhan warga masyarakat terdampak bencana gelombang pasang.
Penyaluran bantuan di serahkan langsung oleh Ketua ISPIKANI Sulut Dr Ir Haidy Malingkas,MSi kepada masyarakat nelayan yang tergabung dalam forum nelayan pesisir pantai malalayang dua.
Ketua ISPIKANI Sulut Menyampaikan Kata Penyemangat Bagi Kelompok Nelayan Pesisir Yang Terdampak Bencana Gelombang Pasang (foto : gemparnews)
” Sebagai wadah Organisasi yang menaungi masyarakat nelayan, tentu kami merasa senasib sepenanggungan dalam satu kekeluargaan. Apalagi bencana gelombang pasang menimpa masyarakat nelayan di pesisir,” kata Malingkas kepada media ini Sabtu, (30/1/2021).
Diapun berharap, bantuan ini dapat meringankan beban warga masyarakat nelayan pesisir di Malalayang Dua. ” Dengan bantuan seadanya ini, Kami berharap dapat membantu meringankan beban bahkan kebutuhan yang di perlukan oleh warga masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, warga masyarakat nelayan pesisir yang enggan menyebutkan nama menyampaikan terimakasih kepada ISPIKANI Sulut yang turut membantu meringankan beban warga. ” Kami sampaikan terimakasih telah membantu masyarakat di sini,” ucap warga penuh haru.
Penyerahan bantuan sembako oleh ISPIKANI Sulut tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker,jaga jarak dan mencuci tangan. (sisco)
Bapemperda DPRD Sulut Sambangi Dinsos Minut Dan Kota Bitung Bahas Masukan Tentang Penyusunan Ranperda Disabilitas
Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh tim Bapemperda DPRD Sulut dalam membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Disabilitas terus di genjot. Kali ini, tim Bapemperda DPRD Sulut bersama Wakil Ketua Victor Mailangkay menyambangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Pemerintah Kota Bitung Kamis, (28/1/2021).
Tim Bapemperda DPRD Sulut Sambangi Pemda kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung (foto : ist)
Dalam pertemuan tersebut, tim Bapemperda DPRD Sulut meminta masukan dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung.
Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho kepada media ini menjelaskan inti pertemuan tersebut. ” Kami meminta masukan kepada Pemda melalui Dinsos Minut tentang Disabilitas. Saat ini Bapemperda sementara menggenjot Raperda inisiatif DPRD Sulut tentang penyandang disabilitas,” jelasnya.
Dari hasil diskusi tersebut lanjut Salindeho, ada hal yang menarik yang kami dapatkan dan pasti akan ditindak lanjuti melalui diskusi-diskusi di internal Bapemperda bersama para Tim Ahli, Akademisi di Provinsi Sulut terkait penyusunan ranperda penyandang disabilitas.
Sementara itu, Cindy Wurangian menyebutkan Intinya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota dengan adanya ranperda tentang penyandang disabilitas perlu di dorong karena belum maksimal bahkan ada kabupaten yang tidak menganggarkan sama sekali.
“Ranperda untuk melindungi hak hak penyandang disabilitas ini juga perlu di pertimbangkan dengan matang untuk masuk atau tidaknya poin-poin terkait lansia,” pungkasnya. (sisco)
Makalalag : Pengiriman PM Salah Satu Solusi Mengurangi Pengangguran Di Sulut
Sulut,GN- Pekerja Migran (PM) merupakan penyumbang devisa besar bagi negara maupun daerah. Sesuai dengan data yang ada sejak tahun 2017 hingga 2020, ribuan Pekerja Migran asal Sulawesi Utara (Sulut) tersebar di beberapa negara. Pekerja Migran memberikan banyak sumbangsi bagi daerah khususnya Sulawesi Utara.
Kepala UPTD BP2MI Sulut Hendra Makalalag ( foto : gemparnews.com)
Hal ini di sampaikan oleh Kepala UPTD BP2MI Sulut Hendra Makalalag kepada awak media gemparnews.com ketika di temui diruangan kerjanya Rabu, (27/01/2021).
” Bayangkan jika ribuan Pekerja Migran ini dalam sebulan mengirimkan uang ke daerah untuk keluarganya,tidak sedikit pemasukan devisa untuk daerah karena banyak uang yang beredar,” jelas Makalalag.
Sementara pengangguran di Sulut lanjut Makalalag sesuai dengan data BPS pengangguran di tingkat sarjana, diploma II,III dan S1 sekitar tiga puluh satu ribu lebih sedangkan di tingkat SLA sebanyak tujuh puluhan ribu pengangguran di Sulawesi Utara. Dan sejak tahun kemarin di masa pandemi banyak yang di PHK dan juga di rumahkan.” Pengangguran menjadi banyak dan meningkat. Nah solusinya seperti apa?. Harus menjadi Pekerja Migran di luar negeri,” ungkapnya.
Dia berharap koordinasi dengan pemerintah daerah di Sulut sekiranya dapat terjalin dengan baik. ” Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,untuk dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sebab ini salah satu langkah dan solusi mengurangi tingkat pengangguran,” terangnya.
Disamping itu, BP2MI Sulut telah melakukan langkah dan terobosan yakni melakukan sosialisasi ke beberapa kabupaten dan kota di sulut. “Sasaran kami adalah sekolah lanjutan atas dimana sosialisasi yang lakukan bagi siswa kelas tiga. Karena pada saat mereka lulus nanti usianya sudah mencapai 18 tahun dan itu adalah usia produktif untuk bekerja. Juga kami melakukan sosialisasi kepada beberapa sekolah maritim termasuk Politeknik kelautan,politeknik di Minsel dan juga Politeknik di Nusa Utara,” tutupnya. (sisco)
DPRD Sulut Paripurnakan Usul Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Terpilih
Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (25/1/2021) dalam rangka Pengumuman usul pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara masa jabatan 20216-2021, serta pengumuman usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih dalam pemilihan tahun 2020 dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen didampingi para wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok.
Ketua DPRD Sulut disaksikan Wakil Gubernur terpilih saat menandatangani berita acara pengusulan DPRD Sulut Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2020 (foto : ist)
Rapat tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol covid 19 juga dihadiri secara Virtual zoom Gubernur Olly Dondokambey dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.
” Meskipun ditengah masyarakat sulut diterpa bencana, hendaknya pengumuman usulan pengesahan pengangkatan OD-SK dapat dijadikan momentum untuk membangun kebersamaan dan rasa sepenanggungan dengan apa yang dialami oleh saudara kita yang ditimpa bencana,” kata Silangen saat mengawali pelaksanaan paripurna.
Sementara, Wakil Gubernur terpilih Steven OE Kandouw dalam sambutannya mengatakan atas kepercayaan masyarakat Sulut yang kembali memilih pasangan OD-SK untuk melanjutkan kepemimpinan 5 tahun memdatang akan semakin terjalin kebersamaan yang bersinergitas antar semua pemangku kepentingan dalam membangun Sulut tambah hebat semakin maju dan sejahtra.”Sinergitas Pemerintah dan DPRD tetap terjaga dalam menjalankan program pemerintahan dalam upaya pemulihan kondisi daerah dan kondusifitas masyarakat dari pandemi covid 19,” ungkap Kandouw.
Usai digelar paripurna pengumuman usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih dalam pemilihan tahun 2020 selanjutnya DPRD Sulut akan menyampaikan usulan kepada Presiden untuk dilaksanakan pelantikan. (sisco)
Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky J Pangemanan (MJP) “mengadu” ke Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O Kandouw.
Aduan ini disampaikan MJP, saat DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Senin, (25/01/2021) siang tadi dalam rangka usulan pengesahan dan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw terpilih tahun 2020.
MJP menegaskan kurangnya peralatan kesehatan di rumah sakit manembo-nembo membuat pelayanan kesehatan terancam berhenti dan tidak akan terealisasi pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat.
Legislator Sulut Melky J Pangemanan (foto : ist )
” Ketika kami melakukan kunjungan disana diruangan UGD sangat tidak siap, sarung tangan,selang infus dan alat jahit tidak ada. Ada empat pasien yang dirujuk di rumahsakit tidak dapat dilanyani karena keterbatasan alat kesehatan. Ini akan membuat pelayanan kesehatan berhenti,” tegasnya.
MJP berharap persoalan yang krusial ini menjadi perhatian dari pemerintah Olly-Steven. ” Saya kira ini menjadi perhatian serius. Kalau mau bapak dan ibu, pemerintah Sulawesi Utara pelayanan kesehatan semakin baik di rumah sakit daerah manembo-nembo kota bitung harus melakukan evaluasi besar-besaran. Bayangkan hal yang wajib tidak terpenuhi bagaimana kita membicarakan terkait masalah kesehatan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. Ini masalah kesehatan yang krusial. Dan ini merupakan catatan kritis dan serius bagi pemerintah provinsi sulawesi utara,” pungkasnya. (sisco)
Bentuk Kepedulian Bagi Pegawai RSUP Prof Kandou Manado Terdampak Banjir, Dirut Salurkan Bantuan
Manado,GN – Intensitas curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari lalu membuat masyarakat mengalami bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado.
Bencana banjir ini juga berdampak kepada pegawai di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
Sebagai satu bentuk kepedulian dan sepenanggungan dalam satu keluarga besar RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Direktur Utama (Dirut) bersama dengan jajarannya menyerahkan bantuan pangan bagi pegawai RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Senin, (25/01/2021).
Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Menyerahkan Bantuan (foto : ist)
Penyaluran bantuan oleh Manajemen RSUP Kandou Manado dipimpin langsung Direktur Utama Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD dan didampingi Direktur SDM Pendidikan dan Umum Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty, MKes, Kepala Bagian Umum John Robert Tuwaidan, ST MSi, Kepala Bagian SDM Ns Suwandi Luneto, SKep, MKes serta Kasubag Hukormas Novita, SH.
Sekitar 134 rumah pegawai RSUP Prof Dr RD Kandou Manado yang terdampak banjir di Kota manado.
Penyerahan bantuan sembako kepada pegawai yang terdampak bencana banjir diserahkan langsung oleh Direktur Utama Dr dr Jimmy Panelewen, SpB-KBD kepada dua orang perwakilan pegawai yang terkena musibah banjir.
Panelewen mengatakan tujuan penyerahan bantuan kepada rekan-rekan yang mengalami musibah ini merupakan bentuk kepedulian, sepenanggungan juga kekeluargaan dari semua komponen di RSUP Kandou Manado. “Melihat suadara, teman dan kerabat yang mengalami musibah banjir, kami semua secara spontan merasa terpanggil untuk kemudian memberikan sesuatu yang mungkin nilainya sangat kecil, tetapi dari segi psikologis tentu akan sangat membantu mereka dan memberikan support. Saya pun berharap untuk dapat meningkatkan kewaspadaan bila terjadi curah hujan yang cukup lebat,” kata Dirut.
Selanjutnya, penyerahan bantuan kepada pegawai yang terdampak banjir lainnya, akan disalurkan melalui kepala Instalasi di masing-masing ruangan.(*/sisco)
Antar Langsung PMI ABK Pulang ke Rumahnya, Kepala BP2MI: Saya Nyatakan Perang dan Akan Pasang Badan
Sulut,GN- Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengantar langsung salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan (ABK), Tri Septianto, ke rumahnya di Poyoa Kecil, Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat (22/01/2021) malam setelah sebelumnya ia bersama belasan kawan lainnya telah mengadukan kasus tidak dibayar ke kantor BP2MI Pusat, Rabu 20 Januari 2021.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (foto : ist)
Saat itu Tri melaporkan bahwa ia direkrut oleh PT Maritim Samudera Indonesia yang berkantor di Bekasi, dan dipekerjakan di perusahaan perikanan asal China yang melakukan pelayaran ke Peru.
“Kontrak saya selama 2 tahun di sana. Dari pihak PT mengatakan telah mengirimkan gaji setiap bulan kepada keluarga saya, namun ternyata hanya 3 kali keluarga mendapatkan kiriman tersebut. Selebihnya mereka belum membayarkan gaji saya senilai total sekitar Rp 70 juta,” ungkap Tri kepada Kepala BP2MI.
Tri yang berasal dari Kotamobagu, akhirnya sampai di kampung halaman setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta ke Manado dan dilanjutkan perjalanan darat ke Kotamobagu selama sekitar 4 jam. Ia diantar oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Manado, Sutrisno, dan disambut langsung oleh Kepala BP2MI untuk selanjutnya diantar pulang ke rumahnya bertemu kedua orangtuanya.
“Malam ini saya akan antarkan langsung Tri Septianto ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan saya. Kemarin saat Tri dan teman-temannya tiba di kantor pusat BP2MI, saya langsung melakukan video call untuk menanyakan kabar dan memastikan kondisi mereka,” tutur Benny.
BP2MI tidak akan membiarkan kasus ini, lanjut Benny, Manning Agency yang terlibat akan dipanggil dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar, terhadap apapun bentuk kejahatan perusahaan, siapa pun di belakang mereka, mau orang berpangkat ataupun memiliki bintang di bahunya, saya akan pasang badan dan perang terhadap perusahaan, sindikat yang melakukan eksploitasi dengan tidak membayar gaji sesuai kontrak, saya akan kejar di manapun perusahaan itu berada,” ungkap Benny.
Selanjutnya BP2MI akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut proses hukumnya.
“Saya akan buktikan bahwa negara hadir memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya, dan negara tidak boleh kalah oleh satu pun perusahaan di negeri ini yang seolah-olah bisa mengatur negara ini,” tegas Benny.
Benny juga mengingatkan kembali kepada Tri agar melaporkan diri kepada BP2MI jika ingin berangkat lagi menjadi ABK ke luar negeri.
“Di sini ada UPT BP2MI Manado yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi Utara, jangan lupa laporkan diri agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Bersyukur saat ini bisa pulang ke rumah dengan selamat, baik fisik maupun mental, karena tidak sedikit pula ABK lainnya yang kurang beruntung sehingga belum bisa pulang dengan selamat,” tutup Benny. (** /sisco)
Keluhan Warga Sering Padamnya Listrik, Salindeho Minta Perhatian Pimpinan PLN Sulutenggo
Sulut,GN- Setelah menerima keluhan warga terkait sering padamnya PLN ranting Siau di Kabupaten Sitaro dalam dua tahun terakhir ini membuat legislator Sulut Winsulangi Salindeho angkat bicara.
Kepada awak media gemparnews.com Senin, (18/01/2021) Salindeho menegaskan agar pimpinan PLN Sulutenggo menseriusi dan memperhatikan keluhan warga. ” Terkait keluhan warga, saya minta ada perhatian pimpinan dalam hal ini General Manager PLN Sulutenggo untuk memperbaiki management di ranting Siau,” tegas Bu Winsu sapaan akrabnya.
Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)
Akibat sering padamnya listrik, lanjut Salindeho masyarakat merasa dirugikan. ” Akibat kondisi listrik yang selalu padam sangat merugikan masyarakat usaha ekonomi kecil dan pasti tidak jalan, belum lagi alat-alat yang menggunakan listrik pasti rusak,” sambung mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ini.
Dia berharap ada kepekaan dari pimpinan PLN Suluttenggo terhadap masalah listrik di Kabupaten Sitaro yang juga terkenal penghasil buah pala ini. “Harus ada kepekaan dari pimpinan PLN terhadap keluhan masyarakat atas masalah listrik tersebut,” harapnya.
Sementara, Pimpinan PLN Suluttenggo melalui Kepala Humas Salmon ketika dihubungi melalui telephone selular dan juga melalui aplikasi WhatsApp, hanya menyampaikan terimakasih. ” Thanks infonya,” tulisnya singkat. (sisco)
Tutup Sementara, Aktifitas DPRD Sulut Tetap Jalan
Sulut,GN- Dengan di lockdownnya kantor Dewan Provinsi (Deprov) Sulut untuk sementara waktu, tidak membuat anggota DPRD Sulut ini tinggal diam di rumah. Buktinya, Senin (18/01/2021)siang tadi Anggota DPRD Sulut menggelar rapat sinkronisasi penyempurnaan draft Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar hasil Fasilitasi Kemendagri RI secara virtual melalui Video Conference Zoom Cloud Meeting antara Komisi 4 DPRD dengan instansi terkait lainnya.
Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Sulut Menggelar Zoom Meeting (foto : ist)
Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Careigh Runtu juga dihadiri Anggota Komisi 4, Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut dan Tim Ahli DPRD.
Rapat tersebut juga telah menyepakati poin-poin substansi perbaikan yang disarankan oleh Kemendagri RI akan disinkronkan untuk penyempurnaan draft Ranperda.
Selain itu,draft Ranperda ini juga telah disetujui untuk dibahas pada tingkatan pembahasan dan selanjutnya penetapan Ranperda.
Perlu diketahui, penerapan “Work from home” yang dilakukan ini adalah bentuk tanggungjawab Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi eskalasi penyebaran Covid 19 di lingkungan kantor DPRD Sulut tanpa mengurangi intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. (*/sisco)