Rocky Wowor : Fraksi PDI P Dukung Total Program Pro Rakyat
Sulut,GN- Penegasan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Rocky Wowor untuk mendukung sepenuhnya berbagai program Pemerintah provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay.
Fraksi PDIP kata Rocky, akan mengawal program-program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat bumi nyiur melambai.
“Kami telah melalui proses pembahasan KUA-PPAS dan fraksi PDIP mendukung total berbagai program pro rakyat,” tegasnya Selasa (18/11/2025).
Lebih jauh Rocky mengatakan, Fraksi PDIP akan tampil aktif dalam setiap kerja-kerja politik di lembaga legislatif.
“Setiap minggunya kami ada evaluasi bagi setiap anggota fraksi PDIP. Harus aktif dalam setiap rapat. Kami juga instruksikan agar anggota Fraksi PDIP harus turun ke masyarakat. Mendengar aspirasi, melihat kondisi masyarakat dan tentu saja suarakan dan berjuang untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. (sisco)
Henry Walukow Sebut Laporan Neraca Bukan Segalanya, Dirut BSG Jelaskan Seperti Ini
Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Henry Walukow menyebutkan bahwa laporan neraca bank SulutGo bukan segalanya. Alasan Henry menyebutkan hal itu, saat mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, perkiraan 92 persen disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif.
Henry Walukow (foto: Gemparnews)
“Kenapa saya katakan neraca bukan segalanya, karena ketika mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, yang 92 persen ini disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif,” ujarnya saat rapat banggar DPRD Sulut dan bank SulutGo bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (17/11/2025) di ruangan paripurna.
Lanjut kata Henry, sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang salah, tapi masalahnya ketika mencermati struktur dana pihak ketiga dana simpanan nasabah, misalnya kita bisa melihat bahwa disepanjang 2024, 15 triliun dana masyarakat 11 triliun berasal dari dana deposito jangka pendek baik trensed 3 bulan maupun 12 bulan.
“Nah ini sesuatu bisa saya katakan bom waktu, ketika 3 bulan dan sepanjang 12 bulan ini akan di tagih kurang lebih 11 triliun, yang ini menurut saya mengancam likuiditas bank BSG itu sendiri,” kata Henry.
Terkait itu, Henry pun melontarkan pertanyaan kepada direksi bank SulutGo bersama komisaris, kebijakan dan arah apa saja yang akan dilakukan.
“Saya akan bertanya apa kebijakan atau arah seperti apa yang akan dilakukan, ini menurut saya sesuatu bom waktu. Saya ingin mendengarkan kebijakan dan langkah – langkah apa yang akan diambil oleh BSG sepanjang tahun 2025 dan awal tahun 2026,” tanya Henry lagi.
Menanggapi itu, Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, malah memuji pertanyaan anggota DPRD Sulut tersebut. “Ini bagus dan pertanyaan bankir,” ucap Pepah.
Dirut BSG Revino Pepah (foto : Gemparnews)
Pepah menjelaskan struktur dana tadi didominasi oleh dana jangka pendek yaitu deposito satu bulan dan tiga bulan. Dia mengakui tetap ada resiko namun menurut Pepah ini terjadi pada semua bank.
“Memang betul dana jangka pendek ini berasal dari dana pihak ketiga yaitu deposito, rata – rata deposito kita 1-3 bulan dan juga 6- satu tahun yang mirip institusi di jakarta sampai satu tahun. Tetapi masyarakat pada umumnya satu bulan rool over atau tiga bulan rool over. Kalau di kaji dari aspek manajemen dana maka ini ada Miss match antara pemberian kredit dan penghimpunan dana,” terangnya.
“Dananya kita brandit, jadi kita sudah melaksanakan beberapa tahun. Kita mengambil dana tidak bersumber dari dana pihak ketiga. Contoh kami emisi obligasi, kita emisi obligasi jangka waktunya lima tahun. Jadi kalau kita melihat di neraca ada obligasi kita 750 miliar itu selama lima tahun. Jadi bisa kita atur bahwa kita juga memiliki sumber dana jangka panjang dan pinjaman kita tarik di lembaga keuangan pemerintah. Jadi itu bisa juga kita ambil tiga sampai lima tahun. Ini kalau kita brandit maka struktur dana jangka pendek bisa kita jaga dalam jangkah menegah dan jangka panjang,” sambungnya.
Untuk yang kedua kata Pepah, pihaknya mengimbangi dan mitigasi resiko likuiditas. Kata Pepah, resiko mitigasi likuiditas dengan Many Market Line (MML). ” Jadi kita kerja sama Many Market Line dengan bank Mandiri, BNI, dan lain – lain apabila jangka pendek kita mengalami Maslah likuiditas maka kita dapat menarik dana dari mereka dalam bentuk Many Market Line untuk kita talangi likuiditas. Jadi punya manajemen seperti itu,” tandasnya. (sisco)
Besok 4 Agenda Kegiatan DPRD Sulut
Sulut,GN- Seperti biasanya kegiatan DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Sekretariat dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat Minggu berjalan. Kegiatan DPRD Sulut ini menandakan betapa pedulinya anggota DPRD Sulut terhadap kemajuan di bumi nyiur melambai ini.
Kantor DPRD Sulawesi Utara (foto: Gemparnews)
Berikut Update Info Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Senin, 17 November 2025.
1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat dan Forum Wartawan DPRD
Pukul : 08.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
2. Rapat Fraksi Partai Nasdem
Pukul : 08.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi
3. Rapat Lanjutan Pembahasan KUA dan PPAS APBD T.A 2026 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Serta Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank SulutGo
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna.
4. Rapat Fraksi PDIP
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi
(sisco)
Ranperda PBD Tuntas di Bahas Hingga Penyerahan Pemandangan Fraksi – Fraksi, Tahap Selanjutnya Konsultasi ke Kemendagri
Sulut,GN– Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) menuntaskan pembahasan, Jumat (15/11/2025).
Vionita Kuerah Menyerahkan Pemandangan Fraksi Partai Golkar (foto: Gemparnews)
Pansus Ranperda PBD menggelar pertemuan bersama Kepala Badan Bencana dan Biro Hukum dan Pansus telah selesai melakukan penyerahan pemandangan umum fraksi- fraksi.
Pada kesempatan itu, fraksi PDIP yang mengawalinya membacakan pemandangan fraksi dan sekaligus menyerahkan pandangan fraksi yang diserahkan anggota Piere Makisanti. Pada pemandangannya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Selanjutnya Fraksi Golkar yang dibacakan dan diserahkan oleh Anggota Vionita Kuerah. Fraksi Golkar juga memberikan empat (4) catatan penting dan fraksi Golkar juga nenyetujui Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda.
Sementara itu, fraksi partai Nasdem yang dibacakan dan diserahkan oleh anggota Paula Runtuwene juga memberi apresiasi atas selesainya pembahasan Ranperda PBD. Fraksi Nasdem menyetujui dan menerima Ranperda PBD untuk ditetapkan menjadi Perda.
Fraksi Gerindra pada kesempatan ini dibacakan dan diserahkan oleh Ketua Fraksi Louis Carl Scrhamm. Fraksi memberi apresiasi kepada Pansus dimana selama kurun waktu tiga bulan melakukan pembahasan bahkan juga melakukan kunjungan kerja.
Maka Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan menjadi Perda dengan tetap memperhatikan semua masukan dan usulan yang sudah dibahas.
Untuk selanjutnya draf Ranperda akan dikonsultasikan lagi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan catatan dan koreksi, lalu kemudian akan di sempurnakan menjadi Rancangan Peraturan Daerah. (sisco)
Royke Anter di Percayakan Sebagai Ketua Panitia Rakerda Partai Demokrat Sulut
Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga kader Partai Demokrat Sulut, Royke Anter ditunjuk sebagai ketua panitia dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut).
Agenda Rakerda Partai Demokrat Sulut yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Jumat (14/11/2025) di hadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus di dampingi Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Dominus Bastian serta jajaran.
Sementara Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat hadir langsung dalam agenda Rakerda tersebut.
Selain itu, hadir pula pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh kabupaten/kota, organisasi sayap partai, serta kader dan simpatisan.
Dari pantauan media Gemparnews.com, agenda Rakerda Partai Demokrat Sulut berjalan dengan sukses dan penuh keakraban. (sisco)
Wakil Ketua DPRD Sulut Prihatin Kondisi Jalan Kilometer tiga Belum di Perbaiki Pemerintah
MEP Prihatin Kondisi Jalan Kilometer tiga Belum di Perbaiki Pemerintah
Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut dari Partai Golkar Michaela Elsiana Paruntu(MEP) ikut Prihatin terkait jalan kilometer tiga (3) hingga kini belum diperbaiki.
Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (foto : Gemparnews)
” Jalan kilometer tiga yang kini kondisinya parah, akan makin tambah parah jika jalan itu tidak diperbaiki secepatnya,” kata MEP kepada sejumlah media usai Rapat Banggar bersama TAPD Provinsi Sulut, Jumat (14/11/2025).
Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa kondisi jalan kilometer tiga sudah bertahun- tahun selalu rusak, walau sudah diperbaiki tetapi tetap rusak.
” Keadaan yang ada warga desa kilometer tiga sudah berulang kali menyampaikan aspirasi ini kepada kami, maka komitmen kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah untuk segera menindak harapan warga kilometer tiga,” pungkasnya. (sisco)
Roring Pimpin Rapat Finalisasi Ranperda PBD, Silangen Sampaikan Terimakasih Kepada Tim Pansus
Sulut,GN- Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Daerah (Ranperda PBD) Royke Roring didampingi sekretaris Pansus Paula Runtuwene, anggota pansus Vionita Kuera, Louis Carl Schramm, Pierre Makisanti, dan Amir Liputo melaksanakan rapat finalisasi Ranperda PBD, Jumat (14/11/2025).
Koordinator Pansus dr Fransiscus A Silangen dan Ketua Pansus Royke Roring (foto : Gemparnews)
Turut hadir Koordinator Pansus Ranperda PBD dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD rapat tersebut. Setiap fraksi – fraksi memberikan pemandangan terkait Ranperda PBD tersebut.
Dalam rapat tersebut, semua Fraksi Menerima Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pada kesempatan itu, Koordinator Pansus memberikan beberapa point sebagai pesan. Menurut Silangen hal itu yang perlu dilihat lebih dalam agar mampu diantisipasi dalam 20 tahun kedepan dan tidak terjadi lagi.
“Patutlah seluruh jajaran yang hadir memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena berkat penyertaan Tuhan penyusunan Ranperda tersebut dapat berjalan dengan baik,” kata Silangen.
”Ini saya cuman mengingatkan, dan tentunya berterimakasih kepada teman teman Pansus yang boleh menyelesaikan Ranperda ini dengan semangat yang luar biasa. Sehingga ini sudah mencapai tahapan akhir pemandangan dari masing masing Fraksi,” ujarnya.
Silangen menyebutkan selanjutnya akan masuk pada tahap konsultasi terakhir ke Kemendagri. “Kemudian tahap selanjutnya konsultasi terakhir ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jakarta,” pungkasnya. (sisco)
Jalin Hubungan Harmonis dan Konstruktif, Gubernur Buka Rakerda Partai Demokrat Sulut
Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan juga selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Sulut, Jumat (14/11/2025) bertempat di hotel Luwansa Manado.
Gubernur merasa terhormat dapat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran Gubernur di acara ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan yang diberikan, tetapi juga sebagai wujud komitmen untuk menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif antar partai politik di Sulawesi Utara.
“Saya percaya bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam membangun daerah,” kata Gubernur.
Justru kata Gubernur, dengan adanya keberagaman ide dan gagasan, dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Menurut Gubernur, Rakerda ini menjadi momentum yang tepat untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
Gubernur berharap melalui forum ini, dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar partai politik, sehingga Sulawesi Utara dapat terus maju dan berkembang menjadi daerah yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Diketahui, Rakerda Partai Demokrat Sulut turut dihadiri Pengurus pimpinan pusat Partai Demokrat, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh kabupaten/kota, organisasi sayap partai, serta kader dan simpatisan.
Pengurus DPD Demokrat Sulut dikesempatan itu juga memaparkan rencana kerja strategis, dalam upaya konsolidasi struktural, dan target program organisasi untuk periode kerja ke depannya.
Selain itu, Rakerda ini juga menjadi wadah penting untuk melakukan evaluasi kinerja, menyusun strategi politik, dan memperkuat soliditas kader di bumi nyiur melambai. (sisco).
Ini Penegasan Stella Runtuwene ke Pemprov Sulut Terkait MaMi di 62 Panti Asuhan Tidak di Anggarkan Pada APBD 2026
Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Stella Runtuwene memberikan penegasan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Sulut terkait 62 Panti asuhan yang ada di bumi nyiur melambai tidak dianggarkan makan Minum (MaMi) dalam APBD tahun 2026.
Stella meminta Pemerintah Provinsi Sulut untuk memberikan perhatian khusus kepada 62 Panti asuhan ini.
” Kita cuma mau tegaskan ke pak Sekprov, tolong di perhatikan 62 Panti asuhan ini. Mereka mau bergantung pada siapa lagi kalau bukan kepada kita di sini. Jadi saya tekankan agar supaya tolong dilihat panti asuhan ini,” tegas Stella saat rapat pengantar pembahasan KUA – PPAS APBD tahun 2026 di ruangan paripurna, Kamis (13/11/2025).
Selain itu, Stella juga menyampaikan terkait jalan kilo meter tiga antara Minsel dan Mitra. Stella menjelaskan bahwa kerusakan jalan ini sudah viral di medsos sehingga harus mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
” Saya berharap jalan kilo meter tiga ini dapat di perhatikan. Jangan sampai viral lagi di TV dan ini baru viral di medsos oleh masyarakat karena jalan rusak di tanam pohon pisang di tengah jalan. Sekali lagi saya berharap jalan kilo meter tiga ini dapat diperhatikan,” pungkasnya. (sisco)
Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut, Louis Schramm Soroti Kinerja DLHD Sulut
Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Louis Schramm menyoroti kinerja dari salah satu mitra komisi IV yakni Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulut.
Rapat Banggar DPRD Sulut Bersama TAPD Provinsi Sulut (foto : Gemparnews)
Sorotan ini disampaikannya pada saat Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2026 yang di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD, Kamis (13/11/2025) di ruang Paripurna DPRD Sulut.
Ketua Fraksi Gerindra ini, menyampaikan kondisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut yang dinilainya belum optimal dalam menangani berbagai persoalan pencemaran lingkungan di Kota Manado dan sekitarnya.
“Saya ingin menyoroti mitra kerja kami, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Akhir-akhir ini, terjadi tren peningkatan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, sungai, maupun kebisingan,” ujar Louis saat rapat di hadiri Sekretaris Provinsi Sulut, Thalis Galang, dan jajarannya.
Louis menyinggung kasus pabrik kecap di Kota Manado yang membuang limbah ke saluran air yang digunakan oleh warga masyarakat. Selain itu, Louis menyoroti berbagai kasus seperti di PT FUTAI Bitung yang diduga telah mencemari lingkungan secara serius.
“Saya ingin bertanya kepada Kepala Dinas, mengapa hal ini bisa terjadi? DLH seolah hanya menjadi pemadam kebakaran. Padahal di instansi tersebut ada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang seharusnya bisa melakukan penyelidikan bila terjadi pencemaran,” tegas Louis.
Namun, lanjut Louis memahami kerja dan tugas serta keberadaan PPNS tersebut tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. (sisco)