Genjot Ranperda ODSK, Silangen : Siapapun Pemimpinnya Akan Terus Berkelanjutan
Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menegaskan bahwa Ranperda ODSK akan terus berkelanjutan. ” Siapapun Pemimpin kita yang akan melanjutkan maka Perda ODSK ini akan terus berkesinambungan. Siapapun nanti memimpin entah itu torang, Perda ini terus berkelanjutan,” ujar Silangen kepada sejumlah media Selasa (16/3/2021) di sela-sela rapat Pimpinan DPRD Sulut bersama Pimpinan Komisi.
Lanjutnya mengatakan, kalau program ini periodik maka tidak akan berkesinambungan.” Karna program harus berkesinambungan. Jadi pembangunannya harus yang berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, Dia menjelaskan terkait Perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Menurut Silangen, bahwa kemiskinan ini perlu dikeroyok. “Jadi Perda ini untuk mengkoordinir segala program supaya terpadu dan sinergitas. Ini kemiskinan harus di keroyok, kita lihat sekarang berdiri sendiri-sendiri. Jadi kita satukan ini, kalau kita jadikan Perda Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan sehingga bisa terpadu,” pungkasnya. (sisco)
Bapemperda DPRD Sulut Gelar FGD, Dengarkan Masukan Penyandang Disabilitas Dan Instansi Terkait
Sulut,GN- Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Sulawesi Utara (Sulut) terus dimatangkan. Kali ini Bapemperda mengundang instansi terkait dan Para Penyandang Disabilitas ikut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (15/3/2021).
FGD tersebut di pandu oleh Sekretaris Bapemperda Melky J Pangemanan (MJP) dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Sulawesi Utara Winsulangi Salindeho, Fabian Kaloh dan Melky Jakhin Pangemanan (MJP), serta Cindy Wurangian yang mengikuti secara virtual.
Bapemperda DPRD Sulut Gelar FGD (foto : gemparnews)
Pada kesempatan itu, MJP mengatakan instansi Pemerintah belum sepenuhnya memberikan hak bagi para menyandang disabilitas Melalui Ranperda. Diharapkan, pemerintah maupun dinas terkait dapat menyediakan fasilitas sebagai hak kepada penyandang Disabilitas. “Bukan hanya pemenuhan hak yang sama, tetapi juga soal pemberdayaan. Seperti ikut pelatihan dalam bidang hukum, pendidikan dan lainnya,” kata MJP.
Selain itu, dikatakannya Bapemperda DPRD Sulut memerlukan data pekerja para penyandang Disabilitas. “Data dari Disnakertrans Sulut terkait dengan distribusi tenaga kerja penyandang Disabilitas. Kami sangat memerlukan data itu,” ujar Pangemanan.
Lanjut Dia, upaya tersebut dilakukan agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak dan tanggungjawab konstitusi yang diberikan kepada mereka. “Upaya ini dilakukan supaya penyandang Disabilitas mendapat perlakuan yang sewajarnya dan mendapatkan hak dan tanggungjawab secara konstitusi,” pungkasnya. (sisco)
Ketua DPRD Sulut Hadiri Peresmian RS Lapangan Penanggulangan Darurat Covid-19
Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menghadiri acara peresmian Rumah Sakit (RS) Lapangan Penanggulangan Covid-19 Senin (15/3/2021) sore tadi. RS Lapangan Penanggulangan darurat covid-19 yang terletak di bilangan jalan Manado-Bitung Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado diresmikan langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta undangan lainnya.
Disela-sela kegiatan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB,KBD menyampaikan rasa syukur atas peresmian RS Lapangan Penanggulangan covid-19 ini.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki rumah sakit penanggulangan darurat covid-19. ” Tentu kita mengucap syukur karena tidak semua daerah memiliki RS darurat covid-19 . Ini luar biasa, kita akan mengawal segala kegiatan yang ada di sini. Kalau perlu, ada support penganggaran, nantinya akan berikan penganggaran, untuk langkah-langkah konkritnya. Di samping itu, untuk penggunaan anggaran kita harus mengawasinya,” terangnya.
Lanjut dr Fransiscus mengatakan RumahSakit darurat covid-19 ini memiliki peralatan lengkap. ”Ya, kita sangat bersyukur rumah sakit ini memiliki peralatan yang lengkap. Dan ini akan menjadi aset kita,” tukasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Rumah Sakit ini kedepannya akan menjadi pusatnya. “Fakultas Kedokteran kan sudah terakreditasi Tipe A, ini akan menjadi pusat seperti di Jakarta rumah sakit Sulianti Saroso. Di kedokteran itu ada bidang yang namanya penyakit tropik. Penyakit tropik itu cuma ada di daerah tropik yaitu penyakit infeksi yang menular. Termasuk penyakit demam berdarah, tifus dan itu banyak, dan disinilah nanti pusatnya,” tutupnya.(sisco)
Pesisir Pantai Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Terancam Abrasi, Winsulangi Salindeho Minta Perhatian Pemerintah Pusat
Sulut,GN- Masalah abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan hanya masalah daerah melainkan menjadi masalah nasional. Sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi abrasi akibat situasi dan kondisi yang terjadi. Akan terjadi kesulitan dalam hal pengukuran bagi instansi yang berkepentingan jika hal itu tidak diperhatikan, misalnya pada saat pengukuran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (foto : gemparnews)
Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho turut prihatin atas kondisi abrasi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salindeho menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah daerah maupun pusat segera merespon apa yang menjadi persoalan di daerah perbatasan ini. “Abrasi terjadi di sepanjang pantai Tahuna, pesisir pantai desa Kalekube, Pampalaraeng,Tariang lama, Desa Lebo dan lain sebagainya perlu mendapat perhatian. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat untuk dapat dimasukan dalam anggaran APBN. Kami bersama instansi terkait menjadwalkan akan mendatangi Kementerian yang berkaitan dengan hal itu,” kata Salindeho kepada media gemparnews.com diruangan kerjanya Senin,(15/3/2021). Selain itu, kata Salindeho ada beberapa sungai yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat seperti sungai yang ada di desa laine. ” Termasuk daerah aliran sungai juga akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat supaya mendapat alokasi dana di APBN,” pungkasnya. (sisco)
Wakili Gubernur Sulut, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM Hadiri Grand Final Putra Putri Bahari Sulut 2021
Sulut,GN- Pelaksanaan Grand Final Pemilihan Putra Putri Bahari Sulawesi Utara (Sulut) 2021 digelar di gedung AKR Grand Kawanua City Walk Manado Minggu (14/3/2021) dan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Sulut bidang Kemasyarakatan dan SDM Dr Jetty Pulu mewakili Gubernur Sulut.
Sambutan Gubernur Sulut Disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Dan SDM Dr Jetty Pulu (foto: ist)
Dalam sambutannya Gubernur Sulut mengapresiasi panitia pelaksana MC Action dan YAPMI Sulut serta pihak yang mendukung ivent ini. Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi para generasi muda di Provinsi Sulut yang tetap mengembangkan kopetensi dan kemampuan diri melalui kopetensi ini, meskipun dalam kondisi pandemi.” Acara Pemilihan putra putri bahari Sulut 2021 ini dapat kita sukseskan bersama, sebab disamping merupakan sebuah sarana untuk unjuk kebolehan, ivent ini juga mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan bangsa dan daerah,” ujar Dr Jetty Pulu.
Dr Jetty Pulu Saat Menyerahkan Piala (foto : ist)
Dia berharap panitia pelaksana dapat menjalankan fungsi fasilitasi sebagaimana mestinya untuk kesuksesan acara ini dan untuk optimalnya sasaran yang diraih. ” Tetap tunjukan jiwa-jiwa generasi muda yang sportif dan penuh semangat sambil tetap mengindahkan protokol kesehatan sehingga ivent ini berlangsung dengan lancar. Siapapun yang tampil pemenang nantinya adalah yang benar-benar memiliki kopetensi dan layak perlu mendapat dukungan dan topangan untuk kedepan mampu meningkatkan prestasinya,” tutupnya mengakhiri sambutan.
Hadir pada kesempatan itu, pejabat sipil,TNI dan Polri, Ketua MC Action, Ketua YAPMI Sulut serta undangan lainnya. (sisco)
Winsulangi Salindeho Desak Pemerintah Pusat PerhatikanTDK Guru Di Perbatasan
Sulut,GN- Daerah Perbatasan merupakan garda terdepan di wilayah Indonesia, maka sepatutnya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Demikian juga, kesejahteraan para guru yang mengabdi di daerah terdepan yang ikut mencerdaskan anak bangsa patut di perjuangkan. Namun, sampai saat ini, masih saja para guru di daerah perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe) belum sepenuhnya tersentuh oleh Pemerintah Pusat khususnya Tunjangan Daerah Khusus (TDK) seperti di wilayah Kecamatan Nusa Tabukan.
Informasi yang diterima media ini, ada sebagian Sekolah SD dan SMP di Kampung Nipa Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah empat (4) tahun para guru yang mengabdi disana belum mendapat perhatian Pemerintah Pusat terkait Tunjangan Daerah Khusus.
Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)
Terkait informasi tersebut, Rabu (10/3/2021) salah satu anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho angkat bicara. Kepada awak media ini, Winsulangi mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian pendidikan untuk memperhatikan hal tersebut. ” Jika hal itu terjadi, maka sebagai representasi warga masyarakat khususnya daerah pemilihan nusa utara saya mendesak kepada Pemerintah Pusat lewat Kementerian pendidikan untuk memperhatikan para guru disana yang belum mendapatkan Tunjangan Daerah Khusus,” desak Bu Winsu sapaan akrabnya.
Dia berharap, Pemerintah Pusat lebih memikirkan dan memperhatikan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini di wilayah terdepan Indonesia. ” Mereka sepatutnya perlu mendapat perhatian. Karena mereka juga punya tugas yang sangat mulia yakni mencerdaskan anak bangsa di daerah perbatasan,” pungkas Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini. (sisco)
Muscab PKB Se-Sulut Sukses Digelar
Sulut,GN – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se Sulawesi Utara Kamis (11/3/2021) sukses digelar di Rumah Alam Manado.
Ketua DPW PKB Sulut Luqman Hakim, dalam penyampaian mengatakan pelaksanaan muscab se Sulut tanpa ada halangan yang berarti. Lanjut Luqman mengatakan PKB telah kembali ke khitah PKB dimana PBNU melalui 5 orang deklarator menyatakan berdirinya PKB. “PKB adalah anak kandung NU. Hakekatnya PKB adalah anak, NU adalah orang tua. Sehingga PKB akan mengabdi dan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya,” Ujar Luqman.
Pelaksanaan Muscab PKB Se-Sulut (foto : ist)
Lebih jauh Dia menjelaskan bahwa cita cita PKB yang dititipkan NU yakni untuk bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya semata bagi warga Nahdliyin itu sendiri. “PKB adalah wakaf NU untuk memperbaiki rakyat bangsa dan negara, bukan untuk NU semata.100 persen saham PKB adalah milik NU,” terangnya.
Di tambahkannya, muscab bukanlah akhir dari segalanya tetapi awal untuk membesarkan partai. “Kami merindukan seluruh DPC mendapatkan kursi. maksimum di tahun 2024, Sembilan (9) DPC yang belum dapat kursi harus dapat kursi,” pungkasnya. (sisco)
Kunker Komisi II DPRD Sulut Ke Gudang Prosesing Benih Jagung JH37
Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Gudang Prosesing Benih Jagung JH37 di Desa Suwaan Minahasa Utara (Minut), Selasa (9/3/2021) guna meninjau prosesing dan pendistribusian benih jagung.
Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut itu kata ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian, didapati ada Kelompok Tani (Poktan) lokal sudah bergerak dan mendistribusikan ratusan ton benih jagung. “Kami dapati dari kunker tersebut ada kelompok tani lokal, yakni Kelompok Tani Anugerah, yang sudah beberapa tahun bergerak di bidang proses benih jagung dan sudah mendistribusikan ratusan ton benih yang ada di Sulut, maupun ke kabupaten kota,” kata Wurangian.
Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian Bersama Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Novly Wowiling (foto : ist)
Hal seperti ini, menurut Wurangian harus mendapatkan tunjangan lebih dari APBN dan APBD untuk menambah fasilitas yang mereka butuhkan. “Kami melihat dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulut, maupun dari Dinas Pertanian Minut sudah maksimal. Kedepannya perlu tetap diperhatikan agar kesinambungan dari kerja yang dilakukan oleh kelompok tani ini bisa terus berlangsung dan skalanya menjadi besar,” ujar legislator daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.
Lanjutnya dalam Kunjungan tersebut didampingi pihak produsen pupuk. “Kunjungan tadi juga didampingi dari pihak produsen pupuk. Kita melihat harus ada sinergitas atau kolaborasi lebih holistik antara pupuk dan benih sehingga apa yang mereka hasilkan dan nanti dijual ke masyarakat yang ingin bertani jagung, kwalitasnya bisa lebih,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Koordinator Komisi II Victor Mailangkay, Anggota Komisi II Syenny Kalangi serta Kadis Pertanian Sulut Novly Wowiling. (sisco)
Annie Dondokambey Nahkodai PMI Sulut 2021-2026
Sulut,GN- Musyawarah Kerja Provinsi Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Utara (Sulut) Dan Pemilihan Ketua PMI Sulut 8-9 Maret 2021 di laksanakan di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado.
Usai Musyawarah Kerja PMI Sulut dilanjutkan dengan pemilihan pengurus PMI Sulut masa bakti 2021-2026. Pada kesempatan itu, Annie Dondokambey, SH,MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PMI Sulut periode 2021-2021. Sebanyak 15 Ketua PMI Kabupaten/Kota menyatakan menerima laporan Pertanggungjawaban yang telah disempaikan dan mengusulkan Ketua Giat Donor Darah PMI Sulut sebagai Ketua PMI Sulut. Ibu Annie sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Giat Donor Darah PMI Sulut.
Atas keputusan sidang tersebut, Ketua PMI Sulut terpilih menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin PMI Sulut dalam 5 tahun ke depan. “Atas kepercayaan ini saya sangat bersyukur dan buat Saya menyenangkan, karena ini untuk kemanusiaan,” ujarnya.
Berikut ini Formatur kepengurusan PMI :
–Ketua PMI Pusat Bidang Organisasi Muhammad Muas;
– Ketua PMI Sulut terpilih Annie Dondokambey; – Ketua PMI Wilayah Bolaang Mongondow adalah Ketua PMI Kota Kotamobagu; – Ketua PMI Wilayah Nusa Utara (Kepulauan Sitaro, Sangihe dana Talaud) adalah Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Sitaro; – Ketua PMI Wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa Utara dan Minahasa adalah Ketua PMI Kota Bitung.
Dalam kesempatan ini, ditetapkan pula Ketua Badan Kehormatan PMI Sulut yaitu Steven Kandouw. Sedangkan untuk kepengurusan lainnya akan ditentukan kemudian, sesegera mungkin.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulut, perwakilan dari Forkopimda Sulut, Perguruan Tinggi, Perbankan serta Pelaku Dunia Usaha di Provinsi Sulut. (sisco)
Bapemperda Pacu 2 Ranperda, Salindeho : Ditargertkan Tri Wulan Kedua Selesai
Sulut,GN- Dua (2) Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Disabilitas dan Ranperda tentang pengendalian sampah plastik kembali dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut. Rapat tersebut dilaksanakan bersama tim ahli dan Sekretariat DPRD Selasa (9/3/2021) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen Hadir Dalam Pembahasan 2 Ranperda (foto : gemparnews)
Di hadiri langsung Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, rapat di pimpin Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho, di dampingi Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan serta Anggota Jhony Panambunan. Turut hadir Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para Tim Ahli pembahas 2 Ranperda.
Kepada Wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho menyampaikan Terima kasih kepada tim ahli yang sudah sangat serius membuat kajian naskah akademik dan draft yang akan kita bahas bersama. “Kerinduan kita bersama bahwa kedua Ranperda ini bisa secepatnya ditetapkan menjadi perda. Awalnya saya sendiri menjadwalkan pada bulan Agustus 2021 tapi ternyata itu terlalu lambat. Jadi kita usahakan di triwulan kedua, Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.
Minggu depan, lanjut Salindeho masih akan dilakukannya uji publik sebanyak 3 kali yaitu melakukan pertemuan dengan para pakar yang menguasai bidang sampah plastik, kemudian uji publik dengan OPD-OPD terkait serta LSM dan para pengusaha, sehingga mereka tahu bahwa DPRD sedang membahas Ranperda ini. “Mengenai kedua Ranperda ini, Bapemperda telah menjadwalkan setiap hari Senin dan Selasa akan diadakannya rapat dalam rangka percepatan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil ketua Bapemperda Melky Jakhin Pangemanan menambahkan bahwa memang maksud dari rapat ini adalah memintakan draft dan naskah akademik dari tim ahli dan ini progresnya sangat cepat karena pada awal Maret sudah diagendakan bahwa ini akan masuk Propemperda 2021.
“Awal Maret nanti tim ahli akan memasukan draft dan naskah akademik. Dan hari ini sudah dipresentasikan oleh tim ahli. Berarti kita sudah memulai langkah yang lebih cepat dan berharap setelah ini kita akan melanjutkan dalam tahap uji publik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan,” terangnya.
Setelah itu dilalui, lanjut MJP akan segera menyurat ke pimpinan supaya bisa masuk ketahap pembahasan. “Tim ahli sangat berkomitmen untuk kita mengakselerasi produk hukum daerah ini agar cepat selesai agar kita bisa menghasilkan ranperda inisiatif DPRD. Intinya, kita semua bersepakat dan komitmen mulai dari Ketua DPRD, Bapemperda, Tim ahli yang hadir untuk mempercepat penyelesaian ranperda pengendalian sampah plastik dan pemberdayaan disabilitas. Targetnya tentu kita akan mengikuti tahapan tapi kalau di Kemendagri kan bulan November tahap Fasilitasi mereka sudah Close, makanya kami akan mempercepat mudah mudahan masuk triwulan kedua kita sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab legislasi ini,” pungkasnya. (sisco)