Surat Edaran Penghentian Sementara Vaksin AstraZeneca, Berikut Penjelasan Jubir Satgas Covid-19

Sulut,GN- Berikut Penjelasan dr Steaven Dandel MPH selaku Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait Vaksin AstraZeneca. Pada kesempatan ini kami bisa klarifikasi sebagai berikut :
1. Penghentian vaksinasi dengan vaksin Astrazeneca (AZ) sifatnya sementara.

2. Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati hatian / precaution.

3. Langkah hati-hati ini harus diambil mengingat adanya angka kejadian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebesar 5 sd 10 persen dari total yg divaksin AZ.

4. KIPI ini hadir dalam bentuk gejala Demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang, mual dan muntah.

5. Dalam Emergency Use Authorization (EUA) vaksin AZ, sebenarnya telah disebutkan bahwa KIPI ini adalah efek simpang (adverse effect) dari vaksin AZ yang sifatnya sangat Sering terjadi (Very Common artinya 1 diantara 10 suntikan) dan sering terjadi (common -1 diantara 10 sd 1 diantara 100)

6. Kami perlu mempersiapkan komunikasi resiko kepada masyarakat untuk dapat menerima fakta ini. Supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat.

7. Komunikasi resiko yang diambil, langkah pertamanya didahului dengan investigasi oleh Komda KIPI bersama Dinkes, Kemenkes dan WHO, sebelum dilakukan media release.

8. Langkah ini juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan pola dan pendekatan vaksinasi terutama yang targetnya adalah unit usaha atau institusi. Supaya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap karyawannya. Tetapi bertahap, agar supaya unit usaha tidak perlu ditutup kalau ada banyak karyawan yang terdampak KIPI. (*/sisco)




Kunker Komisi I DPRD Sulut Ke Bolsel, HVK Dorong Desa Di Sulut Jadi Mandiri

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Jumat (26/3/2021) di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut Mutu B Mokoginta. Dalam kunjungan tersebut Komisi I DPRD Sulut di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H Van Gobel SStp dan jajarannya.Tujuan kunjungan kerja Komisi I itu, guna Koordinasi terkait Realisasi dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar lebih.

Kunjungan Komisi I DPRD Sulut Ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (foto : gemparnews)

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bolsel dalam pemaparannya mengatakan bahwa Kabupaten Bolsel di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan. ” Salah satu srateginya dengan memaksimalkan dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kadis.

Hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di Kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, komisi 1 DPRD Provinsi sulut, terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mendorong desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri. ” Saya mendorong desa yang ada di Sulut untuk membuat Badan usaha milik Desa (Bumdes), supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapi target Indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wakil Ketua Umum KADIN Sulut dan juga Wakil Bendahara DPD Gerindra Sulut ini. (sisco)




Fanny Legoh Sebut Ormas Sahabat Nusantara Sulut Jaga Filosofi Sitou Timuo Tumou Tou

Sulut,GN- Setelah di daulat dan dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Organisasi Masyarakat Sahabat Nusantara (OSN) periode 2021-2026 Sulawesi Utara (Sulut) Pdt Fernando Talumewo, STh MSi langsung menggelar rapat.

Fanny Legoh selaku wakil Ketua Dewan Pembina OSN DPW Sulut mengatakan OSN DPW Sulut harus menjaga filosofi yang dicanangkan oleh Dr Gerung Saul Samuel Jacob Ratulangi. “Semangat sitou timou tumou tou yang dicanangkan oleh Sam Ratulangi harus dijaga dalam organisasi ini,” kata Legoh, Jumat (26/3/2021), di ruang paripurna DPRD Sulut.

Sitou timou tumou tou menurutnya harus menjadi bagian dari OSN. “Sehingga mampu melakukan pekerjaan gotong royong atau mapalus di waktu yang akan datang,” tutup Fanny Legoh yang juga anggota DPRD Sulut. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Sambangi Kantor Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Fransiscus A Silangen, SpB- KBD bersama Wakil Ketua Viktor Mailangkay, SH MH Kamis, (25/3/ 2021) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta.

Penyerahan Cendera Mata (foto : ist)

Kunjungan tersebut dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kegiatan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD). Ketua DPRD Sulut bersama rombongan di terima oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Dr Yusharto Huntoyungo, MPd dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Rizal SE, MSi diruangan kerjanya.

Sementara itu, dalam diskusi disampaikan data dan informasi tentang keberadaan desa yang ada di sulawesi Utara serta membahas tentang program dan kegiatan prioritas dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa serta strategi kebijakan dalam pengembangan dan peningkatan pemerintahan desa.
Usai pertemuan dan diskusi dilanjutkan penyerahan cendera mata. (sisco)




CNR : Ranperda Penyertaan Modal Segera Di Bahas

Sulut,GN- Ketua Pansus Ranperda Pernyertaan Modal Careig N Runtu (CNR) menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) telah mendapatkan masukan dalam rapat yang di gelar Rabu, (24/3/2021) dengan SKPD terkait. “Pansus Ranperda pembahasan Ranperda Penyertaan Modal ini Panitia telah mendapatkan beberapa masukan untuk penyelesaian Ranperda,” tegas CNR.

Lanjut CNR mengatakan Pansus tidak akan berlama- lama dan segera akan menyelesaikannya dalam target waktu yang telah ditentukan. Pansus akan mulai mencermati bahkan meneliti berkas dokumen yang disampaikan, dan penyelesaian pansus akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Careig N Runtu (foto : gemparnews)

“Penyertaan modal sesuai dengan perda no 2 tahun 2017 dibagi dalam beberapa tahapan dimana mekanisme pencairan tidak secara sekaligus yakni tahap Satu sebesar Rp 5 Miliar, tahap Dua Rp 25 Miliar dan kemudian tahap Tiga Rp 100 Miliar.”jelas CNR.

Lebih jauh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini menjelaskan bahwa yang perlu menjadi catatan ketika dana penyertaan modal disetujui Pansus dimana diharapkan PT MSH selaku pelaksana kegiatan harus dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi dan dapat mempertangungjawabkan segala sesuatu yang sudah dipercayakan.

“Sebelumnya PT Membangun Sulut Hebat (MSH) yang dibentuk Pemprov telah mendapatkan alokasi anggaran Rp 5 Miliar sebagai modal awal juga disertai penyerahan sejumlah aset,” tutupnya. (sisco)




Kegiatan Forum Koordinasi DPRD Se Provinsi Sulut, Sekretariat DPRD Hadirkan Tiga Nara Sumber Dari Pusat

Sulut,GN- Kegiatan Forum Koordinasi DPRD Se Provinsi Sulawes Utara (Sulut) akan menghadirkan tiga nara sumber dari pusat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu,SH, MSi kepada media gemparnews.com di kantor DPRD Rabu, (24/3/2021).

“Kita mengundang tiga nara sumber yakni dari Setneg dengan materinya tentang pergaulan internasional pejabat publik termasuk protokolernya kemudian SIPD dari Pusdatim dan satu lagi dari Kemendagri. Jadi semuanya ada tiga materi dan nara sumbernya dari pusat,” jelas Kawatu.

Kegiatan tersebut Lanjut Kawatu, akan di gelar Kamis dan Jum’at (25-26 Maret 2021) diKota Kotamobagu Bolaang Mongondow. “Kami akan melakukan kegiatan Forum Koordinasi DPRD Se Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini akan digelar 25-26 Maret 2021 di Kota Kotamobagu. Jadi pesertanya adalah sekwan dan pejabat terkait di lingkup sekretariat DPRD Kabupaten dan Kota,” terangnya.

Selain itu, Kawatu menjelaskan bahwa yang hadir duluan adalah dari Setneg sekaligus meninjau dan memberikan masukan terkait protokoler kantor DPRD Sulut. “Jadi yang datang duluan, dari Setneg pak sandra dan sudah membantu kami memberikan beberapa masukan-masukan seperti apa penataan kantor ini dari sisi protokoler,” pungkasnya. (sisco)




Kadistanak Sulut : Saatnya Petani Andalkan Pupuk Non Subsidi

Sulut,GN- Terbatasnya pupuk bersubsidi tidak membuat petani harus harus pasra dan menyerah. Namun, dengan keterbatasan pupuk bersubsidi menjadikan petani semakin bersemangat untuk mencari solusinya.
Demikian juga pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Daerah Sulawesi Utara (Sulut) tidak tinggal diam. Distanak Sulut terus memberikan motivasi dan dorongan kepada para petani untuk tidak menyerah meskipun keterbatasan pupuk bersubsidi.

Ir. Nofly Wowiling (Foto: ist)

Kepala Distanak Sulut Ir Novly Wowiling kepada media ini mengatakan dirinya mengajak para petani untuk mengandalkan pupuk non subsidi. ” Karena keterbatasan pupuk bersubsidi, maka saatnya petani mengandalkan pupuk non subsidi,” ajak Kadis.

Memang untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian harus di perlukan pupuk yang maksimal. Namun karena keterbatasan pupuk bersubsidi, maka perlu petani mengembangkan dan mengandalkan pupuk non subsidi.

” Sebenarnya, untuk mendapatkan pupuk non subsidi tidak sulit. Di distributor atau agen penyalur pupuk itu sudah  tersedia. Untuk itu, saya mengajak petani untuk mengandalkan pupuk non subsidi karena pupuk bersubsidi sangat terbatas,” pungkas Wowiling. (sisco)




Bapemperda Genjot Ranperda Inisiatif DPRD Dan Ranperda Usulan Eksekutif

Sulut,GN- Sebagai bentuk tanggungjawab legislasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut terus menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Sulut dan usulan eksekutif. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Bapemperda Melky J Pangemanan (MJP) kepada sejumlah wartawan usai menggelar rapat Bapemperda DPRD Sulut.

” Intinya Bapemperda ingin melakukan tanggungjawab legislasi. Kita melakukan ekselerasi dalam upaya menyelesaikan Ranperda inisiatif DPRD Sulut ada dua dan lima Ranperda usulan eksekutif,” tegas MJP Selasa (23/3/2021) di ruangan serba guna kantor DPRD Sulut.

Melky J Pangemanan Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

Pangemanan menjelaskan, pihaknya telah melakukan kesepakatan untuk jadwal pembahasan antara Bapemperda DPRD bersama Biro Hukum Pemprov Sulut. “Kami sudah membuat jadwal bersama dan komitmen dengan Biro hukum. Sudah mintakan jadwalnya materi draf yang sudah disiapkan oleh perangkat daerah,” jelasnya.

Lanjutnya mengatakan, sementara ini Bapemperda terus mendorong dan melakukan percepatan pembahasan terkait rapat Bapemperda ada dua yakni Ranperda Disabilitas dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.

“Ini kami upayakan target kita untuk menyelesaikan Ranperda bisa terealisasi. Kami kemarin sudah melibatkan publik untuk membahas Ranperda Pengendalian Sampah Plastik dan Disabilitas sehingga segera kami dapat menyelesaikan tanggungjawab legislasi ini paling tidak di tri wulan pertama ini sudah ada dua Raperda inisiatif DPRD dan ada dua Raperda usulan eksekutif, keduanya sudah masuk dan satunya juga dalam pembahasan yakni Ranperda pengelolaan Barang milik daerah dan Raperda Irigasi yang sudah diserahkan ke DPRD dan akan kami bahas,” terangnya.

Selain itu, masih ada tiga lagi akan dibahas di tri wulan kedua usulan eksekutif. ” Jadi intinya Bapemperda DPRD akan terus melakukan percepatan dalam menyelesaikan tanggungjawab legislasi,” pungkasnya. (sisco)




Kaawoan Apresiasi Kinerja Biro Pemerintahan Dan Otda Provinsi Sulut

Sulut,GN- Herol V Kaawoan anggota Komisi I DPRD Sulut mengapresiasi kenerja Biro Pemerintahan dan Otda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Dr Jemmy Kumendong.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat melaksanakan semua program kegiatan dengan baik.

Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (foto : ist)

Ini dikatakan Kaawoan kepada sejumlah awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dan Biro Pemerintahan di kantor DPRD Sulut Senin (23/3/21).

“Sebagai anggota DPRD saya mengapresiasi serapan anggaran tahun 2020 di Biro Pemerintahan selaku mitra kerja komisi I yang mencapai hampir seratus persen atau 99,5 persen,” kata Kaawoan di ruang kerjanya.

Kaawoan juga memuji kinerja Biro Pemerintahan dan Otda yang sukses melaksanakan pelantikan kepala daerah Bupati/Walikota dan Gubernur beberapa waktu lalu yang telah berjalan dengan baik dan aman.

” Patut diapresiasi dan harus mendapat reward karena Selama RDP dengan seluruh mitra kerja komisi I, mungkin hanya Biro Pemerintahan serapan anggarannya paling hebat. Bahkan secara umum saya menilai kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Pemrov Sulut dan jajaran sangat baik, saya juga berharap apa yang telah dilaksanakan tersebut dapat diberikan Reward atau penghargaan entah itu dalam bentuk penambahan anggaran atau bisa naik eselon IIa dan lain sebaginya, kami mendorong itu,” pungkasnya.(sisco)




Salindeho : Target April Mendatang Draf Net Ranperda Pengendalian Sampah Plastik Tuntas

Sulut,GN- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut terus menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengendalian sampah plastik.

Winsulangi Salindeho (foto : gemparnews)

Bapemperda DPRD Sulut dalam waktu dekat ini, akan mengundang para pakar dari Unsrat Manado. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho kepada media gemparnews.com ketika di temui diruangan kerjanya Senin (22/3/2021).
Salindeho menegaskan bahwa April mendatang semua draf net Ranperda tentang pengendalian sampah plastik akan rampung. ” Target kita pada April mendatang draf net Ranperda pengendalian sampah plastik akan tuntas,” ujarnya.

Dia berharap, Ranperda tersebut segera di paripurnakan, jika semuanya telah selesai. ” Unruk itu, kami terus pacu pembahasan Ranperda ini, agar segera rampung dan target kami April mendatang draf net selesai,” pungkasnya.(sisco)