HeRo : Distanak Dan Disperindag Provinsi Sulut Harus Pro Aktif

Sulut,GN- Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi topik pembicaraan hangat. Pasalnya, pupuk bersubsidi yang notabene menjadi andalan untuk membantu para petani, terkesan tidak ada lagi.

Terkait hal itu, legislator Sulut yang duduk di komisi II DPRD Herry Rotinsulu (HeRo) menegaskan bahwa Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut bersama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulut untuk pro aktif turun lapangan melakukan koordinasi. ” Dua dinas ini termasuk Distanak dan Disperindag Provinsi Sulut harus pro aktif. Mereka seharusnya turun lapangan mengecek dan berkoordinasi dengan penyalur pupuk,” tegas HeRo sapaan akrabnya kepada media gemparnews.com Senin,(3/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Herry Rotinsulu (foto : gemparnews)

Lanjutnya mengatakan jika pupuk tidak sampai ke petani maka hasil pasti tak maksimal. ” Jika dianalog kalau manusia hanya 1 kali makan sehari kan swuak, mestinya harus 3 kali makan. Begitu juga dengan tanaman harusnya diberi pupuk agar tanaman bisa tumbuh dengan subur,” terangnya.

Selain itu, Dia menekankan Kepala Dinas harus bijak memantau untuk mengetahui situasi yang saat ini terjadi.

” Kadis Pertanian saya kira bisa mengatasi atas berkurangnya pupuk bersubsidi dilapangan, karena itu penting dibutuhkan kerjasama lintas sektoral antara produsen, konsumen dan distributor, hal ini agar hilangnya pupuk dipasaran dapat teratasi.” tandasnya. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Penyerahan LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 dipimpin langsung Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD di dampingi oleh Wakil Ketua Dr Viktor Mailangkay,SH MH, Billy Lombok, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw

.

Kali ketujuh secara berturut-turut Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (3/5/2021).

Atas pencapaian itu, Gubernur Olly menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk lebih mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan.

“WTP bukan tujuan terakhir, yang terutama transparansi dikedepankan,” kata Olly seraya mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.

Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. (sisco)




Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 Sambangi Pemkot Tomohon

Sulut,GN- Kunjungan kerja Panitia khusus (pansus) LKPJ Gubernur tahun 2020 ke Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut di kediaman kelurahan Kolongan kota Tomohon.

Tujunan dan kehadiran pansus guna tindak lanjut laporan perangkat daerah serta sinkronisasi keadaan lapangan.

Kunjungan rombongan Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020 di kediaman pribadinya  pada Jumat (30/04/2021) di terima langsung Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut.

Lumentut yang juga pernah menjabat sebagai legislator sulut dua periode itu menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Terpantau awak media ini, suasana akrab terjalin saat dialog antara personel pansus dan Wakil Walikota.

“Saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi kunjungan kerja dari  Pansus LKPJ di Kota Tomohon, semoga kedatangan Wakil rakyat ini akan membawa Tomohon semakin maju dan Hebat, termasuk pengawasan pelaksanaan proyek di Tomohon yang sementara berjalan dan yang akan datang,”ungkap Lumentut.

” Semuanya tergantung pada wakil rakyat di DPRD Sulut, terkait pelaksanaan dan pengawasan  proyek-proyek yang ada di Kota Tomohon,”ujar Lumentut.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Pansus Nick Lomban, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Inggrid Sondakh, Agustien Kambey, Syenni Kalangi, Melissa Gerungan serta Sekretaris DPRD Glady Kawatu, Kabag Keuangan Dammy Tendean dan Kabag Umum John Pareunan. (sisco/*)




Pansus LKPJ Puji Proyek Penanaman Cabe Di Lembean

Sulut,GN- Pansus pembahas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020, langsung turun lapangan meninjau proyek penanaman cabe milik petani Jefry Tuwaidan di Lembean.
Proyek penanaman cabe tersebut mendapat catatan khusus oleh Ketua Pansus Rocky Wowor.

“Penanaman cabe oleh Pak Jefry Tuwaidan ini sangat bagus cara pengelolaannya, lahannya digarap dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas,” kata wowor disela-sela peninjauan proyek penanaman cabe, Kamis (29/4/2021).

Wowor mengharapkan Dinas Pertanian agar terus memberikan motivasi kepada para petani di Sulut. ” Saya berharap instansi terkait Dinas Pertanian terus memotivasi para petani di Sulawesi Utara serta membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka agar bisa sukses seperti pak Tuwaidan ini, ” tandas ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut ini.

Adapun anggota Pansus yang hadir dalam Kunjungan Turun Lapangan yakni Rocky Wowor, Sandra Rondonuwu, Inggried Sondakh,Cindy Wurangian, Nick A Lomban, Agustin Kambey, Raski Mokodompit, Amir Liputo, Hilman Idrus,Sjenny Kalangi,Stela Runtuwene, Herry Rotinsulu,dan Melisa Gerungan. (sisco)




Media Gathering dan Buka Puasa Bersama RS Dr J.H Awaloei

Sulut,GN- Dalam menyemarakan bulan suci ramadhan 1442 H managemen Rumah Sakit Dr J.H Awaloei menggelar media gathering dan buka puasa bersama bertempat di Pondok Cafe dan Resto, Kamis (29/4/2021).
Kegiatan buka puasa yang nantinya akan menjadi kegiatan rutin untuk mempererat silahturami antara media dan Rumah Sakit.

Direktur Rumah Sakit Dr J.H Awaloei, Dr Abraham Bramy Talumewo, MHSM dalam sambutannya menjelaskan bahwa RS Dr J.H Awaloei merupakan rumah sakit kelas C yang akan merayakan ulang tahun pertama pada 10 Juni 2021 mendatang.

Di bawah kepemimpinannya, RS Dr J.H Awaloei sudah berperan dalam menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat sulawesi utara yang membutuhkan. Dia juga menjelaskan terkait Fasilitas pelayanan yang dimiliki, seperti instalsi Gawat Darurat, poliklinik rawat jalan oleh dokter Spesialis dan dokter sub spesialis (Bedah saluran cerna, bedah anak, bedah tulang, bedah tumor, bedah kandungan tumor serta bedah saluran kemih), instalasi instalasi rehabilitasi medik, intensive care (ICU,NICU,PICU,HCU), ruang perawatan (VIP, kelas I, kelas II, kelas III), ruang bersalin, ruang operasi, instalasi hemodialisasi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi serta instalasi farmasi yang sangat representatif.

Direktur RS Dr J.H Awaloei Dr Abraham Talumewo,MHSM (foto : gemparnews)

” Sesuai dengan motto rumah sakit “Serve to Respect Life” melayani untuk menghormati kehidupan, kami siap memberikan pelayanan bagi setiap individu, karena bagi kami kesehatan merupakan arti hakiki sebuah kehidupan,” jelas Dr Abraham.

Selain itu dikatakan Dr Abraham, Sejak bulan desember 2020 Rumah Sakit Dr JH Awaloei telah melayani peserta JKN-KIS dengan beberapa asuransi kesehatan kainnya.
Disisi lain kata Dr Abraham, bahwa Rumah sakit sudah berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, dan juga berperan menurunkan angka keterjangkitan dengan menaati protokol kesehatan.
“Harapan kami, pelayanan rumah sakit ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik,” tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan buka puasa, sebelumnya Ustad Hi Muhamad Arif menyampaikan siraman Rohani lewat ceramah yang indah dan merdu. (sisco)




Ketua DPRD Sulut : Bimtek Sangat Bermanfaat Dalam Tugas DPRD

Manado,GN – Sekretarit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sukses melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Selasa (27/4/2021), di Hotel Mercure, Desa Tateli, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan itu, hadir dua moderator dari Jakarta yakni staf ahli dari Kementerian Dalam Negeri DR Sugeng Hariyanto dan Samsul Rahman.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD Menyerahkan Cenderamata Kepada DR Sugeng Haryanto (foto : ist)

Pantauan media ini, kegiatan Bimtek dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dibawakan staf ahli dari Kementerian Dalam Negeri yakni DR Sugeng Hariyanto membahas terkait kegiatan Reses serta permasalahan Pokok pikiran.

Ketua DPRD Sulut Dr Fransiskus Andi Silangen mengatakan, kegiatan Bimtek ini sangat bermanfaat. Dia meyakini bahwa, apa yang didapatkan dalam Bimtek itu akan sangat bermanfaat bagi tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD untuk mensejahterakan Masyarakat Sulut.

“Saya yakin dan percaya, apa yang kita dapatkan ini, akan bermanfaat bagi tugas-tugas di DPRD Sulut, dengan satu tujuan rakyat sulawesi utara semakin sejahtera. Tuhan memberkati kita semua, dan apa yang diberkati Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya,” tandas Silangen. (sisco)




Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 Akan Turun Lapangan

Sulut,GN- Jadi program-program kami DPRD bersama eksekutif di tahun 2020, sebagian besar direfocusing. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kita tau bersama dasar refocusing itu adalah Perppu 1 tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu di sampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020, Rocky Wowor, usai semua pembahasan Senin (26/4/2021).

Dia menjelaskan kesimpulan pansus sejak pembahasan hari pertama sampai hari terakhir. Pihaknya melihat karena terjadi refocusing anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ada banyak program yang tidak terlaksana. Seluruh SKPD, tidak ada satu pun yang tidak direfocusing.

“Jadi program-program kami DPRD bersama eksekutif di tahun 2020, sebagian besar direfocusing. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kita tau bersama dasar refocusing itu adalah Perppu 1 tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata Wowor, di kantor DPRD Sulut

Lanjut wowor mengatakan pihaknya mendapati dalam beberapa hari ini dalam pembahasan bersama SKPD, beberapa program-program tindak lanjut dari hasil rekomendasi 2019.

” Ada satu dan dua dinas yang belum maksimal dari hasil rekomendasi DPRD Sulut pada tahun anggaran sebelumnya.  Jadi hanya satu dua dinas saja yang belum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari DPRD Sulut pada tahun anggaran sebelumnya.Karena DPRD mempunyai satu semangat, semua dana yang direfocusing. Dan apa yang tersisa itu, semua dana untuk penanganan Covid-19, jangan sampai tersisa. Anggaran cukup besar, pemerintah membutuhkan anggaran tersebut dan kami sudah pada waktu kemarin,” terangnya.

Usai melakukan pembahasan, pihaknya akan turun ke lapangan. Dimulai pada Rabu (28/4) hingga Selasa (4/5). Untuk tanggal finalisasi, pansus akan memberi laporan sehingga ini akan dimasukkan ke Bandan Musyawarah (Banmus) untuk jadwal paripurna.

“Sebenarnya tahapan paripurna direncanakan pada tanggal 7 atau 8 tetapi untuk paripurna harus diputuskan di Banmus. Kami juga melihat di laporan LKPJ tahun lalu tidak ada rekomendasi untuk sekretariat dewan tetapi kami hanya lihat dari sisi bagaimana sinergitas antara dewan dan sekretariat. Karena sekwan sering menunjang kinerja anggota DPRD,” tandas polisi PDI P ini. (sisco)




Hero Ingatkan Penanganan Pupuk Bersubsidi

Sulut,GN- Anggota Pansus Ir Herry Rotinsulu, kembali meningatkan terkait penanganan pupuk harus di revisi dan adakan pertemuan bersama komunitas petani, distributor pupuk, dan stakeholder terkait agar permasalahan klasik yang terjadi akhir-akhir ini soal pupuk khususnya pupuk bersubsidi dapat di selesai.

“Minta teman-teman di Dinas Terkait Mekanisme Pengelolaan Pupuk, Kartu Tani dan Nelayan. Jadi, harusnya duduk bersama baik komunitas petani, distributor pupuk, dan stakeholder terkait agar masalah pupuk bersubsidi bisa tuntas,” kata Hero, sapaan akrabnya Jumat (23/4/2021) diruangan rapat paripurna DPRD ketika membahas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 bersama jajaran SKPD.

Ir Herry Rotinsulu (foto : gemparnews)

Selanjutnya, Rotinsulu menyentil masalah kartu nelayan dan kartu tani, pembagian kepada masyarakat yang belum maksimal dan harus mendapat perhatian serius.

” Saya menemui kondisi ini saat turun lapangan dimana dikeluhkan oleh sekian banyak petani dan nelayan belum memiliki kartu Tani dan Kartu Nelayan karena salah satu persyaratan mendapat akses bantuan oleh kementerian. Melalui pantauan langsung di lapangan, ternyata mereka belum semua memiliki atau mendapatkan kartu nelayan. Saya pikir ini harus di perhatikan teman-teman kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Walaupun proses input data itu mulai dari kabupaten/kota, lebih baik diambil alih,” ungkap Rotinsulu.

Dia memberikan contoh terkait syarat untuk.mendapatkan bantuan. “Saya ambil contoh, dalam rangka mendapatkan pupuk bersubsidi dia memiliki kartu di samping ada RDKK, dia memiliki kartu tani, kalau tidak memiliki kartu tani atau kartu nelayan pasti tidak akan dilayani,” pungkasnya. (sisco)




Vonny Paat Pertanyakan Penggunaan Dandes Ke Kadis PMD Provinsi Sulut

Sulut,GN- Apakah di saat melakukan monitoring di lapangan, itu di temukan penyalahgunaan Dana Desa (Dandes), dan apakah benar-benar pemanfaatan Dandes itu di manfaatkan dengan sebaiknya atau tidak. Pertanyaan tersebut di lontarkan oleh anggota pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020, Vonny Paat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Royke Mewoh, terkait penyalahgunaan Dana Desa.

“Apakah di saat melakukan monitoring di lapangan, itu di temukan penyalahgunaan Dana Desa,” tanya Ketua Komisi I DPRD Sulut ini, Kamis (22/04/21) saat pembahasan LKPJ bersama SKPD Provinsi Sulut.

Pertanyaan tersebut di tanggapi oleh Kadis PMD Provinsi Sulut bahwa berkaitan dengan penyalahgunaan Dandes, memang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pemanfaatan dana desa dan pertanggungjawabannya

“Memang permasalahannya di lapangan kami sering kali turun di lapangan memonitor dan mengevaluasi,dan banyak menemukan penyalahgunaan,tapi karena kami tidak sampai menjusticefikasi, kami hanya merekomendasikan kepada inspektorat provinsi maupun inspektorat kabupaten. Walaupun seringkali juga kami digunakan oleh para penegak hukum,Kejaksaan maupun kepolisian untuk memberikan penjelasan mekanisme pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Desa,jadi ini hasil monument yang disampaikan kepada inspektorat provinsi maupun inspektorat kabupaten.”tandas Mewoh. (Sisco)




Ketua Pansus : Laporan Sinkron, Pansus LKPJ Akan Memberikan Rekomendasi Finalisasi

Sulut,GN- Semua laporan tertulis dan penyampaian lewat lisan serta hasil di lapangan akan disinkronkan. Hal tersebut di katakan oleh Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut Rocky Wowor usai menggelar pembahasan terkait LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 bersama jajaran SKPD Provinsi Sulut, Selasa (20/4/2021).

Ketua Pansus LKPJ Rocky Wowor (foto: gemparnews)

“Setelah semua laporan sinkron, Pansus LKPJ akan memberikan rekomendasi untuk difinalisasi,” kata Wowor kepada sejumlah media diruangan rapat paripurna.

Lanjut Ketua Pansus menjelaskan data-data yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh SKPD semuanya harus disiapkan setelah itu Pansus LKPJ akan turun ke lokasi untuk mengecek realisasi fisiknya sesuai data dari SKPD.

“Pembahasan tadi bersama sepuluh SKPD dan Sekretariat dan Biro. Karena Biro itu bagian dari sekretariat daerah,” tandas ketua pansus Rocky Wowor. (sisco)