Franksi Nasdem Setujui Ranperda Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas Dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik Dibahas Pada Tingkat Selanjutnya

Sulut,GN- Anggota Fraksi Nasdem DPRD Sulut Johny Panambunan mengatakan Fraksi Nasdem telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Dan Penanganan Sampah yang di prakarsai oleh DPRD Sulut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Penegasan ini disampaikannya usai membacakan pemandangan fraksi pada rapat Paripurna DPRD Sulut Senin, (24/5/2021).” Pada intinya fraksi Nasdem menyetujui ranperda Disabilitas dan Pengendalian Sampah plastik. Namun ada beberapa usulan termasuk hak-hak penyandang disabilitas, cara sosialisasi dan bentuknya seperti apa, agar tepat sasaran,” kata Panambunan kepada sejumlah media.

Johny Panambunan (foto : gemparnews)

Selain itu, Panambunan menjelaskan terkait Ranperda Pengendalian sampah plastik. Dia menyebutkan Pentingnya perda pengendalian sampah plastik dan untuk kelestarian lingkungan hidup. ” Indikator penilaian utama penerima penghargaan dan inisiatif agar perlu diatur agar memiliki tolak ukur yang jelas dan identik,” tandasnya.(sisco)




Membahayakan Ekosistem Di Laut, ISPIKANI Sulut Pasang Poster Himbuan ” Jangan Buang Sampah Di Pesisir Pantai”

Sulut,GN- Kepedulian yang tinggi terhadap ekosistem di laut dan kelestarian terhadap lingkungan sekitarnya, Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) Sulawesi Utara (Sulut) langsung turun lapangan memasang poster sebagai himbauan kepada masyarakat untuk sadar akan kebesihan lingkungan dan ekosistem di laut.

Pemasangan poster himbauan oleh Ispikani Sulut, karena pemandangan yang tidak elok di pesisir laut, jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa telah menumpuk sampah plastik maupun sampah rumahtangga. Hal ini dapat membahayakan ekosistem di laut jika sampah mengalir dan di konsumsi.

ISPIKANI Sulut Pasang Poster Himbauan Jangan Membuang Sampah Di Pesisir Pantai (foto : gemparnews)

Terkait hal itu, Ketua tim pakar Ispikani Sulut Prof Dr Ir Winda Marcedes Mingkid, MArg Sc angkat bicara. Prof Winda mengatakan hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di pesisir pantai.

“Jadi begini, kita tau bersama bahwa menuju ke laut itu ada alurnya yaitu dari hulu ke hilir kan. Tapi apa yang terjadi pada saat ini kita lihat ini langsung di tempatnya, bukan dari hulu ke hilir lagi namun langsung di pinggir pantai dan ini akan sangat membahayakan bagi kehidupan organisme yang ada di laut karena langsung ke laut. Karena, kita tidak tau sampah-sampah yang ada diplastik tersebut, kalau misalnya dia hanya sampah organik mungkin tidak terlalu lama dia akan berdekomposisi, tapi kalau misalnya dia plastik atau bahan-bahan berbahaya limbah beracun dan berbahaya kita tidak tau. Nah itu akan sangat mengganggu organisme yang ada di perairan atau di laut,” jelasnya kepada sejumlah media, Kamis (20/5/2021).

Dia berharap, pemerintah Desa Mokupa dapat memperhatikan hal tersebut. “Saya sangat mengharapkan bahwa Pemerintah untuk memperhatikan. Karena mungkin hal ini terjadi karena tidak ada Tempat Pembuangan Sampah. jadi mari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk boleh mencari solusinya bagaimana,” pungkas Prof Winda.

Usai memasang Poster himbauan, Pengurus ISPIKANI Sulut juga langsung mendatangi kantor Desa Mokupa untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait sampah tersebut, karena kondisi sampah dilokasi sudah sampai ke pantai sehingga bisa mencemarkan laut nantinya.

Ketua ISPIKANI Sulut Dr Ir Heidy Malingkas, MSi bersama pengurus saat mendatangi Kantor Desa Mokupa di sambut baik Sekretaris Desa (Sekdes) Mokupa Beny Lolowang.

Pengurus ISPIKANI Sulut Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa Mokupa Terkait Sampah (foto : gemparnews)

Lolowang selaku Sekdes Mokupa, menanggapi hal tersebut, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Mokupa masih mencari tau siapa yang telah melakukan pembuangan sampah tersebut. Dia mengatakan bahwa sampah tersebut sudah dibersihkan beberapa bulan lalu namun terjadi lagi saat ini. Pihak pemerintah desa hingga saat ini belum melakukan pembersihan sampah tersebut karena pemerintah ingin melakukan tangkap tangan terhadap pelaku yang membuang sampah tersebut dan apabila ada warga kedapatan akan di proses secara hukum.

“Tahun kemarin kan torang (kita-red) dapati seperti itu lagi, lalu torang kasih bersih. Terus torang memang sengaja belum pasang sesuatu disitu dalam arti torang mo cari kedapatan ini yang jaga ba buang. Dan sampai saat ini torang belum dapa tau, kalau dia masyarakat Mokupa pasti akan dapa tau. Karena apapun yang terjadi rupa (sama-red) pepatah bilang, Sepandai-pandainya Tupai Melompat, sekali waktu jatuh juga. Tapi torang pe Analisa bukan orang sini (Mokupa) karena orang sini ada lokasi tempat pembuangan sampah. ” ujar Sekdes Mokupa

“Torang juga so bacarita (bicara) dengan polsek, dan polsek mengatakan apabila kedapatan silahkan bawah kesini (kantor polsek).” Tutup sekdes dalam dialeg lokal Manado. (sisco)




Malingkas : Ini Program Rutin Ispikani Sulut Untuk Pengabdian Ke Masyarakat

Sulut,GN- Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) Sulawesi Utara kembali turun lapangan untuk melakukan sosialisasi pengabdian ke masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kali ini, Ispikani Sulut menemui masyarakat nelayan pesisir di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Kegiatan Sosialisasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nelayan Desa Mokupa Oleh Ketua Ispikani Sulut Dr Ir Haidy Malingkas,MSi (foto : gemparnews)

 

Kegiatan ini di hadiri pengurus Ispikani Sulut kerjasama Fakultas perikanan dan kelautan Unsrat Manado.
Kepada sejumlah media, Ketua Ispikani Sulut Dr Ir Haidy Malingkas, MSi mengatakan kesadaran masyarakat menjadi tinggi, tau dan mau untuk melakukan hal yang tentunya untuk pengembangan desa mereka ke arah yang lebih baik, Apalagi mereka sebagai pekerja nelayan. ” Tadi kita berbicara tentang ekosistem. Secara tidak langsung dan langsung itu akan mengarah ke perikanan,” kata Malingkas.

Foto Bersama Usai Melakukan Sosialisasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Foto : gemparnews)

 

Selain itu, Malingkas menyebutkan bahwa kegiatan ini program rutin dari Ispikani Sulut pengabdian kepada masyarakat. ” Tentu ini kami mengharapkan kepada pemerintah untuk kepedulian melihat keberadaan nelayan, permasalahan yang ada . Dan kami tentunya yang tergabung ada Profesor,Doktor dan dosen akan melakukan hasil kajian dan ini akan di sumbangkan kepada masyarakat maupun pemerintah,” tandasnya. (sisco)




Salindeho Berharap Daerah Kepulauan Dapat Porsi Bagus

Sulut,GN- Wakil Ketua Pansus pembahas RPJMD 2021-2026 Winsulangi Salindeho menegaskan bahwa dalam pembahasan nanti, baik dari setiap SKPD berharap daerah kepulauan Nusa Utara (Kabupaten Sangihe,Talaud dan Sitaro) medapatkan perhatian dan porsi yang bagus.

Winsulangi Salindeho (foto: gemparnews)

” Saya melihat daerah kepulauan Nusa Utara dalam pengembangan potensi perikanan kelautan dan wisata bahari mendapat perhatian dan porsi yang bagus masuk dalam pembahasan RPJMD 2021-2026 nanti,” tegas bu Winsu Sapaan akrabnya ketika di temui awak media Selasa, (18/5/2021) di ruangan kerjanya.

Lebih jauh dikatakan oleh bu winsu, pihaknya akan terus mempelajari, apakah rencangan ini akan berlaku sampai masa kepemimpinan Gubernur Sulut periode 2021-2024 atau sampai berakhirnya RPJMD tahun 2026 mendatang. ” Nah, itu akan kami pelajari nanti, dan akan di tanyakan pada saat rapat bersama sekprov,” tandasnya.
Di ketahui, hari ini Rabu, 19 Mei 2021 akan di laksanakan rapat pansus perdana membahas RPJMD Gubernur 2021-2026 di Kantor DPRD Sulut.

Berikut ini susunan Pansus RPJMD Gubernur Sulut 2021-2026 :
Ketua Vonny Paat(PDI P), Wakil Ketua Winsulangi Salindeho (Golkar), Sekretaris I Nyoman Sarwa (Nasdem). (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam Rangka Penyampaian Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 sekaligus pengambilan keputusan terhadap RANPERDA Prakarsa Gubernur tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disase 19 dan RANPERDA Prakarsa DPRD tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.


Dari pantauan awak media ini, rapat paripurna di hadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda serta Sekretaris Provinsi dan Jajaran SKPD.

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat di dampingi Wakil Ketua Dr Viktor Mailangkay, SH MH. Sementara laporan disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda Melky J Pangemanan dan dilanjutkan dengan penandatanganan serta penyerahan oleh Ketua DPRD Sulut kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (sisco)




RoSa Ingatkan Masyarakat Tidak Menjual Tanah Ke PT TMS

Sulut,GN- Ronal Sampel (RoSa) Legislator Sulawesi Utara Dapil Nusa Utara (Sangihe,Talaud Dan Sitaro) turut menolak kehadiran perusahaan tambang di area Kepulauan Sangihe. Selain itu dia meminta warga jangan mau menjual tanahnya ke PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Ronald Sampel (foto : gemparnews)

“Kita harus mengedukasi masyarakat untuk tidak menjual tanahnya ke perusahaan itu, jangan sampai ada yang menolak tapi ada juga yang menjual lahannya,” kata RoSa sapaan akrabnya yang juga legislator dari Dapil Nusa Utara ini pada tatap muka dengan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) di ruang Komisi III DPRD Sulut, Senin (10/05/2021). Informasi yang diterima ke dirinya, ada masyarakat yang saat ini sudah mulai menjual tanah ke PT TMS.

Informasi itu, diluruskan oleh Venetsia Andemora, wakil SSI yang ikut hadir dalam tatap muka itu membantah bahwa hingga kini belum ada kesepakatan harga beli lahan antara warga dan korporate, sehingga proses itu masih tertunda.

“Karena itu saya minta bapak selaku anggota dewan dari dapil kami ikut turun lapangan membantu penolakan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk tidak menjual lahannya,” jelas Venetsia.

Lanjut Sampel mengatakan, mengacu undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2014, Sangihe tidak bisa dilaksanakan pertambangan.“Kabupaten Sangihe memiliki luas 73 ribu hektar, sedangkan izin yang diberikan itu 42 ribu, guna menjaga Kepulauan Sangihe demi anak dan cucu kita tentunya menolak adanya PT TMS ini,” terang Sampel.

Langkah penolakan diikuti dengan upaya pembatalan izin operasi pertambangan. Namun langkah ini akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Saat ini, PT TMS memiliki izin yang lengkap sesuai dengan koridor yang ada, tentu saja penolakannya mengacu pada aturan yang ada sebagai negara hukum,” tandasnya. (sisco)




Ini Harapan Legislator Sulut Dapil Kota Manado Kepada Walikota Dan Wakil Walikota Manado Periode 2021-2024

Sulut,GN- Legislator Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado Arthur Kotambunan menaruh harapan kepada Walikota Manado Andrei Angouw Dan Wakil Walikota Richard Sualang Periode 2021-2024 yang akan dilantik Senin 10 Mei 2021.

Kotambunan mengatakan pengelolaan sampah di Kota Manado menjadi perhatian bagi Walikota dan Wakil Walikota Manado.”Harapan kami tentunya Walikota Manado dan Wakil Walikota yang baru, dapat memperhatikan terkait penanganan sampah di Kota Manado,” lugas Kotambunan kepada media ini, saat ditemui diruangan kantor.

Anggota DPRD Sulut Arthur Kotambunan (Foto: ist)

Lanjut Dia mengatakan, Kota Manado merupakan pintu gerbangnya pariwisata di Sulut, sehingga masalah penanganan sampah menjadi hal penting untuk mewujudkan kota Manado yang bersih dan ramah terhadap lingkungan.

Dia berharap, di bawah ke pemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Manado Andrei Angouw dan Richard Sualang kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Apalagi Kota Manado sebagai windownya di Sulawesi Utara termasuk ke Negara Asia Pasific. “Tentunya harus lebih baik lagi, terutama penanganan pengelolaan sampah,” pungkasnya.
Kotambunan juga menyampaikan selamat kepada Walikota Dan Wakil Walikota Manado Andrei Angouw dan Richard Sualang yang akan dilantik hari ini. ” Banyak selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado. Semoga kedepannya dapat membawa Kota Manado semakin lebih baik lagi dari sebelumnya, selamat bekerja memgemban tugas yang baru sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Manado Periode 2021-2024,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini. (sisco)




Rampungkan Tugas, Ramdhani Lakukan Konsolidasi Organisasi Dan Partai Menghadapi Pemilu 2024

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut) Benny Ramdhani menggelar konsolidasi organisasi dan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.
Kegiatan itu dilaksanakan Rabu, (5/5/2021) di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado.. Ramdhani usai melakukan konsolidasi mengatakan dirinya dipercayakan oleh DPP menjadi Plt Ketua DPD Partai Hanura Sulut, untuk merampungkan semua tugas termasuk kepengurusan DPD Partai Hanura Sulut segera terbentuk.

Benny Ramdhani Ketika Di Wawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

“Saya diberikan mandat oleh DPP menjadi plt Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara, ya tugas itu belum selesai. Nah, malam ini ingin merampungkan semua tugas itu, pertama agar kepengurusan DPD Partai Hanura Sulawesi Utara segera terbentuk. Kemudian kepengurusan DPC Partai Hanura Sulawesi Utara di seluruh kabupaten kota segera terbentuk. Setelah itu kita bergerak ke Kecamatan,Kelurahan dan Desa,” ujarnya.

Lanjutnya menjelaskan pertemuan ini termasuk juga bagaimana KTA-nisasi bisa segera dibagi ke setiap kader-kader Partai Hanura, maupun pengurus se Sulawesi Utara.

“Tanggung jawab kita adalah bagaimana dalam waktu yang sangat dekat dan singkat ini, bagaimana partai hanura secara nasional maupun sulawesi utara lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual menuntut kepengurusan DPD 100 persen, DPC 100 persen, PAC 75 persen, dan Ranting 50 persen. Dan juga KTA- nisasi seperseribu dari jumlah pemilih yang ada di setiap tingkatan wilayah, baik provinsi, kabupaten kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa,” jelasnya.

Dia berharap, ada gairah baru di Partai Hanura. “Saya yakin ada gairah baru di partai hanura Sulawesi Utara, karena kita ingin mempersiapkan ketua DPD benar-benar, mereka yang dikenal sebagai tokoh di daerah ini dan tidak perlu berkecil hati dan jangan terganggu karena partai hanura sebelumnya tidak lolos di pemilu 2019. Karena faktanya, hanura masih memiliki 807 kursi se indonesia, yang terdiri dari kursi DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Ini menjadi modal sebetulnya. Sehingga struktur partai ini akan menjadi mesin politik, yang akan menambah perolehan kursi di 2024. Dan juga secara Nasional kita dinyatakan lolos Parlementari Treshold,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskannya bahwa ada beberapa nama sebetulnya yang sempat kota sorot dan masuk radar, yakni pak jimmy rimba rogi, ada pak sompi sinyal, ada nama ibu syane watulangkou, ada pak vreeke runtu. Dulu sempat pak benny mamoto, tapi sayangnya dia sudah menjadi ketua kompolnas. Inilah nama-nama tersebut.

” Nanti kita ingin merangkul kelompok-kelompok muda milenial dan gen z. Karena 2024 ini adalah tahun politik yang sangat unik. Karena siapa menjadi presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen karena pemilunya serentak, itu akan ditentukan oleh kaum muda milenial dan gen z. Yang jumlahnya kini kurang lebih 60 persen. Dari jumlah kaum muda milenial itu, 24 persennya adalah generasi z. Sehingga saya perintahkan tadi, kepengurusan itu harus dimix dan dikombinasi dengan kelompok tua, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, yang juga dilengkapi dan diperkuat dengan kelompok yang mewakili milenial dan gen z. Itu menjadi fokus hanura dalam penguatan struktur dan organisasi,” tandasnya.

Ramdhani juga mengatakan target kedepannya harus di lipatgandakan. “Di Sulut kita masih punya 10 untuk kabupaten kota. Sehingga tentu targetnya kedepan harus dilipatgandakan, termasuk memperoleh suara provinsi dan satu ke DPR RI,” tutup Ramdhani. (sisco)




BP2MI Kerjasama MOU Bersama Pemkot Bitung Dan Tomohon

Sulut,GN- Kepala BP2MI Benny Ramdhani melakukan penandatanganan MOU dengan 2 Kepala Daerah sekaligus yakni Walikota Bitung Maurits Mantiri serta Walikota Tomohon Carrol Senduk yang berlangsung di aula SH Sarundajang Kantor Walikota Bitung Rabu (5/5/21).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa Kota Bitung dan Kota Tomohon merupakan kota/kabupaten ke 4 dan ke-5 di Sulawesi Utara yang telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan BP2MI, dimana sebelumnya yang sudah dilakuka MoU bersama Kabupaten Talaud, Sangihe, dan Minahasa Utara.

Sementara data statistik Penempatan PMI asal Sulawesi Utara 5 tahun terakhir (sebelum pandemi) 2016 – 2020 dari 15 Kab/Kota di Sulawesi Utara Total Penempatan 1.966 PMI, dengan rata-rata penempatan per tahun 393 PMI.

” Yang terbesar dari Minahasa yakni 496 PMI dengan rata-rata per tahun hampir 100 orang PMI. Kemudian Kota Manado dengan penempatan PMI sebesar 362 PMI dengan rata-rata penempatan 73 orang PMI, dan ketiga, Kota Bitung yakni 344 PMI dengan rata-rata penempatan per tahun 67 PMI, sementara Tomohon tercatat sebanyak 95 PMI, dengan rata-rata di bawah 20 orang PMI dengan negara tujuan yakni Hongkong Singapura, Taiwan dan Malaysia,” kata Ramdhani.

Ditambahkannya, peluang kerja di luar negeri saat ini terbuka luas terutama di beberapa negara maju seperti Jepang Korea Selatan yang memiliki prospek yang bagus, baik dari sisi pelindungan maupun tingkat kesejahteraan. Peluang kerja di Jepang rata-rata gaji untuk jenis pekerjaan Caregiver dan Nurse atau perawat rata-rata 22 juta per bulan dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Peluang kerja di Korea Selatan gaji di atas 20 juta per bulan. ” Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita, apalagi tingkat pelindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minimum.” tandasnya.

Lanjut Ramdhani, kedua negara tersebut sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui penempatan G to G maupun melalui skema penempatan mandiri dengan visa SSW atau Specified Skilled Worker untuk 14 jenis jabatan.
Untuk dapat memenuhi kuota pemerintah Jepang yang mencapai 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G dan 70.000 untuk skema SSW dan baru 20% dari kuota tersebut terpenuhi,serta Korea Selatan dengan kuota sebesar 8.800 orang dan baru terpenuhi 25,71%). Tentu untuk memenuhi kuota tersebut,

” Oleh karena itu, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk LPK didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang Merdeka, PMI yang berdaya, dan PMI yang sejahtera,” pungkasnya.

Ramdhani berharap Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu mensosialisasikan. ” Saya mengharapkan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017,” tambahnya.

Sementara itu Walikota Bitung Maurits Mantiri menyambut baik kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani sekaligus berkomitmen mempersiapkan strategi dan sarana untuk calon-calon pekerja migran yang akan dilatih secara terampil dan profesional untuk bekerja di luar negeri.

” Kita lihat nanti spesifikasinya seperti apa yang ditetapkan pihak BP2MI termasuk kebutuhan tenaga kerja. Contoh kalau speknya harus bisa berbahasa Jepang kita akan berupaya dan memfasilitasi minimal dia harus punya kemampuan berbahas Jepang.

Walikota menambahkan dengan adanya kerjasama antara BP2MI diharapakan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh calon PMI di kota Bitung guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah penganguran di daerah dan meningkatkan pendapatan melalui remitansi atau transfer uang ke penerima di negara asalnya yang akan dikirimkan oleh para PMI nantinya.

Diketahui, dalam penandatanganan kerjasama tersebut turut hadir Gubernur Sulawesi Utara diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erni Tumundo, Walikota Tomohon Caroll Senduk, Wakil Walikota Bitung Hengki Hoenandar, Anggota DPD RI Stevanus Liow, Wakil Ketua DPRD KotaTomohon Johny Runtuwene, serta perangkat daerah terkait. (*/ sisco)




Berikut Ini Syarat Pemberian Nama Rumah Sakit

Sulut,GN- Tiga nama yang di usulkan oleh dokter senior untuk pemberian nama RSUD yang ada di bilangan jalan betesdha Manado, baru saja di dirikan. Ketiga nama tersebut yakni Prof Arnold Mononutu, pernah menjadi Rektor Unhas, dokter Marie Thomas dokter perempuan pertama di Indonesia berasal dari Likupang, ketiga Prof Dr DS Kapoyos yang sangat berjasa di bidang kesehatan Sulut.

Pemberian nama Rumah sakit ternyata tidak sembarangan. Hal ini Diungkapkan Dr Daniel Masengi MS, sesuai Permenkes, pemberian nama RS tidak boleh atau dilarang nama orang yang masih hidup.

“Usulan-usulan kami untuk RSUD di Jalan Betesdha yang belum punya nama adalah guru besar yang sudah meninggal. Karena sesuai Permenkes, pemberian nama rumah sakit tidak boleh atau dilarang nama orang yang masih hidup,” kata Masengi, Selasa (4/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Dalam PMK No 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada pasal 55 mengamanatkan pemberian nama rumah sakit dilarang menambahkan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global dan atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama.Kemudian dilarang mencantumkan kepemilikan institusi atau bidang kekhususan lain yang bermakna serupa. Selanjutnya dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup. (sisco)