Lembaga Anti Rasuah Sambangi DPRD Sulut

Sulut,GN- Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK RI) Rabu, (16/6/2021) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan KPK RI dlam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian.

Acara di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD. Dalam kesempatan itu Silangen menyampaikan apresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi dari KPK RI bidang pencegahan wilayah IV. ” Untuk itu kami mengapresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi ini,” kata Silangen.

Sementara, Andi Puwarna dalam kesempatan itu memaparkan beberapa materi yang disosialisasikan termasuk 281 data laporan dari masyarakat.

Selain itu, Andi juga menyampaikan sesuai data yang ada, 8 personil anggota DPRD Sulut yang belum memasukan LHKPN. “Secara detilnya kami akan menyurat ke pimpinan DPRD Sulut terkait 8 orang personil yang belum memasukan LHKPN,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan anggota DPRD Sulut. (sisco)




Hasil Otopsi Wabup Sangihe,Dugaan Sementara Berikut Ini Hasilnya

SANGIHE,GN – Adanya isu berkembang dimedia sosial menduga dan berspekolasi bahwa kematian Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sangihe Helmud Hontong,SE meninggal Karena diracun,sehingga penyidik meminta kepada Keluarga untuk melakukan otopsi terhadap alamarhum Helmud Hontong.

Kegiatan Otopsi oleh team forensik mulai pukul 05.00- pagi sampai pukul 7:30 wita di RSID Liunkendage Tahuna (14/6/2021).

Team forensik gabungan Dokter Faizal Zulkarnaen direktur RS Bhayangkara ,bersama Dokter Nola Mallo spesialisforensik,Dokter Elisa Rompas Spesialis Forensik
RS Prof Kandow dalam keterangan dPers release yang dilaksanakan di Aula Polres Sangihe Menyampaikan bahwa hasil sementara ada beberapa penyakit menahun dari organ-organ Almarhum.

” Dengan isu-isu yang berkembang adanya indikasi,pada saat pemeriksaan kami tidak temukan,namun kami tetap mengambil sample untuk pemeriksaan topsokologi dan pemeriksaan jaringan organ,pemeriksaan topsokologi akan kami kirimkan ke laboratorium forensik,untuk Pemeriksaan racun dan bahan-bahan lainnya.untuk pemeriksaan jaringan nanti kami kirimkan ke rumah sakit Kandou di Manado,kalau labfor di Makasar untuk melihat apakah ada penyakit dari gambaran diotopsi sudah terlihat lebih memastikan,jadi untuk dugaan sementara Wakil Bupati meninggal akibat penyakit lama,”jelas Zulkarnaen.

Sementara AKBP Gani F Siahaan SIK MH,Direktur Kriminal Umum Polda Sulut menyampaikan dengan adanya isu penyebab kematian Almarhum Helmud Hontong berkembang di media sosial,maka telah dibentuk dua team penyelidikan yaitu,penyelidikan secara forensik dan membentuk team penyelidikan kedokteran forensik yaitu melakukan otopsi.

” pada kesempatan ini Kami tetap melakukan penyelidikan apakah dimungkinkan adanya peristiwa pidana yang terjadi tapi sampai saat ini,kami tetap melakukan penyelidikannya,”ujar Siahaan

Sementara Kapolres Sangihe AKBP Tony Budhi Sosetyo,SIK pada kesempatan itu mengatakan, bahwa kegiatan otopsi dilakukan membantu penyidik dan masyarakat supaya tidak berspekolasi dan ini juga membuat terang menerang penyebab kematian Almarhum Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong,”Kunci Kapolres.(ROBIN)




Wakil Bupati Sangihe Besok Akan Di Terbangkan Ke Manado

Sulut,GN- Berita duka menyelimuti masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe pasalnya Wakil Bupati Helmud Hontong meninggal dunia dalam perjalanan dari Bali menuju  ke Manado dan transit di Makasar. Informasi menyebutkan Papa Embo sapaan akrabnya meninggal di Makasar saat pesawat yang ia tumpangi transit, lalu di larikan ke rumah sakit di kota Makasar.

Sementara itu, legislator DPRD Sulut daerah pemilihan Nusa Utara (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro) Drs Winsulangi Salindeho menyampaikan ungkapan belasungkawa atas meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong.

“Turut berdukacita cita atas meninggalnya salah satu putra terbaik Nusa Utara. Saat ini Masih di Makassar untuk penanganan. Dan kami berkoordinasi dengan pihak protokol provinsi, Selanjutnya akan di terbangkan besok sekira pukul 12 siang melalui pesawat Lion air dan lewat VIP Room di Bandara Sam Ratulangi Manado,” terang Salindeho kepada media ini Rabu (9/6/2921).

Sementara di kabupaten kepulauan Sangihe kabar duka itu pun menyebar cepat via media sosial dan beranda Facebook pribadi almarhum wakil bupati dipenuhi ucapan bela sungkawa dari kerabat, masyarakat Sangihe maupun masyarakat luar Sangihe. (sisco)




Puan Maharani Ingatkan Forkopimda untuk Jaga Ketenteraman dan Pulihkan Ekonomi Warg

Manado , GN – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seluruh Sulawesi Utara untuk menjaga iklim kondusif di daerahnya. Selain itu, Puan juga meminta Forkopimda turut membangun optimisme masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Forkopimda sebagai forum komunikasi pimpinan di daerah, tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan iklim yang tenteram di tengah masyarakat,” kata Puan, kepada Forkopimda dan Kepala Daerah seluruh Sulawesi Utara, di Manado, Senin (7/6/2021).

“Bangun optimisme dalam menghadapi situasi pandemi dan perkuat gotong royong dalam membangun Sulawesi Utara,” sambung Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan, Forkopimda harus terus memperkuat kerja bersama yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Forkopimda juga diingatkan untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin dan menjalankan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Puan menuturkan, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi nomor lima terbaik pertumbuhan ekonominya, setelah Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun ekonomi Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah ditopang oleh pertambangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta ditopang oleh konsumsi dari kegiatan mahasiswa/pelajar, sedangkan Sulawesi Utara, ditopang oleh hasil kebun, pertanian, dan hasil laut.

Sulawesi Utara juga mendapat anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan tahun 2021 senilai Rp10,8 triliun melalui program kementerian dan lembaga, serta Rp13,4 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Sulawesi Utara memiliki berbagai potensi perekonomian untuk dikembangkan, kemaritiman, pertanian, perkebunan, dan potensi pariwisata,” ujar Puan.

Menurut alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut, salah satu hal penting untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 adalah terus memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan dan memperluas penerima vaksin untuk mencapai kekebalan komunal.

Berdasarkan informasi yang diterima Puan, vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Utara baru mencapai 13 persen dari target penduduk yang harus divaksin.

“Dengan capaian vaksin yang tinggi, yaitu apabila dapat segera mencapai 80 persen, maka dapat berdampak positif bagi pemulihan sosial dan ekonomi di Sulawesi Utara,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.  (***)




Deklarasi Aliansi Perdamaian Dan Keadilan

Jakarta,GN- Aliansi Perdamaian dan Keadilan (Aliansi PEREKAD) resmi dideklarasikan tepat pada peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Aliansi PEREKAD terdiri dari berbagai organisasi di antaranya Vox Point Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia dan Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur.

Deklarasi dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan lima orang perwakilan masing-masing organisasi. Acara ini berlangsung secara off line dengan protokol kesehatan yang berlangsung di Gedung Sanggar Prathivi Building, Jl. Pasar Baru Selatan, No. 23, Pasara Baru, Jakarta Pusat.

Pernyataan deklarasi dipimpin oleh masing-masing Ketua Umum organisasi dan diikuti seluruh peserta. Adapun pernyataan resmi deklarasi Aliansi PEREKAD sebagai berikut.

Pertama, untuk memperjuangkan, membela dan mengawal 4 (empat) Konsensus Dasar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Kedua, memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengakui keberagaman sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa di bumi Pertiwi ini untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan jaya.

Ketiga, memperjuangkan penegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, memperjuangkan berjalannya proses demokrasi yang berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan politik yang bermartabat. Maka daripada itu ALIANSI PEREKAD akan selalu mengawal, mendorong, mengkritisi, memberikan solusi untuk tercapainya kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Salah satu Ketua Presidium Aliansi PEREKAD, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan, tujuan terbentuknya aliansi ini untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Ia menilai, keadilan masih menjadi persoalan serius di NKRI. Untuk itu, kata dia, harus diperjuangan secara bersama-sama sehingga rakyat bisa hidup rukun, aman dan damai.

“Kehadiran aliansi dari berbagai ormas menjadi kekuatan yang harus diperjuangkan dengan serius, dengan komitmen yang sama agar cita-cita kita mewujudkan Indonesia yang adil dan damai bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Handojo.(*/redaksi)




Kunker Anggota DPRD Sulut Ke Kabupaten Dan Luar Daerah

Sulut,GN-Empat Komisi dan Pimpinan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kabupaten dan juga ke luar daerah yakni Jakarta.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Sulut (Sekwan) melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Ronny Geruh S.Sos di Kantor DPRD Sulut Rabu, (2/6/2021).
“Sesuai surat yang ada di Bagian Persidangan dan jadwal kunjungan kerja dalam dan luar daerah empat Komisi melakukan kunjungan kerja mulai hari ini,” kata Kabag Persidangan.

Kabag Persidangan Ronny Geruh,S.Sos (foto: gemparnews)

Sedangkan Pimpinan dan Anggota Dewan Sulut lainnya, melakukan kunjungan ke Jakarta di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  dan Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta. Untuk dalam daerah ke Kabupaten Minahasa Utara (Minut)- Bitung dan Bolaang Mongondouw. Komisi maupun Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), Pansus RPJMD serta Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

Sementara sebagian Anggota Komisi l masuk Bapemperda melakukan kunjungan ke Minut-Bitung. Untuk Komisi ll  Minut-Bitung, Komisi lll Kunjungan ke Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondouw melihat irigasi. Komisi lV melakukan kunjungan kerja ke Jakarta di Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta. Dan sebagian Pimpinan dan Anggota Dewan juga melakukan kunjungan ke Jakarta. (sisco)




RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Promosikan Edisi Perdana ICONIC KANDOU

Manado,GN- Instalasi Promosi Kesehatan (Promkes) dan Pemasaran RSUP Prof Dr RD Kandou Manado baru-baru ini meluncurkan sebuah program video podcast terbaru yang diberi nama ICONIC KANDOU.

ICONIC KANDOU merupakan saluran pemasaran yang khusus melakukan sosialisasi tentang layanan-layanan unggulan dan/atau terbaru yang disediakan oleh RSUP Prof Dr RD Kandou Manado. Berbeda dengan saluran PROMKES BACIRITA yang telah diluncurkan sebelumnya, dengan tujuan mengingatkan masyarakat luas mengenai pola hidup bersih dan sehat.

Dalam edisi perdana ICONIC KANDOU tersebut, layanan Automatic Breast Ultrasonography atau lebih popular dikenal sebagai ABUS diperkenalkan kepada masyarakat. Layanan ABUS ini disediakan oleh Instalasi Radiologi, dimana alat canggih ini bertujuan untuk deteksi dini kanker payudara. ABUS tidak saja menyediakan hasil pemeriksaan yang cepat, aman dan nyaman, tetapi juga layanan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah tersertifikasi.

Dalam kegiatan tersebut, bertindak sebagai host adalah dr Victor Joseph, SpJP(K), dan yang menjadi narasumber adalah dr. Vonny Tubagus, SpRad(K). Informasi selengkapnya tentang layanan ini dapat diakses lewat saluran youtube IPKPRS Kandou Manado.(*/sisco)




Bapelkes Karantina Pelaku Perjalanan

Sulut,GN- Kepala Bapelkes Dinkes Provinsi Sulut dr Samuel Thanos menjelaskan bahwa Bapelkes dijadikan rumah sakit lapangan penanganan covid-19, sehingga pihaknya saat ini masih melakukan Karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Karantina ini di lakukan untuk memutuskan penyebaran covid-19 di tengah masyarakat. ” Ada dua orang pelaku perjalanan, mereka adalah pelaku perjalanan dari luar negeri negara Singapore. Jadi, mereka di karantina selama lima hari di Bapelkes,” kata dokter Sam panggilan akrabnya kepada media ini Senin (31/5/2021).


Meskipun sudah di karantina selama lima hari, lanjut dr Sam menjelaskan mereka harus melakukan swab rest lagi, oleh Satgas Covid-19 Dinkes Provinsi Sulut. ” Jika hasilnya Negatif maka mereka di perbolehkan pulang ke rumah, namun jika hasilnya Positif otomatis ditingkatkan statusnya dan diisolasi lagi selama 14 hari ke depan,” jelasnya.

Ditanya terkait anggaran untuk penanganan karantina di Bapelkes, dengan tegas dr Sam mengatakan bahwa semua anggaran sudah disiapkan oleh Dinkes Provinsi Sulut. ” Bapelkes hanya menyediakan tempat, soalnya anggaran pelayanan makanan dan minuman semuanya di siapkan oleh Dinkes Sulut dan tentunya itu masuk pada anggaran penanganan covid-19,” tandasnya. (sisco)




Bamukisst Desak BPJN Sulut Perbaiki Jalan Nasional Di Talaud

Manado, GN- Ruas jalan Tampa nama di Kabupaten Talaud sepertinya belum tersentuh aspal. Bahkan kondisinya saat ini rusak parah. Laksana kubangan, sepekan ini sulit dilalui masyarakat dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. Padahal ruas jalan tersebut sudah berstatus jalan nasional. Segenap PB Bamukisst (Pengurus Besar Badan Musyawarah Kekeluargaan Indonesia Sangihe Sitaro Talaud) prihatin dengan kondisi jalan tersebut. PB Bamukisst menilai pemerintah melalui pihak BPJN XV Sulut cenderung alpa terhadap kondisi tersebut.

“Terkesan memang dinomorduakan untuk perbaikan jalan di wilayah Nusa Utara. Hanya ruas jalan tertentu yang disentuh perbaikan. Itu pun dilakukan setengah hati dengan alasan masyarakat tidak mendukung dan selalu ribut. Bahkan perbaikan di ruas jalan di ujung pulau Karakelang sampai sekarang, sepertinya belum rampung,” kata Sekretaris Umum PB Bamukisst, Alfeyn Gilingan, Kamis (27/5/2021) di Manado.

Menurut Alfeyn, tim PB Bamukisst tempo hari sudah pernah menemui Satker BPJN XV Sulut yang bertanggung jawab pada ruas jalan di wilayah Sangihe Sitaro Talaud. Bamukisst Mendorong dan mendukung penuh upaya dan kinerja BPJN XV Sulut dalam melakukan pembangunan jalan dan jembatan.

“Kalau ada ruas jalan nasional yang belum tersentuh aspal sampai hari ini, berarti BPJN XV Sulut hanya manis di bibir. Pada praktiknya alpa. Patut dipertanyakan kemana gerangan anggaran pemeliharaan jalan yang cukup besar yang diplot setiap tahun,” sebut Alfeyn.

Lebih lanjut Alfeyn mengatakan, pihaknya sebagai representasi masyarakat Nusa Utara akan menempuh komunikasi langkah formal dengan pemerintah. Antara lain akan menyurat ke Kementerian PUPR Ikhwal pembangunan jalan berstatus nasional di Talaud, Sangihe dan Sitaro.

“Kami mendorong Menteri untuk mengevaluasi kinerja kepala BPJN XV Sulut dan Satkernya. Mungkin sudah tidak mampu, sehingga lebih baik diganti dengan yang lebih kapabel dan terbuka,” tegas Alfeyn.

Khusus untuk masyarakat Nusa Utara, Alfeyn mendorong untuk terus ikut membantu melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan. “Bantu awasi jalannya pembangunan. Jangan tutup mata, wajib turut mengawasi,” tegasnya.

Pihak BPJN XV Sulut juga, kata Alfeyn, harus lebih terbuka dan komunikatif. Tidak jemu dan apalagi jenuh mensosialisasikan progres pembangunan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah paham dan saling menyalahkan. “Kalau BPJN XV Sulut enggan bersosialisasi dan tidak terbuka, pasti ada penolakan dari masyarakat,” katanya diakhir pembicaraan.(*/sisco)




Mengenai Dua Ranperda Prakarsa DPRD Sulut, Ini Kata Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai

Sulut,GN- Rapat paripurna untuk mengusulan ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas dan Sampah Plastik dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (24/05/2021). Fraksi Nyiur Melambai, salah satu fraksi yang membacakan pandangan mereka mengenai kedua ranperda tersebut, yang dibacakan anggota DPRD Sulut, Herol Kaawoan.

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut Amir Liputo (foto: gemparnews

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai, Amir Liputo yang diwawancarai di ruang kerjanya mengemukakan, ranperda menurut undang-undang wajib karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ranperda pertama mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas yang harus diterima di perusahaan swasta maupun pemerintahan.

Namun, menurut Liputo di Sulawesi Utara belum semua melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

“Harus menerima 1 persen kaum disabilitas untuk dipekerjakan. Nah, pemerintah sendiri belum melaksanakannya, karena kemampuan penyandang disabilitas yang belum berkualitas,” ungkapnya seraya menambahkan dengan adanya Perda ini dapat memberdayakan mereka.

Lanjut Liputo, sesuai pandangan fraksi harus ada sistem pendidikan khusus bagi kaun disabilitas, sehingga ketika mereka bekerja sudah miliki kemampuan yang dibutuhkan kantor maupun perusahaan bersangkutan.

Misalnya, bekerja menjadi office yang menerima telp dan diteruskan kepada pimpinan. Atau pun pekerjaaan lain yang dia mampu.

“Karena mereka juga ciptaan Tuhan, maka kita yang sempurna harus mampu menciptakan aturan untuk melindungi mereka,” ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai ini mengemukakan, pihaknya mendukung ranperda ini dan berharap hal ini tidak terlalu lama diputuskan menjadi suatu peraturan daerah.

Kedua masalah sampah plastik. Ini masalah dunia bukan hanya masalah di Sulawesi Utara (Sulut). Dan Indonesia termasuk negara kedua yang terbesar memproduksi sampah plastik di lautan.

Masyarakat bukan buang di laut, tapi di sungai. Dan ketika hujan, sampai di sungai hanyut ke laut karena masyarakat tidak teredukasi untuk membuang sampah dengan baik.

Liputo pun berharap, Perda ini bukan hanya sebagai paraturan untuk mengatur melainkan mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan plastik, sehingga produksi sampah plastik berkurang di Sulut.

“Janganlah kita teebiasa menggunakan tas yang terbuat dari plastik, sedotan dan bahan plastik lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,” imbaunya.

Lanjutnya, dengan adanya Perda ini nanti diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas untuk bekerja maupun meminimalisasi produksi sampah yang ada di Sulut.(sisco)