Sulut,GN- Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim TAPD Provinsi Sulut kembali memulai pembahasan Anggaran APBD tahun 2026. Rapat Banggar tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dan di hadiri oleh ketua TAPD Provinsi Sulut Tahlis Galang,SIP,MM di ruangan paripurna, Selasa (25/11/2025).

Usai pemaparan ketua TAPD Provinsi Sulut terkait anggaran APBD 2026, Ketua DPRD Sulut langsung memberikan kesempatan kepada anggota banggar untuk memberikan pertanyaan sekaligus menanggapi penjelasan ketua TAPD Provinsi Sulut.

Amir Liputo selaku anggota banggar menyampaikan beberapa usulan bahkan pertanyaan kepada TAPD Provinsi Sulut, salah satunya menyangkut peruntukan dana hibah.

Amir, dengan gamblang meminta sekprov selaku ketua TAPD untuk menjelaskan terkait proporsi hibah, agar supaya tidak menjadi fitnah.

“Dari sisi belanja kami ingin pertanyaan adakah usulan baru belanja hibah dari 51 miliar di buku baru menjadi 53 miliar, Apa ketambahan disitu, mohon maaf ini kalau saya agak teliti,” ucap Amir.

” Supaya pak sekprov harus menjelaskan proporsi hibah ini supaya tidak menjadi fitnah. Di satu sisi kita kesulitan keuangan, kenapa justru hibah kita bertambah. Nah hibah ini harus dijelaskan kepada siapa saja,” sambung Amir.

Menanggapi hal tersebut, Sekprov Tahlis Galang mempersilahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Clay Dondokambey untuk menjelaskan secara rinci terkait peruntukan dana hibah.

Clay mengatakan untuk dana BOS sebesar 43 miliar. Dan lainnya dapat dirinci bersama untuk anggaran hibah.

“Dari belanja hibah untuk instansi vertikal totalnya 5.523.000.000, kemudian di kesra untuk rumah ibadah 1.875.000.000 kemudian ada di Kominfo 1.500.000.000 kemudian di koperasi 500.000.000 dan kemudian di Dinas pemuda dan olahraga 501.000.000, jadi total hampir 10 miliar,” jelas Clay. (sisco)

Sulut,GN- Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit membacakan hasil pemandangan fraksi terkait tiga (3) buah Ranperda yang disampaikan dan penjelasan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE pada Rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (24/11/2025) tadi.

Dalam pandangannya, fraksi Partai Golkar setuju Ranperda ini dibahas pada tingkat selanjutnya. Namun fraksi Golkar juga memberikan beberapa pokok pikiran melalui pemandangan fraksi.

“Fraksi Golkar dengan menurunnya APBD tahun 2026 seperti yang sudah dikemukakan maka penghematan merupakan sebuah solusi namun juga tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat Sulawesi Utara,” kata Raski.

Fraksi partai Golkar lanjut Raski mengatakan menyakini bahwa pak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengatasinya dengan jaringan Pemerintah pusat. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB- KBD memimpin jalannya Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang APBD tahun anggaran 2026 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap tiga buah Ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan, Senin (25/11/2025) di ruangan Rapat Paripurna. Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr Yohanes V Mailangkay, SH,MH, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekprov bersama Jajaran SKPD dan undangan lainnya

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang telah menjadwalkan agenda rapat paripurna hari ini. ” Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada saudara ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD Sulut telah menjadwalkan rapat paripurna,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan terkait tiga buah Ranperda yang di paripurnakan hari ini untuk di bahas lebih lanjut dengan legislatif.

Gubernur berharap Ranperda ini akan menjadi acuan dalam memajukan perekonomian khusus untuk kesejahteraan masyarkat Sulawesi Utara ke depannya.

Usai Gubernur menyampaikan penjelasannya, kelima fraksi DPRD Sulut setuju tiga buah Ranperda ini di bahas ketingkatan selanjutnya. (sisco)

Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) hari ini Senin, (24/11/2025) menggelar enam (6) agenda kegiatan. Agenda pertama adalah ibadah rutin pimpinan/ Anggota DPRD, Sekretariat dan forum wartawan DPRD. Ibadah ini rutin Setiap Minggu dilaksanakan sebagai wujud ucapan syukur sebelum melaksanakan agenda kegiatan selanjutnya.

Adapun agenda kegiatan secara lengkap hari ini yang sudah tersusun sebagai berikut.

1. Ibadah rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan forum wartawan DPRD. Ibadah ini dilaksanakan pada pukul 09.00 wita bertempat di ruang rapat paripurna.

2. Rapat BAPEMPERDA bersama Biro Hukum guna membahas PROPEMPERDA tahun 2026. Agenda ini dilaksanakan pada pukul 09.30 wita, bertempat di ruang Rapat Bapemperda.

3.Rapat Fraksi Partai Nasdem pukul 11.00 Wita bertempat di ruang Rapat Fraksi.

4. Rapat Internal Komisi I, dilaksanakan pada oukul 11.00 Wita, diruangan rapat Komisi I.

5.Rapat Fraksi Partai Gerindra pada pukul 12.00 Wita, di ruangan Rapat Fraksi.

6.Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang APBD tahun anggaran 2026 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap tiga buah Ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi. Agenda ini akan digelar pada pukul 13.00 Wita, di ruangan Rapat Paripurna. (sisco)

Sulut,GN- Berdasarkan surat edaran perihal undangan nomor 800/Set.DPRD/619.1/202 tertanggal 21 November 2025 yang ditandatangani Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si, maka DPRD Sulut akan melaksanakan rapat paripurna.

Rapat tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum fraksi- fraksi.

Rapat Paripurna tersebut akan di laksanakan Senin, 24 November 2025 pada pukul 14.00 wita, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut. (sisco)

Manado.GN- RS Premier Bintaro menyelenggarakan acara Media Gathering bertajuk “Advanced Treatment for Shoulder” Kamis, 20 November 2025, bertempat di Hotel Best Westen The Lagoon, Manado.

Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara rumah sakit dan insan media, sekaligus menjadi wadah edukatif yang membahas inovasi terkini dalam bidang ortopedi, khususnya penanganan masalah bahu.

Acara ini menghadirkan narasumber utama dr. Jefri Sukmawan, Sp.OT (K), Subsp.OBS, seorang Spesialis Ortopedi dengan subspesialisasi bahu, siku, dan kedokteran olahraga. dr. Jefri merupakan salah satu dari sedikit dokter ortopedi di Indonesia yang memiliki keahlian mendalam dalam penanganan cedera bahu. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia dan menempuh fellowship internasional di Samsung Medical Center, Korea Selatan serta National University Hospital, Singapura, dengan pengalaman pendidikan dan pelatihan internasional di Korea Selatan dan Singapura.

Saat ini beliau memimpin Divisi Shoulder and Elbow di Orthosports and Wellness Center, RS Premier Bintaro.
Dalam sesi pemaparannya, dr. Jefri mengulas berbagai kondisi umum pada bahu seperti Frozen Shoulder, Rotator Cuff Tear, dan Shoulder Impingement, serta membahas metode penanganan terkini mulai dari terapi bedah dan non-bedah, teknologi terkini, hingga prosedur rehabilitasi pasca tindakan medis.

Tindakan Non Bedah:
Terapi fisik: Komponen penting untuk menggerakkan dan memperkuat otot-otot bahu, untuk meningkatkan rentang gerak.

Obat-obatan: Pereda nyeri seperti acetaminophen atau antiinflamasi nonsteroid (NSAID), dapat digunakan untuk mengurangi nyeri.
Suntikan kortikosteroid: Untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan pergerakan sendi.

Tindakan Bedah:
Manipulasi di bawah anestesi: Bahu digerakkan dengan lembut ke arah rentang gerak penuh.

Operasi artroskopi: Dilakukan jika terapi non-bedah tidak berhasil, biasanya untuk menghilangkan jaringan parut dan adhesi yang membatasi pergerakan.
Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan yang akurat, modern, dan minim risiko.

Acara ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi rekan-rekan media mengenai layanan unggulan RS Premier Bintaro, serta menyebarkan informasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat luas.

Tentang RS Premier Bintaro:
RS Premier Bintaro merupakan rumah sakit swasta terkemuka yang berlokasi di Tangerang Selatan dan telah beroperasi sejak 12 Oktober 1998. Rumah sakit ini dikenal dengan layanan spesialis yang lengkap serta pendekatan patient-centered care yang mengedepankan kenyamanan dan kebutuhan pasien.
Dengan dukungan tenaga medis berpengalaman serta teknologi medis terkini, RS Premier Bintaro berkomitmen untuk menjadi pusat rujukan utama dalam layanan ortopedi dan berbagai bidang kesehatan lainnya di Indonesia.
RS Premier Bintaro menawarkan konsep layanan kesehatan Satu Atap, yang memungkinkan pasien untuk menjalani konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan operatif, perawatan inap, hingga layanan pasca-rawat inap di satu tempat secara terpadu.

Adapun layanan unggulan yang dimiliki antara lain: Orthopedic Center,
Spine Center, OrthoSport & Wellness Center, Stroke Center, Skin & Laser Clinic
Vascular Center, Heart Centre.

RS Premier Bintaro telah mengantongi berbagai akreditasi bergengsi, seperti:
Akreditasi nasional dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)
Akreditasi internasional dari JCI (Joint Commission International)
Sertifikasi mutu ISO 9001:2015
Rangkaian pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen RS Premier Bintaro dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, aman, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/sisco)

Sulut,GN- Secara aklamasi Jeane Rondonuwu kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Provinsi Sulawesi Utara (PW IWO Provinsi Sulut) periode 2025-2030 melalui agenda organisasi Musyawarah Bersama Wilayah (Mubeswil) I bertajuk ‘ Profesionalisme Jurnalis Era Disrupsi’ yang berlangsung di Aula Kantor Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Jl Diponegoro, Kelurahan Mahakeret Timur , Kota Manado, Selasa (18/11/2025).

Hajatan organisasi yang digelar 5 tahun sekali ini, dihadiri 5 Pengurus Daerah IWO yakni PD IWO Minahasa, PD IWO Minahasa Tenggara, PD IWO Minahasa Selatan, PD IWO Minahasa Utara, dan PD IWO Kota Manado berjumlah 29 Wartawan ( 15 Peserta dan 14 Peninjau).
Mubeswil secara sah melalui Pimpinan Sidang yakni Ketua PD IWO Minahasa Stedy Pude, Dewan Etik PD IWO Mitra Ruland Sandag, Ketua PD IWO Minsel Herman Marentek, dan Ketua PD IWO Kota Manado David Kusuma menetapkan Jeane Rondonuwu sebagai Ketua PW IWO Sulut Periode 2025-2030 dan bersama Formatur selanjutnya dalam waktu 7 hari akan merampungkan struktur PW IWO Sulut.

‘’ Mengingat bahwa untuk membangun organisasi yang profesional, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengayomi dan memiliki komitmen dalam mencapai tujuan organisasi. Maka perlu ditetapkan Ketua IWO Provinsi Sulawesi Utara Periode 2025-2030. Menimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Saudari Jeane Rondonuwu S.Sos, M.Th yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua IWO Provinsi Sulawesi Utara Periode 2025-2030. Ditetapkan di Manado, Selasa, 18 November 2025, Pukul 16.38 WITA ,’’ kata Ketua Pimpinan Sidang Stedy Pude dengan bersemangat, kemudian langsung menandatangani konsederan sidang, dan diikuti pimpinan sidang lainnya.

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purnawirawan) Yulius Silvanus, SE dalam sambutan Keynote Speaker yang dibacakan Kepala Bandan Kesbangpol Johny Alfred Alexander Suak, SE, M.Si mengatakan Dialog interaktif “Profesionalisme Jurnalis Era Disrupsi Mengawal Pemerintah yang Berintegritas” merupakan tema yang sangat kuat, relevan, dan memiliki nilai strategis yang tinggi bagi masa depan daerah kita. Kita hidup di era disrupsi, di mana kecepatan informasi tak terbendung.

‘’Di satu sisi, mempermudah transparansi, namun, disisi lain, disrupsi menuntut kualitas dan kecepatan verifikasi yang jauh lebih ketat. Dalam konteks pemerintahan daerah, integritas adalah harga mati. Pemerintah yang berintegritas adalah fondasi utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,’’ kata Jhony Suak, kemudian atas nama Gubernur Sulut, membuka secara resmi acara Mubeswil I IWO Sulut.

Acara dilanjutkan dengan Dialog Interaktif, menghadirkan narasumber Kapolda Sulut Irjen Pol Dr Royke Harry Langie SiK MH yang di Wakili Penmas Bidang Humas Polda Sulut, Kompol Peter Gosal SH MH, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Januar Pribadi SiP, MM diwakili Ketua Tim Pembinaan Balai Bahasa Anas Nurdin SS M.Hum, Kepala Tim Implementasi KEKDa Bank Indonesia Sulut Made Dony Wirawa, dan Dekan Fisip Unsrat Dr Ferry Daud Liando M.Si.

Ketua Umum PP IWO Dwi Christianto, S.H., M.Si. memberikan apresiasi kepada PW IWO Sulut yang sukses menggelar Mubeswil I. “Saya mengucapkan selamat kepada Jeane Rondonuwu, yang terpilih secara aklamasi untuk memimpin kembali Pengurus Wilayah IWO Sulawesi Utara. Semoga di periode kedua kepemimpinan ini, amanah dan terus mengembangkan IWO di bumi Nyiur Melambai,” kata Ketua Umum Dwi Christianto didampingi Sekjen Telly Nathalia.

Dwi menilai, melalui pengalaman sebagai wartawati senior di Sulut, Jeane mampu mengembangkan program-program yang memberikan faedah mumpuni bagi para pemangku kepentingan pers di Sulut. Jeane, yang saat ini menjadi Penguji UKW di lembaga uji LPDS (Lembaga Pers Dr Soetomo) menurutnya juga akan terus membimbing para pengurus dan anggota IWO agar makin profesional menjalankan tugasnya.

“Penajaman keterampilan jurnalistik di Sulawesi Utara melalui kelas penyegaran jurnalistik untuk persiapan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang rutin digelar oleh PW IWO Sulut, tentu bisa membawa IWO sebagai penyambung suara rakyat pun menjadi pengokoh pilar demokrasi ke-empat,” pungkasnya.
Jeane Rondonuwu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara berlangsung sukses.

‘’ Terima kasih juga atas kepercayaan PD IWO se Sulawesi Utara yang masih mempercayakan saya memimpin IWO Sulut, hingga 5 tahun ke depan,’’kata Jeane dalam Pidato Ketua IWO Sulut terpilih. (*/sisco)

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulawesi Utara memasuki tahun anggaran 2026 akan melakukan efisiensi atau penghematan anggaran. Penghematan anggaran mengingat kondisi keuangan terjadi pengurangan besar – besaran.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si mengatakan total anggaran yang ditata terjadi pengurangan sebesar Rp 20 Miliar dari APBD sebelumnya.

Hal ini disampaikan Niklas kepada sejumlah media dikantor DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025).

“Untuk APBD 2025 setelah perubahan, sekretariat dewan dialokasikan anggaran Rp 103 Miliar. Nah, untuk tahun 2026 mendatang, hanya menjadi Rp 83 Miliar,” kata Niklas.

Niklas menjelaskan pos penghematan anggaran terbesar ada di Perjalanan dinas dan anggaran Makan-Minum (MaMi). Untuk rapat paripurna kata Niklas hanya disiapkan anggaran MaMi Paripurna mendengarkan pidato presiden dan hari ulang tahun provinsi.

“Tahun ini perjalanan dinas l Rp 19 milyar tahun 2026, sebesar Rp 9 Milyar. Biasanya sebulan perjalanan dinas 2- 3 kali, tahun depan hanya 1-2 kali. Untuk Makan Minum dari Rp 10 milyar menjadi Rp 6 milyar. Jadi, untuk rapat-rapat paripurna hanya mendengar pidato kenegaraan presiden 16 Agustus dan HUT Provinsi, sekretariat DPRD siapkan makanan,” jelasnya.

Sementara, Alokasi anggaran untuk reses bagi anggota DPRD tidak ada pemotongan. Bahkan pihaknya tidak akan mengurangi kinerja sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memfasilitasi kerja-kerja pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

Eksekutif dan Legislatif telah sepakat soal Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Untuk sekretariat DPRD Sulut di tahun 2026 mendatang terjadi efisiensi. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene memimpin rapat paripurna dalam rangka penandatanganan KAU PPAS APBD tahun 2026.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025) dan dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH, anggota DPRD, Forkopimda serta Kepala SKPD bersama jajarannya.

Setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026 selesai, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk menyampaikan sambutannya.

Gubernur Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang sudah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

“Sekali lagi Saya menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, sekaligus atas perkenaannya melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, serta bersama menetapkan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2025,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, pihaknya berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Menjadi syukur, komitmen ini di sambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian telah memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sehingga beberapa tahapan, dan pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” ujarnya.

“Melalui proses pembahasan intensif dan sinergis bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara, skema KUA dan PPAS Tahun 2026 telah kita sesuaikan lagi, namun tetap proporsional dan realistis, serta mempertimbangkan seluruh dinamika penerimaan, tekanan fiskal, dan kebutuhan belanja prioritas daerah,” sambungnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, yang sudah disinkronkan dengan Kebijakan Nasional, serta di sesuaikan dengan kondisi fiskal.

KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini kata Gubernur, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun 2026, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

“Terkait dengan itu, maka perlu kembali disampaikan bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah kita di Tahun 2026 adalah Penguatan-Sumber Daya Manusia, Agro bisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasidan Inovasi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut diakhir rapat paripurna menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (18/11/2025) bersama Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella E Runtuwene. Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, Ketua DPRD Sulut menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)