RDP Komisi I Dan Mitra Kerja, Kaawoan : Perangkat Daerah Mampu Imbangi Gerak Cepat Gubernur Dan Wakil Gubernur Membangun Sulut

Sulut,GN- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (13/10/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja. RDP ini dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan sepanjang triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2022 bersama 11 Perangkat daerah Provinsi Sulut.

Dari hasil penyampaian 11 perangkat daerah terdapat satu perangkat daerah yang realisasi program kegiatannya jauh dari target capaian yaitu BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Posisi saat ini baru mencapai 53,35 persen seharusnya 75 persen.

tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi secara umum mengingat BAPPEDA melaksanakan fungsi perencanaan anggaran yang seharusnya menjadi PIONEER bagi perangkat daerah lain di pemerintah provinsi Sulut.

“Kita berharap agar supaya hal ini bisa di tindaklanjuti dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian kinerja, Karna realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja Ketika realisasi anggaran lemah maka di anggap bahwa capaian kinerjanya kurang,” kata Wakil Ketua Komisi I Herol V Kaawoan (HVK).

Lanjut,HVK berharap hal ini hanya terjadi karena prosedur pertanggung jawaban administrasi keuangan saja dan
tidak terjadi penurunan kinerja.

“Dan seharusnya semua perangkat daerah mampu mengikuti gerak cepat bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) dalam membangun Sulawesi utara melalui realisasi capaian kinerja yang maksimal,” katanya. (sisco)




Tjanggulung Pertanyakan Pengerjaan Ruas Jalan Di Pulau Salibabu

Sulut,GN- Lambatnya pengerjaan infrastruktur jalan Provinsi di wilayah kepulauan Kabupaten Talaud mendapat kritikan dari anggota komisi III DPRD Sulut Sherly Tjanggulung.

Tjanggulung mempertanyakan proses penyelesaian proyek jalan di Salibabu yang merupakan jalan propinsi tak kunjung selesai. ” Jadi bagaimana proses pengerjaan di Salibabu ruas jalan lingkar lirung-balang. Coba pak kadis jelaskan,” tanya Srikandi asal Dapil Nusa Utara ini kepada Kepala Dinas PUPR Sulut di sela-sela rapat dengar pendapat, Rabu (13/10/2021).

Lanjut Tjanggulung menyatakan bahwa masyarakat di sana telah menanam pohon pisang di ruas jalan tersebut. ” Karena jalannya sudah berlubang yang tergenang dan belum mendapat perhatian pemerintah, maka masyarakat menanam pohon pisang di ruas jalan itu,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan anggota komisi III tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut Adolof Harry Tamengkel menjelaskan bahwa proyek jalan tersebut sudah menjadi perhatian dan sudah dianggarkan tahun 2022 . ” Pengerjaan proyek jalan itu, sudah kita masukan pada anggaran tahun 2022 . Itu sudah di masukan,” katanya. (sisco)




Tumiwa Dorong Dinas PUPR Sulut, Dua Sungai Masuk Prioritas Anggaran 2022

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa,SH menegaskan dua sungai yang ada di wilayah Amurang dan Tanawangko menjadi prioritas masuk dalam anggaran tahun 2021 untuk di lakukan normalisasi sungai. Kedua sungai tersebut yakni Sungai Ranoyapo Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Sungai Ranowangko yang berada di Tanawangko Kabupaten Minahasa.

Anggota Komisi Tiga DPRD Sulut Boy Tumiwa, SH,MSi (foto: gemparnews)

Hal itu disampaikan Boy Tumiwa ketika melakukan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Dinas PUPR Sulut dan Dinas Praskimtan Sulut di ruangan rapat komisi III, Rabu (13/10/2021) sore tadi.

Timuwa menyebutkan kedua sungai tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Dinas PUPR. ” Saya cuma mengusulkan kedua sungai ini agar di lakukan normalisasi yakni sungai Ranoyapo Amurang dan sungai Ranowangko,” pungkasnya singkat. (sisco)




Wakili Sekprov Sulut, Mewengkang Buka Kegiatan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Se Sulut

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Rabu 13 Oktober 2021, menggelar kegiatan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Dan Forum Group Discusion Restra Sekretariat DPRD Se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

Kegiatan ini di buka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut di wakili oleh Staf Ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Daniel Mewengkang, MSi di dampingi Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH,MSi serta Nara sumber dari Kementerian dalam negeri RI.

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh kepala bagian persidangan DPRD Sulut Ronny Geruh,SSos mengatakan bahwa dasar kegiatan ini dilaksanakan melalui nota dinas sekretaris DPRD Sulut nomor 800/sek DPRD/547.1/21 tanggal 08 Oktober 2021, daftar pos DPA Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 dan program administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam dinas teknis dan implementasi perundang-undangan.

Sementara maksud di laksanakannya kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara khususnya di lingkungan sekretariat DPRD Se Sulawesi Utara.” Tujuannya yang pertama meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknis terkait pelaksanaan pertanggung jawaban reses serta sosialisasi peraturan daerah sesuai Permendagri 77 tahun 2020. Kedua meningkatkan pengetahuan dan aspek penyusunan restra dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan dan keahlian,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah melalui Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memantapkan kerja dan kinerja sekretariat DPRD Se Provinsi Sulawesi Utara dalam menunjang pembangunan daerah yang tidak lain tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. ” Sebagai salah satu perangkat daerah dalam tatanan perangkat pemerintah daerah di pahami dalam sekretariat DPRD dalam hal ini sekwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di daerah,” katanya.

Usai menyampaikan sambutan Sekretaris Provinsi Sulut, kegiatan di buka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan.

Di ketahui kegiatan ini di hadiri oleh Sekwan se kabupaten dan kota, ASN dan THL di lingkup sekretariat DPRD Sulut dan undangan lainnya. (sisco)




Di Pimpin Ketua DPRD Sulut, Berikut Rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulut

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut, menggelar kegiatan Forum Pimpinan DPRD Se Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (12/10/2021) di Luwansa Hotel jalan Pomorow Teling. Acara tersebut di pimpin dan di buka langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi wakil Ketua Victor Mailangkay,SH MH dan di hadiri Pimpinan DPRD Sulut dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa point rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se Sulut, berikut ini.

1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara

2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan

3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;

4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;

5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;

8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;

11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan. (sisco/*)




Peluang Kerja ke Jerman bagi Tenaga Kesehatan

Manado,GN- Peluang kerja ke Jerman sebagai tenaga kesehatan melalui program G to G Jerman BP2MI sudah dibuka dari tanggal 1 oktober – 26 Oktober 2021.

Gaji mulai dari angka 38 jutaan/bulan bagi Asisten Nurse dan 47 jutaan / bulan bagi Nurse (sebelum pajak).

Adapun posisi yang dibutuhkan yaitu Unit Perawat Intensif, Perawatan Geriatri/Panti Asuhan/perawatan lansia, Bangsal Umum, Bangsal Medis dan Bedah, Ruang Operasi, Neurologi, Ortopedia dan bidang terkait Psikiatri,serta Bangsal Anak dan Neonatal.

Pendaftaran dilakukan secara online. Untuk informasi lebih lanjut hubungi UPT BP2MI Manado Jalan Babe Palar Nomor 96 Telephone 0431-850695 (*/sisco)




HVK Desak Ranperbup Di Ajukan Pempkab Mihasa Segera Di Selesaikan

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD provinsi Sulut, Senin (11/10/2021) melaksanakan Rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Biro Hukum pemprov Sulut terkait dengan Evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022.

Dari rapat tersebut, Komisi I mendapat beberapa hasil salah satunya yang menjadi perhatian adalah terkait usulan Ranperbup tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano. Ranperbup ini di ajukan oleh bagian Hukum pemkab minahasa pada akhir tahun 2020 ke biro Hukum Pemprov Sulawesi utara.

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Dr Flora Krisen menjelaskan bahwa dalam isi dan rancangan tersebut ada beberapa yakni Kewenangan itu ada di pemerintah pusat, kriteria yang belum di penuhi, Materi materi tersebut lebih cocok di Ranperda kan bukan di Ranperbup dan Usulan dari biro pemerintahan bisa di satukan dengan Ranperda RT/RW.

Usai mendengarkan pemaparan Kepala Biro Hukum, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut Herold V Kaawoan (HVK) menyampaikan agar Ranperbup tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano segera di selesaikan. “Dari hasil ini saya sampaikan ke Biro Hukum agar supaya cepat di Selesaikan dan jangan berlarut larut,” katanya. (*/sisco)




UPT BP2MI Manado Gelar kegiatan pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya

Manado,GN- UPT BP2MI Manado menggelar kegiatan pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya,Senin (11/10/2021) di Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Release yang di terima media ini, kegiatan tersebut digagas UPT BP2MI Manado dan dihadiri sekitar 20 peserta.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara Ferry Uway.

Acara yang dilaksanakan selama 4 hari kedepan, seluruh panitia dan peserta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan mengukur suhu badan sebelum masuk ke ruangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam sambutannya menyampaikan rasa apresiasi atas penyelenggaraan acara ini. “Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak khususnya UPT BP2MI Manado yang telah menggagas kegiatan pemberdayaan sehingga dapat terselenggara dengan baik di daerah kami. Kami berharap agar kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut demi kepentingan PMI di Sulawesi Utara” ucap Ferry.

Di tempat yang sama, kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag juga menyatakan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.“Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara serta kepada seluruh mitra kami yang telah mendukung kegiatan kami.” kata Hendra.

Lebih lanjut, Hendra juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini bertujuan agar PMI bisa mendapatkan ilmu untuk dapat membuka usaha baru di daerahnya masing-masing sehingga dapat membantu pemerintah setempat dalam mengurangi pengangguran.”Program pemberdayaan merupakan salah satu program perluasan kesempatan kerja yang diadakan oleh BP2MI dengan tujuan agar PMI yang telah pulang ke tanah air dapat memanfaatkan penghasilan yang sudah didapatkan di luar negeri untuk membuka peluang usaha baru di daerahnya masing-masing. Lewat program pemberdayaan, mereka akan diberikan pembekalan mengenai cara merintis usaha langsung dari pakarnya sehingga para PMI ini kelak bisa menjadi pengusaha di kampung halamannya sendiri dan membantu pemerintah setempat menekan angka pengangguran ” jelas Hendra.

Dalam kegiatan ini, UPT BP2MI Manado menghadirkan pemateri dari Disnakertrans Minahasa Tenggara, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, mitra UKM dan Bank BNI 46 untuk memberikan pengetahuan terkait perbankan serta pemateri dari UPT BP2MI Manado yang memberikan materi tentang edukasi keuangan. (*/sisco)




Kunker Komisi II Dan Pansus Bantuan Hukum Di Sambut Baik Walikota Kotamobagu Dan Jajarannya

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut dan Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Hukum Untuk Mayarakat Miskin Di Kota Kotamobagu Kamis (08/10/2021) di sambut baik oleh Walikota bersama jajarannya.

Ini di sampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian kepada awak media ini. Wurangian menjelaskan setelah melakukan pertemuan, pihaknya mendapatkan masukan terkait Ranperda tersebut. ” Yang pertama saya secara pribadi kagum, ternyata Kota Kotamobagu sudah ada Ranperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin. Ranperda ini di Kota Kotamobagu di mulai sejak tahun 2019 dan awal masuk tahun 2020 di evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara, namun karena terkendala covid-19 maka tahun 2021 selesai di evaluasi,” jelas Wurangian.

Dia mengapresiasi langkah cepat yang sudah di lakukan oleh pemerintah Kotamobagu sekaligus kepada Walikota Ibu Tatong Bara bersama jajarannya. ” Dalam pembicaraan dari awal, kami sudah mengerti betapa gigihnya dan berkomitmen dan begitu smart Ibu Walikota dalam mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kotamobagu,” terangnya.

Sementara terkait dengan Ranperda ini, Walikota dan segenap jajaran yang hadir dalam diskusi menitipkan agar ketika Ranperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, setelah ditetapkan sebagai Perda di Provinsi Sulawesi Utara, kiranya memperhatikan kuota masyarakat miskin yang ada di Kota Kotamobagu. ” Dan yang kedua untuk memperhatikan juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Kotamobagu,” katanya.

Selain itu kata Wurangian, Walikota dan jajaran bersama masyarakat juga mengapresiasi atas bantuan dari Provinsi Sulut dimana Gubernur yang tanggap terhadap aspirasi dari warga masyarakat dengan memberikan bantuan sebesar sepuluh miliar dari total proposal yang ada untuk pembangunan rumah sakit yang di Kota Kotamobagu. ” Kami mendukung dan mendorong sepenuhnya atas kepedulian Gubernur untuk menggenapi bantuan rumah sakit di Kota Kotamobagu sebesar sepuluh miliar. Sehingga sepuluh miliar untuk pembangunan rumah sakit dan bisa di tambah lagi sepuluh miliar untuk mecanical dan electrical, agar supaya pemanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat Kotamobagu dan sekitarnya,” tutup legislator DPRD Sulut ini. (sisco)




PON XX Papua 2021, Dua Atlet Sulut Raih Medali Emas

Papua,GN- Angelina Runtukahu mencatatkan namanya sebagai atlet pertama Sulawesi Utara (Sulut) meraih medali emas pada Cabang Olahraga (Cabor) Muaythai Putri. Dan berselang beberapa menit kemudian kembali Kontingen Sulut berhasil menambah koleksi emas di ajang PON ke XX di Papua Tahun 2021, yang juga melalui Cabor Muaythai Putra yakni Prays Karundeng.

Pertandingan Final Atlet Muathay Sulut Pada PON XX Papua 2021(foto :ist)

Prays menang angka atas wakil tuan rumah Papua Rizal Ghozali di final kelas 63 Kg yang bertanding di GOR STT Gidi Sentani Kabupaten Jayapura, Minggu (03/10/2021) malam ini. Dengan Raihan medali emas dan kemenangan tersebut membuat supporter Sulut yang dipimpin langsung Ketum KONI Sulut Drs Steven Kandouw yang menonton langsung di tribun penonton langsung meluapkan kegembiraan mereka.

Tim Sulut berpeluang kembali untuk menambah koleksi emas dari Jevhan Tawaluyan yang sebentar lagi akan bertarung di babak final muaythai.

Di ketahui dengan hasil ini, secara resmi kontingen Sulut mengoleksi 2 emas dan 2 perunggu. (*/sisco)