Kisruh Soal Intervensi Dalam Rencana Musda KBPP Polri Sulut. Benarkah Tidak Boleh Ada Intervensi?

Oleh: S Stanley Sumampouw

MANADO,GN – Diorganisasi manapun, menjelang Musda (Musyawarah Daerah) yang isinya memilih Ketua dan pengurus daerah, pasti akan terjadi “pemanasan” sebelum Hari “H” nya.
Itu sesuatu yang wajar karena pihak-pihak yang berkompetisi akan “menjual” calonnya seramai mungkin dan berdaya upaya untuk menang.

Yang tidak wajar itu jika terjadi kesimpang-siuran informasi yang beredar luas, bahkan ditulis di media daerah lokal,  yang mengatakan bahwa terdapatnya Intervensi baik dari Pihak Pengurus Pusat KBPP Polri dan Pihak Polri sendiri akan Pemilihan Ketua KBPP Polri di Sulut.
Benarkah Pimpinan Pusat dan Polri tidak boleh melakukan Intervensi?? Mari kita uji hal tersebut.

Ketua PD Terlibat Kasus Hukum

Musda KBPP Polri yang akan diselenggarakan sebentar lagi, tgl 29 Nopember 2021, berpotensi mengalami kericuhan.
Media lokal Sulut, Kabarpost.com, menurunkan Artikel dengan judul yang sangat provokatif; “Musda Ke V KBPP Polri Berpotensi Kisruh, Ketum Evita Harus Bertanggung Jawab.” (Ketum menjadi sasaran tembak).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ketua PD KBPP Polri Sulut (Pengurus Daerah) yaitu Vonny Panambunan, mantan Bupati Minahasa Utara yang tersandung kasus korupsi, Juli 2021 yang lalu.
Sesuai dengan peraturan, jika Ketua PD tidak bisa melaksanakan Musda maka Pengurus Pusat harus mengambil alih setelah berkoordinasi dengan Dewan Pembina (BAB VII Pasal 24 ayat 2e & ayat 4). Apakah ini

Apakah ini bukan intervensi namanya? Intervensi yang diijinkan oleh Peraturan.
Kesimpulannya adalah, Ketua PD KBPP Polri Sulut berhalangan tetap sehingga tidak bisa melaksanakan Musda,sehingga Musda Sulut sudah selayaknya diambil alih secara wewenang penuh oleh Pengurus Pusat (DPP).

Polri Sebagai Orang Tua Dan Malin Kundang

KBPP Polri adalah Organisasi dari anak-anak Polisi. Anggota KBPP Polri adalah anak Polisi. Sehingga sangat wajar jika dikatakan bahwa KBPP Polri adalah organisasi anak kandung dari Polri.
Polri sebagai ayah kandung tentunya sangat berkepentingan terhadap “pertumbuhan” dan “kesehatan” dari anak-anaknya. Tidak ada satu ayahpun yang ingin melihat anaknya celaka dan hidup menderita.
Sebagai ayah Polri berwenang memberikan nasehat dan petunjuk bagi anaknya. Bukan begitu? Apakah nasehat dan petunjuk itu bisa dikatakan sebagai intervensi?

Seorang Ketua atau bahkan anggota biasa di KBPP Polri harus anak seorang Polisi. Ini syarat utama ketika seseorang masuk menjadi anggota KBPP Polri. Jadi jangan bermimpi untuk menjadi anggota di KBPP Polri jika anda bukan anak Polisi, apalagi bermimpi menjadi Ketua.

Wajar jika banyak pertimbangan dan persyaratan lain yang menjadi pertimbangan baik pimpinan pusat maupun Lembaga Polri dalam menentukan dan memilih bakal calon Ketua. Jangan sampai salah melakukan screening bakal calon Ketua yang kedepannya malah berpotensi menjadi anak durhaka kepada Bapak Kandungnya dan menjadi Si Malin Kundang.

Intervensi

Intervensi tidak selalu berarti buruk. Tetapi bagi pihak-pihak yang bertujuan negatif sering mereka menolak adanya intervensi agar maksud buruknya bisa terlaksana.
Pertanyaan saya, bisakah KBPP Polri hidup terpisah dari Polri? Jika jawabannya tidak, jangan ngimpi disiang bolong tidak ada intervensi dari Polri.

(Penulis adalah aktifis dan Pengamat Kepolisian serta Pendiri dan Ketua Umum Maspolin Indonesia Sakti).




Musda KBPP Polri Sulut, Diduga Sarat Intervensi

Manado, GN – Pelaksanaan Musyawarah Daerah ( Musda) Keluarga Besar Putra Putri s (KBPP) Polri Daerah Sulawesi Utara (Sulut) sarat intervensi.  Indikasi itu menyeruak kata Fice Montolalu saat rapat persiapan musda dilaksanakan di polda Sulut, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, sesuai arahan ketum bahwa yang lolos sebagai calon hanya dua kandidat. Mendengar hal tersebut sontak mendapat reaksi dari panitia dan para pengurus Resort.

“Itu bukan urusan anda, dan masalah pencalonan itu domain panitia pelaksana musda bukan disini tempatnya, disini hanya membahas kesiapan panitia dalam proses penjemputan pengurus pusat dan segala yang di butuhkan dalam musda nantinya,” kata Marto.

Selain itu juga santer ada issu terkait ‘dicoretnya’ salah satu nama calon kuat Ketua KBPP Polri. Padahal, nama yang dicoret itu sudah dipastikan bakal mengisi jabatan Ketua KBPP Polri.

Pasalnya, satu nama itu memiliki banyak dukungan dan dorongan dari anggota bahkan ketua resor KBPP Polri di jajaran Sulut.

 

Bagaimana nama calon kuat itu dicoret, diduga karena dijegal oknum petinggi Polda Sulut.

Berhembus kabar, upaya itu dilakukan karena, oknum petinggi Polda Sulut ini memiliki nama untuk dicalonkan sebagai ketua KBPP Polri bahkan oknum berpangkat kombes tersebut menggerakan kasat kasat bimas untuk menjalankan misi terselubung itu.

Menyeruaknya intervensi pada Musda KBPP Polri mendapat tanggapan dari Ketua KBPP Polri Resor Tomohon Mario A.Rumbani, SE.

“Informasi ini mungkin keliru dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pengurus Pusat terdiri dari orang-orang hebat yang sudah terbiasa dengan proses demokrasi pasti akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para calon-calon untuk bertarung secara fair tapi pun jika informasi ini benar maka kami akan mempertanyakan secara langsung dalam pelaksanaan Musda nanti,” kata Rumbani, Selasa (23/11/2021).

Menurut Rumbani, bagaimana syarat untuk menjadi calon ketua, semua anak kandung yang merupakan darah daging anggota Polri memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai ketua, selama yang bersangkutan berkomitmen untuk membangun serta membesarkan organisasi dan mau bersinergi dengan institusi Polri.

“Perlu diketahui bahwa KBPP Polri adalah organisasi bagian dari Polri bukan mitra Polri, karna kami adalah daging Polri itu sendiri. Terkait pelaksanaan screaning yang dilaksanakan Direktorat Intelkam Polda Sulut bagi calon-calon ketua menurutnya itu sah-sah saja untuk mengetahui latar belakang calon ketua KBPP Polri Polda Sulut nantinya,” sebutnya.

Hanya saja, itu tidak menjadi syarat mutlak dalam pencalonan. Nantinya jika dalam proses screaning didapati yang bersangkutan bukan anak polisi jelas tidak bisa maju.

“Tapi selama yang bersangkutan anak polisi tidak masalah apalagi proses screaning tidak diatur secara jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi terkait isu bahwa Pengurus Pusat sengaja meminta dilaksanakan screaning untuk menjegal salah satu calon yang akan maju,”sebutnya.

Lebih lanjut, pria low profile yang banyak terlibat dalam organisasi-organisasi kepemudaan maupun organisasi Gereja di Kota Tomohon ini berharap pelaksanaan Musda akan berjalan dengan lancar sesuai waktu yang ditentukan.

Sementara itu sekretaris Resor kota kotamobagu juga angkat bicara, menurutnya dengan beberapa kali di tundanya pelaksanaan musda kbpp polri ini membuat kami pengurus resort curiga berat bahwa ada agenda khusus yang akan di mainkan oleh oknum oknum yang berkordinasi dengan pengurus pusat, untuk itu sebagai sekretaris resort kota kotamobagu atas nama organisasi menegaskan jangan ada lagi pola pola kotor dimainkan dalam musda ke v kbpp polri sulut ini, tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon calon dan biarkan mereka bertarung secara demokratis tanpa adanya intervensi dari pihak manapun karena seluruh kandidat yang maju sebagai calon ketua kbpp polri sulut adalah anak polisi yang memiliki hak serta kedudukan yang sama di dalam organisasi tercinta ini.

Kepada oknum oknum yang mencoba bermain kotor kami ingatkan untuk urungkan niat dan mari kita laksanakan musda ke V ini secara profesional bermartabat sesuai AD ART organisasi. Siapapun yang terpilih sebagai ketua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan organisasi dan menjalankan organisasi ini dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab,” ujarnya.

Untuk diketahui 4 kandidat calon ketua KBPP Polri Sulut telah di scrining oleh direktorat intelkam polda sulut antara lain.

1. Agustinus Sinaulan SE.
2. Adolfien Wangania SH
3. Hendra Abarang
4. Mecky Taliwuna.

(dfy)




Serap Aspirasi Warga Kinali, Herold V Kaawoan : Tugas Kami Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Sulut,GN- Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan menggelar kegiatan reses III tahun 2021 di BPU Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Rabu, (24/11/2021) pagi.

Kegiatan reses anggota DPRD Sulut Dapil (Daerah Pemilihan) Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon menerapkan protokol kesehatan.

Kaawoan mengatakan tugas sebagai wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan saat ini melalui masa reses III tahun 2021 DPRD Provinsi Sulawesi Utara. ”Menjadi tugas kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang di atur Undang – undang kepada kami,” kata HVK sapaan akrabnya.

Lanjut, Kaawoan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara,pihaknya akan menyampaikan usulan masukan warga kepada pemerintah, yang menjadi kewenangan Daerah. “Saat ini ada Peraturan Daerah (Perda) Covid di Sulut yang artinya ada sanksi dan aturan yang mengikat termasuk pelaku usaha, kiranya masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Emil Tiwa Tokoh Masyarakat Kelurahan Kinali menyampaikan aspirasinya terkait dana Kelurahan tidak ada untuk tahun 2021.

“Apa yang dibuat tahun lalu melalui Dana Kelurahan banyak yang belum selesai, mohon kiranya aspirasi warga tetap dikawal dan disampaikan ke Pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya kegiatan reses Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut di laksanakan di lokasi vaksinasi covid-19 di Kelurahan Sendangan.

Usai mengikuti reses, kepala Kelurahan Kinali Dirkoni Lumintang meyampaikan terima kasih kepada Anggota DPRD Sulut Herold V Kaawoan yang melaksanakan reses di Kelurahan Kinali.(*/sisco)




Kolaborasi BP2MI Dan Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Pelindungan PMI Di Bitung

Manado,GN- BP2MI bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI Jumat, (26/11/2021) menyelenggarakan sosialisasi pelindungan PMI yang bertempat di Desa Kakenturan I Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Hadir langsung dalam sosialisasi ini Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol Achmad Kartiko, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung Abdul Rahmat Dunggio serta Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag.

Acara sosialisasi dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta yang berasal dari organisasi kepemudaan, koordinator desa dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene menyatakan dukungan terhadap eksistensi BP2MI.
“BP2MI hadir untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran kita mulai dari hulu sampai ke hilir untuk itu saya mendukung penuh keberadaan lembaga ini terutama dalam memberantas para sindikat penempatan ilegal yang sangat merugikan para pekerja migran dan keluarganya” kata Felly.

Felly juga menambahkan Bitung merupakan salah satu daerah maritim yang banyak melahirkan pelaut-pelaut handal dan harus mendapatkan pelindungan dari sindikat penempatan ilegal. “Kota Bitung adalah salah satu daerah maritim asal dari banyak pelaut handal, untuk itu pelindungan bagi mereka khususnya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan harus diperhatikan karena pasti banyak sindikat penempatan ilegal yang berkeliaran di sini untuk mencari mangsanya. Saya kira BP2MI dan Pemda khususnya Disnaker haruslah bersinergi agar program pelindungan ini dapat dijalankan dengan maksimal” tegas Felly.

Pernyataan Felly ini ikut diamini oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen Pol Achmad Kartiko. Dalam pemaparannya, Achmad menyebutkan bahwa BP2MI telah menyatakan perang terhadap para sindikat penempatan ilegal lewat program Sikat Sindikat. “BP2MI telah menyatakan perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat yang setiap harinya berusaha untuk menyelamatkan para PMI kita dari penempatan secara non prosedural. Selain itu, kami juga gencar mensosialisasikan peluang serta prosedur kerja ke luar negeri yang aman baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui informasi grafis di media sosial agar masyarakat paham bagaimana cara kerja keluar negeri dengan benar dan prosedural” jelas Achmad.

Achmad juga menambahkan bahwa sinergi antara BP2MI dan pemerintah daerah khususnya Disnaker akan lebih memaksimalkan program pelindungan PMI yang dimaksud. “Sinergi antara BP2MI dan Pemda pastinya akan memaksimalkan program pelindungan bagi PMI karena BP2MI tidak bisa kerja sendiri, haruslah didukung oleh Pemda agar sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan para pemuda kita secara ilegal bisa kita berantas sama-sama” tutup Achmad. (*/sisco)




Badan Kesbangpol Terima Penghargaan Inovasi Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021

MANADO, GN – Setelah melalui proses penilaian yang berjenjang, akhirnya Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Daerah Provinsi Sulut menerima penghargaan juara satu (1) inovasi Projek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan judul yang dipakai adalah Sistem Pelayanan Organisasi Masyarakat ( Sipomas).Penghargaan ini diterima Sekretaris Kesbangpol Johny AA Suak SE.MSI.

 

Menurut Suak, kami membuat sistem lewat aplikasi online untuk memudahkan organisasi kemasyarakatan yang akan mendaftar di Kesbangpol dan akan melapor kegiatannya, ” dimana dulu pelayanannya sampai 18 hari, tapi dengan Sipomas akan lebih mudah dan cepat serta murah. mereka tingggal mendownload dari rumah saja dan melapor lewat aplikasi yang kami buat.” ujar Suak.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandow, Sekprov dan Kaban Kesbangpol yang telah memberikan penghargaan kepada dirinya dan Badan Kesbangpol, ” lewat penghargaan ini, kiranya Kesbangpol dapat mempermudah dan meningkatkan lagi kinerja pelayanan mereka kepada masyarakat.” Kata Suak lagi.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan ( Bapelitbang) Provinsi Sulawesi Utara yang di komandoi Kaban Dr Jimmy Lampus.(dfy)




Ketua DPRD Sulut Serap Aspirasi Warga Kolongan Mitung Dan Embuhanga

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut menggelar reses di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan reses ketua DPRD Sulut di sambut antusias warga Kelurahan Kolongan Mitung dan sekitarnya.

Dalam penyampaian maksud dan tujuan reses tersebut dr Andi sapaan akrab Ketua DPRD menjelaskan bahwa pelaksanaan reses ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat tetapi juga wadah untuk mengetahui permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat secara khusus terkait penjabaran program pemerintah di masyarakat.

Adapun aspirasi yang disampaikan oleh warga dalam pelaksanaan reses ini yakni kerinduan masyarakat yang notabene berada di pesisir pantai, mengharapkan adanya bantuan Pemerintah Provinsi terhadap kelompok nelayan berupa Pajeko Penagkap/Penampung Ikan beserta Alat tangkap. Juga di bidang infrastuktur bangunan dan jalan secara khusus jalan produksi yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu juga bantuan pupuk, bibit dan serta mengharapkan adanya bantuan RTLH.

Setelah pelaksanaan reses di Kelurahan Kolongan Mitung, Ketua DPRD Sulut melanjutkan kegiatan reses di Kecamatan Tabukan Utara di Kampung Peta Selatan (Embuhanga). Adapun aspirasi yang disampaikan secara umum hampir sama yang sudah di sampaikan pada reses sebelumnya. Dan masyarakat juga mengharapkan penambahan Tower telekomunikasi.

Usai menggelar reses, dr Andi melanjutkan kegiatan di Kampung Peta Selatan dengan Kegiatan Penanaman Pohon dalam harangka Hari Pohon Sedunia. (sisco)




Di Nobatkan Sebagai Kota Toleransi Se- Indonesia, Herold V Kaawoan : Selamat Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Kota Tomohon

Sulut,GN- Kota Tomohon di nobatkan sebagai Kota Toleransi se-Indonesia oleh Wapres KH. Maaruf Amin, ketika mengunjungi Bumi Nyiur Melambai beberapa hari lalu.

Penghargaan tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari tokoh masyarakat. Selain itu, dukungan dan apresiasi juga datang dari salah satu legislator Sulut daerah pemilihan Minahasa-Tomohon Harold V Kaawoan.

” Latar belakang kota tomohon yang memang sudah terlebih dahulu menerapkan Toleransi antar umat beragama yang tinggi bukan karna pada saat event – event tertentu. Ini merupakan salah satu tolak ukur pemerintah pusat memilih kota tomohon kota paling toleran,” kata Kaawoan.

Lanjut, Kaawoan mengatakan masyarakat Kota Tomohon jangan terlena dengan prestasi yang telah diraih ini. ” Namun di sisi lain ketika juga penghargaan ini di berikan jangan sampai kita sebagai masyarakat kota tomohon terlena atau tertidur dengan keadaan, harus tetap waspada,” tukasnya.

Sementara, dari sisi keamanan, Kaawoan mendorong masyarakat Kota Tomohon untuk terus meningkatkan Kamtibmas. ” Harus ditingkatkan, kamtibmas harus tetap jalan serta terus bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya upaya perwujudan kerukunan antar umat beragama,” terang Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini.

” Selaku warga masyarakat kota tomohon patut berbangga dengan penghargaan yang di raih, dan atas nama pribadi menyampaikan banyak selamat kepada pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Walikota dan Wakil walikota dalam upaya perwujudan kota paling toleran di Indonesia,” tandasnya.(sisco)




Munas BMI Berlangsung Sukses, Rio Dondokambey: Sulut Siap Jadi Tuan Rumah Rakernas

JAKARTA, GN – Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulawesi Utara, Rio Dondokambey memberi apresiasi terhadap Musyarawah Nasional (Munas) BMI serta mengucapkan selamat kepada Ketua Umum DPP BMI terpilih Moch. Herviano Widyatama, Patria Ginting sebagai Sekretaris Jenderal, dan Kaisar Kiasa Kasih Said sebagai Bendahara Umum.
“Sebagai Ketua DPD BMI Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat kepada Ketua Sekretaris dan Bendahara DPP BMI terpilih. Saya berharap BMI ke depan bisa merangkul anak-anak muda khususnya kelompok milenial untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kepengurusan maupun setiap kegiatan yang akan dilaksanakan,” ungkap Rio Dondokambey didampingi Sekretaris BMI Sulut, Rangga Triangga Paonganan, Sabtu (20/11/2021) di Jakarta.
Rio Dondokambey menuturkan bahwa pelaksanaan Munas kali ini berlangsung spesial karena dilaksanakan langsung di Kantor DPP Partai di Jl. Pangeran Diponegoro No.58, RT.1/RW.2, Menteng, Kota Jakarta Pusat dan dihadiri beberapa fungsionaris DPP PDI Perjuangan.
“Termasuk Ibu Puan Maharani yang ditengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua DPR RI boleh berkesempatan hadir secara fisik, memberikan arahan dan materi yang tentunya sangat berguna bagi seluruh kader BMI di Indonesia,” ucap Wakil Bendahara Umum Pengurus Nasional Karang Taruna ini.
Sebagai salah satu organisasi sayap PDI Perjuangan, BMI mempunyai tugas khusus sebagai pintu masuk anak-anak muda yang ingin berpolitik bersama PDI Perjuangan.
“Tentunya berpolitik dengan gaya milenial kekinian, yang dilandasi dengan ideologi Partai,” lanjut Ketua Koni Kota Manado ini.
Dalam Munas kali ini pun direkomendasikan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama BMI yang akan dilaksanakan di Sulawesi Utara tahun 2022. Rio pun menuturkan siap untuk melaksanakan Rakernas tersebut.
“Pelaksanaan Rakernas nantinya akan dilaksanakan dengan konsep berbeda, konsep milenial yang bukan hanya sekedar melaksanakan rapat secara formal, tapi akan dibuat lebih menarik dengan konsep kekinian, akan dipadukan dengan seni dan budaya yang sesuai dengan semangat anak muda dan kearifan lokal,” tutur Putra Sulung Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey ini.
Diketahui sebelumnya, Sidang Musyawarah dimulai dengan pembacaan agenda acara, pembahasan tata tertib, dilanjutkan dengan laporan pertanggung jawaban pengurus DPP BMI periode sebelumnya.
Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan sidang komisi yang terbagi menjadi Komisi A yang diikuti oleh seluruh Ketua DPD BMI se-Indonesia dengan agenda pembahasan AD/ART organisasi, rekomendasi internal dan eksternal. Sedangkan Komisi B yang diikuti oleh seluruh Sekretaris DPD BMI se-Indonesia membahas program kerja BMI.
Diakhir kegiatan Musyawarah, Puan Maharani membacakan rekomendasi nama-nama Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara DPP BMI periode 2021-2024 dan lewat musyawarah mufakat, akhirnya Moch. Herviano Widyatama terpilih sebagai Ketua Umum DPP BMI terpilih, Patria Ginting sebagai Sekretaris Jenderal, dan Kaisar Kiasa Kasih Said sebagai Bendahara Umum. (**/dfy)




Elemen Pemuda Dan Mahasiswa Tolak Kepala Imigrasi Gorontalo

Gorontalo, GN – Merespon pelantikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Provinsi Gorontalo oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Republik Indonesia dimana berdasarkan surat keputusan (SK) nomor: Sek-40.kp.03.03 tahun 2021, Ratusan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Gorontalo, menggelar aksi damai.

Melalui koordinator (korlap) lapangan, Sandi S Mobi menjelaskan dalam orasinya bahwa perebutan jabatan oleh kepala imigrasi baru hanya sarat kepentingan pribadi belaka dan tentunya akan berdampak buruk di kemudian hari.

Apalagi kata Sandi, oknum tersebut dulunya pernah berurusan dengan pihak penegak hukum polresta Bolmong, atas dugaan kasus asusila terhadap pegawainya saat menjabat sebagai kepala kantor imigtasi kotamobagu pada tahun 2017 silam.

Dirinya pernah di tetapkan sebagai tersangka dan sempat mendekam jeruji besi, namun entah kenapa bisa menghirup udara bebas dan masih aktif terus berkarir sebagai abdi negara”, tandas Sandi, Senin (15/11).

Lanjut katanya, sebelum unjuk rasa pada tanggal 8 November 2021 telah menyurat ke KemenkumHAM, melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) sesuai dengan kesepakatan dari audiensi.

Aksi kali ini semuanya sudah tergabung dari sekian banyak organisasi BEM se-Gorontalo dengan organisasi kedaerahan yang ada di Gorontalo. Rute yang kami tuju yakni kanwil kemenkumHAM Provinsi Gorontalo. Namun niat dan tekat ini mendapat masukan dari kepala imigrasi yang lama agar kami tidak melakukan aksinya”, beber Sandi.

Akan tetapi lanjutnya, sudah menjadi tekat bulat dari pimpinan organisasi yang tergabung dalam aliansi dan masa, untuk tetap berunjuk rasa dengan keinginan menolak kepala imigrasi yang baru. Sehingga dengan kekuatan besar pengunjuk rasa membawa petisi berisi tuntutan penolakan keras.

Sebelumnya aksi kemarin kami sudah mendapat kesepakatan bersama lewat kajian mendalam dengan pihak kanwil kemenkumHAM, dan telah ditanda-tangani melalui kepala divisi administrasi sebab kepala tidak berada di tempat. Kesepakatan bersama mengenai penolakan kepala imigrasi baru”, jelas Sandi.

 

Seraya berharap agar aspirasi ini dapat menjadi pertimbangan oleh pihak kemnkumHAM RI. Jika kemauan tidak terespon baik maka akan terjadi pertumpahan darah di provinsi gorontalo. (dfy)

 




Inggrid Sondakh Sebut Masuknya Pelebaran Akses Jalan Kanonang Punya Multi Pleyer Efek

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulut merespon atas permintaan aspirasi masyarakat Desa Kanonang Raya kabupaten Minahasa, terkait akses pelebaran jalan didesa kanonang beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh, mengatakan sebagai wakil rakyat tentunya aspirasi masyarakat Desa Kanonang yang diperjuangkannya bisa terwujud dalam penataan di APBD menjadi harapan dan kepuasan kami.

Legislator Dapil Minahasa-Tomohon ini menilai bahwa aspirasi warga Kanonang terkait pelebaran jalan, yang diperjuangkan beberapa waktu lalu sudah direspon positif oleh bapak gubernur, akan tetapi finalnya dan secara ril  hal ini sudah dimasukkan dalam program APBD induk tahun 2022. “Pembuatan jalan akses desa kanonang raya dianggarkan 1,1 milyar rupiah diperuntukkan pelebaran jalan menuju bukit kasih kanonang.” Kata Inggrid Senin (13/11/2021) saat pembahasan Banggar dan TAPD terkait anggaran tahun 2022.

Lanjut Inggrid menyebutkan bahwa dengan di anggarkannya pelebaran jalan tersebut mempunyai multi player efek. ” Jalan tersebut punya multi player efek bagi masyarakat, apalagi jalan inj menghubungkan desa-desa tetangga yang ada disepanjang jalur tersebut,” tandas politisi Golkar dapil Minahasa tomohon itu. (sisco)