Satu Tahun Kepemimpinan OD-SK, Berikut Ini Harapan Legislator Sulut

Sulut,GN- Satu tahun sudah dalam  kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw (OD-SK) pada periode kedua. Banyak harapan yang disampaikan atas satu tahun kepemimpinan OD-SK diantaranya legislator Sulut Herol V Kaawoan (HVK).

Kepada media ini, ada tiga (3) harapannya kepada pemerintah Sulut yang saat ini, pertama dalam mengemban amanah dari masyarakat sampai tahun 2024, OD-SK kiranya selalu di berikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kedua, keberhasilan yang sudah di capai pada periode pertama terus di lanjutkan, untuk dapat melahirkan keberhasilan-keberhasilan baru pada periode kedua. Kemudian yang ketiga,
walaupun di tengah tekanan pandemi covid 19, OD-SK terus melahirkan inovasi dalam percepatan pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta terus
melaksanakan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan serta tetap maksimal dalam menjaga keselamatan masyarakat di tenga bencana pandemi covid-19.

Untuk itu, HVK menyampaikan banyak selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut atas satu ttahun dalam kepemimpinannya. “Selamat dan Sukses satu tahun kepemimpinan OD – SK
Pada periode kedua, Tuhan memberkati,” tandas Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulut itu. (sisco)




Hearing Komisi II dan Direksi Bank SulutGo, Bahas Dana Pihak Ketiga dengan Dampak Laba Neto

Sulut,GN- Hearing Komisi II DPRD Sulut bersama Direksi Bank SulutGo, Senin (14/02/2022) dilaksanakan di ruag rapat Komisi II, dipimpin Ketua Komisi,  Cindy Wurangian didampingi Wakil Ketua Khristo Lumentut serta anggota komisi Inggried Sondakh, Herry Rotinsulu dan Sandra Rondonuwu.

Komisi II DPRD Sulut Dan Direksi Bank SulutGo Saat menggelar Hearing (foto: gemparnews)

Sementara itu, dari BSG dihadiri oleh
Direktur Utama Revino Pepah, Direktur Kepatuhan Pius Batara,  Direktur Pemasaran Machmud Turuis
Direktur Umum Joubert Dondokambey.

Pada kesempatan itu, Sandra Rondonuwu menanyakan mengenai Dana pihak ketiga yang mengalami kenaikan, bahkan melebihi tahun 2020.

“Apakah ada pengaruh dana ketiga dengan target laba neto dari desember 2020,” tanya personil komisi II ini

Menjawab pertanyaan tersebut, Revino Pepah pun membenarkan jika ada pengaruh dana pihak ketiga dengan laba neto. Labba neto satu tahun meningkat 14.01 persen sedangkan di sisi lain mengalami penurunan 4.36 persen.

“Selama Covid 2020-2021 banyak nasabah minta restrukturisasi. Dana banyak tapi kredit hanya bertumbuh 4.9 persen. Sasaran kredit hanya sedikit karena Covid,” katanya.

Pepah menambahkan, saat Covid-19, juga banyak bisnis yang macet bahkan gulung tikar, sehingga sebagian menimbulkan kredit bermasalah dan mengalami penurunan profit sebesar 4.3 persen.

“Banyak bisnis yang batuk-batuk, berdampak rekstrukturisasi 2021. Penyetoran perlahan dan sebagian kredit bermasalah,” ujarnya.

Di satu pihak dana yang besar membutuhkan pengeluaran juga yang besar, untuk pembayaran bunga dan lain-lain. Sehingga tahun 2022 ini direncanakan  pertumbuhan loncatannya cukup besar agar laba itu bertumbuh, untuk pemulihan.”Hiburan dan restoran KO sehingga harus restrukturisasi,” tandasnya. (sisco)




Glady Kawatu : DPRD Sulut Agendakan Sosbang

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulut Glady Kawatu menyatakan bahwa pelaksanaan agenda Sosial Kebangsaan (Sosbang) dilangsungkan 15 Februari 2022 sampai 13 hari kedepan.

Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi (foto: gemparnews)

“Pelaksanaan diagendakan mulai dari tanggal 15 sampai 28 februari 2022 ini. Giat ini akan dilakukan oleh 44 anggota dewan,” ucap Kawatu Kamis (10/02/2022).

Ditambahkannya, anggota DPRD Sulut saat turun melakukan sosialisasi, akan didampingi oleh staf untuk membantu pengurusan administrasi. (sisco)




Tren Kasus Covid-19 Kembali Mengalami Kenaikan, Kaawoan Ajak Pihak Sekolah Patuhi Prokes

Sulut,GN- Kasus positif covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia
Pada beberapa hari ini melalui informasi dari beberapa media online dan cetak lebih khusus di provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mengalami meningkatan.

Herol V Kaawoan (foto : gemparnews)

Terkait hal itu, Herol V Kaawoan (HVK) selaku Wakil rakyat mengajak semua masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) terlebih khusus pihak sekolah dapat menjabarkan dengan baik dan benar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut No 1 tahun 2021 tentang penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dimana Perda tersebut mempertegas pelaksanaan protokol kesehatan sehingga harus ada upaya-upaya dari pihak sekolah untuk mencegah kerumunan, memastikan anak-anak memakai masker dengan baik dan benar, kebersihan Sarana dan prasarana fasilitas sekolah dalam hal ini Toilet, kursi, meja, ruangan kelas dan air bersih tempat mencuci tangan.

“Karna yang kami amati pihak sekolah kurang memperhatikan kerumunan yang terjadi pada saat siswa masuk dan pulang sekolah,” kata wakil ketua komisi 1 DPRD Sulut ini.(sisco)




Rusol Bapelkes Kembali Berpenghuni, Dokter Samuel Tanos: Semua Kami Menampung WNI Dan WNA Pelaku Perjalanan Luar Daerah Dan Luar Negeri

Manado,GN- Setelah ditetapkan sebagai Rumah Isolasi (Rusol) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menampung warga masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19 kini kembali berpenghuni.

Penanggungjawab Rusol Bapelkes Sulut dr Samuel Tanos (foto : gemparnews)

Pasalnya sebanyak 49 orang terkonfirmasi positif Covid-19 mereka dari Bandara langsung di rumahkan di Rusol Bapelkes Sulut. ” Mereka ini adalah pelaku perjalanan dari luar daerah, setelah tes antigen mereka positif dan dilanjutkan dengan Swab PCR dan masih positif, kemudian dari Bandara langsung ke Rusol Bapelkes ini,” ujarnya dokter Samuel Tanos kepada media gemparnews.com Jumat (4/2/2022) ketika di temui diruangan kerjanya.
Lanjut, Kepala Bapelkes Sulut ini mengatakan bahwa pihaknya sebagai penanggungjawab Rusol hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari pimpinan. ” Jadi saya hanya mengikuti arahan pimpinan saja,” kata dokter Sam panggilan akrabnya.

Dia menjelaskan selain warga masyarakat lokal, Rusol Bapelkes Sulut juga menampung WNA Dan WNI yang melakukan perjalan dari luar negeri yang terkonfirmasi positif covid-19 ini. ” Jadi kalau perjalanan dari luar negeri ada dua yakni Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) semuanya Rusol Bapelkes dapat menerima atau menampung warga jika terkonfirmasi positif Covid-19,” tandasnya. (sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Gelar FGD, Mangala Sebut FGD Dapat Memberikan Wawasan Dan Nilai Positif

Sulut,GN- Focus Group Discussion (FGD) di gelar oleh Sekretariat DPRD Sulut, diikuti seluruh Sekretaris DPRD Kabupaten dan Kota se-Sulut. Kegiatan yang di pusatkan diruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (03/2/2022).

FGD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut Gammy Kawatu, yang diwakili Asisten I Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Denny Mangala. juga di hadiri oleh Staff Ahli Gubernur Sulut Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Daniel Mewengkang, Sekretaris Bapeda Sulut Aldrin Anis dan Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu.

Focus Group Discusion (FGD) Di Laksanakan Di Ruangan Paripurna DPRD Sulut (foto: ist)

Ketua Panitia, Dammy Tendean yang juga Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Sulut menyebutkan FGD dilaksanakan bertujuan meningkatkan program, perencanaan dan kegiatan.

“Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas, fungsi aparatur negara terkait fasilitas tugas, dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD. Memaksimalkan pengelolaan administrasi di Sekretariat DPRD se- Sulut,” sebut Tendean.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Denny Mangala membuka acara FGD mengapresiasi Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu atas terselenggaranya FGD tersebut dengan menghadirkan pejabat struktural. “FGD ini sangat penting dalam rangka kita menyamakan persepsi termasuk dalam batas kapasitas seperti program, rencana kerja DPRD Sulut, dan DPRD se-Kabupaten/Kota,” kata Mangala.

Mangala menambahkan FGD ini saling share terkait berbagai aspek. “Tentunya, dalam forum ini bisa saling share terkait berbagai aspek, atau fenomena yang berkembang serta permasalahan yang dihadapi dalam tugas-tugas di Sekretariat DPRD. Agar, selesai FGD ini, bapa ibu yang hadir pada hari ini, akan mendapatkan nilai positif. Kita harus menghilangkan image, bahwa kegiatan ini hanya datang saja kemudian pergi, yang penting sudah hadir,” terangnya.

Dia berharap, dapat merubah konsep berpikir atau image selama ini, bahwa bukan hanya pertemuan biasa saja. “FGD ini, sekali lagi bisa memberikan wawasan, nilai positif, pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan finalisasi tugas-tugas sekretariat DPRD,”tandasnya. (sisco)




Gereja Sion Jadi Situs Cagar Budaya Nasional, HVK Ajak Masyarakat Kota Tomohon Jaga Dan Lestarikan

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Herol V Kaawoan (HVK) merasa bersyukur diresmikannya Gereja Sion Tomohon jadi situs Cagar budaya peringkat nasional berdasarkan keputusan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi.

Selain Gereja Sion Tomohon, kata HVK di Sulawesi Utara juga ada situs cagar budaya peringkat nasional yakni Makam Tuanku Imam Bonjol dan Makam Kyai Mojo.

Sebagai informasi ini merupakan salah satu tindak lanjut kunjungan kerja lintas komisi DPRD Provinsi Sulawesi utara ( 21 maret 2021) lalu di Direktorat jenderal kebudayaan. Ini di sampaikan Kasubag tata usaha Fatwa Yulianto.

HVK mengajak masyarakat Tomohon bahkan siapapun untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs cagar budaya ini. “Saya mengajak kita semua Masyarakat Sulut dan terlebih khusus masyarakat kota tomohon menjaga dan melestarikan cagar budaya yang sudah di resmikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Agar dapat memberikan Multiplier Effect buat masyarakat kota tomohon baik dari segi sisi ekonomi dan pariwisata,” tandasnya. (sisco)




Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Lahope : Alokasi Sementara Sulut 1510 Unit Tahun 2022

Sulut,GN- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi 1, Recky W Lahope mengatakan pihaknya baru saja melakukan tatap muka dan koordinasi terkait bantuan stimulan perumahan swadaya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang masih banyak memiliki rumah yang tidak layak.

Foto Bersama Komisi 3 DPRD Sulut Dan Balai P2P Sulawesi I, Usai Melakukan Rapat Dengar Pendapat(foto: gemparnews)

Hal ini disampaikannya kepada sejumlah media usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan komisi III DPRD Sulut, Senin (31/01/2022).
” Itu tadi hanya melakukan koordinasi dengan komisi III DPRD Sulut Untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Lahope.
Lanjut, Lahope menjelaskan sesuai dengan alokasi sementara untuk Sulawesi Utara mendapatkan 1510 unit dan itu nantinya akan di sebarkan kepada 15 Kabupaten dan Kota. ” Tahun ini turun karena anggaran. Tahun lalu sebanyak 1650 unit dan tahun sebelumnya 3500 unit. Jadi tahun 2022 ini turun,” jelasnya.
Sementara, ditanya kuota untuk kota Manado, Lahope mengatakan bahwa untuk Kota Manado belum pasti. ” Kota Manado belum pasti,” terangnya.

Diketahui, rapat dengar pendapat di pimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Stela Runtuwene dan anggota Boy Tumiwa,Agustine Kambey,Ronald Sampel,Ayub Ali Albugis dan Amir Liputo (sisco)




Bapelkes Sulut Kembali Di Percayakan Melaksanakan Latsar CPNS Kemenkes

Sulut,GN- Balai Pelatihan Kesehatan) (Bapelkes) Dinas Kesehatan ( Dinkes) Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2022 ini kembali di percayakan untuk melaksanakan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Kesehatan di Sulut.
Selain CPNS Kementerian Kesehatan di bumi nyiur melambai ini, Bapelkes Sulut juga akan melaksanakan Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara.

Kepala Bapelkes Dinkes Sulut dr Samuel Tanos (foto: gemparnews)

Ini yang dikatakan oleh Kepala Bapelkes Sulut dr Samuel Tanos kepada awak media gemparnews.com Kamis, (27/01/2022) diruangan kerjanya. ” Untuk Latsar CPNS Kementerian Kesehatan,
Kami sementara melakukan persiapan- persiapan sesuai ketentuan dan aturan dari LAN . Jadi semua CPNS Kementerian kesehatan di Sulawesi Utara. Juga Kementerian kesehatan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara,” kata dokter Sam panggilan akrabnya.

Selain itu, kata dokter Sam, Bapelkes Sulut juga melakukan kerjasama dengan RSUP Prof Dr DR Kandou Manado terkait pelatihan bagi tenaga kesehatan. ” Kemudian kami juga menjadi pengampuh untuk pelatihan tenaga kesehatan di lingkungan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado,” Ujar dokter Sam.

“Tempat pelaksanaan di Bapelkes Sulut sedangkan untuk prakteknya akan di lakukan di rumah sakit. Hasil pelatihan mereka harus terakreditasi
Misalnya dalam waktu dekat ini, mereka akan melakukan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD). Jadi sudah melakukan kesepakatan Bapelkes sebagai pengampuhnya,” tambahnya.

Dokter Sam berharap bagi semua profesi tenaga kesehatan yang ingin melakukan peningkatan kapasitas di bidang kesehatan Bapelkes siap melaksanakan pelatihan.” Jika ingin melakukan peningkatan kapasitas bidang kesehatan yang terakreditasi silahkan datang ke Bapelkes. Karena Bapelkes salahsatu institusi pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi,” tandasnya. (sisco)




Tegas! HVK Ingatkan Kades Kelola Dana Desa Tepat Guna Sesuai Aturan Berlaku

Sulut,GN- Beredarnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum hukum tua (Kepala Desa red) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat warning dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan.
Terkait hal itu, HVK sapaan akrabnya pun angkat bicara. ” Sebagai mitra kerja komisi 1 DPRD Sulut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terus mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana desa di Sulawesi Utara,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (foto : gemparnews.com)

Menurut Herol, hal ini menjadi tanda awas bagi seluruh Kepala Desa (Kades) atau Hukum tua yang ada di provinsi sulut agar dapat mengelola dana desa tepat guna dan sasaran sesuai aturan yang berlaku. ” Seluruh Kepala Desa atau Hukum Tua di Sulut agar dapat mengelola dana desa tepat guna dan sesuai aturan,” terangnya.

Selain itu, tim pendamping desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat memaksimalkan tugas dalam pendampingan dan pengawasan.” Jadi, juga tim pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat memaksimalkan pendampingan dan pengawasan dana desa. Karena pemerintah pusat memberikan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan memenuhi fasilitas umum di desa,” ujarnya.

“Juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar kelak desa dapat mandiri. “Mandiri dalam artian memiliki Badan usaha milik desa ( BUMDES ) yang nantinya bisa menghasilkan
Income untuk masyarakat sendiri,” tandas Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut itu. (*/sisco)