Sambut Lebaran, DPD PDIP Sulut Gelar Baksos di Panti Asuhan

Manado, GN -DPD PDI Perjuangan Sulut mengadakan bakti sosial di Masjid Agung Awwal Fathul Mubien, Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Jumat (29/4/2022).

Di kesempatan itu, dua panti asuhan (Arahma dan Istiqomah) serta Kaum Dhuafa yang ada di Manado, menerima bantuan ratusan paket bantuan dari partai berlogo banteng montong putih tersebut.

Steven Kandouw yang hadir mewakili Olly Dondokambey selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, menyampaikan esensi utama dari kegiatan ini.

“Sebentar lagi saudara-saudara kita yang Umat Muslim akan selesai menjalankan ibadah puasa, setelah satu bulan menjalankannya,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut tersebut.

“Untuk itu, hari ini saya mewakili Pak Olly Dondokambey bersama-sama jajaran DPD PDI Perjuangan Sulut, untuk hadir mengungkapkan simpati, empati, dan kebersamaan kami kepada saudara-saudara Umat Muslim, menjelang Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.

Nilai-nilai toleransi sebagai salah satu dasar NKRI, juga ingin diimplementasikan DPD PDI Perjuangan Sulut dalam momentum ini.

“Kita ini hidup di negara yang betul-betul mengedepankan toleransi antar agama. Sehingga, sudah jadi kewajiban kita bersama untuk senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi yang akan menyongsong Idul Fitri,” ujar Steven.

“Kami dari DPD PDI Perjuangan Sulut merasa perlu melaksanakan panggilan ini, untuk bersimpati dengan sesama. Dari segi jumlah bantuan, ini mungkin belum seberapa. Tapi ini tulus dari hati kami,” ucap Wakil Gubernur Sulut tersebut.

Apresiasi yang tinggi pun diberikan Ketua Badan Takmir Masjid Agung Awwal Fathul Mubien, Hj. Abdulah Dien kepada DPD PDI Perjuangan Sulut.

“Ini hal yang luar biasa. Karena di penghujung Bulan Ramadhan, kita dapat bantuan dari PDIP Sulut. Semoga hubungan ini bisa terus terjaga dan ditingkatkan kedepannya,” ucapnya.

“Kami atas nama Badan Takmir Masjid Awwal Fathul Mubien juga mengajak seluruh Umat Muslim, agar merayakan Idul Fitri dengan aman dan tentram antara satu sama lain,” tandas Hj. Abdulah.

Kesuksesan kegiatan ini tidak lepas dari peran DPC PDI Perjuangan Manado, di bawah pimpinan dr. Richard Sualang dan jajaran yang menjadi tuan rumah.

Selain Steven Kandouw yang merupakan Wakil Gubernur Sulut dan Richard Sualang yang juga Wakil Walikota Manado, bakti sosial turut dihadiri para kepala daerah yang memiliki jabatan strategis di PDI Perjuangan.

Di antaranya adalah Franky Wongkar selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut yang juga Bupati Minsel; Wakil Bupati Minsel, Petra Rembang; Bupati Minahasa, Roy Roring; Bupati Sitaro, Evangelian Sasingen; Ketua DPRD Manado, Aaltje Dondokambey; dan Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling.

Hadir juga anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Manado dan Sulut; Staf Khusus Walikota Manado; pengurus DPD, DPC, dan Ranting PDI Perjuangan yang turut menambah kemeriahan kegiatan. (*/dfy)




Jadi Nara Sumber Dalam Kegiatan Sosialisasi Di Minahasa, HVK Apresiasi KPID Sulut

Sulut,GN- Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK) Kamis, (28/4/2022) menjadi Narasumber Sosialisasi Migrasi Siaran dari TV analog ke TV digital yang di selenggarakan oleh KPID provinsi Sulawesi utara di ruang sidang kantor Bupati Minahasa.

Dalam sosialisasi tersebut HVK sapaan akrabnya menyampaikan perbedaan TV analog dan TV digital adalah sinyal yang di pancarkan dari kedua siaran tersebut,
TV analog hanya di batasi dengan sinyal analog, sedangkan TV digital dapat memproses sinyal digital dan analog sekaligus Keunggulan TV digital adalah hemat dan tidak membutuhkan kuota internet, siaran digital ini bukan TV berbayar sehingga tidak perlu membayar Iuran bulanan.

di samping itu, HVK menyampaikan tahapan Migrasi TV digital di provinsi sulawesi utara, tahap satu batas waktunya tgl 30 April 2022 di lima kabupaten kota yaitu Kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

“Oleh dan sebab itu, Saya mengapresiasi KPID provinsi Sulut yang sudah melaksanakan kegiatan ini, juga kami mendorong kepada bapak dan ibu perangkat daerah, Camat, hukum tua/Lurah dapat menyampai nyampaikan ini ke masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut itu.

Sementara, Ketua Komisi Satu Dra Vonny J Paat, anggota komisi satu Ibu Novita rewa Spd juga jadi Nara sumber dalam kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Minahasa di wakili Asisten ll Ir Wenny talumewo Msi, Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa Agustivo Tumundo SE.Msi, Camat dan perwakilan perwakilan Hukum tua kabupaten minahasa, komisioner KPID provinsi sulut, Santo Amisan SIP, Merlin Watulangkouw SH, Meilany Rauw SE. (*/sisco)




Pilkada Sulut 2024, Direktur P3S: Irjen Pol Royke Lumowa Figur Potensial dan Punya Kans Besar

Sulut,GN – Pergelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Sulawesi Utara (Sulut) diketahui akan langsungkan atau dihelat pada tahun 2024 nanti, Namun aroma-aroma bakal calon yang akan bertaruh semakin hangat terdengar.

Dari sekian nama yang muncul, ada satu nama yang harus dan wajib menjadi perhatian rakyat Sulawesi Utara, kepiawaiannya dalam membangun daerah sudah terbukti. Sepak terjangnya pun sudah tidak diragukan lagi.

 

Yah, sosok tersebut yakni mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol (Purn) Royke Lumowa.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR Jerry Massie PhD
Diantara para kandidat, maka nama Mantan Kapolda Maluku Royke Lumowa punya kans yang cukup besar bahkan calon potensial di pilgub nanti.

“Beliau cukup mapan dan matang serta all around atau setba bisa untuk maju di pilkada Sulut. Memang ada beberapa nama jenderal yang disebut-sebut, tapi pak Roy Lumowa punya potensi lebih besar,” kata Jerry.

Jerry berpendapat, Roy Lumowa punya grand strategy dan grand design untuk membangun Sulut. Saya kira sebagai putra Kawanua beliau tahu persis soal pendekatan persuasif terhadap warga Sulut, alasanya beliau mantan Kapolda Sulut.

Jadi kata Peneliti politik dari Amerika ini, jenderal bintang 2 ini layak diperhitungkan.

“Saya kira Sulut butuh leader vision and smart leader atau pemimpin yang punya visi dan cerdas. Dengan pengalamannya saya kira beliau mampu memberikan yang terbaik bagi warga Sulut. Bukan hanya itu dia punya strategi untuk membangun Sulut,” jelas Jerry.

Selain itu kata Jerry, Program saat menjabat Kapolda Papua Barat akan diimplemebtasikan konsep membangun masyarakat dengan segala keterbatasan sumber daya. Keluar masuk pedesaan di pedalaman hutan dan pulau-pulau.

Bahkan, Irjen Roy saat di Maluku rajin menyentuh daerah-daerah pinggiran dan pulau-pulau terluar untuk membina Kamtibmas dan membantu pemerintah dalam memajukan Maluku menuju kesetaraan dengan provinsi-provinsi lainnya yang lebih maju.(*/redaksi)




Antisipasi Lonjakan Penumpang, Kadishub: Kami Telah Melakukan Koordinasi

Sulut, GN- Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, maka Dinas Perhubungan (Dishub) telah melakukan rapat koordinasi beberapa hari lalu dengan instansi terkait menyangkut angkutan lebaran.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Izak Rey (foto: gemparnews)

Hal itu, dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Izak Rey kepada sejumlah media ketika ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (27/4/2022).

” Jadi beberapa hari lalu kami telah melakukan koordinasi terkait antisipasi lonjakan penumpang dalam menghadapi hari raya idul Fitri 1443 Hijriah,” kata Izak.

Lanjut kata Izak, pihaknya saat ini telah siap, jika terjadi lonjakan penumpang di Sulut. “Jadi saat ini H-5 harus ada pergerakan, karena dari sebelumnya pergerakannya minus jadi kalau sekarang persiapannya sudah sekitar 30 persen baik dalam darat maupun laut. Kalau angkutan darat kendaraannya kami sudah siapkan sekitar 507 unit,” terangnya.

Untuk kesiapan angkutan darat lanjut Izak, kami sudah persiapkan, bahkan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak swasta dan mereka siap untuk membantu.

” Kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan angkutan laut dan mereka pun sudah siap membantu. Nanti kita akan menunggu di H-2 atau H-3 ada pergerakan di pelabuhan laut dan biasanya pergerakan ini ada di pelabuhan bitung, karena mereka akan mudik di luar sulut,” tutupnya. (sisco)




Penting! Cindy Wurangian Pimpin Rapat Terkait Ranperda Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sulut,GN- Cindy Wurangian selaku Ketua Komisi ll Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), memimpin rapat terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama tim ahli, instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian (foto: gemparnews)

Kepada sejumlah wartawan usai rapat, Wurangian mengatakan rapat tersebut digelar untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait usulan ranperda tersebut.

“Memberikan input dan informasi kepada tim ahli, yang pada satu bulan ke depan akan menyusun naskah akademik dan draft ranperda ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, komisi ll menjadi inisiatif pembahasan rancangan raperda ini. “Tentunya kami mengharapkan agar pada ranperda ini, permasalahan-permasalahan yang saat ini ada dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bisa teratasi,” kata Wurangian usai rapat.

Dia menjelaskan pihaknya bersyukur, ranperda ini bisa masuk dalam Propemperda tahun 2022, karena dianggap urgen dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap virus atau penyakit berbahaya yang menyerang ternak.

“Salah satunya ASF atau African Swine Fever yang menyerang ternak babi. Jika diserang oleh virus ini, seratus persen ternak babi pasti mati. Dan dengan adanya ranperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi perda, bisa memberikan solusi pencegahannya,”ucapnya.

Politisi partai Golkar ini menambahkan saat ini instansi terkait sering mengeluhkan kekurangan anggaran untuk sosialisasi pencegahan virus atau penyakit kepada hewan ternak semisal babi, unggas ayam dan burung wallet. “Adanya perda ini nanti, kita harapkan permasalahan-permasalah ini bisa terselesaikan, dan tidak menambah beban masyarakat. Melainkan ada pencegahan potensi penyakit/virus yang masuk ke Sulut,” tutupnya. (sisco)




Rapat Perdana Pansus Ranperda RIPPARPROV, Sekretaris Pansus: Tak Ada Halangan Ranperda Tuntas 5 Bulan

Sulut,GN- Rapat awal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Sulut 2022-2025 bersama instansi terkait Senin (25/4/2022).

Sekretaris Pansus Herol V Kaawoan (foto: ist)

Herol V Kaawoan (HVK) selaku Sekretaris Pansus menjelaskan diawal rapat ini pihaknya membicarakan beberapa hal. “Ini baru rapat awal dan belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” jelas Kaawoan.

HVK sedikit menjelaskan dalam rapat tersebut, dirinya menanyakan terkait judul rancangan peraturan daerah dibahas untuk menjadi perda. “Ini baru rapat awal. Belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” kata politisi partai Gerindra itu.

Lanjut HVK, Pansus juga usulkan pertemuan rapat selanjutnya mengundang asisten 2 Setda, Kepala Bappeda, Dinas Kebudayaan dan selaku stakeholder terkait termasuk pelaku usaha.”Selain itu, juga usulan-usulan kunker ke beberapa destinasi super prioritas di Indonesia. Karena kita tahu bersama, Likupang juga kan masuk destinasi super prioritas yang ada di Sulut. Kami pansus akan laksanakan kunker ke Kementrian-kementrian terkait. Diskusikan, koordinasikan,” tukasnya

Selain itu kata HVK, hal menarik yang mencuat dalam rapat awal tersebut, di mana salah satu tim ahli Prof Charles Kepel mengatakan bahwa ranperda tersebut sudah selaras dengan RPJMD 2021-2026. “Kemudian, Minahasa raya akan jadi kota metropolitan. Dan saya tanyakan metropolitan ini apa. Dijelaskan beliau bahwa jumlah penduduknya Minahasa raya melebihi 1 juta orang, itu bisa disebut metropolitan. Dan itu sudah tertuang di RPJMD 2021-2026,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi 1 itu juga mengatakan bahwa Ranperda tersebut selaras dengan pemerintah pusat. “Bersyukur rancangan ini ternyata di 2010 pernah dibahas tapi terhenti. Makanya kami konsen. Kalau tak ada halangan, 4 atau 5 bulan ranperda ini tuntas,” tandas HVK.

Untuk diketahui, pada rapat perdana tersebut dihadiri Kadis Pariwisata Sulut, Karo Hukum dan beberapa tim ahli. (*/sisco)




Ketua DPRD Sulut Dokter Fransiscus A Silangen Dampingi Gubernur Olly Dondokambey Meresmikan RSUD ODSK

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey,SE meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK Provinsi Sulut jalan Bethesda 77 Manado, Sabtu (23/4/2022).

Pantauan awak media ini,Gubernur Olly Dondokambey saat meresmikan di dampingi Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD.

Selain itu, hadir juga Sekretaris Provinsi Sulut Gemmy Kawatu, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debby Kalalo dan Direktur RSUD ODSK Provinsi Sulut dr Enrico Rawung serta undangan lainnya.(sisco)




Jelang Hari Raya, Gubernur : THR Dan Gaji Ke 13 Hari Ini Semua Terbayar

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menegaskan Tenaga Harian Lepas (THL) yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) bahkan gaji ke 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hari ini sudah terbayarkan. ” Jadi setelah menerima hasil LKPJ Gubernur tahun 2021, semua memberikan tanggapan positif tapi ada beberapa catatan termasuk ada THL yang belum terima THR dan hari ini semua sudah lunas,” kata Olly usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (22/4/2022).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Saat Press Confrence (Foto : Gemparnews)

Tertahannya pembayaran lanjut Olly menjelaskan karena pada tahun 2021 itu masa pandemi, jadi untuk gaji ke 13 itu semua tertahan. ” Tapi sekarang aman dan terbayar semua. Karena penerimaan kas daerah mantap, penerimaan pajak retribusi pendapatan daerah melampau target,” tutup Gubernur Olly saat press confrence lantai dua kantor DPRD Sulut . (sisco)




HVK Yakin Kapasitas Dan Kapabilitas Gubernur Sulut, Perbaikan Akses Jalan Rusak Di Kecamatan Remboken Dapat Terwujud

Sulut,GN- Keyakinan anggota Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut, Herol V Kaawoan (HVK) terhadap kapasitas dan kapabilitas Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Di Pemerintah Pusat sangat luar biasa.

Herol V Kaawoan (foto: gemparnews)

Hal itu dikatakannya dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut saat rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat, (23/4/2022).

Kepercayaan anggota DPRD Sulut ini kepada Gubernur Sulut, perhatian pemerintah terkait Danau Tondano. Dia menjelaskan bahwa Danau Tondano sebagai kawasan strategis pariwisata terletak di Kabupaten Minahasa merupakan destinasi pariwisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.

Namun kata HVK, ada beberapa kendala termasuk akses jalan di beberapa titik di Kecamatan Tondano Selatan, Remboken, Kakas, Kakas Barat dan Eris, sangat rusak dan sempit. Dia berharap, agar pemerintah dapat menganggarkan pelebaran jalan lingkar Danau tersebut. “Melihat kapabiltas dan kapasitas seorang Gubernur Sulut Pak Olly Dondokambey di pemerintah pusat begitu luar biasa, sehingga kami yakin hal ini bisa terwujud,” ujarnya disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

Sebelum menyerahkan rekomendasi fraksi, seperti biasanya dilakukan anggota fraksi nyiur melambai melantunkan beberapa pantun dihadapan pimpinan sidang dan undangan yang hadir pada rapat paripurna tersebut. (sisco)




Pertama! DPRD Sulut Sukses Gelar Pertemuan Forkom Bapemperda Kabupaten Dan Kota Se Sulut

Sulut,GN- Kegiatan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pertama kali melibatkan Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Utara (Sulut) sukses di laksanakan Sekretariat DPRD Sulut. Selasa (19/4/2022). Kegiatan yang digelar di ruang rapat paripurna tersebut, dihadiri oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Markus Marbun MSi.

Pertemuan Forkom Bapemperda Kabupaten Dan Kota Se Sulawesi Utara (foto: ist)

Markus dalam pemaparannya, mengingatkan seluruh DPRD, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota soal obesitas regulasi di daerah, yang kini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. “Kerja bapak presiden ada beberapa di dalamnya, adalah terutama soal simplifikasi regulasi. Ini sudah diawali dengan dikeluarkannya undang-undang 11 tahun 2020, agar seluruh daerah di tingkat pemerintahan akan melakukan akselerasi menyesuaikan dengan undang-undang ini,” katanya.

Lanjut, Markus mengatakan simplikasi regulasi ini adalah bagaimana daerah melihat produk hukum di daerah, apakah menyulitkan investasi dan masyarakat atau tidak. Selain itu kata Markus, harus ada review terkait dengan seluruh Perda ataupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/bupati) yang memang saat ini dikeluhkan Presiden karena menyulitkan investor dan masyarakat. “Bahkan regulasi-regulasi di daerah dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya melakukan review regulasi yang notabene sudah ada penyesuaian dengan peraturan/undang-undang,” ujarnya.

Sekarang ini tambah Markus, ada obesitas atau kegemukan regulasi Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Dimana ada 2000-an Perda yang sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah. “Karena itu, Kemendagri meminta propinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan review Perda-perda dan aturan yang tidak lagi sesuai kewenangan dan tidak efisien lagi,” terangnya.

Sementara itu, Careig N Runtu (CNR) menjelaskan bahwa komitmen Ketua Dewan Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD agar Dewan Sulut dapat bekerja maksimal dengan menghasilkan produk produk hukum yang berkualiatas dan berpihak pada kepentingan rakyat, memotivasi Bapemperda untuk kerja cepat namun tetap berkualitas.

Usai pemaparan materi, dilangsungkan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ketua dan Wakil ketua Bapemperda DPRD Sulut, Careig Naichel Runtu dan Melky J Pangemanan.

Untuk sesi tanya jawab berlangsung alot, dengan beberapa pertanyaan, dimana para peserta utusan Bapemperda Kabupaten/kota menyampaikan pertanyaan dan masukan-masukan kepada Kemendagri soal aturan-aturan yang diusulkan dan yang sudah ada.

Wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok saat membuka acara Forkom Bapemperda mengatakan, forum ini akan membangun sinergitas dan tercapainya kesamaan persepsi dalam pembentukan program-program legislasi daerah.

“Kita ingat Sulut menjadi ikon dalam pembentukan produk-produk daerah. Salah satunya adalah ketika Sulut membentuk BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama, red) yang adalah forum satu-satunya yang ada di Indonesia, yang kemudian bermetamorfosa dengan pembentukan FKUB (Forum Kerukuan Umat Beragama) di pusat hingga di daerah-daerah,” ungkapnya.

Billy berharap, Bapemperda DPRD Sulut di bawah pimpinan Careig N Runtu dan Melky J Pangemanan akan mengajukan produk-produk hukum yang berkualitas.
“Kita doronya Bapemperda se Sulut menghasilkan perda berkualitas untuk masyarakat,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan Forkom tersebut, anggota DPRD Sulut Anggota Bapemperda Kabupaten/Kota, tenaga ahli dewan maupun fraksi, Sekwan Sulut Glady Kawatu, SH.M.Si dan Sekwan kabupaten/ kota. (sisco)