Disambut Baik Ketua DPRD Sulut, Rombongan KPK RI Gelar RDP Bersama DPRD

Sulut,GN- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (15/7/2022).

Kehadiran KPK RI di Gedung Rakyat ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Se Sulut.

Dari pantauan media ini, rombongan KPK RI di hadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti dan lainnya.

Kedatangan rombongan KPK RI di sambut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD serta para wakil ketua yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD provinsi serta para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut.

Untuk di ketahui KPK RI sebelum menyambangi DPRD Sulut, juga menggelar RDP dengan Kepala Daerah Se-Sulut di kantor gubernur Sulawesi Utara. (sisco)




DPRD Sulut Tetapkan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda

Sulut,GN- Rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di gelar Diruangan sidang paripurna DPRD Sulut Rabu (13/7/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiskus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kotambunan dan Billy Lombok,turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur.

DPRD memberikan Sembilan catatan rekomemdasi untuk mendapat perhatian dari Pemerintah.

” Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Silangen saat paripurna Rabu (13/7/2022) siang.

Silangen mengatakan, kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif dalam membangun Sulut lebih hebat kiranya juga terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBD ditahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.” Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau kerjakan,” ungkap Silangen sambil mengutip ayat Firman Tuhan.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokamney dalam sambutannya mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan siklus akhir dalam tatakelola pemerintahan sekaligus amanat konstitusi sekaligus bukti capaian pelaksanaan pemerintahan.” Apa yang menjadi temuan pemerintah wajib menindaklanjutinya sebagaimana harapan DPRD,” ucap Gubernur OD.

Dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 4, 09 Triliun dengan PAD Rp 1,4 Triliun, Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 20 Miliar dengan total Belanja Daerah sebesar Rp 4, 9 Triliun dan Belanja Oprasional sebesar Rp 3,8 Triliun lebih dan Belanja Modal sebesar Rp1,4 Triliun lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 7,3 Miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp 493 Miliyar sedangkan untuk Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1,1 Triliun yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebeaar Rp 998 Miliar lebih dan oengeluaran sebesar Rp 103 Juta lebih.

Turut hadir juga Sekprov Sulut bersama jajarannya dan undangan lainnya. (sisco)




Onibala : Panitia Siapkan Akomodasi Peserta Musda GPdI Sulut Periode 2022-2027

Sulut,GN- Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Meki M Onibala,MSi menegaskan bahwa panitia telah siap melaksanakan Musda GPdI Sulut periode 2022-2027 tanggal 20-22 July 2022 di Sutanraja Hotel Manado. Onibala mengatakan sekitar 1700 hamba Tuhan yang hadir dalam acara Musda tersebut.

Ketua Panitia Musda GPdI Sulut Drs Meki M Onibala,MSi (foto: ist)

Lanjut, Onibala menjelaskan panitia telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi peserta yang ikut dalam Musda GPdI Sulut. ” Sarana dan prasarana termasuk hotel juga akomodasi bahkan sampai kartu peserta kami juga sudah siapkan,” jelas Onibala Selasa (12/7/2022) di halaman kantor DPRD Sulut.

Terkait kartu peserta kata Onibala, setiap hamba-hamba Tuhan harus memiliki kartu peserta. ” Jika tidak memiliki kartu peserta maka tidak di perkenankan masuk dalam acara Musda GPdI Sulut,” ujarnya.

Selain itu, Onibala juga menegaskan peserta tidak di perkenankan membawa kendaraan sendiri masuk ke area Musda kecuali panitia. ” Jadi panitia telah menyiapkan kendaraan bus untuk menjemput paserta di 13 hotel yang telah disiapkan. Peserta idak di perkenankan membawa kendaraan sendiri ke area Musda kecuali panitia,” tandasnya.

Lebih jauh, Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sulut menyebutkan tiga kandidat calon Ketua Majelis Daerah (MD), periode 2022-2027.  “Ada tiga kandidat, yakni Ibu Pdt Yvonne Awuy Lantu, Bapak Pdt Robert Longkutoy dan Bapak Pdt Ronny Luwuk,” tutup Ketua Panitia Musda GPdI Sulut yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Sulut. (sisco)




Hearing Komisi I Dengan BKD Sulut, HVK Pertanyakan Nasib THL Tahun 2023

Sulut,GN- Herol Vresly Kaawoan (HVK) Anggota Komisi I DPRD Sulut mempertanyakan nasib nasib tenaga harian lepas (THL) di tahun 2023.

Pertanyaan itu, di sampaikan Kaawoan ketika Komisi I membidangi Hukum, Pemerintahan dan HAM melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Senin (11/7/2022).

“Beberapa bulan lalu kami membaca berita lokal maupun nasional dari BKN dan KemenPAN RB bahwa THL atau honorer di tahun depan akan ada penghapusan,” kata Kaawoan didepan Kepala BKD Sulut, Clay Dondokambey.

Selain itu, Kaawoan yang adalah anggota fraksi Nyiur Melambai ini menanyakan apakah ada bahasa atau nama nomenklaturnya agar tahun depan THL maupun honorer ini masih terakomodir.

Pada kesempatan itu, Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey menjelaskan bahwa kemarin pihaknya telah mendapatkan surat dari KemenPAN RB dengan garis besarnya memberikan waktu bagi daerah, untuk segera menyusun langkah-langkah strategis agar sampai bulan November 2023 tenaga honorer ini selesai ditata, artinya sudah di rekrut sesuai dengan formasi dengan pengangkatan.

“Pertengahan bulan Juli, kami diundang rapat bersama beberapa stakeholder seperti  menpan, kemendagri, kementrian keuangan, dan BKN untuk membicarakan poin penting ini. Secara tegas dari Kemenpan dan BKN tidak bisa tidak,  terkait tenaga honorer harus selesai,”jelas Dondokambey.

Namun demikian, dinamika dalam rapat tersebut sangat terlihat. Sesuai PP 49 ini harus selesai dalam 5 tahun, berarti  benar jika ditetapkan pada tahun 2018 kemarin, berarti  2023 ini harus selesai. Namun, ada desakan dari daerah dimana ada keterwakilan sekretaris daerah seluruh Provinsi, kemudian ada organisasi besar di Indonesia yakni  APKASI dan APEKSI menyuarakan hal yang sama terkait nasib dari honorer ini.

Menjadi permintaan mereka adalah mundurkan penerapan penghapusan  honorer ini di tahun 2025, dengan asumsi bahwa PP ditetapkan 2018  mengharuskan selesai 5 tahun. Namun, kenyataanya proses perekrutan tenaga honorer menjadi PPPK baru dimulai di tahun 2020 kemarin. Jadi, setelah ditetapkan baru berjalan 2 tahun setelah itu. Kemudian mereka berasumsi kenapa tidak dimundurkan lagi  2 tahun penghapusan honorer. Untuk kelanjutan informasinya  dimundurkan atau tidak, kami masih menunggu,” ungkapnya.

Dondokambey menjelaskan juga untuk formasi di Provinsi Sulut tahu 2021 kemarin, sudah dilaksanakan pengangkatan atau rekrutmen PPPK dengan dua tahapan, jadi ada 600 sekian sudah terangkat melalui jalur PPPK dan itu sudah diserahkan surat keputusannya pada hari kebangkitan nasional 2022 kemarin.

“Perlu kami sampaikan kepada Komisi I DPRD Sulut saat formasi ini dibuka sering terjadi kesalahan di lapangan, contohnya sekolah mengusulkan formasinya tidak sempurna,” tandasnya. (sisco/*)




Serapan Anggaran Rendah, HVK Ingatkan Bapeda Sulut Maksimalkan Realisasi Anggaran

Sulut,GN- Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menegaskan bahwa realisasi anggaran sampai bulan ini seharusnya sudah mencapai 50 persen. Hal itu, disampaikannya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappeda Provinsi Sulut, Senin (11/6/2022), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

“Realisasi anggaran sampai awal triwulan III pada 11 Juli 2022 adalah 38,13 persen. Ini masih sangat rendah. Seharusnya, di bulan seperti ini realisasi anggaran sudah bisa mencapai 50 persen lebih,” tegasnya.

Lanjut kata HVK sapaan akrabnya, bahwa tahun lalu dirinya sudah mengingatkan  realisasi anggaran ke Bappeda.

“Salah satu indikator realisasi anggaran lemah berarti kinerja itu kurang. Sebaliknya kinerja yang kurang, berarti realisasi anggaran tentu lemah. Tahun lalu saya ingat, saya sampaikan untuk itu saya mendorong di triwulan tiga bisa maksimal dalam realisasi anggaran,” ungkapnya.

Untuk di ketahui, RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Raski Mokodompit, didamping Wakil Ketua Komisi Braien Waworuntu dan Sekretaris Hendry Walukow. Turut hadir Anggota Komisi I Melky Pangemanan dan Hilman Idrus. (*/sisco)




HW Apresiasi Kinerja BKD Sulut

Sulut,GN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut,di laksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulut Senin (11/7/2022).

Henry Walukow (foto: gemparnews)

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I DPRD Sulut dengan Mitra Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Hendry Walukouw mengapresiasi BKD Sulut atas capaian kinerja.

“Kami mengapresiasi pemenangan kategori satu (1) Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan dan Pensiun”katanya.

Selain itu kata Walukow, BKD Sulut mampu meraih prestasi pemenang kategori III penilaian kompetensi.

“Sekaligus juga BKD Sulut mampu meraih pemenang kategori III Penilaian Kompetensi walaupun masih dalam skala regional sebelas (11) tahun 2022, Ini menunjukkan dan membuktikan kinerja daripada BKD Provinsi Sulut,” ujarnya.

Dengan raihan yang cukup membanggakan ini, masih ada yang perlu dibenahi untuk capaian target BKD Sulut kedepan.

“Satu hal harus dibenahi ialah masalah penyerapan anggaran sangat minim masih di angka 35,81% triwulan pertama,” tandasnya. (sisco)




Perdana! SMAN 9 Manado Gelar Tatap Muka Dengan Orangtua Siswa, Tungkagi Paparkan Segudang Prestasi Anak Didik

Sulut,GN- Usai penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Manado tahun ajaran 2022/2023 menggelar pertemuan perdana dengan orangtua siswa. Pertemuan tersebut di laksanakan di ruang aula pertemuan SMAN 9 Manado, Jumat (8/7/2022).

Kepala SMAN 9 Manado, Drs Meidy Tungkagi,MPd menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah perdana dalam tatap muka bersama dengan orangtua siswa. Lanjut kata Tungkagi, pertemuan ini sudah tahap ke empat dengan orangtua siswa. Tungkagi juga memperkenalkan wakil kepala sekolah di bidang masing-masing sekaligus di berikan kesempatan untuk memaparkan terkait informasi bidangnya.

Selain itu, Tungkagi menjelaskan tentang prestasi yang diraih oleh anak didik atau siswa selama belajar di SMAN 9 Manado.
Dia mengatakan segudang prestasi yang diraih oleh anak didiknya bukan hanya tingkat nasional akan tetapi tingkat dunia. “Pernah mengikuti lomba olimpiade saint fisika di China dan Bombay. Juga mengikuti lomba olimpiade olahraga di Belgia dengan meraih satu medali emas dan satu perak. Juga mengikuti lomba paduan suara di Korea Selatan dan saat ini persiapan mengikuti paduan suara di Bali,” jelasnya.

Dijelaskan Tungkagi, selain prestasi mata pelajaran, olahraga dan paduan suara, SMAN 9 Manado juga memiliki prestasi di dunia teather dan film pendek. Penghargaan itu di dapatkan pada saat mengikuti lomba vestival film pendek. “Mendapat penghargaan dan juara dalam vestival film pendek di Aceh dan Bengkulu,” ungkapnya.

“Saya pun kaget ketika disampaikan untuk menerima penghargaan itu,” tutupnya dengan nada haru. (sisco)




JAK Sambangi Pelabuhan Melongoane Kabupaten Talaud

Sulut,GN- Legislator Sulut James A Kojongian (JAK) turun lapangan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (7/7/2022).

Sebagai wakil rakyat, JAK memantau Pelabuhan Ferry yang terletak di Melonguane.

Pantauan yang dilakukan anggota DPRD Sulut ini, ditemukan beberapa persoalan di pelabuhan.“Kami tentunya melihat pelayanan transportasi laut di daerah paling ujung dari Negara Indonesia. Banyak fasilitas yang rusak,” kata JAK.

Lanjut, politisi asal daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Utara ini, banyaknya fasilitas yang rusak menjadi kendala pelabuhan tak beroperasi normal.“Ini menjadi kendala dari pelabuhan ini. Sehingga sementara tidak dapat beroperasi dengan normal,” tandasnya. (*/sisco)

 




Komisi III Gelar RDP, Kaban PBD Sulut Sebut Bantuan Ke Nusa Utara Terbatas

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (5/7/2022). Dalam RDP kali ini membahas beberapa hal terkait penanggulangan bencana di daerah Nyiur Melambai di ruang Komisi III Gedung DPRD Sulut.

Usai RDP, kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengatakan, karena jauh untuk daerah kepulauan bantuannya terbatas. “Jadi disana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh. Tadi kami sudah sampaikan saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” kata Oroh.

Terkait dengan Moronge untuk bantuan dari BPBD Provinsi Sulut yang di tanyakan tadi oleh Anggota Komisi III Dapil Nusa Utara Ibu Sherly Tjangkulung, Kepala BPBD asulut menjelaskan bahwa hal itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada Dua (2) bulan lalu.

“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat, karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” sambungnya.

Sementara, untuk daerah Minahasa Selatan (Minsel) kata Oroh, data 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.

“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap, dan itu pelaksananya lintas sektor,”tukasnya.

“Pemerintah sediakan lahan dan pembangunannya PUPR Pusat termasuk fasilitas air, jalan dan sebagainya,” pungkasnya. (sisco)




Supit Pertanyakan Pos Retribusi Galian C Di Desa Tateli Ke Dinas ESDM Sulut

Sulut,GN- Anggota komisi III DPRD Sulut Toni Supit menanyakan tagihan retribusi galian c di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Minahasa. Pos retribusi tersebut kata Supit milik dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Mitra Kerja Komisi III DPRD Sulut Hadir Dalam Hearing (foto: gemparnews.com)

“Nah, tagihan retribusi ini di bayar ke pemerintah Minahasa atau Pemerintah Provinsi,” tanya Supit kepada dinas ESDM yang di hadiri langsung Kepala Dinas Fransiscus Maindoka saat melakukan hearing, Selasa (5/7/2022).
Lanjut Supit mengatakan setahu Dia kewenangan mengurus ijin tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. ” Yang saat ini di cari oleh aparat hukum karena semua galian c harus mempunyai satu tenaga ahli batu-batuan. Semua galian c tidak ada ahli sehingga mendapat tekanan supaya wajib,” kata Supit.

Selain itu, Supit juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumur bor. Menurut Dia, sesuai dengan data yang di sodorkan oleh Dinas ESDM Sulut sangat sedikit. “Kalau di bor air mungkin pengawasannya agak kurang, karena rata-rata ini banyak sekali bor-bor air. Dimana-mana saya dengar bunyi mesin bor air tapi itu mungkin tidak di monitor dan tidak ada kontribusinya sehingga tidak ada PAD di sini,” ujar legislator dapil Nusa utara itu.

Menanggapi pertanyaan anggota komisi III , Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka menjelaskan terkait pos retribusi galian c di Desa Tateli dan juga PAD bor air. “Kita punya kewenangan mengeluarkan ijin akan tetapi pajaknya di bayarkan di kabupaten dan kota. Sedangkan terkait bor air, kamipun di dinas ESDM menggenjot pajak dari bor air dan mengeluarkan ijin,” tandasnya. (sisco)