BW Nahkodai MPW Pemuda Pancasila Sulut

Sulut,GN- Seperti diprediksi sebelumnya hasil Musyawarah VIII Majelis Pemuda Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila dalam agenda pemilihan pimpinan MPW Sulut berhasil menetapkan nama Braien Waworuntu (BW) sebagai ketua terpilih masa bakti 2022 – 2027.

Agenda pemilihan yang dipimpin ketua sidang Ahmad Ridwan sebelumnya dalam sidang pleno mengumumkan bakal calon yang akan maju dalam pemilihan ketua.

Dari hasil penjaringan, Braien Waworuntu merupakan satu – satunya nama yang siap bertarung dalam pemilihan Ketua Pemuda Pancasila Sulut.

Dengan demikian atas persetujuan seluruh peserta sidang pleno memutuskan untuk dilakukan pemilihan secara aklamasi sekaligus menetapkan nama Braien Waworuntu sebagai ketua MPW Pemuda Pancasila Sulut periode lima tahun kedepan.

” Dengan ini menetapkan saudara Braien Waworuntu sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila terpilih Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2022-2027 dalam musyawarah wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Utara tahun 2022,” ucap Ahmad Ridwan membacakan keputusan.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Braien Waworuntu diberi kesempatan untuk menyampaikan program dan visi misi yang akan dilaksanakan kedepan.

Dihadapan peserta sidang Braien menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Pemuda Pancasila Sulawesi Utara yang berintegritas mandiri dan progresif dengan misi konsolidasi organisasi yang menyeluruh dan terukur dalam Pemuda Pancasila Sulut.

” Kami akan terus memperkokoh tali silaturahmi dari pengurus ranting hingga pengurus wilayah, serta penguatan sumber daya manusia Pemuda Pancasila dengan pendidikan pelatihan yang berjenjang dan mendorong kemandirian kader dengan pelatihan kewirausahaan, distribusi, potensi dalam segala sektor wirausaha, ” pungkasnya.

Untuk di ketahui Braien Waworuntu saat ini juga duduk sebagai legislator DPRD Sulut daerah pemilihan Tomohon-Minahasa.

Berikut susunan Pengurus inti MPW Pemuda Pancasila Sulut Periode 2022 – 2027:

– Ketua: Braien Waworuntu

– Sekretaris: Arthur Datunsolang

– Bendahara: Hiskia Sembel

(sisco/*)

 

 

 

 




Sekretariat DPRD Sulut Bakal Gelar Acara Pisah Sambut

Sulut,GN- Setelah menggelar serah terima jabatan (Sertijab) beberapa hari yang lalu, Sekretariat DPRD Sulut menggelar kembali acara pisah sambut. Sesuai isi surat dari sekretariat DPRD Sulut nomor 800/Set.DPRD/594.2/2022 Perihal Undangan acara pisah sambut dari Sekretaris DPRD Sulut yang lama Glady Kawatu,SH MSi kepada Sekretaris DPRD Sulut yang baru Ir Sandra Moniaga,MSi yang akan di laksanakan Senin, 24 Oktober 2022.

Surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga,MSi menyampaikan bahwa acara pelantikan dilaksanakan pada pukul 10.00 Wita, di ruangan rapat DPRD Sulut.

“Sehubungan dengan Pelaksanaan Pisah Sambut Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan hormat mengundang untuk menghadiri acara dimaksud,” demikian petikan isi surat undangan. (sisco)




Bertolak Ke Nusa Utara, Ketua KD Pelprip Sulut Bersama Tim Akan Lantik Komisariat Pelprip Sangihe

Sulut,GN- Langkah maju yang di lakukan oleh Pengurus Komisariat Daerah Pelayanan Pria Pantekosta (KD Pelprip) Sulawesi Utara (Sulut) terus dilakukan.

Untuk kali ini Ketua KD Pelprip Sulut Drs Mecki Onibala,MSi bersama rombongan tim bertolak menuju ke daerah kepulauan Nusa Utara tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melantik komisariat Pelprip kabupaten kepulauan Sangihe, Minggu (23/10/2022) besok.

Mereka menumpangi kapal expres bahari (Kapal cepat red) sekira pukul 10. 00 Wita dari pelabuhan Manado. Di perkirakan kapal expres bahari akan tiba di pelabuhan Tahuna kabupaten kepulauan Sangihe sekira pukul 17.00 Wita.

Ketua KD Pelprip Sulut bersama tim direncanakan akan di jemput langsung pengurus komisariat Pelprip Sangihe dan akan menuju ke GPdI Narwastu tempat pelaksanaan acara pelantikan.

Informasi yang di terima media ini acara pelantikan komisariat Pelprip kabupaten kepulauan Sangihe akan di hadiri oleh Penjabat Bupati kepulauan Sangihe dr Rini Tamuntuan, Sekdakab kepulauan Sangihe dan undangan lainnya. (sisco)




Sejumlah Aktivis GMIM Berterima Kasih ke Pemkot Manado atas Dana Bantuan Hibah

Manado, GN- Beredarnya pernyataan dari seorang yang mengaku aktivis GMIM bernama Mejkel Lela yang mempermasalahkan dana bantuan hibah ke GMIM yang diberikan Pemerintah Kota Manado, dengan alasan tak sesuai Perwako 34 tahun 2021 dimana menyebut GMIM sebagai organisasi bentukan Pemkot Manado. Kini mulai mendapat reaksi negatif dari warga GMIM. Mereka mempertanyakan Motivasinya dibalik pernyataannya itu.

Salah satu aktivis GMIM Pnt Reinhard Tololiu, Ketua PKB GMIM Getsemani Sakobar ini menilai ada motivasi lain dibalik apa yang disuarakan Lela.

“Ada beberapa warga GMIM yang seperti ini. Merasa paling tahu soal GMIM, padahal kontribusinya untuk GMIM tidak sebanding dengan apa yang keluar dari mulutnya.
Waktu diminta bantuan, bilang tidak ada
tapi ketika ada yang membantu, dikritik habis-habisan. Saya sendiri tidak perduli soal politik, karena saya orang hukum.
Tapi ketika gereja saya dibantu, saya wajib menghargai orang yang membantu tersebut. Karena itu, selagi kita bisa, bantu dan dukung gereja kita. Supaya ketika kita tidak lagi bisa membantu dan mendukung gereja, kita tidak iri dengan orang lain yang dengan senang hati melakukan hal itu. Saya adalah warga GMIM, dan saya juga aktivis GMIM, saya setuju dengan tindakan Walikota dan Pemkot Manado,” tutur Pnt Rein, yang juga menjabat Kajari Banggai Laut.

Pernyataan senada juga disampaikan Pnt Steiven Zeekeon, Ketua Pria Kaum Bapa GMIM Sion Sindulang Satu.

“Saya melihat ini ada upaya menzolimi niat baik pak Walikota. Lela itu bukanlah representasi GMIM. Aneh juga yah ada orang yang mau membantu dengan tulus malah dipersoalkan. Saya lihat ini terlalu tendensius, harusnya sebagai warga GMIM menyampaikan terima kasih pada pak Walikota,” ujar Pnt Steiven Zeekeon.

Dari amatannya pada beberapa kali pemberitaan, lelaki yang berprofesi sebagai pengacara ini menyebut isi beritanya sebenarnya itu itu saja tapi digoreng terus dan diputar sehingga terlihat up to date.

“Saya dapat informasi penulis beritanya bukan warga GMIM, tapi beliau peduli sekali memberitakan persoalan bantuan ke GMIM. Ini bahaya jangan sampai ada upaya memprovokasi dan memecah belah GMIM yang hidup rukun, kami akan terus memantau persoalan ini,” papar Zeekeon yang juga Sekretaris PKB Wilayah Manado Utara 1.

Ketua Komisi Pria Kaum Bapa GMIM Musafir Kleak Pnt Franky Mocodompis, ikut memberi pernyataan. Menurut dia, GMIM punya mekanisme organisasional yang diatur oleh Tata Gereja.

“Sebagai individu, Lela adalah anggota jemaat GMIM. Dalam Tata Gereja anggota jemaat di kolom ada Penatua dan Diaken. Jika ada hal-hal terkait pelayanan, anggota jemaat menyampaikan ke Penatua/Diaken di kolom atau Penatua BIPRA kemudian meneruskannya ke Sidang Majelis Jemaat. Nah, di sidang majelis jemaat inilah keputusan, penyataan, dan sikap Jemaat GMIM terjabarkan. Kalau di jemaat, wilayah, dan Sinode, itu seluruhnya terepresentasi pada jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja,” papar Mocodompis yang juga Sekretaris Komisi P/KB Wilayah Manado Barat Daya.

Masih menurut Wakil Sekretaris Pokja P/KB Center Komisi P/KB Sinode GMIM, dan Wakil Sekretaris Komisi Kerja Sistem Informasi Terpadu ini, Secara yuridis, Perwako yang menuliskan GMIM sebagai organisasi bentukan Pemerintah tidak ada masalah, karena GMIM dibentuk sebagai organisasi berbeda dengan kolom dan jemaat yang berkumpul atau mengikuti regulasi di era hukum positif Indonesia.

“Badan Hukum GMIM sebenarnya sudah ada sebelum GMIM memisahkan diri dari Indishe Kerk/GPI yakni Staatblad 1927 Nomor 126; K.B. 29 Juni 1935 Nomor 80). Tapi kalau frasa ‘bentukan pemerintah’ dipilih oleh Pemkot Manado untuk melegalkan hibah tahunan dapat diterima oleh GMIM, seharusnya Lela selaku anggota jemaat GMIM berterima kasih kepada Walikota mengambil kebijakan membantu Sinode GMIM melalui hibah tahunan,” papar lelaki yang akrab disapa Pnt FM ini.

Jadi menurut Pnt FM, sangat wajar kalau GMIM menerima hibah tahunan karena partisipasi GMIM bagi Kota Manado dan 14 kabupaten/kota lainnya sangat menunjang pembangunan daerah dan tugas-tugas pemerintahan.

“Kalau kemudian Lela menyoal terus soal Perwal 34/2021 yang sudah kadaluarsa karena telah dicabut dengan Perwal 26/2022, berarti Lela punya kepentingan terhadap walikota. Itu tidak masalah. Masalah terbesar Lela adalah mempolitisasi GMIM sebagai produk opini, dan jika tidak minta maaf ke BPMS GMIM, maka itu artinya Lela nanti akan didoakan dan digembalakan oleh 105 Penatua P/KB GMIM dan Komandan Panji Yosua P/KB di 105 jemaat di Rayon Manado,” tegas Mocodompit.    (**/dfy)




Wakili Gubernur Sulut, Kaban Jetty Pulu Buka Rakor Penyusunan Data Inventarisasi Perbatasan

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang di wakili Kepala Badan (Kaban) Pengelola Perbatasan Sulut Dr Jetty Pulu membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Data Inventarisasi Daerah Perbatasan, Jumat (21/10/2022).

Selain membuka acara Kaban Dr Jetty Pulu juga membacakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Acara yang di apik dan di kemas dengan baik menghadirkan Danlantamal VIII
Sulawesi Utara Laksamana Pertama
Nouldy Tangka, memberikan materi
Prospek Kerjasama RI – Philipina
dalam kerangka Join Border Committee Dan Perencanaan Pembangunan Border Crossing Station.

Kegiatan ini juga di hadiri langsung Kepala – Kepala OPD dan para camat yang terkait dengan wilayah Perbatasan serta kecamatan Lokasi Prioritas ( LOKPRI ) antara lain Kabupaten Bolmong Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud.

Sementara yang hadir secara virtual antara lain Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Terluar (PPKT) Kementerian KKP RI juga sebagai Nara sumber dalam acara Rakor tersebut memberikan materi Arah Kebijakan Pengembangan PPKT di Provinsi Sulawesi Utara Pasca akan diterbitkan Revisi Perpres nomor 78 tahun 2005. (sisco)




Cek Ketersediaan Energi Listrik di Sulut, Senator Steva Liow Bertemu Managemen PT PLN Suluttenggo

Manado, GN – Ketersediaan energi listrik di Provinsi Sulawesi Utara, mendapat perhatian khusus Anggota DPD RI Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP.

Liow langsung mengecek kesiapan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) dalam ketersediaan energi listrik di Sulawesi Utara.

Senator SBANL alias Stefa, sapaan Anggota Komite II DPD RI Dapil Sulut ini ingin memastikan ketersediaan energi listrik untuk mendukung daya saing industri maupun kebutuhan rumah tangga, termasuk dalam menghadapi Hari Raya Nasional Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru Tahun 2023.

Menurut Senator Stefa, bahwa dengan kondisi listrik saat ini oversupply, maka diharapkan tidak ada industri dan rumah tangga di Sulut yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Tetapi, kata Senator Stefa yang adalah juga Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, bahwa masih mendengarkan keluhan, khususnya dari rumah tangga yang belum teraliri listrik, bahkan juga terjadi pemadaman listrik yang berdampak pada kerusakan peralatan/perlengkapan rumah tangga.

Meski demikian, Senator Stefa memberikan apresiasi kepada PT PLN Suluttenggo begitu responsif dan bereaksi cepat dalam mengatasi permasalahan kelistrikan terutama pemadaman akibat kerusakan teknis dan faktor alam serta program-program strategis dan konkrit disekor ketenagakelistrikan di daerah ini.

Dalam kunjungan kerja dan pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Manajemen PT PLN UIW Sulutenggo di Manado, Kamis (20/10), Senator Stefa diterima oleh General Manager PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo Ari Dartomo yang diwakili Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum Wijaya Gautama, Manajer IPP dan Captive Power Ade Rahmat dan Manajer Pemasaran Yudistira.

Dalam pertemuan tersebut, Senator Stefa juga menanyakan implimentasi khususnya di Sulut terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik.

Sementara itu, Senior Manajer Wijaya Gautama menyampaikan permintaan maaf dari General Manajer PT PLN UIW Suluttenggo Adi Dartomo yang tidak bisa menerima langsung Senator Stefa, karena lagi melaksanakan kunjungan kerja di Sulteng dan memintakan dijadwalkan pekan depan.

Merespon yang disampaikan Senator Stefa, maka ketiga Manajer PT PLN UIW Suluttenggo masing-masing Wijaya Gautama, Ade Rahmat dan Yudistira secara bergantian memberikan penjelasan bahwa pihaknya terus melakukan program dan upaya-upaya untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah, termasuk ketersediaan energi listrik baik untuk industri maupun masyarakat termasuk rumah tangga. Saat ini kondisi listrik sedang oversupply. Dengan kondisi listrik surplus 4,31 MW tidak ada industri dan rumah tangga di daerah ini mengalami kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Namun disadari faktor alam dan kendala teknis mengakibatkan terjadi pemadaman listrik, dimana dengan SDM PLN didukung berbagai pihak segera dipulihkan kembali. Demikian halnya didaerah-daerah tertentu seperti diprogramkan PLTS untuk memenuhi ketersediaan energi listik.

Mengenai teknis pengaplikasian Inpres 7/22, sudah ada beberapa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan diupayakan penambahan diakhir tahun 2022 dan pengadaan tahun 2023. Dalam kunker dan pertemuan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Senator Stefa didampingi Kasubag Tata Usaha dan Umum Kantor DPD RI Perwakilan Sulut Hadi Firdaus bersama Staf Kantor Perwakilan dan Staf Anggota B-100.   (**/dfy)




Sandra Moniaga : Semua Agenda Penting Itu Akan Saya Tuntaskan

Sulut,GN- Semua agenda-agenda penting yang sudah dijadwalkan, itu yang akan kita tuntaskan. Apalagi dalam rangka mempersiapkan APBD 2023.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Sandra Moniaga saat prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Rabu (19/10/2022).

Sandra Moniaga secara sah menggantikan Glady Kawatu yang telah hampir tiga tahun menjabat Sekretaris DPRD Sulut.

“Saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Setwan Sulut, mengenai kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan dan komisi DPRD Sulut dengan TAPD dan instansi terkait,” tandasnya.

Diketahui, Sekretariat DPRD Sulut masih akan menggelar acara pisah sambut yang akan dilangsungkan di ruang Paripurna, Senin 24 September 2022. (sisco)




Sandra Moniaga Resmi Jabat Sekretaris DPRD Sulut

Sulut,GN- Sandra Moniaga resmi menjabat sebagai Sekretaris DPRD  Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggantikan pejabat lama Glady Kawatu yang menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Serah Terima Jabatan Sekretaris DPRD Sulut (foto : ist)

Acara peresmian jabatan Sekwan ini dilakukan lewat kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sulut, Rabu (19/10/22) siang tadi.

Glady Kawatu menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw serta Sekprov Sulut atas kepercayaan, karena telah diberikan kesempatan untuk menjabat Sekwan.

Kawatu juga berterima kasih kepada seluruh jajaran sekretariat dewan yang telah mendukungnya selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai sekwan.

Sementara itu, Penjabat Sekwan yang baru Sandra Moniaga juga menyampaikan  terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw serta Sekprov Sulut telah mempercayakan kepada dirinya sebagai Sekwan DPRD Sulut.

Moniaga berharap kepada jajaran sekretariat dewan untuk mendukungnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan.

Turut hadir dalam kegiatan sertijab tersebut, Sekprov Sulut Praseno Hadi, Asisten III Setdaprov Sulut Frangki Manumpil dan Kaban BKD Clay Dondokambey. (sisco)




Besok Dijadwalkan Sertijab Sekretaris DPRD Sulut

Sulut,GN – Serah terima jabatan (Sertijab) Sekretaris DPRD Sulut di jadwalkan Rabu 19 Oktober 2022 besok.

Ini dikatakan oleh Kepala Bagian Persidangan DPRD Sulut Jerry Hamonsina kepada media, Selasa (18/10/2022).

“Setelah dikoordinasikan dengan pimpinan, Sertijab dijadwalkan pukul 11.00 wita besok,” kata Hamonsina.

Diketahui Sandra Moniaga menjabat Sekretaris DPRD Sulut menggantikan Glady Kawatu. Sementara, Glady Kawatu menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan.

Sandra Moniaga sebelum berada di posisi Kepala Dinas Pangan sudah melalui sejumlah jabatan. Di antaranya pernah menjadi Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara.(sisco/*)




Rocky Wowor Minta Fraksi PDI Perjuangan Kawal Aspirasi Masyarakat

Sulut,GN- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor menginstruksikan agar seluruh personil fraksi PDIP di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Sulut mengawal semua Aspirasi Masyarakat (Asmara) yang sudah disampaikan dan telah masuk dalam usulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Politisi muda PDI Perjuangan ini mengatakan Aspirasi masyarakat penting dilakukan agar janji politik yang disampaikan saat kampanye bukan hanya janji tetapi benar- benar direalisasikan.

” Pembahasan APBD 2023 yang akan segera dibahas kiranya dijadikan momentum untuk mengawal aspirasi masyarakat, termasuk yang sudah terkaver dalam SIPD, agar masyarakat percaya jika PDIP terus berjuang untuk masyarakat,” kata Wowor.

Di lembaga DPRD Sulut PDI Perjuangan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga memiliki mayoritas kursi dan harus rajin turun dalam menyerap aspirasi masyarakat, sebab masih ada banyak kebutuhan masyarakat kita yang belum disampaikan.

“Tekad menjadikan Sulawesi Utara semakin Hebat, yang menjadi cita-cita pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw adalah amanah dari masyarakat untuk  terimplementasikan secara nyata untuk tujuan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

”Fraksi PDIP akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tandasnya. (*/sisco)