Rondonuwu Sebut Peristiwa Merah Putih Tidak Di Lupakan

Sulut,GN- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sandra Rondonuwu menyebutkan soal tanggal 14 Februari. Politisi PDIP itu mengingatkan kisah hari Merah Putih, yang harusnya tidak dilupakan masyarakat Sulut.

Penyampaian ini disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD Sulut terkait penetapan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Senin (14/2/2023).

“Tanggal 14 Febuari adalah tanggal di mana peristiwa heroik terjadi di zaman perang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa yang lekat dengan kebudayaan Minahasa, yang membuktikan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat dan bisa melakukan perlawanan,” ungkapnya.

Peristiwa 14 Februari 1946 di Manado kata Rondonuwu, tercatat sebagai sejarah dunia selama perang kemerdekaan RI dari 1945 sampai 1949. “Di mana hanya kudeta 14 Februari yang berhasil merebut kekuasaan Belanda dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan nasional yang merdeka di bawah pimpinan Lapian dan Taulu,” jelasnya.

“Semua tercatat. Mereka ditahan, ditawan dan dideportasi ke Morotai. Dan pemerintah lewat Lapian-Taulu pada 22 Februari 1946, dinyatakan dalam rapat umum di lapangan Tikala Manado, bahwa Sulawesi Utara adalah bagian dari NKRI,” sebutnya. (*/sisco)

 




Sah! DPRD Sulut Tetapkan Kode Etik Dan Tata Beracara BK

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (14)02/2023) menetapkan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) lewat rapat paripurna internal.

Adapun Kode Etik memiliki 19 bab dan 31 pasal, sedangkan Tata Bercara memiliki 10 bab dengan 45 pasal.

Ketua Pansus Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Sandra Rondonuwu STh, SH dalam laporannya mengatakan jabatan politik sejatinya adalah tugas dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari panggilan hidup.

Rondonuwu menguraikan sebagaimana yang diurai Max Weber tentang relasi kekuasaan dan otoritas yang sangat terkait dengan perilaku politik seseorang.

“Di mana, dalam pandangan Webber tersebut, kualitas demokrasi dan kekuasaan tidak lepas dari kualitas manusianya. Dan sudah semestinyalah, orang-orang yang masuk ke dunia politik adalah mereka yang datang dengan panggilan untuk mengabdi semata-mata demi kepentingan rakyat, bangsa dan Negara,” kata Rondonuwu.

Lanjutnya politisi PDI Perjuangan ini mengatakan lembaga politik seperti DPR dan DPRD sejatinya harus menjadikan hal ini sebagai acuan penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

“Lembaga pemilihan rakyat adalah lembaga yang terhormat, mulia dan bermartabat. Karena itu anggota dewan atau legislatif seharusnya, merupakan orang-orang pilihan yang terbaik, yang diutus oleh rakyat di setiap daerah pemilihannya masing-masing. Adalah mereka yang mampu menjaga nama baik dirinya, keluarga serta masyarakat di dapilnya masing-masing,” ucapnya.

Dia mengingatkan tugas utama anggota DPRD adalah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, untuk mewujudkan rasa keadilan rakyat itu sendiri, sesuai dengan fungsinya mengontrol pemerintah, membuat peraturan dan menyusun anggaran.

Di samping fungsi tersebut, DPRD juga memiliki tugas fungsional lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD menyiapkan tiga instrumen pendukung.

Yakni peraturan tata tertib, yang merupakan pedoman yaitu norma perilaku dan etika, yang harus dipatuhi oleh anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Kedua adalah Kode Etik, dan yang ketiga tata beracara badan kehormatan, yang merupakan alat untuk mengawal dan memproses pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.

“Dalam perwujudan tugas itulah, anggota legislatif diambil sumpah untuk setia dan konsisten dan berkomitmen untuk mewujudkan suara rakyat,” sebutnya.

Adapun hasil pembahasan peraturan DPRD Provinsi Sulut terbagi dalam dua bagian. Antara lain adalah Kode Etik DPRD, di mana pembentukan peraturan daerah ini mengandung makna, pertama sebagai instrumen yang memberikan batasan kewenangan dan sikap bagi para anggota DPRD, dan mampu membedakan sebagai anggota masyarakat biasa dengan statusnya sebagai anggota DPRD, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perilaku dan moralitas anggota DPRD.

Kedua, anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang disegani dan memiliki integritas yang baik di hadapan masyarakat.

“Dan yang ketiga menjaga martabat dan kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta memandu pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya kepada Negara dan masyarakat serta konstituennya,” jelasnya.

Berikut susunan pimpinan dan keanggotaan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara. Pimpinan DPRD sebagai koordinator, Ketua Sandra Rondonuwu, Wakil Ketua Mohammad Wongso, Sekretaris Inggried Sondakh dan anggota Vonny Paat, Fabian Kaloh, Herry Rotinsulu, Boy VA Tumiwa, Agustin Kambey, Berty Kapojos, I Nyoman Sarwah, Braein Waworuntu, Cindy Wurangian, Kristo Lumentut, Sjenni Kalangi dan H Ayub Ali.

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen memimpin rapat paripurna, didampingi dua wakilnya, Victor Mailangkay dan James A Kojongian. Juga Sekretaris DPRD, Sandra Moniaga dan jajarannya. Rapat tersebut kuorum karena dihadiri oleh 23 anggota dewan. (sisco/*)




CNR Kritisi Pungli Di Lingkungan Pendidikan

Sulut,GN – Dunia Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara, terus mendapat perhatian serius, dari berbagai kalangan termasuk datang dari wakil rakyat di DPRD Sulut.

Terkait hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Careig N Runtu (CNR), angkat bicara kepada sejumlah wartawan terkait merebak praktek pungutan liar (pungli) di sekolah.

Politisi Golkar ini mengatakan bahwa saat ini Pansus tengah dalam pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan, dan masih fokus pada pembahasan masalah mutu pendidikan di Sulawesi Utara, baik itu peserta didik atau tenaga pendidik, namun terkait pungli dirinya menyampaikan bahwa teman-teman di pansus pendidikan ini sudah mengangkat masalah tersebut.

“Terkait maraknya pungli saya secara tegas menyampaikan kepada dinas pendidikan daerah, kalau itu sifatnya pungli jangankan muat di pansus, pungli itu sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang dan kalau hal itu terbukti sikat oknum-oknum tersebut, ” ungkapnya.

Ketua Partai Golkar Minahasa CNR, juga mengatakan hal itu akan kita rumuskan bersama, dengan tim-tim ahli, maupun Pendidikan.

“Contoh seperti pembahasan pansus tadi, seperti ada diskriminasi, ada perbuatan pelecehan dan tentu hal ini harus dirumuskan dalam ranperda maupun perda, namun juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, ” tuturnya. (*/sisco)




Raski Mokodompit Dorong Pemerintah Sulut Kembangkan Potensi Pariwisata Di BMR

Sulut,GN- Raski Mokodompit selaku Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulawesi Utara (Sulut), menyampaikan apresiasinya atas tujuh tahun pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, Senin (13/2/2023).

Raski Mokodompit

          Raski Mokodompit (foto :ist)

Dia meminta OD-SK untuk melirik potensi wisata di daerah pemilihan Bolaang Mongondouw Raya (BMR) untuk dikembangkan, baik spot atau objeknya, hingga akses infrastrukturnya.

“Spot pariwisata di BMR tak kalah bagus dengan yang lain. Mungkin ini bisa jadi perhatian OD-SK yang sekarang lebih gencar memajukan pariwisata di Sulut,” ujarnya.

Soal capaian kerja dan pembangunan, Mokodompit mengaku OD-SK sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut telah terlihat di BMR.  Dimana selama tujuh tahun memimpin Sulut banyak hal yang telah dipersembahkan OD-SK bagi BMR.

“Setiap tahun pembangunan di BMR bertambah. Penganggarannya dan perhatian ODSK sangat dirasakan,” tambahnya.

Ditegaskannya, selama OD-SK memberikan perhatian ke daerahnya, BMR, masyarakat akan selalu mendukung.

“Dan tentu Fraksi Partai Golkar ada bersama pemerintahan OD-SK, selama kerja dan pembangunan diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat BMR,” tutup politisi muda tiga periode di DPRD Sulut itu. (*/sisco)




Jaga Martabat, Kehormatan, Citra, Dan Kredibilitas DPRD, Kalangie : Kami Akan Bahas Serius

Sulut,GN- Sjenny F Kalangie selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menjelaskan sebagaimana tugas Badan Kehormatan meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan atau kode etik DPRD Sulut.

Lanjut kata Sjenny, mengenai  hal tersebut pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas secara serius hal ini, dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

” Kami menerima banyak aspirasi masyarakat yang menyorot anggota dewan yang malas ngantor,”jelasnya, Senin (13/02/2023).

Selain itu, Syenny menjelaskan Badan Kehormatan  DPRD akan menyurat ke pimpinan fraksi masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti.(*/sisco)




Pansus Genjot Ranperda Pendidikan Di Sulut

Sulut,GN-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) Dra Vonny Paat saat dimintai penjelasan Senin (13/02/2023) mengatakan, sudah 60 pasal yang dibahas antara pansus dan SKPD diantaranya Biro Hukum dan Dinas pendidikan Sulut dari 123 pasal.

“Pembahasan berjalan lancar karena pasal pasal yang dibahas mengacu pada UU Sisdiknas. Jadi bagi kami tidak ada yang krusial,” katanya.

Namun jelasnya lagi, berdasarkan kunjungan pansus di SMK I Kota Kotamobagu didapati tentang penetapan upah minimum bagi tenaga pengajar /tenaga honorer guru yang diangkat oleh SK. Kepala Sekolah dengan pembayaran dari dana bos senilai Rp 400.000.

“Kami (Pansus) bertanya apakah bisa dimasukan dalam ranperda tentang penetapan tunjangan guru yang layak. Karena di ranperda hal ini belum diatur, ” ungkapnya.

Pansus juga mempertanyakan kasus yang di temui di SMK dimana siswa saat menempuh pendidikan kemudian hamil.

“Jika siswa ini telah melahirkan bisakah dia melanjutkan sekolah ? apakah disekolah itu atau dipindahkan ? Penjelasan yang kami terima tidak bisa dan disarankan mengikuti paket C, tapi paket C kewenangan Kabupaten/kota. Bisakah diserahkan ke Propinsi ? tandasnya, ini belum juga diatur dalam Ranperda,” sebutnya.

Saat ditanya target penyelesaian pembahasan pasal per pasal, Vonny yakin akan selesai pada bulan maret.

“Ditargetkan bulan maret depan selesai pembahasan pasal,” tandas Srikandi PDI Perjuangan ini.

Di ketahui, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) terus memacu pembahasan dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tenaga ahli. Hampir stengah dari jumlah pasal Ranperda pendidikan telah tuntas dibahas.( */sisco)




Komisi III DPRD Gelar RDP Dengan PUPR Sulut, Liputo Pertanyakan Soal Lampu Penerangan Jalan

Sulut,GN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membahas program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2023 menghadirkan Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan, Senin (13/2/2023) dilaksanakan di ruang Rapat Komisi.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo, anggota Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Yongkie Limen, Ayub Ali dan Toni Supit.

Dalam kegiatan RDP ini Sekretaris Komisi III Amir Liputo mempertanyakan siapa penanggungjawab penerangan jalan apabila status jalan Propinsi.

Dia mencontohkan, jalan masuk ke GPI dimana tidak ada penerangan jalan maka di ruas jalan tersebut rawan kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu Kadis PUPR Propinsi Sulut Alexander Wattimena mengatakan, bahwa Dinas PUPR tidak menganggarkan untuk penerangan jalan.

Alexander Wattimena juga menjelaskan, Dinas PUPR Sulut tidak menganggarkan untuk penerangan jalan dan kewenangan penerangan jalan ada di ESDM atau di Dinas Perhubungan. (sisco)




Kapojos Apresiasi 7 Tahun Kepemimpinan ODSK

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengapresiasi kinerja Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Menurutnya, selama tujuh (7) tahun Provinsi Sulut dinakodai Oleh Olly Dondokambey dan Steven Kandow (ODSK) banyak program-program yang telah di lakukan dengan bukti nyata.

Hal ini dikatakannya, kepada Sejumlah Wartawan, Senin (13/02/23) di ruang kerja.


Kapojos juga sangat bersyukur Gubernur Sulut Olly Dondokambey tetap memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat.

Program kerja yang baru saja selesai di kerjakan antara lain bendungan Kuwil yang sudah diresmikan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. “Meskipun bendungan kuwil hanya dapat mengantisipasi tetapi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang banjir di kota manado di bulan Maret ini Bank Dunia akan melaksanakan MOU dengan Pemerintah provinsi untuk mengantisipasi banjir saluran-saluran yang ada di kota manado, seperti sario,tikala dan bailang,”Jelas Kapojos.

Di jelaskannya, saat berkunjung ke kementerian balai sungai mereka mendapatkan informasi soal Bank Dunia dan Pemerintah Provinsi akan melaksanakan MOU. “Jadi dengan adanya bendungan kuwil ini kita harus akui bahwa ini bagian pengantisipasian penangangan banjir dan pak Gubernur setelah berkoordinasi dengan kementrian teken MOU,” pungkasnya. (*/sisco)




Rektor Unsrat Manado Sambut Kunker Rektor UKSW Salatiga

Manado,GN- Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mendapat kunjungan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng menerima langsung kunjungan kerja (Kunker)  Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, di Gedung Rektorat Unsrat, Kamis (09/02/2023).

Saat menerima kunker Rektor UKSW Salatiga, Rektor Unsrat didampingi  Wakil Rektor empat (WR4) Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA,, sementara Rektor UKSW Salatiga  didampingi Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik Kemahasiswaan Prof. Dr. Ferdy S. Rondonuwu.

Rombongan Rektor UKSW diterima di ruangan Rektor Unsrat, dilanjutkan diskusi serta pembicaraan maksud kunjungan serta program  kerja sama.

“Kunjungan UKSW ke Unsrat ini dalam rangka Addendum Nota Kesepahaman Antara Unsrat dengan UKSW tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,” kata Rektor Prof Berty Sompie.(*/sisco)




BSG Gelar RUPS-LB, Pemegang Saham Sepakat Mahmud Turuis Tempati Direktur Kepatuhan Dan Pius Batara Direktur Pemasaran

Sulut,GN- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank SulutGo di gelar di Vila Manare Mangatasik Tanawangko, Kamis (9/2/2023) dibuka langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) didampingi Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemprov Gorontalo bersyukur dimana terselenggaranya kegiatan tersebut. “Atas nama Pemprov Sulut dan Gorontalo hari ini kita bersyukur atas tuntunan yang Maha Kuasa sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik,” kata Gubernur.

Gubernur berharap semoga rapat ini, berjalan dengan baik untuk kemajuan perekonomian daerah Sulut dan Gorontalo. “Mudah-mudahan dapat berjalan dengan waktu yang akan kita sepakati bersama. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan RUPS Bank Sulut di tahun 2023, untuk evaluasi kegiatan tahun 2022 dan rencana kerja di tahun 2023,” ujarnya.

Untuk di ketahui dalam RUPS-LB tersebut, Machmud Turuis menempati posisi baru Direktur Kepatuhan dan Pius Batara sebagai Direktur Pemasaran.

Sementara pimpinan divisi corsec BSG Heince Rumende kepada media gemparnews.com menjelaskan tentang hasil RUPS LB dimana disepakati pemegang saham pertukaran direktur kepatuhan dan direktur pemasaran di lingkup BSG. “Sudah disepakati bersama pemilik saham dalam pelaksanaan RUPS,” ucapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Komisaris Utama Bank SulutGo Edwin Silangen, Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah dan bupati/wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se-Sulut. (sisco)