Komisi IV DPRD Hearing Dinas Pendidikan Daerah Sulut
Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Selasa (21/02/2023) Diruangan rapat komisi IV.
Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua dan sekretaris komisi IV Cindy Wurangian dan turut di hadiri anggota komisi IV serta Kepala Dinas Pendidikan Sulut bersama jajaran.
Pantauan media ini, dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap dari beberapa pertanyaan dan pemintaan komisi IV, sangat disayangkan mitra kerja Dinas pendidikan Sulut belum membawa data-data yang dimintakan oleh komisi IV.
Sehingga pembahasan rapat sedikit terjadi perdebatan hanya terkait belum siapnya dinas pendidikan Sulut belum membawa data tersebut. Terkait hal itu, maka pimpinan komisi IV menunda rapat tersebut dan akan dilanjutkan kembali Senin pekan depan.
” Kami mintakan hari Jumat, semua data-data yang kami minta segera di masukan melalui staf komisi IV,” tutup Ketua Komisi IV. (sisco)
Yusra Alhabsy “Berang” Sekolah Belum Serahkan Ijasah
Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) yang duduk di komisi IV Yusra Alhabsy berang mendengar dugaan, beberapa sekolah di SMA dan SMK sampai saat ini belum menyerahkan ijasah kepada siswa yang sudah lulus tahun sebelumnya.
Hal ini di sampaikan Yusra pada saat hearing komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Selasa (21/02/2023) Diruangan komisi IV.
Dia pun menegaskan agar seluruh SMA dan SMK harus menyerahkan ijasah tersebut. “Tolong ibu Kadis buatkan surat edaran kepada seluruh sekolah segera menyerahkan ijasah yang muridnya sudah selesai.Jangan karena belum membayar uang komite, trus pihak sekolah menahan ijasah,” tegas Yusra dengan nada tinggi.
Yusra mengingatkan kembali supaya seluruh Kepala sekolah harus pro aktif untuk menyerahkan ijasah. ” Kepala sekolah harusnya pro aktif menyerahkan ijasah kepada siswa yang sudah lulus,”tutupnya.
Hadir pada Hearing antara lain pimpinan dan anggota komisi IV, Kepala Dinas pendidikan daerah Sulut dr Grace Punuh, Sekretaris Jefry Runtuwene dan staf. (sisco)
BP2MI Sulut Gelar Rakor Bersama RSUD ODSK Dan P3MI
Sulut,GN- Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/02/2023) mengggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran di Sulawesi Utara.
Dalam rapat yang juga mengundang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ini, membahas mengenai peningkatan pelayanan bagi CPMI asal Sulut.
“Hari ini kami mengundang beberapa stakeholder antara lain RSUD ODSK dan P3MI yang aktif menempatkan CPMI di Sulawesi Utara untuk membahas kendala pemeriksaan kesehatan CPMI yang sering ditemui di lapangan serta mencarikan solusi demi peningkatan pelayanan kepada CPMI”kata Hendra.
Menurut Hendra, pemeriksaan kesehatan CPMI adalah langkah awal yang wajib dilakukan sebelum CPMI berproses untuk kerja ke luar negeri.
“Pemeriksaan kesehatan adalah bagian yang krusial sebelum CPMI berproses kerja ke luar negeri. Setelah membuat ID di Dinas Tenaga Kerja, CPMI wajib memeriksakan kesehatannya di sarana kesehatan yang sudah mendapatkan ijin. Apabila sudah dinyatakan fit untuk bekerja, baru yang bersangkutan bisa berproses paspor, kontrak kerja hingga berangkat ke negara penempatan. Jadi pelayanan di Sarkes wajib di tingkatkan karena berkaitan dengan nasib CPMI” jelas Hendra.
Hendra menambahkan bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi ajang sinegitas antara seluruh stakeholder BP2MI.
“Rapat hari ini juga menjadi ajang sinergitas antara BP2MI dengan RSUD ODSK dan seluruh P3MI yang aktif melakukan penempatan PMI di Sulawesi Utara agar hubungan antar semua lembaga ini semakin baik”kata Hendra.
“Semua kami lakukan agar pelayanan bagi CPMI maupun PMI semakin lancar” tutup Hendra. (sisco)
INR: Ranperda PPLH Harus Memberikan Dampak Positif Untuk Lingkungan
Sulut,GN- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah berlangsung. Panitia khusus (Pansus) menaruh harapan.
Hal ini dikatakan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Imelda Nofita Rewah, Senin (20/02/2023) di ruang Paripurna DPRD Sulut.
Menurutnya, dari catatan terkait ranperda PPLH merupakan perencanaan tertulis dan memuat referensi lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurung waktu 30 tahun.
“Kalau dihitung 30 tahun sampai anak cucu, jadi untuk ranperda PPLH ini kita melihat hanya 15 pasal. Artinya tiga kali pertemuan untuk dibahas sudah selesai. Tetapi setelah saya lebih mencermati isi peraturan ini, harus ada keseriusan dari dinas terkait. Apalagi ada 15 dinas. Karena persoalan lingkungan hidup yang ada, dengan adanya ranperda PPLH ini bisa ditekan,” kata Rewah, Senin (20/02/2023), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ditambahkannya, dengan adanya ranperda tersebut, persoalan lingkungan hidup seperti polusi udara bisa berkurang, erosi dapat ditekan dan persoalan lingkungan lainnya diatasi.
“Karena kita pantau bersama sering terjadi banjir. Saya kira dengan adanya peraturan ini masalah lingkungan bisa ditekan. Saya rasa 30 tahun ke depan akan bermanfaat untuk generasi selanjutnya,” tandasnya. (*/sisco)
Walukow Tegaskan Pembahasan Pansus PPLH Harus Miliki Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Manado,GN– Panitia khusus ( Pansus) DPRD Sulut melakukan pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Senin (20/02/2023).
Hendry Walukow selaku Sekretaris Pansus, berharap agar kiranya Ranperda ini bisa memiliki manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
“Ini penting sekali, kalau ada aturan yakni Peraturan Daerah, manfaatnya harus jelas dan nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Ranperda yang terdiri dari 15 pasal ini harus diseriusi dan bahas secara komprehensif. “Bisa jadi ada tambahan pasal dan lainnya,” ujarnya.
Walukow mencontohkan manfaat Ranperda ini bagi pertambangan. Dimana, Walukow menilai kedepan dengan adanya Perda terkait lingkungan, masyarakat yang mengelola sumber daya alam mendapat berbagai manfaat.
“Dengan adanya Ranperda ini fungsi eksistensi masyarakar bisa terjamin artinya mereka beraktifitas mengelola sumber daya alam dalam kemudahan pemberian ijin. Fasilitasi dari pemerintah supaya terarah. Kalau tidak diarahkan akam merusak lingkungan,” ucapnya.
Selain itu soal Ruang Terbuka Hijau (RTH), dia menilai sebagian pengembang perumahan tak mampu siapkan RTH.
“Karena mungkin lahan sudah mahal, ini harus menjadi perhatian serius dan harus diatur dalam perda supaya ada payung hukum. Jangan hanya mengembang usaha dan mengembang pemukiman tapi tidak siapkan RTH yang nantinya akam menjamin keberadaan lingkungan sepanjang 30 tahun kedepan. Ini yang kita lihat tidak masuk do materi. Harusnya dimasukkan,” tandasnya. (*/sisco)
Legislator Sulut Inggrid Sondakh Gelar Sosbang Di Dua Lokasi Kecamatan Kawangkoan
Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) dan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) DPRD Sulut oleh anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan Sabtu, (18/02/2023).
Lokasi kegiatan Sosbang tersebut di laksanakan di kelurahan Uner dan Desa Rurukan kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa.
Dalam kesempatan itu Sondakh mengatakan sosialisasi kebangsaan memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia serta dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosbang di Desa Rurukan kecamatan Kawangkoan yakni kaum Milenial serta orang tua. Dalam penjelasannya, Sondakh mengatakan bahwa sosialisasi kebangsaan ini sangat penting, karena kondisi akhir-akhir ini secara global di Negara Republik Indonesia masih banyak sekali ancaman, seperti radikalisme, terorisme serta ancaman lewat dunia maya (medsos red).
Sementara itu, Sosbang di kelurahan Uner Kawangkoan Legislator Dapil Minahasa-Tomohin ini mengharapkan peran serta masyarakat menjaga Kamtibmas serta memupuk rasa kekeluargaan. “Mari kita mengamalkan Pancasila, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika,” tandasnya. (sisco)
Gelar Sosbang Di Desa Laikit Minut,MJP: Sulut Pusat Kerukunan Umat Beragama
Sulut ,GN – Pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pekan ini kembali menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (SOSBANG).
Hal ini juga dilakukan legislator Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang turun menemui masyarakat Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (16/2/2023).
Dalam sosialisasi, MJP mengingatkan peserta untuk tetap menjaga wawasan kebangsaan agar terhindar dari paham-paham radikalisme yang bisa merusak tatanan hidup bangsa dan negara.
MJP mengingatkan masyarakat tetap menjaga Sulawesi Utara sebagai pusat dari kerukunan umat beragama. Sulawesi Utara jangan tergerus dengan perkembangan digital yang bisa dirasuki oleh paham-paham yang bertujuan untuk memecah belah.
“Tugas kita sebagai DPRD bagaimana menjaga wawasan kebangsaan ini tetap hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa menangkal isu-isu terkait paham radikalisme,” Ucap MJP.
Dirinya berharap, wawasan kebangsaan ini terus diajarkan bagi generasi penerus. Maka dari itu, MJP menyebut bahwa saat ini DPRD sementara mengkaji pembuatan peraturan daerah sebagai bentuk peran DPRD dalam merawat kebangsaan ini.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Ir. Sandra Moniaga yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD adalah dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bagaimana kita menjaga jangan sampai ada paham-paham yang dapat merusak negara kesatuan republik Indonesia,”ucap Sekwan dalam sambutannya.
Hadir juga dalam kegiatan, pejabat struktural Sekretariat DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.(*/sisco)
Sekwan DPRD Sulut Hadiri Kegiatan Harmonisasi Atas Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017
Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga di dampingi Kepala Bagian Persidangan Jerry Hamonsina SSTP bertandang di Kantor Kemenkumhan Provinsi Sulawesi Utara, selasa (15/2/2023) menghadiri kegiatan “Harmonisasi” atas perubahan Peraturan Daerah (Perda) no 4 tahun 2017.
Pada kesempatan itu hadir pula Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara Dr Flora Krisen SH.MH yang di terima langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H.
Sebagaimana diketahui Hakikat “Perda” yaitu sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah juga merupakan fungsiperaturan daerah yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Moniaga juga turut memberikan apresiasi kepada kemenkumham wilayah Sulawesi Utara atas upaya selama ini boleh terjalin kebersamaan serta menjaga dan menjalankan legitimasi hukum terutama peraturan daerah di provinsi Sulawesi Utara. ” Tentu kami sangat mengapresiasi upaya Kemenkumham wilayah Sulut menjalin kebersamaan,” ucapnya. (*/sisco)
Cuaca Ekstrem Listrik Padam, MJP Tegaskan PLN Sulutenggo Harus Gerak Cepat
Sulut,GN– Akibat cuaca ekstrim melanda provinsi Sulawesi Utara (Sulut) banyaknya terjadi gangguan listrik di beberapa titik lokasi. Untuk itu, PLN Sulutenggo harus melakukan gerak cepat penanganan gangguan listrik yang terjadi, agar cepat kembali normal.
Melky J Pangemanan (foto: ist)
Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menegaskan PLN Suluttenggo harus menjawab keresahan publik dengan cepat dan solutif.
“Masyarakat kita sangat dirugikan karena listrik sering padam di Sulawesi Utara,” Tegas MJP, Rabu (15/02/2023) diruang kerjanya.
MJP mengatakan kondisi cuaca ekstrem di Sulut jangan selalu menjadi alasan bagi PLN. “Harus ada langkah preventif dalam menangani persoalan kelistrikan. Saya minta, segera menormalkan kembali kondisi listrik PLN di Sulut. Jangan sampai Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Lilin Negara,” kata MJP.
Sebelumnya, Dilansir dari antaranews.com, General Manager PLN UID Suluttenggo, Ari Dartomo, menyampaikan Terhentinya aliran listrik kepada pelanggan ini diakibatkan adanya indikasi gangguan yang disebabkan cuaca ekstrem yaitu angin kencang dan hujan lebat, sehingga sebanyak 1.240 Gardu Distribusi dan 15 penyulang (penyalur) yang tersebar di kota Manado, Minahasa, dan Tomohon perlu pemulihan.
“Saat ini tim dari PLN UP3 Manado tengah mengamankan titik gangguan, termasuk adanya pohon roboh yang mengenai Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang sedang dilakukan perbaikan,” kata Dartomo, Selasa (14/02/2023).
Tim pemulihan PLN berupaya secepatnya untuk melakukan penormalan sistem kelistrikan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih.
Hingga pukul 16.00 WITA, sebanyak 523 Gardu Distribusi berhasil dinormalkan sehingga 35.253 pelanggan dapat kembali menikmati listrik dari Total 1.240 Gardu Distribusi dan 97.844 pelanggan yang terdampak.
Upaya penormalan langsung dilakukan oleh PLN dengan SOP pengalihan beban untuk meminimalisir luasnya daerah terdampak, salah satunya dengan melakukan manuver memberikan pembebanan pada GI yang terganggu secara bertahap.
PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan terhentinya aliran listrik sementara, dan terus berupaya meningkatkan keandalan pasokan listrik demi pelayanan terbaik untuk masyarakat. (*/sisco)
Sulut,GN- Untuk mengantisipasi longsor semakin melebar di samping box cover jembatan Bailang Manado, Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) memasang bambu darurat sebagai pengaman. Sehingga memudahkan untuk melakukan pengecoran di sisi bahu jembatan yang terjadi longsor akibat kikisan air yang mengalir.
Pantauan media ini, cuaca ekstrem yang melanda Kota Manado sejak 14 Februari 2023 kemarin, sisi samping box cover jembatan Bailang masih dalam kondisi darurat.
Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio melalui Kepala Sub bagian umum dan TU Jendry Wongkar ketika diwawancarai pekan lalu, menjelaskan bahwa pemasangan bambu itu hanya sementara atau darurat. Semua kejadian atau kerusakan akan di laporkan ke pemerintah pusat dan Ketika disetujui anggaran atau dana darurat bencana maka pihaknya akan mengerjakan dan memperbaikinya. ” Itu hanya sementara atau darurat saja. Jika dana sudah di setujui maka akan diperbaiki,” kata Kasub umum dan TU.
Warga apresiasi kerja BPJN Sulut
Selain jembatan Bailang, beberapa wilayah seperti jembatan Minaesa sudah dapat di lalui kembali. Diketahui jembatan Minaesa juga sempat mengalami kerusakan box cover sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, BPJN Sulut langsung gerak cepat mencari solusi dengan menutupi box cover dengan material sehingga dapat dilalui oleh kendaraan kembali.
Atas : Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio Bawah : KTU Jendry Wongkar (foto : Gemparnews)
Sementara itu, warga masyarakat yang melewati jalur tersebut mengapresiasi dan berterimakasih atas kerja cepat BPJN Sulut. ” Terimakasih atas perhatian pemerintah melalui BPJN Sulut yang sudah memperhatikan jembatan ini. Kalau melewati jalur lain sangat jauh menuju Kota Manado, tapi kalau lewat jalan ini cepat sampai,” ungkap warga kepada media ini yang enggan menyebutkan namanya. (sisco)