Toni Supit: Pengurusan Ijin Usaha Air Tanah Diajukan Secara Online ke Kementerian

Sulut, GN- Ketua Pansus Perizinan Berusaha Daerah Toni Supit menjelaskan tentang pasal pengurusan ijin air tanah bagi pelaku usaha. Toni mengatakan bahwa pengurusan ijin usaha air tanah sudah sangat jelas, untuk usaha seperti rumah kost. Pengurusan kata Toni dapat dilakukan secara online ke kementerian.

Toni Supit (foto: Gemparnews)

“Jadi sudah sangat jelas untuk usaha pengambilan biaya – biaya seperti rumah kost. Pengurusan ijin air tanah secara online akan diajukan ke kementerian,” jelas Toni, Selasa (7/7/2026) usai rapat pembahasan.

Sedangkan keperluan rumahan dapur kita masing – masing itu kata Toni, hanya ijin lokal dari kabupaten kota. ” Untuk keperluan rumahan dapur kita masing – masing hanya ijin lokal saja,” kata Toni.

Lanjut Toni menerangkan ijin usaha air tanah akan dipisahkan dengan ijin kebutuhan rumah tangga dan pengurusan ijinnya dilakukan secara online.

“Nah, itu akan dipisahkan mana untuk usaha dan kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan air tanah seperti itu. Dan tidak perlu datang ke kementerian namun ijin usahanya dapat dilakukan secara online,” terangnya. (sisco)




Silangen Buka Rapat Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2025

Sulut,GN- Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (6/7/2026) di ruangan rapat paripurna.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Wakil Ketua Royke Anter, Wakil Ketua Stella Runtuwene
Anggota Royke O Roring, Cindy Wurangian, Berty Kapojos, Toni Supit, Amir Liputo, Henry Walukow, Lumenta, Rindo – Rindo, Frangky, Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Galang bersama jajaran SKPD.

Ketua DPRD Sulut mengatakan rapat ini membahas terkait Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara.

” Maka dengan ini saya secara resmi membuka rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 Provinsi Sulut,” ujar Silangen. (sisco)




DPRD Sulut Gelar Ibadah Rutin

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar ibadah rutin di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (6/7/2026) tadi pagi.

​Jadwal ibadah rutin setiap hari Senin, dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan, hingga wartawan yang melaksanakan tugas peliputan di kantor DPRD Sulut

​Ketua Komisi Penggembalaan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Gembala Teddy Batasina, MTh memimpin ibadah. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Yohanes 5:1-18 dengan tema Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Betesda.

Batasina dalam pesan rohani menyampaikan tentang kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi. Dia juga mengingatkan seluruh wakil rakyat beserta staf legislatif untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melangkah dengan iman dalam menjalankan tugas kedewanan.

​DI hadapan Tuhan, manusia bukanlah siapa-siapa tanpa penyertaan-Nya. Karena itu, menjaga aspek spiritual di tengah kesibukan politik dan pelayanan publik menjadi hal yang krusial.

​Apresiasi juga di sampaikan kepada DPRD Sulut yang konsisten menjaga ruang-ruang spiritualitas di lingkungan kerja pemerintahan.

​”Saya sebagai pelayan Tuhan memberi apresiasi, penghargaan yang tulus dan ikhlas, tapi juga rasa salut dan bangga. Sebab ternyata, apa pun aktivitas kerja kita, hal spiritualitas itu yang utama dan pertama,” ujar Batasina usai memimpin ibadah.

​​”Bagi saya, ini sesuatu yang sangat penting dan berharga ketika kita disibukkan dengan berbagai aktivitas kerja, tapi kita tidak lupa tentang ibadah, tentang spiritualitas,” sambungnya.

​Batasina berharap kebersamaan dalam persekutuan ibadah ini terus terjaga dan dilakukan secara intens, demi membentuk karakter pelayan publik yang berintegritas.

​”Saya berharap ini akan menjadi kegiatan rutin dan intens. Sebab dengan demikian, kita tidak sekadar memiliki kapasitas sebagai anggota dewan, sebagai ASN, sebagai wartawan, tapi juga kita memiliki kualitas sebagai insan yang memiliki spiritualitas yang kuat,” tandasnya.

 




Terpilih Sebagai Ketua Pansus, Toni Supit: Terimakasih Atas Kepercayaan

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemilihan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Senin, (29/6/2026).

Dalam rapat tersebut menghasilkan komposisi pimpinan Pansus yakni Ketua Toni Supit (PDI P), Wakil Ketua Ronald Sampel (Demokrat) dan Sekretaris Inggris Sondakh (Golkar).

Ketua Pansus Toni Supit usai terpilih menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota dewan.

Sulut mengatakan dirinya akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Dia pun menegaskan proses pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar.

Lanjut kata Supit, Pansus dijadwalkan melaksanakan rapat lanjutan, Selasa 30 Juni 2026. Rapat tersebut akan membahas materi Ranperda terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, termasuk mekanisme perizinan, tata kelola, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Tentu diharapkan pembahasan ini menghasilkan rekomendasi yang memperkuat iklim investasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat daerah Sulawesi Utara..(sisco)




Dua Legislator Sulut Terima Demo Massa Aksi di DPRD 

Sulut,GN- Ratusan massa aksi menggelar demo damai di kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (25/6/2026). Massa aksi menuntut soal Kamtibmas dan mendukung program Presiden RI Wakil Presiden Prabowo- Gibran. Massa aksi dalam orasinya juga menolak jika MBG dihentikan.

Dua Legislator DPRD Sulut Amir Liputo dan Louis Shcramm Menerima Demo Massa Aksi (foto : Gemparnews)

Sementara itu, massa aksi diterima oleh anggota DPRD Sulut Louis Schramm dan Amir Liputo bersama Sekwan DPRD Sulut Niklas Silangen di halaman kantor DPRD Sulut.

Pantauan media ini, ratusan massa aksi yang memadati halaman gedung DPRD Sulut, mendengarkan penyampaian kedua legislator Sulut.

Sementara, Ketua Umum Mapalus Pragib O8 Tommy Pantow mengatakan pihaknya tidak mengesampingkan hak rakyat dalam menunjang pemerintah pusat menuju Indonesia Emas.

Usai melakukan orasinya, Pantow menyerahkan tuntutan secara tertulis. “Kami mengawal mandat rakyat stabilitas nasional , juga mendukung program strategis dan kesejahteraan , termasuk pemberantasan korupsi dan Kamtibmas,” pungkasnya. (sisco)




Fraksi DPRD Sulut Setuju Dua Ranperda di Bahas Tingkat Lanjutan

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2025 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah digelar oleh DPRD Provinsi Sulut di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi Manado, Selasa (23/6/2026).

Fraksi Nasdem Oleh Nick A Lomban Menyerahkan Catatan Pemandangan Fraksi (foto : Gemparnews)

Pada Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) buah Ranperda tersebut Semua Fraksi di DPRD Sulut sepakat untuk menerima Penyampaian atau penjelasan Gubernur, dan kompak menyetujui untuk dibahas ditingkat lanjutan.

Dalam Pemandangan umum Kelima Fraksi menyerahkan berkas tanggapan berisi catatan terkait ulasan dari Fraksi terhadap Penyampaian Gubernur. Fraksi PDIP diserahkan oleh Jeane Lalujan, Fraksi Golkar oleh Vionita Kuerah, Fraksi Demokrat oleh Henry Walukow, Fraksi Nasdem oleh Nick Lomban dan Fraksi Gerinda diwakili oleh Louis Schramm. Semua Perwakilan menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja dari Gubernur.

Diketahui, Rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. (sisco)

 




Fraksi Golkar DPRD Sulut Tekankan Pentingnya Pengaturan Kewenangan Penerbitan Izin Usaha

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara kembali menggelar rapat Paripurna, Selasa (23/6/2026). Rapat paripurna tersebut dalam rangka pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui kedua ranperda untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

Sementara Fraksi Partai Golkar melalui Vionita Kuera menekankan pentingnya pengaturan yang jelas terkait kewenangan pemerintah provinsi dalam menerbitkan izin usaha.

Pengaturan ini dilakukan agar tidak kontraproduktif dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Fraksi Golkar juga mendorong penyederhanaan persyaratan perizinan guna meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi datang ke bumi nyiur melambai.

Adapun Ranperda Pertanggungjawaban APBD, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Rapat Paripurna DPRD Sulut di pimpin oleh Ketua DPRD dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay, SH.MH, Anggota DPRD, Forkopimda dan Jajaran SKPD Sulut. (sisco)




Fraksi Demokrat DPRD Sulut Apresiasi APBD 2025, Henry Walukow Minta Pemprov Sulut Perbaiki Fasilitas Jalan Provinsi

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) juga selaku sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Henry Walukow menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/06/2026).

Diketahui agenda rapat paripurna membahas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Henry memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay. Pengelolaan anggaran 2025 dinilai baik. Bahkan dinilai begitu maksimal sesuai target kinerja.

Meskipun itu, Henry meminta perhatian khusus pada kondisi jalan provinsi yang ada di bumi nyiur melambai. Legislator dapil Minahasa Utara-Bitung itu menegaskan fasilitas jalan provinsi adalah mencerminkan wajah Sulawesi Utara.

“Kita tau bersama jalan Provinsi ini adalah wajah Sulawesi Utara. Dalam kesatuan tubuh, tubuh ini terlihat sehat tapi kalau wajah rusak akan tercoreng secara keseluruhan,” kata Henry.

Aspirasi perbaikan fasilitas jalan provinsi ini kata Henry, jadi keluhan terbanyak warga saat reses maupun di luar kegiatan reses. Kerusakan jalan mengganggu mobilitas, ekonomi, dan citra daerah di mata masyarakat serta investor.

Henry pun berharap alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi terus ditingkatkan pada momentum APBD Perubahan 2026. Bahkan nantinya penyusunan APBD 2027 bisa jadi jalan keluar untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Catatan penting fraksi Demokrat di DPRD Sulut ini untuk Pemerintah Provinsi Sulut diminta menyeimbangkan capaian fiskal dengan pemerataan pembangunan fisik, agar pertanggungjawaban APBD 2025 tidak hanya baik di angka, tetapi nyata dapat dinikmati oleh warga masyarakat lewat jalan yang mulus dan aman. (sisco)

 




Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin Rapat Paripurna Dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2025 Dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah sekaligus Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 2 (Dua) buah Ranperda, serta tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi.

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa, (23/6/2026). Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat paripurna di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Pantauan media ini, sebelum melanjutkan rapat paripurna di dahulukan dengan doa selanjutnya ketua DPRD Sulut memimpin jalannya rapat tersebut. Rapat paripurna pun berjalan dengan tertib, aman sampai selesai.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay, SH.MH, Anggota DPRD Sulut, Sekretaris DPRD Sulut, Forkopimda dan Sekdaprov bersama Jajaran SKPD Provinsi Sulut. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Terima Kunker Danrem 131 Santiago Manado

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus A Silangen, SpB-KBD menerima Kunjungan kerja (Kunker) Danrem 131/Santiago Manado, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi pada Senin (22/6/2026).

Kunjungan kerja Danrem 131 Santiago Manado kali ini untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin baik selama ini lewat pimpinan sebelumnya.

Kunjungan Danrem ini adalah kunjungan Perdana setelah di lantik beberapa waktu lalu oleh pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus. Mengawali tugas perdana Danrem bertandang ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk sinergitas.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni Plt Sekwan Wiliam Niklas Silangen, SSos, MSi.

Pertemuan tersebut berjalan dengan baik, dan sebagai bentuk mempererat kerjasama dan dukungan antar lembaga. (sisco)