Hadirkan Peserta Dari Kabupaten Dan Kota Sekretariat DPRD Sulut Gelar FGD, Sekprov Apresiasi Kinerja Sekwan Sandra Moniaga

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Kamis (02/02/2023) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh peserta dari 15 Kabupaten/Kota.

FGD yang dilaksanakan di ruang sidang Paripurna DPRD Sulut ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Di samping menerima materi dari narasumber yakni Sekretaris DPRD dan salah satu Pejabat BKN Regional XI Manado, FGD yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan ini juga membahas hal-hal strategis serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel dalam sambutannya mengatakan sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara memiliki peranan penting terhadap pelayanan administrasi bagi DPRD di dalam melaksanakan seluruh tugas-fungsinya selaku Lembaga Legislatif.

Kepel bahkan memberi apresiasi atas penyelenggaraan FGD yang di inisiai Sekretaris Dewan (Sekwan) Sandra Moniaga yang berkolaborasi memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam menunjang program kerja pemerintah daerah.

” Saya berterima kasih atas seluruh upaya dan kinerja dari Sekretaris DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta seluruh jajaran, yang selama ini telah bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi sehingga seluruh agenda perihal pembahasan dan persetujuan APBD, Rancangan dan Penetapan Peraturan Daerah, dan agenda-agenda urgen yang dilangsungkan melalui sidang Paripurna bisa terlaksana, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga (foto : ist)

Pada kesempatan itu, Kepel juga mengingatkan kepada seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan seluruh staf yang melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mempertahankan prinsip dan budaya kerja yang sehat.

” Kejadian yang viral di pemberitaan televisi dan media elektronik
lainnya, terkait jabatan dan perolehan/aset kekayaan pribadi.Ini menjadi pembelajaran agar tetap fokus dan tidak terpengaruh dengan hal yang bisa memberikan dampak negatif,” terangnya.

Kepel berharap, para pejabat yang hadir
ditempat ini sudah melapor SPT dan LHKPN/LHKASN, yang menjadi kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya. (sisco)




BP2MI Sulut Sosialisasikan Peluang Kerja Ke LN Di Yayasan Al Hikam Cinta Indonesia

Sulut,GN- Kepala BP2MI Sulawesi Utara (Sulut) Hendra Makalalag, mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Selasa, (28/02/2023) menggelar Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (LN) dihadapan 200 peserta yang terdiri dari Pemuda/i, Pengurus, Tokoh Masyarakat bahkan Tokoh Agama yang diprakarsai oleh Yayasan Al Hikam Cinta Indonesia Sulut.


Dalam pemaparannya, Hendra menyampaikan tentang peluang kerja di luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda-pemudi Sulawesi Utara baik melalui program Government to Government (G to G) maupun Specified Skilled Worker (SSW) yang membuka peluang bagi lulusan SMA.

“Pemerintah Jerman saat ini membutuhkan sekitar 600 pekerja asal Indonesia untuk sektor Kesehatan. Tidak hanya itu, Jepang saat ini sedang membutuhkan pekerja kurang lebih 345 ribu pekerja di 14 sektor pekerjaan akibat adanya defisit tenaga kerja dan populasi yang menua. Untuk itu BP2MI gencar melakukan sosialisasi untuk menginformasikan peluang tersebut kepada masyarakat karena benefitnya sangat banyak antara lain gaji mulai dari angka 22 juta hingga 38 juta rupiah/bulan, bonus dan tunjangan serta pengalaman kerja di luar negeri yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi PMI sendiri, keluarga dan daerah” kata Hendra,

Pada kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Al Hikam Cinta Indonesia, Taufik Bilfaqih, menyambut baik Sosialisasi tersebut karena sangat bermanfaat dalam memberikan jalan keluar bagi pemuda/i di Sulawesi Utara yang belum mendapatkan kesempatan bekerja dan menyatakan dukungan kepada BP2MI dalam memerangi sindikat illegal penempatan PMI.

“Sosialisasi ini merupakan angin segar bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan di dalam negeri sehingga butuh untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat agar cepat menangkap peluang tersebut, disamping itu saya juga berharap supaya seluruh lapisan masyarakat meberikan dukungan penuh kepada Kepala BP2MI yang adalah Putra Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, yang sangat berani memerangi sindikat illegal penempatan PMI yang jelas-jelas merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat”, jelas Taufik.

Dalam Sosialiasi tersebut, Hendra juga membahas mengenai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 sudah jelas ditetapkan persyaratan kerja ke luar negeri serta perlindungan yang akan diberikan negara bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan dokumen yang lengkap dan legal. Dalam UU ini juga dijelaskan tentang peran pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung penempatan PMI secara prosedural. Lebih lanjut, jika membutuhkan informasi terkait peluang kerja lainnya yang tersedia di luar negeri dapat mendatangi kantor BP2MI Sulawesi Utara di Jalan Babe Palar” tutup Hendra. (sisco/*)




HVK minta ROR – RD Evaluasi Kinerja Camat Kakas

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) yang di gelar anggota DPRD Provinsi Sulut, Herol Vesly Kaawoan (HVK) bertempat di Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, pada Selasa (21/2/2023).

Pada kesempatan ini, HVK (sapaan akrabnya) menghadirkan tokoh Agama dan masyarakat setempat, dengan Narasumber Novita Lumintang SSTP. MSi.

Bahkan didalam Sosialisasi ini, HVK memberikan kuis dan hadiah bagi para peserta yang mampu menjawab dengan baik dan benar terkait Empat Pilar Kebangsaan sebagai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

“Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan Sosbang ini, bahkan bisa dilihat peserta undangan sampai melebihi kapasitas, berarti kita bisa menilai bahwa betapa pentingnya akan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini terlebih mengenai Empat Pilar”, ungkap HVK.

Namun ada satu hal yang membuat Herol Kaawoan agak kecewa, dimana Camat Kakas selaku Pemerintah setempat tidak memenuhi undangan bahkan perwakilan pun tidak diutus.

“Sangat di sayangkan! Sosbang di Kecamatan Kakas sudah kedua kali ini saya laksanakan dan dari Kecamatan tidak memenuhi undangan, padahal ini adalah kegiatan resmi dari Sekertariat DPRD”, kesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut HVK pun akan meminta ke Pemkab Minahasa untuk mengevaluasi kinerja Camat Kakas tersebut.

“Saya meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama Sekda yang baru mengevaluasi kinerja dari camat tersebut, tidak hadir atau mengutus perwakilan berarti Camat tersebut tidak mendukung kegiatan dari Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Sekertariat DPRD”, tegas Kaawoan.

“Padahal betapa pentingnya kegiatan Sosialisasi Kebangsaan tersebut kenapa penting? Dimana saat melaksanakan Fit n ProperTest beberapa bulan lalu Calon Komisoner KOMISI INFORMASI PROVINSI ada beberapa orang yg tidak tau atau bisa menjawab terkait Empat pilar kebangsaan dan Tujuan bernegara”, sambung Kaawoan.

Kaawoan pun menambahkan bahwa gelar akademisi tidak menjamin orang tersebut mengetahui wawasan kebangsaan dan Tujuan bernegara, Sehingga perlu di Sosialisasikan kembali. (*/sisco)




Tondano Jadi Pusat Perayaan Paskah KD Pelprip Sulut 2023

Onibala : Akan Di Hadiri Gubernur  Dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN- Perayaan Paskah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) oleh Komisi Daerah Pelayanan Pria Pantekosta Sulawesi Utara (KD Pelprip Sulut) tahun 2023, di laksanakan Selasa, 11 April 2023 mendatang.

Ketua KD Pelprip GPdI Sulut Drs Mecki Onibala,MSi (foto: gemparnews)

Kegiatan tersebut di pusatkan di lapangan God Bless Tondano Kabupaten Minahasa.

Ada pun rencana acara yang sudah di kemas oleh panitia diantaranya Ibadah Agung, Pawai Paskah.

Selain itu, akan di meriahkan dengan Kendaraan Mobil Hias memperebutkan
hadiah yang sudah di siapkan panitia yakni pemenang I Rp. 10.000.000,- pemenang II Rp. 7.500.000,- dan pemenang III Rp. 5.000.000.

Ada juga kegiatan gerak Jalan/Jalan Paskah, Bendi, Sepeda motor hias Paskah, Sepeda Hias Paskah dan sudah di siapkan hadiah masing- masing sesuai Penilaian Panitia.

Dan acara terakhir Ibadah Konser dan KKR yang pelaksanaan pada tanggal 11 dan 12 April 2023.

Untuk itu, panitia sangat mengharapkan dukungan dari pimpinan GPdI dalam hal ini gembala, untuk mensosialisasikan dan mempersiapkan Rencana Perayaan Paskah 2023 ini.

Sementara, Ketua KD Pelprip GPdI Sulut Drs Mecki Onibala,MSi mengapresiasi panitia yang telah mempersiapkan acara perayaan paskah tahun 2023.

“Tentu saya memberikan apresiasi buat panitia yang di ketuai Pdt Dolfi Kuron dan jajaran panitia. Untuk itu, mohon kehadiran kita semua. Karena ini adalah salah satu program KD Pelprip Sulut untuk menindaklanjuti Visi dan Misi dari Ketua MD GPdI Sulut. Pelprip Sulut bangkit, berdampak kepada dunia dan masyarakat yang berkarakter Kristus, Haleluya,” tutup Mecki Onibala yang juga selaku Kepala Badan Inspektorat Daerah Provinsi Sulut.

Untuk di ketahui, perayaan paskah KD Pelprip Sulut akan di hadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Steven OE Kandou serta Bupati Minahasa Ir Royke Oktavianus Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey bersama jajaran. (sisco)




BPJN Sulut Siap Kerjakan Proyek Pengaspalan Jalan Nasional Wori – Likupang – Girian Sampai Bitung

Sulut,GN – Berbagai upaya dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) untuk melaksanakan tugas dan kerjanya dengan baik.

Satu diantaranya ialah paket multi years tahun 2023/2024 jalan Nasional Wori – Likupang – Girian sampai ke Bitung, dengan panjang ruas jalan sekitar 106 kilometer, dan dalam waktu dekat ini akan dilakukan pekerjaannya.

“Jalan dari Wori sampai ke Bitung yang melewati jalur Likupang dan Girian sudah diberi tanda patok STA. Itu jaraknya ruas panjang jalan sekitar 106 kilometer dan yang akan dikerjakan untuk pengaspalan sepanjang 40 kilometer,” kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (28/02/2023).

Hendro pun menguraikan, khusus jalan di seputaran tambang PT MSM yang rusak akibat longsor, menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

“Untuk jalan di seputaran tambang MSM yang rusak sekitar 900 meter dan itu akan di kerjakan oleh MSM,” ujarnya.

Ditanyakan dengan musim penghujan ini apakah pengaspalan dapat dilakukan? Hendro pun menjawab, pihaknya berharap cuaca akan membaik sehingga pengaspalan dapat dilakukan pada musim panas (kering red) agar supaya dapat dikerjakan dengan baik.

“Kualitas aspal tidak baik apabila pengaspalan dilakukan pada musim penghujan dan pengerjaan pengaspalan harus dilakukan pada musim panas,” terangnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Dinas terkait berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksana Jalan Provinsi Sulut (BPJN) untuk mendatangkan jembatan Bailey yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) untuk digunakan di jembatan Tumbohon.

Jembatan ini merupakan akses jalan penting yang menghubungkan desa Talawaan, Tumbohon, Patokaan, Warisa,Teep, Warisa Kampung Baru, & Desa Pontoh Kecamatan Wori dan jembatan ini putus akibat bencana banjir dan tanah longsor karena itensitas curah hujan yang tinggi yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2023 lalu.

Hendro Satrio menjelaskan, jembatan bailey yang diserahkan ke Pemkab Minut hanya dipinjamkan sementara. “Jembatan tersebut hanya di pinjamkan sementara, kalau jembatannya sudah selesai perbaikan maka di kembalikan lagi ke balai,” Tutupnya.(sisco)




Clay Dondokambey “Warning” Kacabdin Dikda Sulut

Sulut,GN- Peringatan keras yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) Clay Dondokambey di dampingi Kepala Dinas Dikda Sulut dr Grace L Punuh, kepada seluruh kepala cabang dinas pendidikan daerah (Kacabdin Dikda) Sulut terkait kinerja dalam menjalankan tugasnya.

Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey (foto : Gemparnews)

Clay menegaskan terkait pengurusan kenaikan pangkat, tidak ada harga yang di patok oleh BKD untuk meloloskan pangkat dan golongan pegawai tersebut.

“Semua orang pasti berterima kasih karena sudah membantu, akan tetapi tidak ada harga yang di patok misalnya satu juta diserahkan ke BKD supaya pangkatnya bisa lolos. Hati-hati kacabdin yang menerima dan yang meneruskan ke bidang TDK, hal ini akan di usut dan di proses secara disiplin kepegawaian,” tegas Clay Saat memberikan arahannya kepada seluruh kepala sekolah SMA /SMK dan SLB se Sulut di kantor Dikda Sulut, Jumat (24/02/2023).

Clay mengungkapkan, pihaknya sudah cukup lama mendengar hal ini. Dirinya terus mengingatkan kepada pegawai yang ada di BKD untuk tidak menerima apa pun.

“Dan saya minta dan sampaikan kepada BKD, satu saja yang kalian terima akan saya apelkan hari Senin di bawah bendera di kantor Gubernur dan saya bacakan penjatuhan hukuman disiplinnya,” ucap Clay dengan nada tinggi.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh Kacabdin dan Kepala Sekolah se Sulut untuk dapat mengejawantahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

“Bapak dan Ibu adalah merupakan garda terdepan untuk mengejawantahkan dan mengimplementasikan visi dan misi bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Misi yang paling pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dikda Sulut Jefry Runtuwene, Kepala Bidang, Kacabdin dan kepala sekolah se Sulut. (sisco)

 




Gubernur Terima Penghargaan Paritrana Award  Tingkat Provinsi Dari BPJS-TK

Manado,GN- Komitmen Pemerintah Provinsi Sulut yang dipimpin Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandou (OD-SK) untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja rentan, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, dimana, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) memberikan penghargaan Paritrana Award  Tingkat Provinsi.

Penghargaan diserahkan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey,  saat kegiatan Monitoring  Evaluasi Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (23/02/2023).

Gubernur Olly memberikan apresiasi dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat atas penghargaan itu.

Menurut Gubernur Olly, perhatian Presiden terhadap program jaminan sosial sangat tinggi, dengan melibatkan 26 Kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing masing untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Di mana implementasi pelaksanaan ini sudah kita tuangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita launching barusan, sehingga apa yang menjadi perhatian bapak presiden terhadap program ini, tentunya wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi bersama seluruh stakeholder, maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara untuk terus mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Sulut Andy Silangen,  Walikota dan Bupati se-Sulut. (*/sisco)




Ambil Langkah Strategis, Kadis Dikda Sulut Bakal Panggil Kacabdin Dan Kepsek Se- Sulut

Sulut,GN- Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi dengan Dinas Pendidikan Daerah Selasa, 21 Februari 2023 lalu, terkait dugaan masih banyak sekolah yang menahan ijazah siswa lulusan SMA/SMK di sekolah Negeri maupun swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Kadis Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut dr Grace L Punuh,MKes di dampingi Sekretaris Dinas Jefry Runtuwene Saat Hearing Bersama Komisi IV DPRD Sulut beberapa hari lalu (foto: Gemparnews)

Langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan Daerah Sulut yakni akan memanggil Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) dan Kepala Sekolah (Kepsek) se-Sulut.

” Langkah strategis yang kami ambil dengan memanggil Kacabdin dan kepsek se-Sulut dengan membawa laporan hasil dan laporan penyaluran ijazah kepada peserta didik,” kata Kadis Dikda Sulut dr Grace L Punuh,MKes melalui rilis yang diterima awak media ini Kamis (23/02/2023).

Kadis Dikda Sulut menyampaikan terimakasih serta mengapresiasi atas atensi dan perhatian yang di berikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut.

“Terima Kasih atas atensi Dan perhatian yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut dan anggota Pansus DPRD Provinsi kepada kami. Disadari tanpa Pengawasan dari DPRD, maka niscaya Kinerja Kami akan berjalan Di tempat,” ucapnya.

Punuh mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila didapati bahwa dari hasil dengar Pendapat tersebut adalah benar adanya.

” Sebagai langkah awal Kami akan melakukan verifikasi dan validasi data lulusan siswa dengan penyaluran ijazah apakah sama atau tidak pada Jumat 24 Februari 2023 besok hari,” tutupnya. (sisco).




Sosbang Anggota DPRD Sulut I Nyoman Sarwa Sasar Dumoga Tengah

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) I Nyoman Sarwa menggelar Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Selasa (21/02/2023).

Wilayah yang menjadi sasaran Sosbang yakni Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah Bolmong.

Pada kesempatan tersebut, I Nyoman Sarwa mengatakan bahwa sosialisasi kebangsaan memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia serta dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Hadir pada kesempatan itu,masyarakat desa Werdhi Agung Timur kecamatan Dumoga Tengah. (*/sisco)




Gelar kegiatan Sosbang, Putra Asli Lansot Tomohon Gandeng Kaum Milenial

Sulut,GN- Herol Vresly Kaawoan (HVK) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Sosbang tersebut digelar di Kota Tomohon, Selasa (21/02/2023), dengan menggandeng sejumlah pemuda dari GMIM Getsemani Lansot Sarongsong.

Hadir dalam Sosbang tersebut sebagai narasumber yaitu Novita Lumintang SSTP MSi, Bendahara Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sulut.
Sementara, salah satu peserta Mikha Rondonuwu menyambut baik kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di mana kaum milenial boleh mendapat pengetahuan lebih banyak tentang bagaimana cara masyarakat hidup berbangsa dan bernegara yang baik.
Politisi dari partai Gerindra Herol Vresly Kaawoan merupakan putra asli Lansot Tomohon. Dia berharap, sosialisasi tersebut mampu menggugah para kaum milenial untuk turut terlibat aktif dalam menjaga keutuhan Bangsa Indonesia.

“Tentunya berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI,” pungkas HVK sapaan akrabnya. (sisco/*)