Hendry Walukow Terima Aspirasi Pegawai Dan Pensiunan Perum PNRI

Sulut,GN- Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Hendry Walukow usai mengikuti kegiatan Rapat Paripurna, secara resmi menerima aspirasi yang disampaikan oleh pegawai dan pensiunan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Cabang Manado, Jumat (10/3/2023) di ruangan rapat paripurna.

Walukow terlihat kaget saat mendengar informasi bahwa pegawai PNRI Cabang Manado sudah 6 bulan belum menerima gaji dan para pensiunan juga dari sejak 2018 belum menerima hak pesangonnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut Hendry Walukow juga mendapat laporan, dimana latar belakang para pegawai dan pensiunan belum menerima haknya adalah disebabkan order pesanan cetak di PNRI Cabang Manado menurun jauh.

Dihadapan perwakilan pegawai dan pensiunan PNRI cabang Manado, Hendry Walukow berjanji bahwa aspirasi dari pegawai dan pensiunan PNRI cabang Manado akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPRD Sulut dengan akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan Pemprov Sulut.

Disaat yang sama Johansyah Setiawan Kepala PNRI Cabang Manado ketika dimintai konfirmasi mengatakan, PNRI cabang Manado kesulitan membayar gaji pegawai dan pesangon pensiunan, dikarenakan order pesanan percetakan menurun tajam dan berdampak pada pemasukan keuangan.

“Persoalannya, banyak SKPD baik di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam urusan percetakan tidak memakai jasa cetak di PNRI cabang Manado,”kata Setiawan. (*/sisco)




Bacakan Pemandangan Umum Fraksi Nyiur Melambai, HVK Suarakan Aspirasi Masyarakat Kakas Dan pengguna Jalan Tondano-Langowan

Sulut,GN- Herol V Kaawoan (HVK) Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Nyiur Melambai Membacakan pandangan Umum Fraksi Nyiur Melambai terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda ) tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulut No 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi sulut dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang digelar Jumat, (10/03/2023).

Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (Foto : ist)

Dalam pemandangan umum Fraksi Nyiur melambai meminta Pemerintah Provinsi Sulut untuk Mengkaji atau melakukan telaah kembali terkait perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

“ Tentunya kami meminta agar SBM nya jangan di samakan dengan Pejabat Eselon 2 Pemprov Sulut, Karena Amanat UUD No 23 tahun 2014 dimana DPRD Provinsi sejajar dengan Gubernur Dan perangkat daerah/eselon 2 membantu kerja daei Gubernur dan Anggota DPRD,” ucapnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum KADIN Sulut ini menyuarakan Aspirasi dari masyarakat Kakas dan Pengguna jalan Tondano – Langowan .” Terkait SMK 1 Kakas dimana terinformasi Kepala sekolah dan Guru Guru Mis komunikasi atau kurang akur oleh sebab itu kami meminta Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan turun langsung ke lapangan Melihat/memonitor langsung Kinerja Kepala sekolah dan Guru yg ada, terlebih bantu mencarikan solusinya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, anggota DPRD Sulut yang duduk di Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Ham ini juga menyoroti Jalan Provinsi Tondano – Langowan yang melewati Tataaran, Kec Remboken, Kecamatan Kakas barat.

”Warga berharap perhatian serius Pemerintah, ada jalan yang amblas di dekat kampus/Perum Unima, dan jalan sebelum desa Leleko dan di desa Leleko Sudah lumayan rusaknya.Kiranya pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Dinas PU Menindaklanjutinya,” tandasnya. (sisco/*)




Setwan Gorontalo Kunjungi DPRD Sulut diterima Kabag Persidangan Jerry Hamosina

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Gorontalo mengunjungi DPRD Sulut. Kedatangan rombongan diterima Kepala Bagian Persidangan, Jerry Hamosina, SSTP Kamis (09/03/2023).

Dalam pertemuan ini membahas  e-aspirasi. Jerry pun menguraikan mengenai teknis e-aspirasi bahkan
Ia juga menjelaskan ada sembikan aplikasi juga yang sudah digunakan antar lain; surat masuk dan keluar, pokok pikiran, e-risala serta aplikasi lainnya yang akan menunjang kinerja.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kominfo menanyakan perihal jalur pelaporan aspirasi dari masyarakat. “Contohnya ada
masalah sampah, apakah untuk memasukkan dalam aplikasi harus lapor ke Kominfo dan akan dimasukkan dalam aplikasi atau dengan cara bagaimana?, ” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Umum DPRD Gorontalo menanyakan perihal perekaman yang direkam dalam bentuk tertulis, dan direkam dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. “Aplikasi bagaimana yang digunakan agar tepat sasaran, “ungkapnya.

Jerry pun mengemukakan, mengenai
aplikasi e-aspirasi pihaknya hanya penggunaannya secara internal di DPRD Sulut. “Baru tahun 2022, baru di DPRD Sulut belum terintegrasi secara keseluruhan, ” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, perangkat daerah bersangkutan akan di panggil dalam dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas permasalahan tersebut.

Sementara itu, Jerry pun menanggapi pertanyaan Kabag Umum DPRD Gorontalo mengenai fitur voice to text merekam dan mencatat semuanya sesuai data yang ada saat rapat. Selesai direkam akan diedit operator dengan bahasa Indonesia yang baik, kemudian akan diverifikasi oleh kepala sub bagian dan dicetak dalam bentuk risala atau kesimpulan rapat.

“Aspirasi yang masuk ke DPRD Sulut akan diselesaikan dengan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Apabila ada kewenangan kabupaten/kota maka akan di back up oleh anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan,” tutupnya. (sisco)




Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Dan Bapelkes Dinkes Sulut Teken Perjanjian Kerja Sama

Sulut,GN- Bertempat di Kantor Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinkes Sulawesi Utara (Sulut), Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Dan Bapelkes Dinkes Sulut melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Kamis (09/03/2023).

Penanda tanganan kerjasama ini dilakukan untuk peningkatan ilmu dan jenjang karir tenaga kesehatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Sulut)

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Wahju Prihandono menyambut baik penandatangan kerjasama bersama dengan Bapelkes Dinkes Sulut.

“Kami menyambut baik kerjasama ini, karena untuk meningkatkan kualitas dari tenaga perawat kami yang ada di seluruh kewilayahan dan semua itu, tujuan kami agar ilmu mereka semakin bertambah,” kata Wahju ketika di wawancarai media ini.

Lanjut kata Wahju, kerjasama ini merupakan pertama kali di laksanakan dalam peningkatan kapasitas ilmu tenaga kesehatan. “Kerjasama dengan Bapelkes Sulut adalah pertama kali kami laksanakan. Kerjasama ini dalam satu tahun kedepan namun bisa berkelanjutan lagi. Dan Ini juga gelombang pertama mulai di laksanakan, nantinya kedepan ada lagi pelatihan gelombang kedua, ketiga sesuai dengan hasil kerjasama yg ditandatangani dan setiap tahunnya kami akan perbaharui,” ujar Wahju.

Dia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi perawat yang mengikuti pelatihan. “Harapan kami dengan adanya kegiatan ini menambah pengetahuan dan menambah ilmu bagi para perawat, jabatan fungsional yang ada di unit pelaksana teknis bagi pemasyarakatan atau imigrasi,” harapnya.

Sementara di tempat yang sama,Kepala Bapelkes Dinkes Sulut dr Samuel Tanos merasa senang dengan dilakukannya penandatangan kerjasama ini. Dia menyebutkan kerjasama ini merupakan sesuatu yang baru dengan Kemenkumham . ” Kerjasama ini merupakan sesuatu yang baru dengan kemenkumham . Kami tentunya merasa senang dengan adanya kerjasama ini dan ternyata ada tenaga kesehatan yang ada di kemenkumham yang perlu mendapat peningkatan kapasitas. Saya bercakap dengan peserta dan mereka menyampaikan rasa gembira dan antusias dengan dilaksanakannya pelatihan ini,” tukas dr Sam panggilan akrabnya.

Dia juga berharap setelah mendapatkan sertifikat dapat dipakai untuk jenjang karir mereka. “Tentunya juga ini menambah ilmu dan jenjang karir mereka ke depan, karena dengan sertifikat yang ada nanti dapat dipakai untuk jenjang karir. Jadi, mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlangsung terus menerus ke tahun selanjutnya,” tandasnya. (sisco)




Pansus DPRD Sulut Genjot Ranperda Pendidikan, Tuuk Soroti Pemberlakuan Dana Komite Sekolah

Sulut,GN- Pansus DPRD Provinsi Sulut terus menggenjot Ranperda Pendidikan dengan melibatkan berbagai praktisi peduli pendidikan.

Julius Jems Tuuk selaku anggota DPRD Sulut dihadapan Rapat Pansus yang dipimpin Ketua Pansus DPRD Ranperda Pendidikan Vonny Paat dan Agustien Kambey, Selasa (7/3/2023) di ruang rapat DPRD mengatakan, generasi penerus bangsa sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang tepat.

Jems Tuuk menyoroti soal pemberlakuan dana komite sekolah yang menyusahkan siswa dan orang tua.

Menurutnya, dana komite sewaktu belum ada BOS berperan membiayai keperluan sekolah . Makanya setelah ada BOS, dana komite sudah harus dihentikan.

Dia mencontohkan, di SMA 1 Dumoga ada oknum kepsek yang mengambil dana PIP siswa yang di berikan Presiden Jokowi untuk membayar komite dan itu membuat orang tua menangis di hadapan saya, karena berharap bantuan PIP dapat dipakai untuk beli tas dan sepatu sekolah anaknya.

Dijelaskan pula dimana di SMA Negeri 4 Manado ijazah belum diberikan kepada siswa karena dana komite belum dilunasi.

Untuk itu Jems Tuuk berpendapat, dengan adanya pembahasan Ranperda Pendidikan, maka dimintakan agar dalam draf Ranperda tidak ada lagi namanya pungutan dana komite di sekolah, kecuali sekolah tersebut tidak ada dana BOS. (*/sisco)




Bapemperda DPRD Sulut Bakal Undang Perangkat Daerah Pengusul Ranperda

Sulut,GN- Bertempat di kantor DPRD Sulut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menggelar rapat Senin (6/3/2023).

Rapat tersebut, pimpinan dan anggota Bapemperda sepakat akan memanggil perangkat daerah pengusul rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Hal ini di katakan oleh Ketua Bapemperda Careig Naichel Runtu (CNR) dan anggota Fabian Kaloh.

“Bapemperda akan mengundang perangkat daerah yang mengusulkan ranperda,” kata CNR.

CNR berharap agar perangkat daerah yang mengusulkan ranperda dan sudah masuk dalam Propemperda 2023 untuk segera memasukan naskah akademik serta ranperda untuk dibahas di DPRD.

“Hal ini sangat penting agar pembahasan tidak kejar tayang, agar pembahasan bisa maksimal dan tidak menumpuk di triwulan II dan III. Kami harap bisa secepatnya memasukan naskah akademik dan ranperda,” ujar CNR.

Sementara, Fabian Kaloh menilai ada sejumlah ranperda yang bisa secepatnya dibahas dan dituntaskan.

Kaloh mencontohkan, terkait Ranperda tentang Perubahan RT/RW, kemudian ada juga usulan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi. Lalu, Ranperda soal Rencana Pembangunam Industri Provinsi dan lainnya.

“Kalau bisa cepat dimasukkan agar DPRD bisa langsung melakukan pembahasan lewat panitia khusus (Pansus) di DPRD,” terang Kaloh.

“Dalam waktu dekat kami akan panggil sejumlah perangkat daerah untuk pertanyakan hal ini,” tutupnya. (sisco)




HVK Dorong Pengurus TIDAR Sulut Berikan Kontribusi Besar Untuk Kemenangan Partai Gerindra

Sulut,GN- Penasehat Tunas Muda Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Utara (Sulut) Herol V Kaawoan (HVK) mendorong pengurus TIDAR Sulut yang nantinya akan terbentuk, baik Pengurus Daerah (PD) maupun Pengurus Cabang (PC) untuk memberikan kontribusi besar dalam kemenangan partai Gerindra di Sulaweai Utara.

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah media, Sabtu (4/3/2023) di Hotel Grand Puri Manado Usai menghadiri Acara pembukaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) II TIDAR Sulut yang di buka oleh Ketua Umum TIDAR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

“Tentu harapan saya pengurus yang nantinya akan terbentuk TIDAR Sulawesi Utara, baik itu Pengurus Daerah (PD) maupun Pengurus Cabang (PC) memberikan kontribusi besar untuk kemenangan partai Gerindra Di Sulaweai Utara,” kata HVK.

Lanjut kata politisi partai Gerindra Sulut ini mengatakan Pengurus TIDAR Sulut juga diharapkan dapat membantu para Calon Legislatif (Caleg) partai Gerindra di Sulawesi Utara. “Berharap pengurus Tidar juga dapat membantu para caleg- caleg partai Gerindra di Sulaweai Utara,” ujarnya.

Terkait gebrakan yang akan dilakukan TIDAR Sulut ke depan nanti, HVK meminta pengurus untuk dapat merangkul generasi muda masuk dalam kepengurusan TIDAR Sulut.” Saya selaku penasehat TIDAR Sulut tentunya akan mendorong pengurus TIDAR yang akan terbentuk sebentar untuk merangkul generasi muda dalam berorganisasi untuk masuk dalam kepengurusan TIDAR, baik PD dan PC di Provinsi Sulawesi Utara,” terangnya.

Diketahui, Panitia Musdalub TIDAR Sulut memberikan mandat kepada HVK sebagai penasehat TIDAR Sulawesi Utara sekaligus memberikan Arahan dan sambutan pada agenda Musdalub II TIDAR Sulut yang digelar di Hotel Grand Puri Manado. (sisco)




HVK dorong Kepala Desa Di Provinsi Sulut Kelola Dandes Sesuai Aturan

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi I membidangi Pemerintahan Hukum, Ham dan kamtibmas, 21 Februari 2023 lalu, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten minahasa utara tepatnya di Dinas Sosial/PMD dan Inspektorat.

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengawasan terkait temuan pengelolaan Dana Desa (Dandes) di tahun 2022 lalu.

Dari hasil diskusi dengan dinas PMD dan Inspektorat terdapat beberapa desa yang bermasalah di antaranya desa paslaten, desa tanggari, desa maumbi dan desa lansa. Malahan juga sudah ada beberapa Penjabat hukum tua yang sudah di proses hukum maupun sudah jadi tersangka.

Melalui pemaparan perangkat daerah terkait temuan dalam program dana desa seperti usaha Simpan pinjam, penyelenggaraan desa digital dan lain-lain.

Terkait persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) angkat bicara. HVK sapaan akrab, mendorong para hukum tua, Sangadi dan kepala desa di Sulut mengelola dana desa sesuai aturan. “Oleh sebab itu, saya mendorong kepada Hukum tua, Sangadi, Kepala desa yang ada di Provinsi Sulut
dalam mengelola dana desa harus sesuai aturan dengan baik. Jangan sampai ada lagi yang berurusan dengan Aparat penegak Hukum.Ingat Keluarga menunggu di rumah, nama baik lebih berharga dari Emas dan perak,” kata HVK

Di ketahui, Kunjungan kerja Komisi I di terima oleh Kadis Sosial & Pemberdayaan Masyarakat desa Arnolus Wolajan SSTP, MM dan Kepala Badan Inspektorat Minut Stephen Tuwaidan S.Sos, M.Si beserta jajarannya.

Sementara tim yang melaksanakan kunjungan kerja diantaranya Herol Vresly Kaawoan, Fabian Kaloh dan staf pendamping.(sisco/*)




Mailangkay Dan MJP Terima Aksi Damai Puluhan Mahasiswa Di Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN- Puluhan Aliansi Mahasiswa yang tergabung yakni GMNI,PMII dan GAMKI melakukan aksi damai menyampaikan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di kantor DPRD Sulut Kamis (02/03/2023).

Aksi damai tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor J Mailangkay,SH MH dan anggota Melky J Pangemanan (MJP).

Menjawab apa yang disampaikan oleh Mahasiswa MJP mengatakan aspirasi dari mahasiswa tersebut akan terus di kawal sampai ke pusat. ” Aspirasi dari adik  mahasiswa akan kami kawal sampai ke pusat,” kata MJP.

MJP menjelaskan aspirasi ini akan di perjuangkan, namun domain dan kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH MH mengapresiasi mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya.

“DPRD adalah bagian integral dari pemerintah pada umumnya untuk memperjuangkan berkaitan dengan UU Cipta Kerja, mengingat memori kolektif kita, perjuangan dewan yang sudah membawa aspirasi secara konstitusional sampai ke pusat,” tandas Mailangkay. (sisco)




Tegas..! Sekwan Sebut Penyebar Isu Di Proses Hukum

Sulut,GN- Mencermati isu yang dihembuskan oleh oknum tertentu lewat salah satu media online di Sulut bahwa Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pada Tahun 2021 mencapai Rp 95 miliar.

Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga (foto : ist)

Terkait pemberitaan itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Ir Sandra Moniaga membantah akan hal itu. Dia menjelaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai data yang akurat dan sah.

Lanjut kata Sandra, adapun data di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Total anggaran Setwan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.275.547.500, akan tetapi ketika diharuskan utk melakukan penghematan untuk menghadapi pandemi Covid-19, pagu anggaran Set.DPRD direfocusing sehingga berkurang dan menjadi Rp102.469.109.704.

Anggaran tersebut di atas, sudah termasuk anggaran perjalanan dinas sebesar 14.314.764.707 yang hingga akhir tahun direalisasikan berdasarkan kebutuhan sebesar 14.260.443.692.

“Biaya perjalanan dinas tersebut bukan hanya menunjang kegiatan Anggota DPRD, melainkan digunakan juga oleh ASN di jajaran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setwan,” sebutnya.

Selain itu Kata Sandra, pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur standarnya oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Serta Pegawai Tidak Tetap.

“Jadi pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat di-fiktifkan sebagaimana dituduhkan, karena aturannya jelas, dan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen-dokumen yang sah seperti tiket, boarding pass, bill hotel, serta Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas,” jelasnya.

“Mengacu pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang adalah isu sampah alias hoax,” sambungnya.

Untuk itu, Jajaran Setwan sangat berharap agar penyebar isu ini dapat diproses hukum. (sisco)