Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Dikukuhkan Sebagai Wakil Ketua Umum MTI Periode 2022-2025

Jakarta,GN- Direktur Utama (Dirut) Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Keselamatan Transportasi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dalam Pelantikan Pengurus Pusat dan Majelis Profesi dan Etik periode 2022-2025 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (22/03/2023).

Rivan menyampaikan, guna mengakselerasi berbagai program MTI, khususnya yang berkaitan dengan aspek keselamatan lalu lintas, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan.

“Tentunya, ini sangat inline dengan apa yang kami lakukan di Jasa Raharja, di mana kami bersama mitra kerja terkait seperti kepolisian, sangat concern terkait aspek keselamatan berlalu lintas,” ujar Rivan.

Dalam kesempatan itu, Rivan menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan. Ia berharap, dengan telah dilantiknya jajaran kepengurusan MTI Pusat periode 2022-2025, upaya mewujudkan keselamatan transportasi nasional akan semakin kuat.

“Tentunya saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah amanat baru yang harus saya jalankan dengan baik,” ungkap Rivan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyampaikan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dengan jejaring yang dimiliki, diharapkan bersinergi dengan pemerintah dan memberikan masukan dan solusi bagi masalah transportasi di sejumlah daerah di Indonesia.

“Jejaring MTI ada di tingkat pusat sampai daerah, memungkinkan adanya ide-ide segar. Itu dapat menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi di sejumlah daerah,” ujar Menhub.

Adapun, Ketua Umum MTI 2022-2025 terpilih adalah Tory Damantoro.
Sedangkan Ketua Majelis Profesi dan Etik MTI 2022-2025 yakni Agus Taufik Mulyono. (*/sisco)




Qowi : Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang Dukung Destinasi Super Prioritas Wisata Likupang

Manado,GN- Pelabuhan Likupang yang terletak di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, saat ini terus melakukan pengembangan fasilitas guna mendukung destinasi super prioritas wisata Likupang.

Muhammad Qowi (foto: Gemparnews)

Hal ini di katakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang Mohammad Qowi kepada sejumlah media, Kamis (30/03/2023) usai menghadiri acara pisah sambut kepala KSOP kelas III Manado di pirates cafe kawasan Marina.

“Pelabuhan laut Likupang saat ini dalam tahap finishing, dalam pengembangan fasilitas pelabuhan laut untuk mendukung destinasi super prioritas wisata Likupang,” kata Qowi.

Lanjut Qowi menjelaskan mulai tahun 2020 pihaknya telah membangun terminal wisata. ” tahun 2021 sampai 2022 kami bangun dermaga apung pariwisata dan kemudian lahan parkir wisata, pelabuhan kapal rede dan rehap dermaga umum,” jelasnya.

Sementara untuk tahun 2023 ini pihaknya juga melakukan finishing dermaga Pelra. “Tahun ini kami melakukan finishing dermaga Pelra, sehingga pelabuhan laut Likupang dalam mendukung destinasi super prioritas pariwisata sangat siap fasilitasnya. Dipastikan tahun ini juga bisa selesai dan bisa menunjang pariwisata yang ada di DPSP Likupang,” ungkapnya.

Dia berharap masyarakat yang ingin ke DPSP bisa melalui pelabuhan laut Likupang. “Kepada masyarakat yang mau ke DPSP likupang ke pulau-pulau ada Lihaga,Gangga,Talise,Kinabulutan dan Pulau Gangga itu bisa melalui pelabuhan laut likupang,” terangnya.

Qowi mengatakan pihaknya menjamin aman dan nyaman dalam perjalan laut dari pelabuhan laut Likupang. ” Yang intinya kami sangat menjaga untuk keamanan dan keselamatan pelayarannya. Jangan kuatir untuk melalui transportasi laut, karena tugas kami untuk menjaga keamanan dan keselamatan transportasi,” tukasnya.

Qowi juga menjelaskan bahwa saat ini sudah tersedia satu buah kapal rede secara gratis yang beroperasi hari Sabtu dan Minggu dari pelabuhan Munte ke Lihaga,Gangga,Talise dan kinabulutan serta pulau Bangka pulang dan pergi.

Selain itu juga ada kapal kayu dan kapal Pelra yang dari pelabuhan ke pulau-pulau tersebut. “Program gratis sejak dari tahun 2020 sampai sekarang. Kami juga saat ini sedang melakukan koordinasi ke pusat untuk program kapal gratis sampai tahun 2024 dari pelabuhan laut Likupang,” tutup Qowi.(sisco)




Sampai Dengan Februari 2023 Jasa Raharja Sulut serahkan santunan hingga Rp 7,5 miliar

Sulut,GN – PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara (Sulut) telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas kepada korban kecelakaan dengan total sekitar Rp 7,5 miliar sampai dengan Februari 2023.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulut Amaluddin Salam, menjelaskan para penerima santunan itu tersebar di wilayah kerja Jasa Raharja setempat, meliputi Provinsi Sulut, Maluku Utara (Malut), dan Gorontalo. ” Penerima santunan tersebar di wilayah Provinsi Sulut,Provinsi Malut dan Gorontalo,” ujar Amaluddin, Rabu, (29/03/2023).

Dia menyebutkan santunan yang diserahkan, untuk korban meninggal dunia sebesar Rp 4,05 miliar, luka-luka Rp 3,3 miliar, cacat tetap Rp 68,5 juta, dan biaya penguburan Rp 12 juta.

“Dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah santunan naik sebesar 9,37 persen atau naik sebesar Rp 643 juta,” katanya.

Dengan adanya bukti kenaikan santunan kepada korban dan ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, dia mengimbau masyarakat dalam berkendara mematuhi peraturan lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan.

Dia menjelaskan dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas, secara terkini petugas Jasa Raharja memperoleh informasi dari satlantas di unit laka setiap polres.

Dengan demikian, katanya, dari setiap kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penanganan pemberian santunan dengan cepat.

“Dari data korban kecelakaan tersebut yang diberikan oleh unit laka, petugas Jasa Raharja langsung menemui ahli waris korban untuk membantu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam memperoleh santunan,” terangnya.

Terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan dan menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum yang dirawat di rumah sakit (RS), pihaknya akan memberikan surat jaminan kepada RS yang merawat, dengan biaya perawatan luka maksimal Rp20 juta, sedangkan santunan korban meninggal dunia Rp50 juta.

Kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar secara tertib membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ setiap tahun. Sumber dana untuk membayar santunan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin oleh Jasa Raharja, diperoleh dari pembayaran SWDKLLJ yang dibayarkan setiap tahun di Kantor Samsat bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

“Mengimbau kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, selalu mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas, melengkapi dokumen dan kelengkapan kendaraan serta berkendara dengan tertib dan aman,” tutupnya. (sisco/*)




Denny Sondakh : Perbaikan Pacing Jalan Yos Sudarso Kairagi Sementara DiKerjakan

Sulut,GN- Kepala BPJN Sulawesi Utara melalui PPK SKPD Wilayah Kota Manado Denny Sondakh menegaskan bahwa pihak kontraktor sementara mengerjakan perbaikan Pacing jalan Yos Sudarso Kairagi.

Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio (foto: Gemparnews)

“Memang pihak kontraktor sementara mengerjakan Pacing dan kami hanya mengawasi saja,” kata Sondakh kepada media ini ketika di temui di ruangan kerjanya Selasa (28/3/2023).

Sondakh mengatakan pengerjaan Pacing tersebut banyak kali di kerjakan karena badan jalan rusak parah. ” Karena tidak ada saluran maka air hujan mengalir melalui badan jalan sehingga aspal di badan jalan menjadi rusak parah,” jelasnya.

Denny Sondakh (foto : Gemparnews)

Dia menjelaskan pihaknya juga sudah mengusulkan agar dilakukan penggalian saluran air, agar supaya air tidak lagi mengalir melalui badan jalan tersebut. ” Ini kami sudah usulkan, jika sudah di setujui akan kami kerjakan,” terangnya.

Sondakh juga menjelaskan, selain ruas jalan Yos Sudarso Kairagi, tahun ini juga ada perbaikan jalan yang tersebar di Kota Manado. Seperti Jalan Sudirman dan Jalan Singkil menuju ke Tuminting. ” Kalau jalan Sudirman tepatnya di depan Gereja Sentrum akan di kerjakan pengaspalan baru jaraknya 200 meter, sementara di ruas jalan Singkil menuju Tuminting itu juga akan kerjakan pengaspalan atau pun Pacing,” ungkapnya.

Untuk di ketahui pagu anggaran sebesar 4,6 Miliar tahun 2023 khusus Kita Manado. Anggaran ini akan di peruntukan pengerjaan proyek jalan yang tersebar di Kota Manado. (sisco)




Kecewa! DLHD Sulut Tidak Fokus Bahas RPPLH, HVK : Harus Dilaporkan Ke Pak Gubernur

Sulut,GN– Panitia Khusus DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merasa kecewa dengan kinerja yang di tunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulawesi Utara (Sulut).

Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (Foto : ist)

Pasalnya Pihak eksekutif selaku inisiator aturan tersebut dinilai tidak konsen termasuk adanya kesalahan dokumen yang dibahas.Senin (27/3/2023), di ruang rapat komisi I DPRD Sulut.

Para legislator mengkritisi kinerja pihak eksekutif, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut sebagai instansi yang menggerakkan sehingga dibahasnya ranperda tersebut.

Dalam rapat tersebut terungkap , ternyata pihak eksekutif telah melakukan konsultasi ke kementerian dan Makassar terkait materi aturan tersebut. Dalam konsultasi itu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

Hanya saja, hal itu tidak diberitahukan secepatnya kepada pansus sehingga pansus sudah membahas dokumen yang salah yaitu yang belum melewati penyesuaian-penyesuaian hasil konsultasi terbaru. Sementara dari 15 pasal, pembahasan terakhir sudah berada di pasal 7.

Anggota Pansus DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan, sangat disayangkan catatan-catatan yang sudah dikonsultasikan tidak dimasukkan ke pihak pansus. Padahal pembahasannya sudah ada di pasal 7.

HVK berpendapat, waktu sudah terbuang sementara mereka sebagai pansus harus membagi waktu dengan agenda yang padat.

“Apalagi pansus kami bukan hanya ini. Kita juga ada di pansus yang lain,” ungkapnya.

Dia mengusulkan, untuk pihak eksekutif mencermati kembali apa yang menjadi catatan saat konsultasi. Jika penyesuaian yang diberikan kementerian itu tidak menyentil pasal 1 hingga pasal 7 maka pembahasan bisa dilanjutkan kembali. Dirinya juga mengusulkan agar sebaiknya perda ini tidak dihentikan pembahasannya.

“Sebaiknya perda ini tidak dihentikan karena ini sangat penting menyangkut dengan pariwisata super prioritas yang ada di Likupang. Karena sebelumnya kita sudah ada perda pariwisata. Perda lingkungan hidup ini sangat berkaitan,”terangnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengkritisi kinerja pihak eksekutif khususnya DLH Provinsi Sulut sebagai instansi inti dari bergulirnya ranperda ini.

“Pihak eksekutif tidak fokus membahas ini dan ini harus dilaporkan ke pak Gubernur. Khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan leading sektor Ranperda ini yakni dinas lingkungan hidup berarti tidak konsen,” tandasnya. (sisco)




Silitonga Tegaskan Di Masa Tenggak Waktu, Finishing Jembatan Ammat Harus Tuntas

Sulut,GN- Pengerjaan jembatan Ammat di kabupaten kepulauan Talaud proyek APBN tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.500.000.000,00 sampai saat ini masih di kerjakan oleh pihak kontraktor. Proyek jembatan yang seharusnya selesai November tahun 2022 lalu mengalami keterlambatan sehingga harus dikerjakan pada masa tenggak waktu atau masa denda selama 90 hari.

Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio (foto: gemparnews)

Kepala BPJN Sulut melalui Kasatker III Wilayah Nusa Utara Okto Silitonga menegaskan bahwa pengerjaan proyek jembatan Ammat di masa tenggak waktu harus tuntas.

” Kami tegaskan masa tenggak waktu atau finishing proyek jembatan Ammat harus tuntas,” tegas Silitonga.

Silitonga menjelaskan keterlambatan pengerjaan proyek jembatan Ammat oleh pihak kontraktor disebabkan pengiriman bahan atau material yang di pakai harus dari Bitung dan Manado melalui perjalanan laut.

” Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan diataranya cuaca yang extrem dan kemudian bahan materialnya harus di ambil dari Bitung atau Manado. Sehingga proses pengiriman material butuh waktu” jelas Silitonga.

Kasatker III Wilayah Nusa Utara (Kabupaten Sangihe,Talaud Dan Sitaro) Okto Silitonga (Foto : Gemparnews)

Sementara progres hingga saat ini, diperkirakan sudah 98 persen. ” Artinya tinggal 2 persen sudah bisa rampung 100 persen pengerjaan proyek jembatan ini,” terangnya.

Silitonga terus berharap agar pengerjaan proyek jembatan ini dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat yang ada di kepulauan Talaud.

” Yang kita harapkan adalah asas manfaat bagi masyarakat dan pengerjaan proyek jembatan Ammat in harus tuntas sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga masyarakat,” tandasnya. (sisco)

 




DPRD Kabupaten Mitra kunjungi BP2MI Sulut Bahas Peluang Kerja ke luar negeri

Sulut,GN- Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Marty Mareyke Ole beserta rombongan melakukan kunjungan ke kantor BP2MI Sulawesi Utara ,Senin 27 Maret 2023. Kunjungan tersebut disambut dengan anstusias oleh Kepala BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag.

Menurut Hendra, kunjungan dari DPRD Minahasa Tenggara ini fokus membahas tentang peluang kerja ke luar negeri serta kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia.
“Rombongan DPRD Mitra ingin berkoordinasi dan membahas tentang peluang kerja ke luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh putra daerah asal Minahasa Tenggara,” kata Hendra.

Hendra menambahkan, peluang pekerjaan di negara-negara Eropa dan Asia Timur, khususnya peluang kerja ke Jepang sebagai perawat dan perawat lansia melalui program Government to Government (G to G) dan Specified Skilled Worker (SSW) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Minahasa Tenggara.
“Jepang saat ini sedang membuka peluang kerja sebagai nurse dan perawat lansia atau care worker bagi warga negara Indonesia melalui program SSW dan G to G,” ungkap Hendra.

Gaji yang ditawarkan, lanjut Hendra, cukup fantastis yaitu mulai dari Rp 20 jutaan per bulan. “Gajinya sangat besar dengan persyaratan yang terbilang mudah, yaitu minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan memiliki sertifikat kemampuan sesuai bidang yang dilamar,” jelasnya.

“Namun pendidikan dan pelatihan bahasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk itu dalam UU nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 mengamanatkan bahwa biaya pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itulah dalam kunjungan para anggota DPRD Mitra sekarang, saya langsung menyampaikan dan membahas hal ini,” sambung Hendra.

Ketua DPRD Mitra menyambut baik penyampaian dari Kepala BP2MI Sulut dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari Minahasa Tenggara. (sisco)




Braien Waworuntu Gelar Sosper Di Desa Koka Minahasa

Sulut,GN- Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Koka Kabupaten Minahasa Sabtu, (25/03/2023).

Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan oleh anggota DPRD Sulut ini tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

Adapun maksud perda tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Sementara tujuannya adalah untuk optimalisasi Cakupan Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan (b) Penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Asas Perda ini terdiri dari 3 hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

Dalam sesi tanya jawab,warga masyarakat desa Koka mempertanyakan terkait BPJS Kesehatan. Jefry Porayouw yang juga sebagai kepala lingkungan (Kaling) menuturkan bahwa dirinya saat ini memegang kartu kesehatan BPJS dari Pemerintah. Dia mengatakan pemerintah telah membayar iuran yang di tanggung setiap bulannya. ” Saat ini iuran di bayar oleh pemerintah. Jika suatu saat saya tidak lagi menjadi aparat di desa apakah iuran tersebut masih di bayarkan oleh pemerintah atau saya sendiri melanjutkan,” kata Jefry.

Menjawab pertanyaan warga, Waworuntu menjelaskan ketika sudah tidak menjadi aparat di desa tersebut, maka iuran tersebut menjadi tanggungan atau di lanjutkan oleh bapak dan ibu. ” Karena bapak ibu sudah tidak lagi menjadi aparat desa. Otomatis menjadi kewajiban membayar bapak dan ibu,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan sosper tersebut puluhan warga masyarakat desa koka dan staf pendamping dari sekretariat DPRD Sulut. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna PAW Dua Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25/3/2023 di ruang sidang paripurna DPRD Sulawesi Utara.

Pengambilan sumpah dan janji Pergantian  Antar Waktu di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD berdasarkan nomor undangan 800/Set.DPRD/167/2023.

Di ketahui Reza Waworuntu menggantikan alm Fanny Legoh anggota DPRD Sulut PDI Perjuangan) Dan Meyke Lavarence menggantikan alm Winsulangi Salindeho anggota DPRD Sulut Partai Golkar dengan  Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Pengambilan sumpah/janji tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandow dan anggota DPRD Sulut serta undangan lainnya.(sisco)




Timsel Tetapkan 10 Nama Calon KPU Sulut

Sulut,GN– Tim Seleksi (Timsel) hari ini, Jumat (24/3/2023) secara resmi mengumumkan 10 nama Calon KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2023-2028 yang dinyatakan lolos tes kesehatan dan wawancara.

Hal ini dikatakan Ketua Timsel Victori Rotty, pada keterangan persnya Jumat 24/03/2023.

“hasil sepuluh (10) nama tersebut akan di kirim ke KPU-RI. Setelah sebelumnya 20 besar hasil tes psikologi dan tes tertulis kini 10 besar pun diumumkan melalui seleksi yang ketat, ” ungkap Rotty.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor 012/TIMSELPROV.GEL.1-BA/4/71/2023 tanggaL 23 Maret 2023 tentang penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara bakal calon anggota KPU Provinsi Sulawesi utara periode 2023- 2028 secara resmi di umumkan. (sisco)