Pembahasan Ranperda RTRW Rampung, Henry Walukow : RTRW Jadi Kompas dan Parameter
Sulut,GN- Selama kurang lebih enam (6) bulan tim panitia khusus pembahas ranperda RTRW melakukan pertemuan untuk merampungkan ranperda tersebut.
Finalisasi sekaligus pendapat akhir fraksi pembahasan ranperda RTRW dilaksanakan Senin (23/02/2026) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.
Rapat finalisasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Royke Anter, Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow, Sekretaris Pansus Berty Kapojos dan anggota pansus serta instansi terkait.
Usai finalisasi kepada awak media Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow menjelaskan segala yang mengatur tata ruang, mengatur hutan lindung, mengatur zonasi dan mengatur perijinan itu semua parameternya adalah RTRW.
” Jadi saya bersyukur pada Tuhan pembahasan ranperda RTRW sudah selesai hari ini ditingkat pansus dan pengusul eksekutif,” kata Henry.
Dia menjelaskan sesudah finalisasi akan dilaksanakan paripurna . ” Mudah – mudahan besok lancar paripurna penetapan ranperda RTRW menjadi perda,” jelas Henry.
Langkah selanjutnya Kata Henry, akan menyambangi Kemendagri di jakarta untuk melakukan evaluasi. “Untuk tahapan selanjutnya kami akan evaluasi di Kemendagri,” pungkasnya. (sisco)
Warga Pengungsi Gunung Ruang Tempati Rumah di Desa Modisi, Wakil Ketua DPRD Sitaro Sampaikan Terimakasih Kepada Gubernur Sulut
Sulut,GN- Awal Februari 2026, rumah pengungsi yang berlokasi di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi ditempati oleh warga pengungsi gunung ruang kabupaten Sitaro.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE telah menyerahkan kunci hunian kepada warga pengungsi Gunung Ruang di Desa Modisi.
Rumah-rumah ini dibangun sebagai Hunian Tetap (Huntap) untuk merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang dari Kepulauan Sitaro.
Dan saat ini masyarakat yang terdampak sudah menempati tempat rumah hunian tersebut.
Untuk jumlah Pembangunan rumah hunian tetap di Desa Modisi, Bolsel, disiapkan sebanyak 282 unit.Kawasan ini dirancang sebagai hunian tetap pascabencana yang layak huni.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sitaro Ronald Takarendehang pun menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE yang telah memberikan perhatian penuh kepada warga masyarakat Sitaro, sehingga masyarakat yang terdampak erupsi gunung ruang telah menempati rumah hunian tetap.
” Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada bapak Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE telah memberikan perhatian penuh kepada masyarkat Sitaro yang terdampak erupsi gunung ruang untuk menempati rumah hunian tetap di Desa Modisi Kabupaten Bolaang mongondow Selatan,” kata Wakil Ketua DPRD Sitaro kepada media Gemparnews.com Senin (23/02/2026).
Dia berharap kedepannya Gubernur Sulut lebih intens memperhatikan masyarakat Nusa Utara.
Selain itu, Ketua pemenangan YSK – Victory kabupaten Sitaro ini juga menaruh harapan penuh kepada Gubernur Sulut dalam segi penempatan pejabat birokrasi dalam pemerintahan untuk lebih memperhatikan perwakilan dari daerah Nusa Utara.
” Hari ini saya melihat wajah Nusa Utara untuk eselon dua, tinggal satu yang ada di jajaran pemerintah. Sementara di jajaran direksi dan komisaris BSG tidak ada perwakilan. Padahal tidak sedikit orang Nusa Utara yang memiliki kualitas dan pengalaman. Untuk itu kami berharap Gubernur Sulut lebih menaruh perhatian kepada Nusa Utara,” tandasnya. (sisco)
Hadirkan Transportasi ” Trans Manado” Kepala BPTD Kelas II Sulut : Sangat Membantu Masyarakat Perkotaan
Sulut,GN- Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) Alexander Hilmi Perdana menegaskan kehadiran transportasi bersubsidi ” Trans Manado ” sangat membantu aktivitas masyarakat perkotaan.
Program transportasi bersubsidi Trans Manado kata Alexander merupakan bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat perkotaan yang ada di Manado.
“Jadi ini sangat menarik, kalau di Jakarta punya namanya Trans Jakarta dan di Manado tidak mau kalah juga punya Trans Manado,” kata Alexander.
Trans Manado merupakan subsidi perkotaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Manado yang ditujukan untuk masyarakat yang ada di dalam Kota,” sambungnya.
Alexander menjelaskan ada dua koridor yang digunakan untuk kendaraan Trans Manado. “Koridor pertama dari terminal Malalayang sampai Koridor Kalimas dan yang kedua koridor Kalimas sampai Bandara sam ratulangi,” jelas Alexander.
Untuk tarif penumpang relatif murah dengan menggunakan kartu e-money. “Apabila menggunakan kendaraan trans Manado cukup menggunakan kartu e-money saat naik atau turun dengan harga yang sangat terjangkau,” ucap Alexander.
Alexander menginformasikan bahwa saat ini transportasi Trans Manado masih Gratis. Sehingga masyarakat Manado boleh memanfaatkan kendaraan tersebut.
“Saat ini masih gratis, jadi masyarakat bisa memanfaatkan kendaraan trans Manado. Kendaraan Trans Manado sangat membantu aktivitas masyarkat di perkotaan,” ucapnya.
Untuk pengawasan kendaraan kata Alexander, pihaknya mengawasi kendaraan dari terminal tipe A. “Kami memastikan sebelum kendaraan melayani masyarakat dilakukan ram cek untuk kelaikan kendaraan layak jalan. Yang kami cek diantaranya, surat – surat kendaraan apakah masih berlaku atau tidak dan juga pengemudinya, semua kami cek kondisi fisik kendaraan agar terjamin saat menggunakan kendaraan tersebut,” tandasnya. (sisco)
Terima Persub Ranperda RTRW dari Menteri ATR/BPN, Ketua Pansus Henry Walukow : Pekan Depan Finalisasi dan Paripurna
Sulut,GN- DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara menerima Persetujuan Substansi (Persub) Ranperda RTRW dari Menteri ATR/BPN RI di kantor Kementerian, Kamis (19/02/2026). Pemprov Sulut di hadiri langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE bersama jajarannya, juga Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD, Ketua Pansus RTRW Henry Walukow,SE serta anggota DPRD lainnya.
Ketua Panitia khusus (Pansus) RTRW, Henry Walukow, SE menjelaskan bahwa setelah diterimanya Persub dari Menteri ATR/BPN, pihaknya akan segera melakukan finalisasi di tingkat legislatif.
“Jadi Senin akan dilaksanakan pleno dan finalisasi, kemudian pada siangnya pendapat akhir fraksi dan besoknya hari Selasa dilaksanakan paripurna,” jelas Henry.
Lanjut kata Henry, kami hadir mendampingi Gubernur Sulut untuk menerima Persub dari Menteri ATR/BPN RIi di Jakarta.
“Kami mendampingi Pak Gubernur untuk menerima Persub ini langsung dari Pak Menteri. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada hari Selasa atau Rabu depan, Provinsi Sulawesi Utara sudah resmi memiliki Perda RTRW yang baru,” ungkap Walukow.
Dengan terbitnya Persub tersebut kata Henry, Sulawesi Utara kini berada di tahap akhir penetapan regulasi tata ruang periode 2024–2044. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan pembangunan, serta peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan di daerah.
Dengan disahkannya Perda RTRW yang baru ini, tentu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, sekaligus mendorong pembangunan Sulawesi Utara yang tertata, terarah, dan berdaya saing. (sisco)
Kepala BPTD Kelas II Sulut : Program Utama Melakukan Subsidi Angkutan Barang Perintis di Kepulauan
Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.
Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.
“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.
Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.
“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.
Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.
“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.
Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.
“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.
Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.
BPTD Kelas II Sulut menyalurkan bantuan kepada masyarakat Siau yang mengalami musibah banjir bandang diterima langsung oleh Bupati Sitaro diwakili Kadishub Sitaro (foto: ist)
Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.
“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.
Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.
“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.
” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)
Jadi Kompas 20 Tahun ke Depan, Braien : Perda RTRW Menentukan Arah Pembangunan Daerah
Sulut,GN – Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dalam menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang wilayah. Komitmen tersebut ditandai dengan diterimanya Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara dari pemerintah pusat.
Braien Waworuntu selaku Ketua Komisi I DPRD Sulut, bersama Panitia Khusus (Pansus) RTRW turut mendampingi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, serta Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dalam agenda penyerahan Persub di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Kamis (19/02/2026).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan Persetujuan substansi (Persub). Persub menjadi “lampu hijau” dari pemerintah pusat sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Sulawesi Utara 2024–2044 resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Braien menegaskan, momen ini merupakan kabar baik yang telah lama dinantikan masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Perda RTRW menurut Braien, bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen fundamental yang menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.
“Tanpa RTRW yang terintegrasi, pembangunan akan kehilangan arah dan rentan terhadap konflik penggunaan lahan. Perda ini adalah komitmen Bapak Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE untuk memastikan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan berjalan terkoordinasi dan berlandaskan hukum,” ujarnya. (sisco)
DPRD Bersama Pemrov Sulut Terima Persub RTRW dari Menteri ATR/BPN RI
Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menerima Persetujuan Substansi (Persub) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW dari Kementerian ATR/BPN RI.
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB- KBD, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Ketua Pansus Henry Walukow, Louis Shcramm serta jajaran pemprov Sulut.
Penyerahan Persub Ranperda RTRW oleh Menteri ATR/BPN di laksanakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Kamis (19/02/2026).
Usai menerima Persub dari Kementerian ATR/BPN, Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen mengatakan, persetujuan substansi ini adalah syarat mutlak Ranperda RTRW ini akan dijadikan perda.
“Langkah selanjutnya yaitu persetujuan bersama dan ini sudah menggambarkan bahwa kita semua di DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan RTRW yang mendapatkan persetujuan substansi,” kata Silangen saat memberikan keterangan pers di Jakarta. (sisco/*)
Louis Schramm Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas di Bumi Nyiur Melambai
Sulut,GN- Menjelang sejumlah perayaan keagamaan besar, Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Kota Manado, Louis Schramm, mengajak masyarakat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) untuk terciptanya suasana kondusif dan aman di bumi nyiur melambai.
Louis Shcramm (foto: Gemparnews)
Louis menilai kondisi Kamtibmas di beberapa wilayah Kota Manado saat ini relatif aman dan terkendali. Akan tetapi, Louis terus mengingatkan agar penting menjaga kondusivitas, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
“Kondusivitas lingkungan itu sangat penting, terlebih saat umat Konghucu merayakan Imlek, Umat Kristiani menghadapi Paskah dan umat muslim menjalankan ibadah puasa, kita semua harus menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat toleransi agar suasana tetap damai,” ujar Politisi Partai Gerindra ini kepada sejumlah media Rabu (18/02/2026) di kantor DPRD Sulut.
Apresiasi juga diberikan kepada aparat keamanan yang terus menjalankan tugas menjaga stabilitas Kamtibmas di tengah masyarakat terlebih di Kota Manado.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dapat mencegah potensi konflik sosial serta memastikan fasilitas umum tetap terpelihara,” kata Louis.
Dia menegaskan, sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan, sekaligus memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di bumi nyiur melambai. (sisco)
Ketua PMII Sulut Ajak Jaga Kamtibmas
Sulut,GN- Organisasi Mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Sulawesi Utara merupakan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemanusiaan.
Pasca sidang Komisi III DPR-RI tentang Polri dibawah kementerian, Ketua PMII SULUT menyatakan “kami mendukung keputusan dari Komisi III bahwa polri tetap berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia” Ujar Arya selaku Ketua PMII Sulut, Senin (16/2/2026).
Ia menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan terhadap seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
“Dengan Polri di bawah Presiden langsung lebih profesional dalam menjalankan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Sulawesi Utara,”jelasnya.
Menghimbau seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Utara serta mengajak para Ormawa dan elemen masyarakat untuk mendukung polri tetap dibawah Presiden. (red/*)
Revino Pepah di Percayakan Kembali Dirut Bank SulutGo, GSV Lumentut Jabat Komut
Sulut,GN- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulawesi Utara Gorontalo (SulutGo) tahun buku 2025 dan RUPS Luar Biasa tahun 2026 sukses dilaksanakan pada Senin (10/02/2026) di Kantor Pusat Bank SulutGo.
RUPS Bank SulutGo (foto: ist)
RUPS di hadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE selaku Pemegang Saham Pengendali, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, perwakilan PT Mega Corpora, seluruh Pemegang Saham BSG, serta jajaran Komisaris dan Direksi.
RUPS kali ini membahas kinerja BSG tahun 2025 sekaligus pengesahan laporan tahunan & RBB 2026–2028, penetapan penggunaan laba, dana CSR & keuangan berkelanjutan 2026, penunjukan KAP, serta pengesahan setoran modal 2025–2026.
Selain itu, RUPS juga menetapkan komposisi pengurus Bank SulutGo 2026. Dimana posisi Direktur Utama kembali di percayakan kepada Revino Pepah sedangkan Komisaris Utama (Komut) di jabat oleh GSV Lumentut. Posisi komut yang sebelumnya di jabat oleh Ramoy M Luntungan.
Sementara posisi Direksi juga terjadi pergantian diantaranya Direktur Kredit di percayakan kepada Ester Rampengan, Direktur Dana di percayakan kepada Rudiyanto Katili dan Direktur Kepatuhan di percayakan kepada Mutesa Holdin.
Berikut Susunan Pengurus Bank SulutGo Tahun 2026 :
