BITUNG,GN – Walikota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi 17 Agustus yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo secara Virtual dari Ruang Sidang Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Senin (17/08/2020).

Nampak hadir Wakil Walikota Maurits Mantiri, unsur Forkopimda Kota Bitung, dan Sekretaris Kota Audy Pangemanan.

Pelaksanaan peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19.

Semua peserta upacara dibatasi termasuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI, Jokowi selaku Inspektur Upacara.

Selama ini, peringatan upacara dilaksanakan serentak di setiap daerah. Tapi karena sedang dilanda Covid-19, setiap daerah hanya mengikuti upacara yang berlangsung di Istana Merdeka, secara virtual. (*/sisco)

Bitung,GN – Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) akhirnya memastikan pasangan yang akan mendampinginya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bitung 2020.

Hal tersebut dipastikan MJL saat meresmikan depot air minum dan kangen water yang bersebelahan dengan posko relawan MJL, Senin (17/8/2020). Dimana dalam peresmian tersebut, hadir langsung jagoan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk Pilwako Bitung, Marthin Daniel Tumbelaka (MDT).

“Sebelumnya relawan bertanya-tanya siapa calon pendamping dan hari ini saya menjawab resmi, bahwa kami (MJL-MDT) akan berpasangan dan maju di Pilwako Bitung 2020,” ungkap Max J Lomban (MJL).

“Kalau tak ada aral melintang, tanggal 27 pekan depan kami berdua akan menjemput SK di Jakarta. Baik di DPP Nasdem maupun DPN PKPI,” sambung Max J Lomban.

Lanjut dikatakan, semua orang bisa menjadi Kepala Daerah, namun Kepala daerah itu birokrat yang harus menjadi pelayan bagi masyarakat. Begitu juga dengan politisi maupun pebisnis boleh jadi birokrat, tapi harus tinggalkan visinya sebagai politisi atau pebisnis dan ubah mindsetnya sebagai pelayan masyarakat.

“Jadi keinginan saya maju di periode kedua, sungguh ingin jadi pelayan. Diakhir pengalaman sebagai birokrat, saya dipercayakan menjadi ketua partai. Saya mencoba memanage partai dengan metode birokrat yaitu melayani dan itu ternyata itu berjalan sukses di Nasdem,” tutur Max J Lomban atau biasa dengan sapaan MJL.

Max J Lomban pun berharap para relawan yang telah menyatu bersama dirinya, untuk tidak angkuh namun harus rendah hati dalam berhadapan dengan masyarakat.

“Jadi seperti itu harus tampil di masyarakat dengan rendah hati, supaya kita mendapat simpati dari rakyat,” harap Max J Lomban yang pernah menjadi Wakil Walikota Bitung dan Sekretaris Kota Bitung. (sisco/*)

Sulut,GN- Perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi(Porprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang di gelar di Kota Bitung secara resmi ditutup senin(09/12/19).

Mewakili Gubernur, asisten satu setdaprov Edyson Humiang dipercayakan untuk membacakan sambutan gubernur.

Pada kesempatan itu, Humiang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan dimana berakhir dengan sukses. ” Kedepan kegiatan ini terus di tingkatkan guna mencari bibit baru atlet untuk terus di latih,sehingga kedepannya dapat mengharumkan nama Sulut ,” pungkasnya.
Penulis:sisco

Bitung,GN- Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban, SE, MSi bersama Ketua TP-PKK Kota Bitung Dra Khouni Lomban Rawung mengunjungi kediaman beberapa tokoh agama, dan Tokoh masyarakat muslim di Kota Bitung dalam rangka perayaan lebaran ketupat. Rabu, (12/6/19) sore.

Kunjungan silaturahmi yang penuh kekeluargaan tersebut, Lomban mengingatkan tentang pentingnya perayaan hari raya ketupat yang menurutnya merupakan implementasi nilai luhur budaya dan keagamaan yang sudah menyatu di Kota Bitung.

Dikatakannya, lebaran ketupat merupakan media pengikat silaturahmi antar umat beragama. “Semoga dengan perayaan Hari Raya Ketupat dan Halal Bi Halal akan lebih mempererat tali silaturahmi antar umat beragama serta untuk memperkuat rasa kebesamaan warga masyarakat yang ada di Kota Bitung,” tuturnya

Selain itu, Walikota Bitung juga mengapresiaisi pelaksanaan Hari Raya Ketupat ini yang terpantau aman serta penuh dengan makna religi dan juga terkandung nilai positif didalamnya yakni mengajak masyarkat untuk menumbuhkan rasa cinta damai dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan saling menghormati agama yang satu dengan yang lain.

Dia mengatakan silaturahmi tersebut merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah dalam menjalin hubungan kekeluargaan antara pemerintah dan tokoh tokoh masyarakat dan tokoh agama muslim di Kota Bitung sehingga dapat terwujud suatu ikatan toleransi dan komunikasi yang baik didalam membangun kota Bitung.

“Pemerintah berharap warga untuk sama-sama hidup dalam damai, secara berdampingan dan saling mendukung satu dengan lain, sehingga bisa menciptakan suasana yang rukun dan damai. Serta menjaga dan pertahankan Kota Bitung sebagai kota yang aman damai, sehingga iklim investasi terus meningkat,” tandasnya

Dikesempatan itu, Walikota bersama jajarannya mengunjungi kediaman Abdulrahman Kaluku (Ketua MUI), Bpk. Kasman Uno (Ketua KKIG), Bpk. H. Ali Bahmid, Ibu Hj. Amelia Daud (Ketua BKMT), Ustad Abdul Latif Taher, Bpk. Hasan Suga, Imam Ibrahim Langkau, H. Ramlan Wan, H. Yusuf Sultan (Ketua Dewan Masjid), H. Abdul Ruslan Abdul Gani, H. Imam Ramli Mamonto, Bpk. Faisal Zulkarnain, Fauzi A. Badarab (Tokoh Muslim Girian Bawah, Samsudin Pulu (KKISNU), H. Harun Darise. (*/sisco)

Jakarta – Pembangunan transportasi mass rapid transit (MRT) DKI Jakarta senilai Rp 15 triliun didapat lewat utang dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Kenapa harus berutang?

Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto menyatakan, utang yang didapat pemerintah dari Jepang sangat murah.

“Kita punya kapasitas fiskal yang jauh lebih murah jatuhnya,” ungkap Luky usai acara Forum Transportation di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Luky mengatakan, skema pembiayaan proyek MRT menggunakan pinjaman lunak (soft loan), dengan bunga yang lebih kecil bila dibandingkan dengan pinjaman dari bank dalam negeri.

“Kalau pake utangan dalam negeri jauh lebih mahal. Kalau luar negeri bunganya 0,2% itu kecil sekali, pengembaliannya 30 tahun. It’s almost nothing, it’s very very cheap (hampir tidak ada bunga, itu sangat murah).” tegas Luky.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, proyek MRT ini tidak dapat menggunakan APBN sekalipun, proyek senilai Rp 15 triliun ini masuk ke dalam program Metropolitan Priority Area (MPA) yang dicanangkan pemerintah. Juga dengan pertimbangan akan ada kecemburuan sosial dari masyarakat luar Jawa jika dana APBN banyak digunakan untuk pembangunan daerah Jawa khususnya Jakarta.

“APBN kan terbatas, bayangkan akan protes masyarakat di Indonesia timur, dan Indonesia lain kalau APBN semua dialokasikan untulk Jakartan nggak mungkin kan,” papar Luky.

“Jadi kalau ada kemampuan untuk meminjam, kenapa tidak dimanfaatkan” sambungnya.

Dihimpun dari berbagai sumber, selama ini payung hukum proyek MRT antara lain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta. Dalam aturan itu operator MRT adalah PT MRT Jakarta yang berfungsi sebagai pihak yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara MRT.

Selain itu ada Perda No.4 Tahun 2008 mengatur penggunaan permodalan yang dipinjamkan JICA, yaitu menerima setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 58% dari total pinjaman dari JICA, dan pinjaman pemerintah pusat 42% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI lalu oleh Pemprov DKI ke PT MRT Jakarta.

Total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap I sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.

Jaringan MRT Jakarta ada dua, antara lain koridor satu Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Koridor dua dengan jalur Timur ke Barat, mulai dari Balaraja hingga Cikarang.

Proyek MRT tahap I antara lain Lebak Bulus-Bundaran HI di antaranya sebanyak tujuh stasiun berada di permukaan tanah yakni Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, enam stasiun di bawah tanah atau subway terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

Jakarta – Dalam pertemuan afternoon tea di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan hasil pertemuan Jokowi dengan menteri keuangan terkait proyek MRT. Jokowi belum bisa menjelaskan ke anggota DPRD karena masih dalam proses.

“DPRD hanya tanya bagaimana hasil pertemuan dengan menkeu, ya kita bilang ini masih dalam proses,” ujar Jokowi usai melakukan afternoon tea di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).

Jokowi mengharapkan agar hasil pertemuan dengan menteri keuangan dapat segera diputuskan. tetapi dengan prinsip kehati-hatian.

“Saya ingin segera diputuskan tapi dengan prinsip kehati-hatian masalah negosiasi seperti ini biasa dalam bisnis,” ujarnya.

Menurut Jokowi dalam pertemuan dengan menteri keuangan Agus Martowardojo, dirinya pesankan agar lebih berhati-hati. “Jadi lebih bagus agak mundur tapi benar dari pada cepat-cepat tapi tidak benar,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait soal proyek kereta bawah tanah atau MRT. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku berhati-hati dalam memutuskan proyek yang diwariskan Gubernur DKI sebelumnya.

Menurut Jokowi, pihaknya akan mengalami kerugian jika ada salah hitungan dan keputusan yang diambil. Pasalnya, sambung Jokowi, hal ini menyangkut dengan nilai dari APBD DKI yang tidak sedikit terbebani.

“Karena nanti akan membebani saya jika salah putuskan. Bukan ingin berlama-lama tapi menyangkut APBD dan uang yang besar. Jadi yang dibicarakan itu equity sharing dan invesment sharing,” terang Jokowi.

Seperti diketahui, tepat pukul 15.00, Jokowi sampai di pelataran Gedung Kementerian Keuangan. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu diagendakan membahas pembiayaan MRT. Jokowi yang datang mengenakan batik coklat ini menyatakan dirinya akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengubah komposisi pembiayaan proyek tersebut. Pasalnya, dengan komposisi yang ada saat ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta merasa keberatan.

(edo/mpr)

Jakarta – Ketua Mahfud MD menyindir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melakukan manuver politik dengan menyebut beberapa tokoh sebagai capresnya untuk 2014. Menurut Mahfud, PKB juga bisa mencapreskan Jokowi kalau mau.

“Seperti PKB, dia bicara dengan Rhoma, tapi kan ke saya juga datang secara resmi untuk meminang. Artinya sebagai salah satu ikon yg diinginkan, belum final. Kalau perlu sebut Jokowi boleh juga,” kata ketua MK Mahfud MD, usai rapat dengan komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Menurutnya, meski PKB sudah menyebut beberapa nama calon presiden untuk pilpres 2014, pada akhirnya semua yang memutuskan adalah keperluan politik dari PKB.

“Pada akhirnya kan ada keperluan-keperluan politik sendiri pada akhirnya. Kalau orang luar yang nggak punya partai kan begitu,” ungkapnya.

Ia menuturkan setiap orang yang disebut PKB harus sadar bahwa setiap nama yang disebut bukan nama final, karena baru ke arah penyaringan. “Sebab itu, kalau Rhoma didukung PKB, saya juga didukung PKB, PKB juga dukung orang lain juga, jangan dianggap sudah selesai,” jelasnya.

Sementara, saat ditanya bagaimana keputusannya dengan pinangan PKB sebagai Capres tersebut, Mahfud menyatakan beum sampai pada keputusan.

“Saya tahu (dipinang PKB), tapi saya ngga bisa jawab itu sekarang. Saya kan belum sampai pada keputusan itu,” jawab Mahfud.

(iqb/mpr)

“Kita perlu melakukan pendalaman terhadap permasalah yang ada, sehingga kita perlu waktu apakah ini bisa dilanjut ke penyidikan atau tidak,” ujar Kabagpenum Polri, Kombes Agus Rianto, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Selasa (4/12/2012).

Menurut Agus, pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada Fanny kemarin belum rampung. Rencananya penyidik akan kembali meminta keterangan Fanny terkait laporannya kemarin.

“Tapi yang bersangkutan tidak hadir mungkin di lain waktu,” jelas Agus.

Fany melaporkan sejumlah tudingan terhadap Aceng Fikri, ke Mabes Polri, kemarin. Laporan mulai dari pidana penipuan, penghalang perkawinan, fitnah hingga perbuatan tidak menyenangkan.

Aceng disangkakan melanggar pasal 280 tentang penghalang pernikahan, Dimana saat menikahi Fany, Aceng dengan sengaja tidak memberitahu bahwa dirinya telah menikah.

Pasal 378 mengenai adalah tindak pidana penipuan karena ada janji-janji yang tak terpenuhi. Bahwa waktu akan melakukan pernikahan, dia menganggap sudah sebagai duda, tapi ternyata masih mempunyai istri.

Sedangkan pasal 310 KUHP tentang fitnah atau pencemaran nama baik, karena banyak pernyataan-pernyataan Aceng di media massa yang menurut Fany, sarat dengan fitnah.

Terakhir, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

(ahy/lh) – sumber

Bandung, – Bupati Garut Aceng HM Fikri menggelar jumpa pers dengan wartawan di Bandung. Kesempatan yang hanya lima menit itu, Aceng gunakan untuk menyampaikan permemohon maaf kepada warga Garut dan Indonesia atas masalahnya yang telah menimbulkan kegaduhan.

“Saya hanya ingn menyampaikan permintaan maaf saja, karena situasinya sekarang kurang baik. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Garut dan warga negara Indonesia pada umumnya atas masalah yang menimpa pada diri saya, yang menimbulkan kegaduhan,” ujar Aceng yang mengenakan kemeja putih lengan pendek dan kopiah hitam.

Pada kesempatan itu di sebuah cafe di Jl Citarum, Bandung, Selasa (4/12/2012) sore ini, Aceng juga menyatakan telah menunjuk kuasa hukum untuk kasusnya yaitu Ujang Suja’i.

“Sekarang biarlah proses hukum yang mengujuinya, karena yang bersangkutan (Fany) juga sudah melaporkan. Untuk hal-hal yang perlu dikomunikasikan saya telah menunjuk kuasa hukum Ujang Suja’i,” ungkapnya. Saat jumpa pers, Ujang pun hadir.

Ketika wartawan hendak bertanya, Aceng awalnya enggan memberikan kesempatan. Ia berdalih hanya ingin menyampaikan permintaan maaf. Namun akhirnya ia pun menjawab pertanyaan wartawan. Apa alasannya meminta maaf? “Banyak hal. Ya karena kekhilafan saya. Saya ingin meminta maaf kepada warga Garut khususnya dan juga masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Aceng pun segera meninggalkan kafe didampingi kuasa hukumnya. Wartawan yang berusaha mengejar lebih lanjut tidak ditanggapinya.

(ern/lh) – sumber 

Pantauan detikcom pukul 19.30 WIB, Selasa (4/12/2012) di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, antrean penumpang yang menuju Pulogadung memang cukup panjang. Mereka mengular hingga sepanjang 20 meter.

“Huuuuuuuu,” teriak puluhan penumpang yang berada di antrean paling depan.

Adi, penumpang jalur Pulogadung tersebut mengatakan, sudah lebih dari satu jam menunggu bus. Namun tak ada yang datang.

“Kacau nih, lihat antrean sudah panjang gini,” tutur Adi.

Sebagian penumpang lain ada yang menggedor pintu sambil meminta bus tambahan ke petugas yang berjaga. Namun sang petugas tak bisa berbuat apa-apa.

“Emang gampang minta penarikan bus. Sabar dong Pak,” ucap petugas berompi merah bertuliskan TransJakarta tersebut.

Sementara antrean penumpang di jurusan lain relatif pendek. Mereka juga lebih sabar menanti bus.

Belum jelas apa penyebab keterlambatan bus TransJakarta jurusan ke Pulogadung terlambat.

(mad/ndr) – sumber