Sulut,GN— Bertempat di Hotel Four Point Manado, Kamis 21/11/2024), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara bersama Forum Wartawan DPRD  menggelar sosialisasi Pendistribusian Logistik Pilkada serentak tahun 2024.

Acara dibuka langsung Sekertaris KPU Provinsi Sulawesi utara Meidy Malonda menghadirkan Narasumber dari Ketua Formard Sulut Reza Sangkoy, Jurnalis Senior Martino Limpong, Akademisi Richard Pangkey dan Anggota Bawaslu Sulut Erwin Sumampouw dengan moderator Chaerencia Repi dan Robby Mononimbar diikuti Anggota Forward, perwakilan dari FJPI, JIPS dan jurnalis Polda Sulut.

Meidy Malonda menyampaikan bahwa  peran pers sangat penting dalam mengsukseskan Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi utara. Segala informasi terkait Pilkada dari KPU Sulut sangat dibantu oleh teman-teman pers.

Dia berharap media tidak menyampaikan berita dan tidak menyebarkan berita hoax. “Jangan kita menyampaikan berita buruk. Jika kita berbuat yang buruk, sama seperti kita berbuat buruk pada diri kita. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai nanti. Kita bersama-sama ciptakan Pilkada Damai penuh riang gembira, ” katanya.

Untuk pendistribusian logistik, kata Malonda sekarang ini sementara berlangsung dan di prioritaskan di daerah kepulauan. “Distribusi sudah dimulai tanggal 20 November 2024. Dimulai dari Kepulauan Sangihe, dengan bantuan TNI dan Polri melalui angkatan laut dan PolAir. Prioritas juga di bukit tinggi dan daerah terjauh. Sampai saat ini pendistribusian tidak ada kendala. Dipastikan sampai di lokasi H-1, ” ucapnya.

Terkait cuaca ekstrim saat ini, KPU juga sudah antisipasi seaman mungkin. Sehingga, dalam keadaan hujan tidak akan merusak logistik.

Dia berharap pendistribusian logistik Pilkada serentak ini dikawal oleh para jurnalis sampai di tempat pemungutan suara. Surat tugas akan diatur sehingga informasi dari seluruh Kabupaten kota di Provinsi Sulawesi utara bisa diketahui oleh masyarakat. (sisco)

Sulut,GN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (sulut) sukses menyelenggarakan  agenda Debat Publik Terbuka Ketiga, pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulut, Nomor Urut 1 (YSK/VM) Calon Nomor Urut 2 (E2L/HJP) dan Calon Nomor Urut 3 (SK/DT) tahun 2024 yang diselenggarakan di Grand  Kawanua International Convention (GKIC), Selasa (12/11/24).

Pada debat ketiga KPU Sulut mengusung tema, Tata Kelola Pemerintahan,  Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pengelolaan Perbatasan dan Wilayah tertinggal sebagai upaya memperkokoh NKRI dan Wawasan Kebangsaan.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan,  mengucapkan selamat datang di Kampanye Debat Terbuka Ketiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada serentak 2024.

‘Kami berharap Paslon dapat manfaatkan momentum debat publik terakhir ini untuk kembali meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi misi program terkait dengan tema saat ini,” kata Kenly.

“Debat ketiga ini disiarkan  Media Sosial dan YouTube KPU Sulut dengan harapan rangkaian kegiatan ini boleh diikuti oleh seluruh masyarakat di Sulut,” sambungnya.

Lanjut kata Kenly menjelaskan tujuan di laksanakan debat publik tersebut, adalah dalam rangka untuk menyebarluaskan profil paslon tentang visi misi mereka kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya teman pemilih di pelosok Sulut.

“Berharap dari tema debat ketiga ini dapat tertuang ide dan gagasan para kandidat yang nantinya akan menjadi program dari masing-masing paslon yang akan menjawab semua kebutuhan masyarakat Sulut,” ucapnya.

Dia berpesan kepada ketiga pasangan calon,  agar berdebat secara terhormat, manfaatkan panggung ini untuk menyapa masyarakat Sulut dengan gaya dan komunikasi yang baik dan ramah, sehingga ide dan gagasan dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat terutama para pemilih dan pada akhirnya masyarakat terbantu dalam menentukan pilihannya di TPS nanti pada Rabu 27 November 2024.

Hadir dalam debat tersebut, para Komisioner dan jajaran, Sekretaris KPU Sulut dan jajaran, Ketua dan Anggota Bawaslu Sulut, Forkopimda Sulut, Ketua dan Sekretaris Partai Peserta Pemilu 2024, Tim Paslon dan LO, Tim Perumus, Tim Panelis. (sisco/*)

Sulut,GN – Calon Gubernur Sulut nomor urut 2, Elly Engelbert Lasut (E2L) menjadi sasaran pendukung lawan politik saat pemaparan visi misi yang tak sengaja menyebut agar masyarakat memilih pasangan nomor urut 3 dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang.

“Saudara-saudara sekalian pada tanggal 27 nanti, pilih nomor 3 untuk gubernur dan wakil gubernur yang berkualitas,” ujar Elly Lasut yang langsung disambut tepuk tangan riuh pendukung nomor urut 3 Steven Kandouw-Alfred Denny Tuejeh (SK-DT).

Vidio ucapan tersebut pun dalam sekejap langsung bertebaran di sosial media sembari pendukung lawan politik membangun opini seakan-akan E2L mengintruksikan masyarakat untuk memilih SK-DT sebagaimana yang diucapkan E2L pada Debat Pamungkas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan KPU Provinsi Sulut di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Sahabat E2L Sulut, Alamanda Lianfong Nay (Lia) mengatakan, ada beberapa faktor kemungkinan sehingga Bupati Talaud ini salah dalam menyebut nomor urut yang seharusnya angka tersebut melekat pada dirinya yakni nomor urut 2, malah menyebut angka yang ditujukan pada pasangan calon lain.

Menurutnya, sekelas E2L yang telah malang melintang di dunia politik tidak mungkin salah menyebut angka pasangan calon lain kalau tidak ada maksud dan tujuan tersendiri pada saat debat terbuka. Apalagi debat tersebut disiarkan secara live di salah satu siaran TV Nasional yang kemudian disaksikan jutaan mata masyarakat Sulawesi Utara.

“Kalau seandainya bapak Elly salah menyebut angka, mungkin lumrah karena sifat manusiawi. Sengaja atau tidak sengaja diucapkan, terbukti popularitas E2L-HJP makin meroket di masyarakat dan menjadi tranding topik di jagad sosial media,” kata Lia, (Rabu, 13/11).

“Bisa jadi itu bagian dari strategi, buktinya coba cek di Facebook, Instagram, Tiktok dan medsos lainnya, Bapak Elly dapat promosi gratis dari pendukung lawan politiknya,” ungkapnya, sambil tersenyum.

Melihat kondisi politik yang tinggal menyisahkan beberapa hari lagi, Lia mengatakan, elektabilitas E2L-HJP akan terus meningkat sampai pada hari pemilihan.

“Terlepas benar tidaknya salah ucap tersebut, hal itu tidak akan berpengaruh pada pendukung bapak Elly. Karena E2L-HJP selalu terdepan dan makin dicintai masyarakat Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Sebelumnya, E2L usai debat terbuka mengatakan, kalau memang dirinya tidak sengaja menyebut angka 3. Menurutnya, hal itu biasa-biasa saja dan juga bisa dijadikan bagian dari strategi.

“Biasa itu. Kadang-kadang bisa dijadikan strategi. Tadi memang dipikiran kami menyebut angka 3. Tapi tidak apa-apa, sekaligus bantu-bantu endorse orang,” kata E2L sambil tersenyum, Selasa (12/11) saat pres conference. (*/sisco)

Sulut,GN- memastikan pelaksanaan Pilkada yang tertib, jujur, dan transparan, KPU Sulut  berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Sulut adalah melalui program Training of Trainers (TOT) Fasilitator Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada KPU Kab/Kota se-Sulawesi Utara pada pemilihan Tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta ini berlangsung selama 3 hari pada 3-5 november 2024 dengan peserta yakni Ketua dan Anggota KPU serta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis dan Kepala Sub Bagian Data dan Informasi se-Sulawesi Utara.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan menerangkan meskipun ditengah kesibukkan tahapan yang sedang berjalan, kegiatan ini penting dilaksanakan untuk dapat menyamakan kesepahaman dalam melakukan pelatihan dan pembelajaran yang nantinya juga akan dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU Kab/Kota sampai ditingkat KPPS.

“Bimtek ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis baik dalam pelaksanaan maupun administrasi yang kerap ditemui dilapangan serta dari daftar inventaris masalah yang telah ditemui dapat dicarikan solusinya sesuai prosedur ketentuan yang berlaku”, tegasnya.

Poluan juga menekankan agar peserta Bimtek dapat mengikuti kegiatan dengan baik agar nantinya penyampaian informasi sampai ke KPPS dapat diterima dengan baik.

Dalam bimbingan teknis ini juga jajaran Komisioner KPU Sulut memberikan paparan materinya dalam modul pelatihan fasilitator Bimtek KPPS yang mencakup beberapa aspek seperti tata kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara, kode etik  dan kode perilaku kelompok penyelenggara pemungutan suara, pemungutan suara ,penghitungan suara serta gambaran umum terkait aplikasi Sirekap Pilkada 2024.
Selain dari jajaran KPU Sulut materi juga didapatkan dari narasumber yaitu Akademisi Ferry Liando dan Pemerhati lingkungan Ronny Buol. (sisco/*)

Sulut,GN- Dalam rangka penyebarluasan informasi produk hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Sulut kembali menyelenggarakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Kegiatan dilaksanakan di RM Queen, Kabupaten Bolsel, Rabu (30/10/2024).

Kabag Teknis Penyelanggaraan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Sulut Carles Worotitjan membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Worotitjan menyampaikan tujuan dilaksanakan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 untuk memberikan informasi-informasi produk hukum Tahapan Pemilihan kepada pemangku kepentingan agar bisa memahami secara jelas serta informasi ini juga dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga setiap tahapan pemilihan bisa diketahui serta dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Hadir sebagai narasumber yang mengisi kegiatan ini, yakni Anggota KPU Bolsel Liswan Lumali, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Asisten Intelijen Kejati Sulut Marthen Tandi, BIN Sulut Catur Anwarsono, serta Pegiat Pemilu Terry Suoth dan Abdul Tulusang.

Lumali mengawali pemaparan dengan menjelaskan produk hukum Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Mewoh menyampaikan bahwa Pilkada ini sudah masuk dalam tahapan yang krusial, sudah hampir di ujung tahapan. Pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan produk hukum, agar menjadi hasil yang punya legitimasi hukum. Bawaslu punya tugas untuk melakukan pengawasan, dimulai dari pencegahan. Jika sudah berdasarkan aturan main, tentu pelanggaran pilkada akan minim.

Selain itu, Tandi menekankan pentingnya netralitas kepala desa dan ASN karena merupakan pelayan masyarakat yang harus tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Hal ini berhubungan pula dengan konteks money politics/politik uang. “Dalam UU Pemilu, pemberi (politik uang) dapat dipidana. Tetapi dalam konteks UU Pilkada, Pemberi dan Penerima dapat dipidana”, tambah Tandi

Senada dengan Tandi, Anwarsono mengatakan money politics dan black campaign ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian, terlebih lagi sudah ada aturan-aturan yang ketat mengatur terkait hal ini. Catur juga berfokus pada pelaksanaan distribusi dan pelaksanaan Pilkada.

“Terkait distribusi logistik dan pelaksanaan pilkada direkomendasikan untuk secara rutin mengecek info dan prediksi cuaca agar dapat dimitigasi lebih awal jika ada potensi bencana alam atau kondisi cuaca yang sekiranya dapat menghambat pelaksanaan Pilkada”, ungkap Catur.

Selanjutnya, Suoth memaparkan bahwa yang menjadi focus perhatian adalah bagaimana hasil pemilihan ini berasal dari kesadaran pemilih, sehingga pemilih memang memilih bukan karena politik uang melainkan karena kesadarannya sendiri.

“Hal ini dapat dimulai dari keluarga kita, bagaimana kita dapat menginformasikan kepada keluarga lebih dulu, minimal dari kapan tanggal pelaksanaan pilkada”, tambah Suoth.

Adapun peserta kegiatan yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Ormas, Pers, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Bolsel, serta KPU Bolsel.

Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut Raymond Mamahit menutup kegiatan. Pada kesempatan itu, Mamahit mengapresiasi kehadiran dan antusias para peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini.

“mari kita bersama-sama sukseskan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,” pungkasnya. (*/sisco)