Manado,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar kegiatan Media Gathering “Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024” bersama sejumlah awak media yang dilaksanakan di Rumah Kopi Billy Kawasan Megamas, Rabu, (6/12/2023).

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada media yang telah hadir dan membantu KPU Sulut dalam penyebaran informasi terkait pelaksanaan penyelenggaran Pemilu 2024 melalui pemberitaan.

Poluan mengatakan Sangat penting koordinasi dan kerjasama yang baik antara Media dan KPU Sulut. “kami sangat terbuka atas saran maupun kritik kepada kami karena itu akan jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Perlu diketahui juga secara teknis KPU Sulut mengerjakan Pemutakhiran Data Pemilih khususnya Pemutakhiran Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang tiap bulannya kami mutakhirkan, selain itu kami juga sedang menyelenggarakan proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu yang sudah memasuki tahap ke II, salah satu pengadaannya yakni terkait surat suara yang kerap disebut logistik utama,” kata Poluan.

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon menghimbau kepada perusahaan media agar menahan diri untuk menerima pemasangan iklan dari Caleg karena hal tersebut nantinya akan berdampak kepada calon karena dianggap melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Kampanye melalui iklan media massa cetak, media maasa elektronik dan media daring bisa dilaksanakan mulai tanggal 21 januari 2024

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola  menjelaskan KPU Sulut sedang disibukkan dengan hal teknis terkait kampanye yang telah dimulai sejak tanggal 28 november 2023.

“Kami telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 dan kami juga butuh berdiskusi dengan teman-teman media lebih dalam lagi terkait pelaksanaan dan mekanisme pemasangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik,” jelasnya.

Selain itu, Umbola juga berharap di masa kampanye ini, peran teman-teman pewarta untuk bersama menjaga kondusifitas di situasi politik saat ini.

Di tempat yang sama, sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto menyampaikan bahwa sesuai tugas dan kewenangan, Sekretariat KPU Sulut akan selalu mengupayakan memberikan dukungan teknis maupun administratif di dalam penyelenggaraan Pemilu. “Salah satu tugas utama kami untuk semaksimal mungkin mengupayakan agar pengadaan dan distribusi logistik bisa berjalan dengan baik,” sebutnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,Parmas,Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Parhubmas Novie Runtukahu. (sisco)

Sulut,GN- Representasi generasi muda sebagai agent of change di Pemilu 2024 memilki peran yang begitu krusial, kesadaran akan pentingnya andil mereka untuk turut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang kemudian akan menentukan nasib bangsa dan negara kedepannya.

Berangkat dari hal itu yang mendasari mahasiswa dari Universitas Ichsan Gorontalo melakukan study banding ke KPU Sulut bertempat di aula kantor KPU Sulut  Rabu (25/10/23).

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Jurusan Fakultas Sosial Politik Minarni Tolapa S.sos. Dia mengucapkan terima kasih karena kedatangannya bersama rombongan telah diterima sangat baik, Minarni juga menjelaskan tujuan kunjungan ini untuk menambah pengalaman keilmuan maupun wawasan serta menjawab keinginin tahuan adik-adik mahasiswa terkait kepemiluan.

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut Winda Tulangow bersama Pejabat Fungsional Ahli Madya Aminuddin Ilolu dan didampingi Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas Novie Trenly Runtukahu menyambut kedatangan rombongan dari Universitas Ichsan Gorontalo.

Tulangow, dalam sambutannya mengatakan KPU Sulut sangat terbuka atas kedatangan mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo untuk melakukan Study Banding. “Melalui kegiatan ini kami juga dapat mensosialisasikan terkait Kepemiluan yang sebentar lagi akan dilaksanakan ditanggal 14 februari 2024”, ungkapnya. Pada kesempatan itu, Tulangow juga menjelaskan tahapan pemilu yang telah dilaksanakan dan sementara berlangsung yaitu Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD dan setelah itu Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD.
Selanjutnya Aminuddin juga mengungkapkan peran serta mahasiswa juga sangat penting sebagai perpanjangan tangan KPU dalam mensosialisasikan Pemilu dan harapan kami juga mahasiswa yang hadir disini  untuk dapat mengajak teman-teman lainnya agar dapat berkontribusi di Pemilu 2024 karena dengan kontribusi mahasiswa dapat menentukan nasib bangsa kedepannya.

Runtukahu menambahkan salah satu tugas kami sebagai penyelenggara yakni mensosilisasikan kepemiluan disetiap tingkatan, namun di era yang serba digital ini sosialiasi tentang kepemiluan melalui media sosial lebih tepat sasaran ke generasi muda. Untuk itu KPU Sulut memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi agar penyebaran informasinya lebih masif sehingga dapat meningkatkan partisipasi dari kalangan generasi muda.

Kunjungan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Universitas Ichsan Gorontalo kepada KPU Sulut. (*/sisco)

Sulut,GN- Dalam rangka hari Santri Nasional, 22 Oktober 2023, KPU Sulut Goes To Pesantren dengan menggelar nonton bareng “Kejarlah Janji” bersama para Santri di Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Karya Pembangunan Manado.

Nonton bareng (Nobar) tersebut dihadiri 102 Santri beserta Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua KPU Sulut Kenly M. Poluan. Dalam sambutannya Poluan mengapresiasi kepada Pimpinan dan Santri yang telah berpartisapasi pada kegiatan ini. Dia juga menyampaikan maksud diadakannya nonton bareng “Kejarlah Janji” sebagai bentuk Sosialisasi Pemilu 2024 serta memberikan edukasi kepada para Santri mengenai pentingnya membangun kesadaran untuk menciptakan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bijak, melawan politik uang, politik identitas, SARA, dan membangun sikap toleransi.

“Kami mengajak para santri, pimpinan dan pengasuh yang ada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan untuk bisa menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara, tanggal 14 Februari 2024”, ucap Poluan

Pimpinan Pondok Pesantren Karya Pembangunan Manado KH. Muhammad Syarid Azhar Lc menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. “Kami berharap Sosialisasi Pemilu 2024 melalui Film “Kejarlah Janji” dapat memberikan edukasi bagi kami khususnya dalam memahami proses Pemilihan Umum Tahun 2024”, kata KH. Muhamad Syarid

Pada kegiatan itu, para Santri menampilkan kesenian Kasidah Rebana, setelah itu dilanjutkan dengan kuis mengenai Pemilu 2024.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, Meidy Tinangon, Salman Saelangi. Sekretaris KPU Sulut Lucky F. Majanto beserta Pejabat dan jajaran Sekretariat KPU Sulut. (*/sisco)

Sulut,GN- Untuk menyamakan pemahaman dalam pelayanan pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD serta memitigasi masalah jelang Penetapan DCT, KPU Sulut Gelar Rakor Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersama KPU Kabupaten/Kota se- Sulut pada hari Minggu (24/09) di Aula KPU Sulut.

Adapun peserta Rakor adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kepala Sub Bagian Teknis Parhubmas dan Operator Silon KPU Kabupaten/Kota se-Sulut.

Anggota KPU Sulut Salman Saelangi membuka Rakor tersebut. Pada kesempatan itu, Saelangi mengatakan, pada masa pencermatan DCT akan banyak permasalahan yang akan ditemui, untuk itu sedini mungkin kita memitigasi masalah yang berpotensi menimbulkan sengketa sehingga nantinya hal itu tidak akan menghambat tahapan selanjutnya.
“Alangkah  baiknya kita bisa mengevaluasi permasalahan yang ditemui pasca tahapan masukan dan tanggapan masyarakat”, ujarnya.

Selanjutnya, Saelangi memaparkan materi Pencermatan Rancangan DCT, Verifikasi Administrasi dan Penyusunan hingga Penetapan DCT.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan penyampaian hasil evaluasi pada masa Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun masalah yang terjadi saat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat oleh KPU Kabupaten/Kota secara bergantian.

Turut hadir dalam Rakor itu Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota KPU August Mellaz, Idham Holik, Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap membuka Rapat Koordinasi Dalam Rangka Internalisasi Peraturan KPU Tentang Kampanye dan Dana Kampanye bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Gelombang III, di Yogyakarta,Minggu (17/09/2023) yang diikuti 13 KPU Provinsi dan 179 KPU Kabupaten/Kota termasuk didalamnya KPU Provinsi dan 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut.

Dalam sambutannya, Asy’ari  menegaskan rakor ini untuk memberikan pemahaman yang sama mulai dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga peserta perlu fokus mengikuti rakor ini supaya memahami mengenai kampanye dan teknikalitas kampanye.
“KPU akan menggunakan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) untuk penyampaian Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)”, ujar Asy’ari

Di Hari kedua, peserta menerima materi dari Pengurus Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia Rahadian Widagdo, Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Yadi Hendriana, Direktur Pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Aris Priatno, KPID D.I Yogyakarta Hazwan Iskandar Jaya dan Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu RI Asmin Safari Lubis.
Setelah itu, pemaparan materi kelas oleh Anggota KPU Idham Holik mengenai Dana Kampanye dan August Mellaz terkait Kampanye.

Anggota KPU Idham Holik dan August Mellaz menutup Rakor tersebut. Pada sambutan penutupan, Holik mengharapkan Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye disosialisasikan kepada masyarakat dan Peserta Pemilu.

Adapun peserta Rakor dari KPU Sulut yaitu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM Awaluddin Umbola, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Salman Saelangi, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandi Majanto dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan. (*/sisco)

Sulut,GN- Dalam rangka melindungi hak setiap warga Negara tetap boleh menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu nanti maka KPU melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bersama KPU Kabupaten/Kota di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5-6 Agustus 2023. Rakor dihadiri oleh Anggota DKPP RI : M. Thio Aliansyah, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Tim Pusdatin KPU RI (melalui zoom), Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kab/kota bersama Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly M. Poluan menyampaikan bahwa KPU Kab/Kota atau PPK atau PPS dapat melayani masyarakat yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilih dan telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain untuk bisa memanfaatkan jalur Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang di paparkan oleh M. Thio Aliansyah selaku Anggota DKPP RI menjelaskan bahwa DKPP sebagai satu kesatuan Fungsi dengan KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dimana Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara Pemilu wajib berpedoman pada Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya Ardiles Mewoh selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulut memberikan penjelasan tentang potensi kerawanan yang akan muncul dalam pelaksanaan pemilih yang mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta bagaimana strategi pencegahan yang dapat dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU No. 7 Tahun 2023,  terdapat 3 Kategori Daftar Pemilih yaitu : Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dipaparkan Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulut.

Menurut Ointu pada tahapan penyusunan DPTb terdapat Syarat Pindah memilih yang disertai dengan Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih, Tata cara melayani Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melayani pindah memilih serta Tata cara pengisian Pemberian Surat Suara dalam Form A- Surat Pindah memilih. (*/sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023 dengan Tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”.

Upacara bendera dimulai pada pukul 09.09 Wita. Upacara bendera dilaksanakan dihalaman Kantor KPU Provinsi Sulut (01/06/2023).

Bertindak selaku Pembina pada upacara tersebut yakni Ketua KPU Sulut Kenly Poluan.

Hadir dalam Upacara tersebut diantaranya, anggota KPU, Sekretaris,pejabat struktural,staf pelaksana serta PPNPN.(sisco)

Sulut,GN- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari melantik lima (5) Komisioner KPU  Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (24/5/2023).

Pelantikan tersebut bersamaan dengan 19 provinsi lainnya digelar di Jakarta.

Adapun komisioner KPU Sulut yang dilantik yakni Meidy Tinangon, Lanny Ointu, Salman Saelangi, Awaludin Umbola dan Kenly Poluan.

Dalam sambutannya,Hasyim mengingatkan para komisioner agar tetap menjaga independensi sebagai penyelenggara Pemilu.

“Jalankan tugas dengan tetap berpedoman pada kode etik sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Lanjut kata Hasyim, KPU tengah menghadapi agenda besar, Pemilu 2024 sehingga tugas itu tidak mudah.

“Karena itu, saudara-saudara harus segera menyesuaikan dengan tugas-tugas Kepemiluan,” katanya.

Sementara itu, Kenly Poluan ditetapkan sebagai Ketua KPU Sulawesi Utara periode 2023-2028.

Kenly pernah menjabat Ketua Bawaslu Sulawesi Utara periode sebelumnya.

Sementara, komisioner KPU Sulut lainnya Awaluddin Umbola. Sebelumnya Awaluddin pernah menjabat Ketua KPU Boltim dan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara.

Untuk komisioner KPU lainnya Meidy Y Tinangon, Salman Saelangi dan Lanny Ointoe yang merupakan Incumbent. (sisco)

dipimpin Wakil Ketua DPD I PDIP Perjuangan Drs Steven OE Kandow yang juga selaku Wakil Gubernur Sulut bersama Sekretaris DPD PDI-P Sulawesi Utara Franky Wongkar SH selaku Bupati Minahasa Selatan di dampingi bakal calon legislatif di antaranya Incumbent petahana legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh, Berty Kapoyos, Jems Tuuk,Boy Tumiwa, Vonny Paat, Imelda Nofita Rewah (INR), Sandra Rondonuwu dan lainnya.

Usai pendaftaran Kandouw dalam keterangan pers mengatakan bahwa Bacaleg Kabupaten/kota, adalah putra/putri terbaik serta kader yang memiliki komitmen loyalitas terhadap partai berlambang kepala banteng.

“Semua kader telah diasa untuk menjaga marwa PDIP serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka tunggal Ika ,”tegas Wakil Gubernur Sulut 2 periode ini.

Pendaftaran di terima langsung KPU Sulut dan Bawaslu Sulawesi Utara, melalu berita acara yang di tandatangani, hal ini secara sah PDIP Sulawesi Utara resmi sebagai pendaftar pertama Bacaleg. (sisco)