IRKORMAR BesertaTim WASRIK Korps Marinir Kunjungi Sarang Petarung Harimau Sumatera BRIGIF 4 MAR/BS

Lampung,GN- Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Nawawi,S.E., M.M. beserta jajaran terima kunjungan kerja Inspektorat Korps Marinir Kolonel Marinir Lasmono beserta Tim Wasrik Koprs Marinir di Sarang Petarung Harimau Sumatera, Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, Piabung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung, Senin (20/07/2020).

Irkormar beserta Tim Wasrik Kormar mengunjungi Brigif 4 Mar/BS tersebut dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan di Staf jajaran Brigif 4 Mar/BS sampai dengan disatuan pelaksana jajaran Brigif 4 Mar/BS.

Danbrigif 4 Mar/BS mengucapkan selamat datang di Mako Brigif 4 Mar kepada Irkormar beserta Tim Wasrik Kormar, dengan harapan semoga kedatangan Tim Wasrik dapat memberikan manfaat demi kemajuan Brigif 4 Mar/BS pada khususnya dan Korps Marinir pada umumnya serta membantu untuk mencapai tertibnya administrasi, sehingga tercapainya tuntutan peningkatan pelaksanaan Internal Kontrol dan pengawasan melekat diseluruh jajaran guna menjadikan Brigif 4 Mar/BS lebih baik lagi kedepannya.

Pelaksanaan Wasrik di jajaran Brigif 4 Mar/BS dimulai hari ini tanggal 20 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan Wasrik merupakan sarana kendali untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan di satuan-satuan yang berada di bawah jajaran Korps Marinir khususnya Brigif 4 Mar/BS.

Hadir dalam acara tersebut para Perwira Staf Brigif 4 Mar/BS, para Dansalak jajaran Brigif 4 Mar/BS wilayah Lampung, Danpuslatpur 8 Teluk Ratai dan seluruh Tim Wasrik Korps Marinir. (Nosen)




Pakar Politik Pemerintahan UIR Dorong Pemerintah Tingkatkan Stabilitas Ekopol

Riau,GN- Pakar politik pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR) Dr Panca Setyo Prihatin menanggapi isu pembubaran lembaga negara yang sempat bergulir di tengah upaya mengatasi pandemi Covid-19, yang mengarah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Panca, saat ini pemerintah harus fokus pada upaya penanganan krisis kesehatan dan dampak resesi ekonomi yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir.

FOTO: Pakar Politik Pemerintahan UIR Dr Panca Setyo

“Alih-alih membahas isu yang membuat masyarakat dan pelaku usaha bertanya-tanya, sebaiknya pemerintah lebih serius memperhatikan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat di bawah yang terdampak Covid-19. Untuk itu ketersediaan basis data bagi penyaluran bantuan sosial harus valid dan akurat. Itu saja harus dibenahi dulu”, ungkap Panca.

Dalam pengelolaan pemerintahan, aspek stabilitas ekonomi dan politik (Ekopol) menjadi kunci bagi efektifitas implementasi kebijakan. “Terlebih dalam kondisi amat berat seperti sekarang, pemerintah harus optimalkan kelembagaan dan sumber daya yang ada dengan otoritas dan kewenangan yang mampu sinergis dan diakselerasi. Tanpa harus meniadakan fungsi dan eksistensi antara satu dengan yang lain, apalagi lembaga yang perannya vital dalam perekonomian”, papar Panca.

Dalam pengamatannya, OJK telah melakukan tugas dan fungsi sesuai mandat Undang-Undang melalui pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.

“Kehadiran dan kontribusi OJK dirasakan oleh masyarakat hingga ke daerah. Bahwa pihak tertentu menilai masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki, sudah sepatutnya OJK perlu cepat melakukan koreksi dan pembenahan sehingga mampu mendukung jalannya pemerintahan melalui sektor keuangan yang kredibel dan berdaya saing”, imbuh Panca sembari mengingatkan agar setiap pengambilan keputusan pemerintahan tidak dilakukan secara instan dan sporadis, melainkan matang dan komprehensif.

Pemerintah perlu memperkuat peran masing-masing regulator yang mengawal sektor ekonomi agar aspek politik dan pemerintahan tetap stabil. “OJK harus diperkuat. Antar otoritas ekonomi harus disinergikan satu sama lain. Ini penting karena stabilitas ekonomi saling berdampak dengan politik dan pemerintahan. Kita dukung semua lembaga agar sinergis menuntaskan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jangan timbulkan riak dan perdebatan yang tidak perlu”, pungkas Panca. (*/red)




Kebebasan Beragama: PBM 2006 Soal Rumah Ibadah Jadi Perpres

Jakarta,GN- Webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Komunikasi Indonesia, PNPS GMKI dan Pewarna,Jumat (17/7/2020). Ada 12 tokoh yang dihadirkan dalam webinar ini,namun yang bisa dan sempat bergabung hanya tokoh saja. Prof. Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM dan Sabam Sirait, Pembina YKI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta tidak bisa bergabung.

Prof Dr Thomas Pentury MSi, Dirjen Bimas Kristen Kemenag, mengetengahkan bahwa ada 7 Faktor Dominan Pemicu Konflik Agama, diantaranya Pendirian Rumah Ibadah, Penyiaran Agama, Bantuan Luar Negeri, Perkawinan Beda Agama, Perayaan Hari Besar Keagamaan, Penodaan Agama, Kegiatan Aliran Sempalan. Menurutnya, yang sering menjadi sumber konflik di tengah masyarakat adalah “pendirian rumah ibadah”.
Litbang Kemenag 2019 bahwa Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia, untuk Kerja Sama 75,40%, Toleransi 72,37%, dan Kesetaraan 73,72%. Indeks kerukunan yang paling rendah secara provinsi adalan Aceh, yaitu 60,2%. Untuk 3 Provinsi dengan skor tertinggi adalah Provinsi Papua Barat 82,1%, Nusa Tenggara Timur 81,1% dan Bali 80,1%.

Ada 4 Indikator Moderasi Beragama jikalau terimplentasi, akan jauh lebih baik, yaitu Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Usulah Dirjen Bimas Kristen ini adalah harus ada “Undang-undang Moderasi Agama”. “PBM itu untuk tata kelola di daerah dalam hal pengelolaan pendirian rumah ibadah. Namun, pengaturan dan pengelolaan di daerah tidak bisa parsial, harus terintegrasi dengan pusat” ungkapnya. “PBM ini perlu di review, jikalau hasil harus dicabut, maka harus ada peraturan atau perundangan yang menggati untuk mengisi kekosongan hukum tersebut”. “Hasil seminar ini harus dikirimkan kepada Meteri dan pihak terkait supaya ada masukan dan hasilnya ada” pintanya.

Pdt Bambang Jonan, Gembala GBI Medan, mengutarakan bahwa terlalu jauh, jikalau pemerintah terlalu detail mengatur pendirian rumah ibadah. “Sesuai konstitusi, ungkapnya bahwa kemerdekaan umat beragama dijamin. Setuju jikalau PBM hendak di revisi, namun harus tetap adil dan tidak diskriminatif”, ungkapnya.

Ketua Umum PGLII, Dr Ronny Mandang, menyampaikan Jikalau ini dijadikan sebagai UU maka menjadi perdebatan yang sengit saat pembahasan di legislatif, karena tergantung partai-partai yang merumuskannya. Jikalau PBM ini dijadikan UU, maka akan ada dampak hukum, jikalau tuntutan kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi. “Setuju PBM ini dijadikan sebagi Perpres bukan sebagai UU”, tegasnya. Lanjutnya,pelaksanaannya harus konsisten setelah direvisi dan harus lebih memudahkan dalam menjalankan ibadah.

Ketua Umum Sinode GKJ, Aris Widianto, menyatakan bahwa PBM ini mau diperbaiki atau direvisi, tetap saja hal ini tidak mudah bagi umat Kristen. Padahal PBM hanya terkait admistrasi pemerintahan, namun hal ini bisa memicu diskriminatif dan konflik. “Harus ada suasana politik yang baik. PBM ini bukan hal yang menguntukan bagi Kristen dan agama lain yang minoritas” lanjutnya.

Terkait FKUB menurutnya,keberadaanya baik, namun dalam tatanan praktik, sering menjadi penghambat dalam mendirikan rumah ibadah. “Peraturan, kalua jiwanya hanya untuk menjaga ketentraman, maka harus konstruktif. Tidak menggunakan minoritas dan mayoritas. Harus bisa melindungi, khususnya yang lemah, harus dilindungi”, paparnya.

Terkait kinerja legislatif,Belum bisa percaya kepada legislatif, untuk bisa mengayomi dan melindungi kaum lemah. Sinode GKJ, lebih setuju pendirian rumah ibadah tidak melalui pendekata administratif. Saat pandemi ini, GKJ lebih mengutamakan pembinaan iman dalam keluarga-keluarga. Tidak mengutamakan gedung gerja yang besar-besar. Hal yang paling penting ada tempat dan simbol yang bisa dihadirkan dalam ibadah.
Akademisi STFT Jakarta, Marthin Lukita Sinaga, menyoroti dalam pendirian gereja atau rumah ibadah harusnya di dorong oleh masyarakat. Usulanya adalah harus ada UU kemerdekaan beragama atau kebebas beragama. Sebab,Kemenag yang besar saja tidak ada undang-undangnya. “Kehadiran Kristen dan Kesaksian Kristen dalam bermasyarakat, seluruhnya harus dibenahi dan harus berdampak” paparnya.

Tokoh Masyarakat, R.E Nainggolan, menyampaikan bahwa di Indonesia seharusnya tidak dikenal mayoritas dan minoritas, karena kita harus hidup dalam kesatuan. Persoalan agama adalah hak masing-masing. Umat Kristen perlu intropeksi diri katanya “Sikap kita kadang eksklusif dan ada gereja yang tidak menjadi penyejuk bagi warga”, karena keliru memahami satu-satunya jalan keselamatan sehingga melakukan gencar melakukan kristenisasi. Usulanya adalah UU kebebsan beragama itu untuk jangka panjang. Jangka pendeknya, PBM harus direvisi sehingga isinya tidak terlalu teknis. “Perlu ada upaya penegakan hukum yan adil bagi daerah, supaya tidak ada yang melanggar konstitusi. Tujuannya, semua warga negara ke depannya bisa menikmati kebebasan dalam beragama”, tutupnya.

Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom,MTh., Menjelaskan bahwa, Di tengah kekosongan hukum itu, tiba-tiba hadir PMB 2006, tanpa cantelan undang-undang. Dalam hal inilah saya ingin menyampaikan empat catatan: Pertama: Bagi banyak pihak, PBM 2006 ini belum memenuhi standard ideal dari penegakan HAM, khususnya terkait kebebasan beribadah. Namun bagaimana pun, saya melihat beberapa hal penting yang dijamin di dalamnya: a) Ada kriteria dan prosedur terukur dalam proses pengajuan IMB rumah ibadah, yang kalau tanpa PBM ini akan lahir ragam perda, yang isinya bisa lebih parah, yang tentu punya implikasi hukuman kurungan dan/atau denda. b) Ada perintah imperatif kepada aparat negara untuk memfasilitasi manakala yang pertama tadi tidak terpenuhi sementara kebutuhan objektif untuk itu memang nyata.
Kedua yang menjadi problem di lapangan adalah: Ketidak-mampuan atau ketidak mauan penyelenggara negara, dalam hal ini Kepala Daerah, memahami PBM ini, yang jiwa dan semangatnya adalah memfasilitasi dan mengatur, dan bukan membatasi,Ketua Umum GPI, Liesye Sumampow, menyampaikan Saat ini gereja dikembalikan pada keluarga dan gereja rumah. FKUB perlu diposisikan ulang kewenangannya supaya tidak mengambil alih kewenangan negara, khususnya Kemenag. Terkait revisi PBM,Setuju jikalau hendak direvisi, khsuusnya pasal-pasal yang krusial yang menjadi sumber konflik. “Perlu moralitas dan etika untuk semuanya dalam menjalankan kerukunan antar umat beragama” tegasnya.

Secara konstitusional tidak ada masalah dengan kebebasan beragama di Indonesia, namun yang menjadi masalah adalah dalam tatanan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Moderasi agama menjadi pertimbangan alternatif untuk diperbincangkan dan diimplementasikan”, tutupnya.

Anggota DPD RI Papua, Mamberob Rumakiek, menyampaikan bahwa “Perber atau PBM ini tidak terlalu berdampak di Papua, karena Papua indeks kerukunan umat bergamanya cukup tinggi, meskipun Papua sering dituduh tempat separatis dan dianggap telah membakar Mesjid di Tolikara yang saat ini bisa berdiri Mesjid besar. Ungkapnya,ini akan melemahkan gereja ketika sering memojokkan Papua. “Kepastian hukum ditegakkan dan harus adil kepada kaum minoritas, tetapi tidaka mengorbankan mayoritas atau bias mayoritas”, jelasnya.

Ketua Umum YKI, Dr Bernard Nainggolan, menyampaikan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan sebagai rekomendasi dan YKI akan mendata persoalan-persoalan yang ada, khususnya terkait rezim politis, rezim hukum, rezim telogi dan rezim yang lainnya.(*/sisco)




Rumah Nawacita Apresiasi Kabareskrim Ungkap Tuntas Skandal Djoko Tjandra Yang Libatkan Oknum Polri

JAKARTA,GN- Rumah Nawacita mengapresiasi langkah cepat Kabareskrim, Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam mengungkap secara tuntas kasus pembuatan surat jalan buron terpidana kasus pengalihan utang cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Sikap tegas dan keras Kabareskrim dinilai sebagai langkah pembersihan Polri dari perilaku buruk oknum perwira tinggi di lingkungan kepolisian.

“Kita sangat apresiasi dan salut karena Pak Kabareskrim berkomitmen membersihkan institusi Polri dari tindakan yang dapat mencoreng marwah kepolisian, meski itu dilakukan sendiri oleh anak buahnya yang sudah berpangkat jenderal. Publik harus memberikan dukungan agar diusut tuntas secara transparan,” kata Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto Nainggolan, M. Si, Jumat (17/7/2020).

Raya menjelaskan, pengusutan secara tuntas dan transparan kasus tersebut adalah syarat mutlak bagi terpenuhinya keadilan hukum bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Buron terpidana korupsi ratusan miliar tidak boleh dilindungi oleh oknum polisi dan pada sisi lain ‘wong cilik’ kerap mendapat penegakan hukum secara keras.

“Para pencuri kelas teri kerap diproses hukum secara keras. Misalnya pencuri kayu dan pencuri beberapa tandan kelapa sawit yang viral beberapa waktu lalu. Jangan sampai publik menilai bahwa hukum justru melindungi pencuri/ koruptor kelas kakap. Jika kasus ini tidak dituntaskan, maka akan merugikan institusi Polri sendiri,” jelas Raya.

Rumah Nawacita lanjut Raya mendukung langkah Kabareskrim yang membentuk tim gabungan dalam menangani kasus tersebut. Tim tersebut terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Selain itu, langkah Kabareskrim yang menangani kasus melibatkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo secara pidana, tidak saja kode etik/ displiner merupakan terobosan yang berani.

“Juga mengusut keterlibatan oknum-oknum lain dalam pencabutan status red notice interpol Djoko Tjandra dan menindak secara keras pelakunya. Ini skandal besar di kepolisian dan momentum untuk pembersihan oknum-oknum polisi nakal, termasuk yang sudah berpangkat perwira tinggi. Kita meyakini Pak Kabareskrim akan dapat melakukannya demi rasa keadilan bagi rakyat dan marwah institusi Polri,” pungkas Raya.(*/red)




Diskusi Politik Hukum PK Dan Perlindungan HAM Di Indonesia , Berikut Hasilnya

Jakarta,GN- Nama Joko Tjandra kembali menuai sorotan publik Tanah Air. Pasalnya, buronan kasus korupsi Bank Bali ini kembali masuk ke Indonesia setelah sempat melarikan diri ke luar negeri sejak tahun 2009 silam.

Joko lalu diketahui masuk kembali ke Indonesia guna mendaftarkan upaya Peninjauan Kembali-nya (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus Joko Tjandra kemudian mengundang perhatian dari masyarakat luas, tak terkecuali dari kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Khususnya, terkait upaya PK yang diajukannya.

Kedudukan PK sebagai salah satu upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air kemudian dikupas dalam sebuah webinar (seminar daring) bertajuk “Diskusi Buku Hukum: Satu Tahun Peluncuran Buku Politik Hukum PK & Perlindungan HAM di Indonesia, Pendapat Ahli Sebagai Novum”, karya dari Dr. Stefanus Roy Rening, SH., MH.

Webinar yang digagas oleh PEWARNA Indonesia bekerja sama dengan Kasimo Institute, DPC-PMKRI Makassar, serta Kantor Hukum RR & Partners ini menghadirkan enam pembicara. Selain Roy Rering, diskusi turut dihadiri oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, SH., MH; Ketua Umum PERADI-RBA, Dr. Luhut. M. P. Pangaribuan, SH., L.LM; Dekan Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Makassar, Dr. Anton Sudirman, SH., M.Hum; Mantan Ketua PBHI, Dr. Syamsudin Rajab, SH., MH; serta politisi yang juga merupakan praktisi hukum, Hermawi. F. Taslim, SH.

Selain sejumlah pembicara, testimoni terkait penegakan hukum juga diberikan oleh mantan pilot Garuda Indonesia, Polly Carpus; serta Robert Tibo yang merupakan putra dari terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabianus Tibo.

Humto Marbun yang didaulat sebagai moderator webinar membuka diskusi dengan memberikan kesempatan kepada Roy Rening selaku penulis buku untuk menyampaikan pandangannya. Buku tersebut merupakan naskah Disertasi yang dirampungkannya saat mengikuti program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

“Mengapa buku ini perlu didiskusikan? Sebagai peneliti yang meneliti tentang kasus-kasus PK, memang saya mendapati buku tentang PK ini sangat sedikit di toko-toko buku maupun perpustakaan. Hampir hanya dua atau tiga orang saja yang menulis tentang itu,” ungkap Roy membuka diskusi.

Ada banyak dorongan mengapa Roy kemudian membukukan disertasinya. Salah satunya, dirinya beringinan agar buah penelitiannya tersebut mampu memperkaya cakrawala mahasiswa dan penegak hukum, khususnya seputar Pendapat Ahli Sebagai Novum pada upaya PK yang diajukan oleh para pencari keadilan.

“Sehingga semang diharapkan buku ini dapat memperkaya wawasan hukum bagi mahasiswa hukum, lalu yang kedua untuk masyarakat dan para penegak hukum yang memang betul-betul mau memperjuangkan keadilan,” harapnya.

Lebih lanjut disampaikan Roy, melalui buku itu dirinya menyoroti tidak kurang dari lima kasus besar yang terjadi baik di Indonesia maupun Negeri Belanda. Mulai dari kasus yang menjerat Antasari Azhar, Polly Carpus, Tibo, maupun kasus Joko Tjandra yang saat ini tengah hangat.

“Dan diharapkan memang masyarakat kalau membaca buku ini, mahasiswa membaca buku ini, menjadi sebuah masukan dalam kerangka yang pertama tentang pemahaman hukum, lalu yang kedua buku ini dapat memberikan masukan bagi politik hukum ke depan agar terjadi yang namanya sinkronisasi hukum di bidang PK,” urainya.

Sinkronisasi yang dimaksud, lanjut Roy, adalah keberadaan dari 3 Undang-Undang yang mengatur tentang PK. Menurutnya hal tersebut sangatlah krusial bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk memperoleh keadilan.

“Karena ada tiga Undang-Undang yang mengatur tentang PK sekarang ini. Satu, KUHAP, yang Kedua Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Tiga Undang-Undang ini semacam ada multi interpretasi, yang sehingga membuat masyarakat sulit sekali dalam memperoleh keadilan,” sorotnya.

Sementara itu mantan Jaksa serta Ketua KPK, Antasari Azhar, membuka pemaparan dengan mengungkap banyaknya persoalan teknis terkait KUHAP dan PK. Antasari lalu menjelaskan tentang persidangan yang pernah dijalaninya di tahun 2009, atas tuduhan Direktur PT. Rajawali Putra Banjaran. Pada waktu itu dakwaan Penuntut Umum, menurut Antasari, mengatakan bahwa dirinya selaku terdakwa menghendaki kematian korban.

“Saya (terdakwa) dibilang mengancam korban, dan seterusnya. Sementara di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak pernah diperiksa tentang itu. Pertanyaan saya adalah, ‘Apakah dakwaan tanpa dasar BAP bisa diterima?’,” tanya Antasari.

Antasari lalu mengerucut kepada pembahasan ketika dirinya harus menjalani proses hukum hingga ke tingkat PK. Dirinya lalu menjelaskan terkait siapakah pihak yang berhak mengajukan PK. Menurutnya pihak yang berhak untuk mengajukan PK adalah terpidana, bukan Jaksa.

“Yang berhak mengajukan PK adalah terpidana. Siapa sih terpidana itu? Menurut kaca mata saya selaku penegak hukum, terpidana itu adalah mereka yang diputus di Pengadilan kemudian dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Itu baru terpidana. Sebagai terhukum saja dieksekusi, itu belum bisa dikatakan (sebagai) terpidana),” urai Antasari.

Pandangan terkait PK juga kembali didalami oleh Dr. Luhut Pangaribuan. Luhut mengawalinya dengan memberi apresiasi kepada Roy Rening, karena dinilai telah sukses memberikan sebuah sumbangsih pemikiran, literatur, bagi dunia Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Luhut mengungkap bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia atau SPP (Sistem Peradilan Pidana) sudah mendesak untuk diperbaharui.

“Tadi Pak Antasari sudah mengatakan, ‘Bagaimana Jaksa kok bisa PK?’ Kan tidak ada yang mengatur itu,” kata Luhut.

Luhut lalu menjelaskan bahwa PK yang diajukan oleh Jaksa sesungguhnya merupakan sebuah semangat untuk menghukum melalui jalan keluar (PK).

Menurut Luhut, langkah yang ditempuh Jaksa dalam mengajukan PK terhadap suatu perkara sudah dikategorikan ‘Loncat Pagar’. Yang turut disayangkan olehnya, perilaku ‘Loncat Pagar’ tersebut berawal dari langkah PK yang dilakukan oleh salah seorang Jaksa di Sumatera Utara, yang kemudian diikuti oleh Jaksa lainnya di Indonesia.

“Kalau kita bicara mengenai secara konsisten itu (sudah) ‘Loncat Pagar’, karena PK itu diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya. Sementara upaya hukum luar biasa kepada Jaksa itu adalah kasasi demi kepentingan hukum,” tegas Luhut.(*/sisco)




Litbang Pewarna Indonesia Gelar Diskusi Hak Hidup, Hak Sehat Dan Hak Pendidikan Dalam New Normal

Jakarta,GN – Bidang Organisasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia menggelar diskusi secara virtual dengan mengangkat tema Hak Hidup, Hak Sehat dan Hak pendidikan dalam New Normal, Selasa (23/6/2020).
Diskusi ini dilaksanakan dimana memasuki masa kehidupan normal kembali atau disebut New Normal, menata kembali semua persoalan sosial , terpuruknya ekonomi, dan membuka kembali persoalan persoalan terpendam yang ada di masyarakat selama tiga bulan dirumahkan karena pandemi covid-19.

FOTO: Peserta Diskusi Litbang Pewarna Indonesia

Kegiatan diskusi dimulai pukul 10.00 wib hingga pukul 12.00 wib. Jumlah peserta yang hadir mencapai 60 orang dengan menghadirkan dalam diskusi, empat pembicara untuk mengupas tuntas terkait tema tersebut.

Abetnego Tarigan, Deputi Kepala Staf Kepresidenan mengawali diskusi webinar memaparkan terkait Transisi Pendidikan ke Tatatan Masyarakat Aman dan Produktif dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. “Pandemi COVID-19 meningkatkan urgensi transformasi dunia pendidikan, sejalan dengan arus revolusi digital 4.0. PJJ melalui sistem daring dan kemungkinkan besar berlanjut di masa pasca pandemi akan menjadi role model pelaksanaan KBM pada tatanan masyarakat aman dan produktif. Institusi pendidikan sebagai pelopor pelaksanaan distance learning memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan dan perbaikan PJJ pada tatanan masyarakat aman dan produktif”, paparnya.

Jasra Putra, SFilI, MPd Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi selaku pembicara kedua menyebutkan Era covid-19 ini adalah momentum untuk Peserta Didik dan Satuan Pendidikan Mengenal Lingkungan terdekat Anak, Guru dan orang tua penting mengevaluasi proses belajar yang saat ini dijalankan dari rumah.
“Tujuannya agar pendampingan belajar anak ke depannya semakin berkualitas sehingga Hak Hidup, Hak Kesehatan dan Hak Pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak boleh diabaikan oleh stakeholders Perlindungan Anak. Setiap kebijakan, program dan kegiatan terkait anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,” sebutnya.

Pembicara ketiga dalam diskusi vortual, Hilmar Farid, PhD selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud menjelaskan melalui Pademi Covid-19, adanya Horor dan Hope yang harus disikapi. ” Seperti PHK Massal, resesi ekonomi, Krisis Pangan dan kelaparan, konflik sosial-politik, problem kesehatan fisik dan mental,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakanya, saat ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mengubah banyak hal, dan focus pada keselamatan, kesehatan fisik dan mental, keamanan pangan, perumahan yang aman dan sehat, pendidikan yang merata dan berkualitas, dan akses pada kebudayaan.

Sementara itu, Dr Donna Margaretha Sampaleng dari Litbang PEWARNA Indonesia dan dosen STT IKAT menjadi pembicara terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Sampelang menyoroti terkait Perlu memaksimalkan potensi daerah (wilayah red). Menurutnya, potensi keluarga melalui program-program ketahanan pangan, ketahahan keluarga (pondasi agama dan moral), ketahanan sosial masyarakat. “Upaya penanganan dan pemenuhan hak difokuskan untuk menjadi solusi bersama bukan alat promosi atau politisasi,” tukasnya.

Lanjut Sampelang, Litbang Pewarna Indonesia harus bisa menjadi satu ruang untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap kasus dan kondisi serta memberikan dan menyuarakan masukan kepada pihak pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti. ” Ini menjadi ruang bagi Litbang Pewarna Indonesia untuk menyuarakan maupun memberikan masukan kepada pemangku kepentingan,” pungkasnya. (*/sisco)




Laloan : Ada Perubahan Maka Bisnis Dapat Berkembang Ke Taraf Nasional

Sulut,GN- Penyuluh Perikanan merupakan garda terdepan untuk memajukan dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis bagi nelayan maupun bidang perikanan di setiap kabupaten dan kota.
Seorang penyuluh, juga dapat memberikan motivasi dorongan dan penyemangat dalam membimbing kelompok nelayan atau pembudidaya.

FOTO: Ketua IPKANI Sulut Menyerahkan Bantuan Kepada Masyarakat Nelayan Di Pulau Nain

Tanggung jawab sebagai penyuluh, tidaklah gampang. Sebab penyuluh setiap hari, harus siap dimana saja, kemana saja dan kapan saja.

Ini di ungkapkan oleh Devly Laloan yang memulai karirnya sebagai penyuluh perikanan sejak tahun 1987 lalu. ” Memang banyak makan garam. Sebagai penyuluh harus siap berhadapan dengan masyarakat, untuk memotivasi, memberi semangat kepada nelayan maupun pembudidaya di wilayah daratan bahkan sampai ke pesisir pulau-pulau,” ungkapnya.

Laloan mencontohkan, pesisir pulau-pulau di wilayah Manado bahkan kabupaten Minahasa Utara merupakan wilayah tempat memberikan penyuluhan. ” Misalnya Pesisir pulau Nain ini, Saya seringkali melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan tangkap maupun pembudi daya rumput laut,” ujarnya.

Dia pun berharap, nelayan di pulau Nain bisa ada perubahan sehingga usaha maupun bisnis dapat tembus ke pasar nasional. “Harapan saya bagi nelayan dan pembudidaya, setidaknya ada perubahan untuk memenuhi kehidupan dalam keluarga. Juga akses usaha bisa sampai di pasaran nasional. Mungkin dipasarkan melalui internet ataupun dapat memajukan bisnis di desa tempat dia berusaha,” terang Koordinator Penyuluh Wilayah Minahasa Utara ini, kepada awak media usai menyerahkan bantuan bahan pokok dan APD serta masker. (sisco




Komunitas Peduli Kasih Indonesia Salurkan Bantuan Bagi Pekerja Media Nasrani

Jakarta,GN- Situasi perekonomian dunia yang saat ini mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 berdampak bagi semua negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini terpapar Covid-19 sangat terdampak tidak hanya dari segi jumlah korbannya, namun turut terdampak secara ekonomi.

Melihat situasi ini, sebagai perwujudan kasih kepada sesama anak bangsa, komunitas Peduli Kasih Indonesia terpanggil untuk berbagi kasih kepada wartawan Nasrani yang kesehariannya bertugas melakukan peliputan di dunia Kekristenan. Bantuan yang diberikan berupa 15 paket sembako (Sembilan bahan pokok).

Penyerahan Bantuan Kepada Pekerja Media Nasrani

Saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu pagi (25/04/2020), inisiator Peduli Kasih Indonesia, Pdt. Dr. Harry Saragih, menuturkan tentang tiga poin yang mesti dimaknai oleh umat nasrani dan para hamba Tuhan di masa pandemi.

“Kalau kita lihat Covid-19 ini bukan hanya melanda Indonesia tetapi sudah melanda dunia. Karena saya sebagai hamba Tuhan memberikan pencerahan khususnya kepada umat Nasrani. Ada tiga hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus kembali kepada Allah. Kita tahu akibat teknologi gadget yang sudah melanda dunia sangat mudah mendapat informasi akibatnya manusia tidak bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Kadang dalam pertemuan keluarga, ibadah gadget (gawai) ini menjadi Tuhan jadi tidak ada kepedulian untuk itu. Melalui wabah pandemi Covid-19 ini mari kembali kepada Allah,” ujar Pdt Harry.

Selain itu, Pdt Harry Saragih bengatakan soal bagaimana menjadikan masa pandemi dan social distancing sebagai kesempatan umat untuk melakukan perenungan dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan.

“Yang kedua, akibat pandemi ini ada pertobatan pada seluruh negara. Di Indonesia para hamba Tuhan harus juga melakukan pertobatan pada Tuhan, pertobatan pandemik. Saat ini kita sedang melakukan kebijakan tinggal dirumah (social distancing), tinggal di rumah. Kita melakukan apa? Tuhan menghendaki tinggal di rumah kita membuat mezbah Allah di rumah ini, flashback kita merenung, kita action hingga hubungan vertikal dipulihkan,” kata Ketua Bidang OKK (Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi) dari Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pendeta Indonesia, ini.

Pesan ketiga yang menjadi penekanannya adalah bagaimana perwujudan kasih harus direalisasikan melalui empati dan aksi terhadap sesama.“Nah yang ketiga sehingga saya mau berbagi, kita harus berbagi karena secara ekonomi sangat berdampak sehingga saya menghimbau anak-anak Tuhan yang diberkati, baik Aras maupun Ormas mari kita berbagi. Banyak orang orang di luar sana yang terdampak, perlu diperhatikan, perlu dibantu seberapa saja. Tanda kita peduli, tanda kita berempati. Jadi Peduli Kasih Indonesia menekankan poin ketiga ini yaitu empati pada sesama. Peduli Kasih Indonesia mengajak para donatur untuk ambil bagian. Saya berterima kasih kepada Ibu Norma Damanik yang mau men-support Peduli Kasih Indonesia membagi-bagikan sembako kepada hamba Tuhan, Jemaat , dan para pekerja yang menggunakan tinta yaitu para wartawan Nasrani . Dengan berbagi, mereka menjadi semangat mengerjakan passion-nya,” terang Harry.

Kasih kepada sesama juga dilakukan tim Peduli Kasih Indonesia kepada umat lintas agama yang terdampak Covid-19.
“Saya berbagi pada masyarakat di sekitar tempat tinggal saya, seperti para lanjut usia, mereka yang terkena stroke, kena PHK. Di samping itu kita juga berbagi pada pengemudi online, grab car, pemulung, dan orang orang di pinggir jalan di mana saya temui. Saya berharap anak anak Tuhan di manapun berada dari Sabang sampai Merauke dari Mianggas sampai Pulau Rote. Mari kita berbagi dan satu lagi untuk membuat Covid-19 ini tidak semakin menyebar mari kita tetap tinggal di rumah, disiplin diri, dan berdoa agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir,” tutupnya.

Sementara itu produser film “Horas Amang”, Arsye Siregar, juga turut berbagi kasih kepada jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia (PEWARNA Indonesia). Bantuan yang diberikan berupa 250 kilogram beras.

Bantuan diterima langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia Yusuf Mujiono, beserta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP PEWARNA Indonesia Dony Leonardo, di kawasan Meruya, Jakarta Barat Sabtu, (25/04/2020) sore. (*/sisco)




Relawan GMC Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Tiga Tempat Ibadah

Jakarta,GN- Relawan Gereja Melawan Covid-19 atau yang biasa disebut GMC-19 dan PEWARNA pada Rabu siang (22/04/2020) melakukan penyemprotan disinfektan di 3 tempat ibadah yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Relawan GMC Melakukan Penyemprotan Disinfektan Di Lokasi Tempat Ibadah

Sebanyak 10 relawan GMC-19 diterjunkan untuk sterlilisasi pencegahan penyebaran virus di Masjid Baiturrahman. Dengan mengenakan baju APD (Alat Pelindung Diri) lengkap, mereka menyemprotkan desinfektan di area luar masjid, dan ruang wudhu.
Tempat kedua yang disambangi relawan GMC adalah Taman Kanak-kanak Al-Akhyar, yang berlokasi tak jauh dari Masjid Baiturrahman. Di tempat ini GMC menyisir area mushola yang menjadi bagian dari TK Al-Akhyar.

Selepas penyemprotan di TK Al-Akhyar, relawan GMC kemudian melanjutkan penyemprotan di Mushola Nurul Jannah.
Lokasi terakhir yang disterilisasi GMC-19 adalah kampus Sekolah Teologia Terpadu Agathos (STT Agathos). Area kantor dosen, asrama mahasiswa, hingga tempat ibadah tak luput dari penyemprotan yang dilakukan para relawan.
Ruslan, Ketua RT 02, RW 07, Kelurahan Duri Kepa, menyampaikan terima kasih atas upaya gereja dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungannya.
“Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi atas partisipasinya (penyemprotan desinfektan) di wilayah kami,” ujar Ruslan.
“Sebelumnya kami juga sudah melakukan penyemprotan, tetapi sepertinya kurang efektif. Mudah-mudahan dengan adanya penyemprotan kali ini, virusnya bisa segera hilang,” tambahnya.
Penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah ibadah yang terletak di lingkungan RT 02, RW 07, Kelurahan Duri Kepa merupakan kerjasama antara PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) bersama PEWARNA Indonesia (Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia) dan STT Agathos.
Teladan bagi Calon Pelayan
Ketua STT Agathos Pdt Karel Tuuk MTh, bengatakan bahwa kegiatan bakti sosial seperti ini sangat memberkati kampusnya, apa lagi dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami mendapat berkat, di mana ruang kantor, ruang usaha dan perkuliahan kami pada hari ini disterilkan. Mewakili saya pribadi, mahasiswa, staf pengajar dan Dewan Pembina, saya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih,” kata Pdt. Karel Tuuk.
Di sisi lain, dirinya juga menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh PGI melalui GMC-19 juga PEWARNA Indonesia diharapkan memberi teladan bagi setiap calon pelayan Tuhan yang tengah berguru di tempat itu.
“Mahasiswa ikut serta melihat dan menyaksikan. Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi mereka, sebagai bekal dalam pengalaman, proses pembinaan. Tetapi di satu sisi juga, bagi kami, kegiatan ini merupakan sebuah perwujudan kegerakan yang didasari oleh hati, bahwa di tengah keadaan yang penuh tantangan seperti ini namun kita (sebagai gereja) masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain,” pungkas Karel.
Sementara Dewan Penasehat STT Agathos Louis Pakaila yang juga sebagai Ketua Umum Persekutuan Doa Makassar mengatakan agar berbuat sesuatu bagi hubungan lintas agama harus sering dilakukan. Semua bertujuan agar hubungan antar agama tetap harmonis dan saling bergotong royong menjaga NKRI.
“Penting bagi kita untuk menjadi berkat di tengah saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Saya merasa kegiatan seperti ini penting dilakukan,” pungkas Peace Ambassador Universal Peace Federation untuk Indonesia, itu. (*/sisco)




Presiden Jokowi Lantik Benny Rhamdani Sebagai Kaban P2MI

Jakarta,GN- Presiden Joko widodo melantik Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kaban P2MI). Pelantikan tersebut di gelar di Istana Negara Jakarta, Rabu 15 April 2020.

Benny Rhamdani dilantik sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Benny Rhamdani Saat Pengambilan Sumpah Jabatan (foto: ist)

Ditempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahmad Riza Patria resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Petikan surat keputusan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka sebelum kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres yang dibatasi hanya sejumlah empat orang dengan turut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Setelah dilantik, Ahmad Riza akan langsung mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 mendatang.

Kepala Negara juga mengangkat I Dewa Made Wiarsa Raka Sandi sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum untuk masa jabatan tahun 2017-2022.

Pengangkatan Antar Waktu I Dewa Made Wiarsa Raka Sandi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Untuk diketahui, acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah undangan terbatas yang menyaksikan pelantikan pihak terkait secara bergantian. Hadir di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua KPU Arief Budiman. (*/sisco)