Diskusi Virtual, Memaknai Pancasila Dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai

Jakarta – Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menyebut pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua.

Hal itu diungkapkan saat mengikuti diskusi virtual bertajuk “Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai” yang digelar Relawan Pancasila Muda, pada Kamis (22/7/2021).

“Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila,” kata Paulus seperti yang termuat dalam siaran pers yang diterima redaksi pada hari Sabtu, 24 Juli 2021.

Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Papua ini menuturkan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi.

Sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Pun, sebagai dasar negara yang menjadi pondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa.

Pancasila, lanjutnya, menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, menjadi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagian lahir dan batin. Sumber hukum dan peraturan, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Latar belakang sejarah integrasi Papua tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak.

Menurutnya, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Paulus berpendapat, kaum milenial sesungguhnya memiliki banyak unsur kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kapasitas, dan konektivitas untuk dapat terlibat dalam menggerakkan perubahan.

“Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua. Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya,” katanya.

Dia menekankan, penyelenggara negara penting dibekali dengan pemahaman, pengahayatan nilai-nilai Pancasila.

“Tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program,” ujarnya.

“Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke,” ucapnya menambahkan.

Dia menegaskan, menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan, juga kepastian hukum di Papua, hal itu harus dilaksanakan unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua.

“Jadi mari sama-sama kita dorong ini, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi rel perjuangan bersama untuk mempercepat pembangunan yang sudah dijajaki oleh negara, oleh bangsa ini,” ujar Paulus.

Dalam kegiatan yang diinisasi oleh Pemuda Katolik, Peradah, SEMMI, Gemabudhi, GAMKI, PERISAI, dan IPTI ini, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik menyebut bahwa ada narasi besar yang harus digarisbawahi dalam diskusi tersebut. Narasi yang dimaksud adalah Pancasila dan Damai.

“Damai dimana? Tentunya secara harfiah, menunjukkan tempat, yaitu Tanah Papua. Jika ‘tesis’ yang diajukan dalam narasi besar, tentang tempat yang bernama Tanah Papua itu, disandingkan dengan tujuan, cita-cita, harapan, goals, dan destinasi tentang ‘keadaan damai’, maka, pertanyaan yang perlu untuk diajukan, Apakah Tanah Papua itu sedang tidak damai?” kata Wandik.

Menurutnya, untuk menjawab hipotesis ‘damai’ tersebut seluruh pihak perlu mencari tahu maksud dan tujuan mengapa Tanah Papua membutuhkan kalimat ‘damai’.

“Secara harfiah, kebalikan atau negasi dari kata damai itu berarti konflik. Konflik secara sederhana berarti adanya kesenjangan, baik dari sisi pikiran atau konsepsi maupun pada bentuk tindakan yang di harapkan terjadi atau tidak terjadi,” ujarnya.

Lantas dia mempertanyakan, apa sejatinya yang sedang terjadi di Tanah Papua. Apakah Tanah Papua itu Tanah yang Damai? Ataukah Tanah yang berkonflik?

Lebih lanjut, dia menuturkan beberapa poin yang disebut bahwa Pancasila bisa menjadi solusi tujuan damai di Papua, seperti yang sering didengungkan banyak pihak.

“Pertama-tama, mari kita maknai kata ber-Pancasila, yang dijelaskan dalam bentuk tekstualnya, di antaranya, Pancasila itu berisi adanya cita-cita tentang keyakinan terhadap Tuhan, mencintai sesama atas dasar kemanusiaan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan,” tutur Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Papua ini.

“Mencintai persatuan di tengah keberagaman dan bukan berharap menjadi satu identitas saja. Mempraktekkan musyawarah dalam setiap persoalan berbangsa, dan terakhir Pancasila itu mengajarkan setiap orang atau pemimpin untuk berbuat adil,” ucap Wandik menambahkan.

Melihat substansi Pancasila, katanya, seharusnya tidak ada masalah yang diperbincangkan di Tanah Papua, Sebab, kelima asas atau fundamental sila yang menyusun makna tekstual dalam Pancasila tersebut, justru merupakan parameter kehidupan bernegara yang dicita-citakan oleh semua manusia yang hidup di Bumi Nusantara, tanpa terkecuali, termasuk bagi rakyat Papua.

Menyoal bagaimana fakta Pancasila di Tanah Papua, lanjutnya, mayoritas Rakyat Papua meyakini adanya Tuhan, bahkan wilayah yang dipandang paling bergejolak di Pegunungan Tengah di Tanah Papua justru telah lama menjadi pusat pelayanan gereja.

“Namun, patut kita sayangkan, pada konflik bersenjata dalam kampanye agenda militer yang dilancarkan sejak operasi militer di Tanah Papua, justru para pendeta, gembala, pelayan Tuhan, ada yang tewas terbunuh, dengan alasan yang hingga hari ini, tidak bisa dijelaskan ke hadapan publik,” ucapnya.

Kemudian, menjunjung tinggi kemanusiaan atau melindungi satu nyawa manusia, sama artinya dengan menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan.

Dia menyebut hal itu adalah tujuan cita-cita dari dirumuskannya Pancasila sebagai dasar filsafat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, sambungnya, jika mengecek fakta yang terjadi di Tanah Papua, wajah konflik militerisme, TPM, OPM, KKB, kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti dua sisi mata uang koin yang tidak bisa dipisahkan.

“Dalam benak banyak orang, ketika berbicara tentang ‘Papua’, maka kalimat pertama yang terucap adalah tingginya angka kekerasan dan masalah kemanusiaan,” kata Wandik.

Dia menegaskan, Pancasila di Tanah Papua ternyata sama sekali belum eksis, padahal peristiwa monumental Pepera 1969 yang menghantarkan rakyat Papua kembali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah secara resmi menempatkan Tanah Papua sebagai kepulauan terakhir yang bergabung bersama Republik.

“Namun, nasib warga negara di Tanah Papua, masih dibayang-bayangi dengan ancaman kekerasan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya,” terang Wandik.

Di sisi lain, Pemuda Katolik Edward Wiryawan menyebut bahwa dalam konteks ancaman, thread, atau risiko, persoalan-persoalan Papua harus dikaji dalam perspektif Geo Politik.

Menurutnya, ada kekuatan asing, proxy war, kepentingan globalis dalam situasi keamanan di Papua. Berbagai kekuatan itu masuk melalui pemicu seperti rasialisme, ketimpangan ekonomi, dan lain sebagainya.

“Menanggapi multi persoalan di Papua, kita, Indonesia punya Pancasila. Pancasila bisa dimaknai beragam, mulai dari sebagai kepribadian bangsa, social guidance, hingga kepada Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Saya meringkas, bahwa Pancasila adalah kitab suci Warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Edward.

“Pancasila akan cukup jika ia diimplementasikan dalam kebijakan, baik nasional maupun daerah. Papua pada akhirnya harus dilihat sebagai subjek dan bukan objek. Papua harus dilihat dalam kesetaraan, kesamaan dan bagian dari bumi Indonesia; dari negeri Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Turut hadir beberapa penanggap lainnya, antara lain Ketua Umum SEMMI Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum Gemaku JS Kristan, Ketua Umum Peradah I Gde Ariawan, dan Sekretaris Jenderal Gemabudhi Suprionoto. (*/sisco)




LPDS Luncurkan Empat Buku Pada Peringatan HUT Ke-33 Tahun

Jakarta,GN- Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan menjadi pembicara kunci pada seminar nasional daring yang bertajuk Media dan Disabilitas Jumat, 23 Juli 2021 untuk memperingati HUT ke 33 Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS). Perayaan HUT LPDS kali ini terasa istimewa, karena diadakan di tengah pandemi Covid-19 yang sejak Maret 2020 melanda Indonesia dan telah memakan banyak korban jiwa. Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH tampil pula sebagai pembicara dengan makalah berjudul Tanggungjawab Media dalam Pemberitaan Disabilitas.

Ketua Dewan Pers Indonesia Mohamad Nuh Dan Peserta Webinar Lainnya (foto: ist)

Tiga disabilitas berprestasi, akan menjadi narasumber tamu. Mereka membahas topik-topik menarik seputar kewirausahaan, paralympic, dan dunia jurnalistik. Mereka adalah Senny Marbun (Ketua Umum Paralympic Committee of Indonesia), Nicky Clara (Pendiri berdayabareng.com) dan Cheta Nilawati, wartawan Tempo. Juga Wili Yatno, SME Channel Specialist dari Galeri Indonesia blibli yang berpengalaman menangani disabilitas untuk berwirausaha.

Pada kesempatan ini LPDS juga akan meluncurkan empat buku jurnalistik yang berisi karya para pengajar dan alumni. Keempat buku tersebut berjudul: LPDS 33 Tahun Mengabdi, Bunga Rampai Peradaban Kewartawanan; Saya Wartawan Kompeten, Petunjuk Praktis UKW Berwawasan Kebaruan; dan Bukan Demagog: Pers Merawat Kepercayan Publik, serta Rumah Kami LPDS, Cerita Alumni tentang Lembaga Pers Dr. Soetomo.

Diharapkan buku-buku yang mengupas masalah jurnalistik kekinian ini menjadi bacaan berharga bagi para jurnalis yang ingin meningkatkan kompetensinya dan khalayak yang berminat pada bidang jurnalistik. Sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan Jurnalisme Profesional, LPDS senantiasa berusaha untuk meningkatkan kompetensi jurnalis melalui pelatihan-pelatihan dan penerbitan buku. Selama masa pandemi LPDS menyelenggarakan kelas virtual dengan berbagai topik yang berkaitan dengan jurnalistik dan isu-isu kekinian. Kelas virtual ini diikuti para jurnalis dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan juga dari Timor Leste, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

LPDS juga memberikan hadiah senilai Rp 33 juta kepada sembilan pemenang Lomba Karya Tulis Disabilitas dan Media Massa dengan topik “Menggali Potensi, Mengukir Prestasi”. Lomba ini diikuti oleh tiga kategori peserta, yakni wartawan, disabilitas, dan umum. Sebelum lomba, LPDS menyelenggarakan pelatihan menulis tentang disabilitas secara gratis.

Tema disabilitas dipilih mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 30,38 juta jiwa atau 14,2 persen dari penduduk. Jika selama ini penyandang disabilitas belum banyak mendapat perhatian, kini saatnya media massa mengangkat dan memberdayakan mereka melalui tulisan-tulisan yang penuh simpati dan empati, serta menginspirasi. (*/Red)




Wawancara Khusus Pewarna Indonesia Bertahan Ditengah PPKM Darurat

Jakarta,GN- Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia, melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan yang diketuai oleh Asiong Munthe mencermati kondisi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali 3-20 Juli 2021.

Reaksi masyarakat terhadap PPKM terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, apakah itu pekerja kantoran, sektor informal dan ataupun pedagang mengeluhkan  berkurangnya pendapatan yang berakibat pada pemenuhan kebutuhan hidup. Singkatnya PPKM Darurat menjadi pukulan telak bagi ekonomi rakyat.

Untuk alasan itulah Litbang Pewarna Indonesia mengambil tema “BERTAHAN DITENGAH PPKM DARURAT” dalam Wawancara Khusus dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DR. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A, M.B.A. Wawancara dilakukan melalui plarform Zoom pada Kamis (21/7) pukul 16.00-17.00 wib.

Wawancara juga di hadiri oleh Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono beserta jajarannya, Penasehat Pewarna DR. Jimmy Lumintang, Lukman Pandji, Ketua Vox Point Indonesia Budi Handojo, ketua TAPPAI Jahmada Girsang dan peserta lainnya.

Wawancara khusus dipandu oleh Asiong Munthe. Dimulai dengan pertanyaan dengan data 34 juta orang yang menggantungkan nasib dari sektor  pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurut Sandi, data yang disampaikan bahwa Pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) adalah rumah bagi 34 Juta orang. Mengutip ucapan Presiden Joko Widodo, bahwa kementerian harus memiliki sense of crisis. Ditambahkannya, apa yang presiden Jokowi sampaikan yaitu kementerian Parekraf harus memiliiki juga sense of urgency dan sense of humanity.

“Kita patut syukuri bahwa PPKM Darurat sudah berakhir dan perpanjangan hingga tanggal 25 Juli ini adalah PPKM Ketat level 3 dan 4” ungkap Sandi bersemangat.

Lanjut Sandi, bila terjadi penurunan penyebaran pada tanggal. 26 Juli nanti maka proses kebangkitan Parekraf bisa mulai diwujudkan, membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Mendorong lahirnya skill baru untuk bisa bertahan, ambil peluang dan cetak pemenang.
“Sudah saatnya kita Upskilling, membuka onlineshop, menciptakan konten kreatip, lakukan transformasi. Dengan demikian bisa menjadi saluran berkat dengan penciptaan lapangan pekerjaan,” terangnya.

Kunci kebangkitan ini ada pada program vaksinasi. Untuk itulah Sandi bersama tim kemenparekraf mengkonversi sentra-sentra vaksinasi di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Upaya ini untuk percepat vaksinasi mencapai 5 juta orang perhari.

Untuk itu perlu dilakukan perluasan testing, tracing dan treatment serta  menambah fasilitas kesehatan.

Kemenparekraf keluarkan sertifikasi CHSE. Yaitu Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Security (keamanan) dan Environment (ramah lingkungan) . Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Upaya lain yang dilakukan adalah percepat bantuan sosial, hibah, insentif, ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaku pariwisata.

Sandi menjelaskan bahwa kemenparekraf menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan proses vaksinasi.

“Memastikan destinasi wisata seperti Bali, Jogjakarta, Danau Toba, Mandalika, Labuhan Bajo dan Boroudur sehat dengan vaksinasi” ungkap Sandi.

Bukan hanya itu, ada kewajiban untuk setiap wisatawan domestik dan luar negeri menunjukkan surat vaksin sebelum memasuki objek wisata.
Menurut Sandi Tantangan kita yang terbaru adalah adanya varian baru dari covid19 dan ini menimbulkan dinamika dari penanganan Covid19.

Ada Adagium The Pandemic For the Unvaccinated artinya Pandemi terjadi bagi yang belum di vaksin. Bukan hanya di Indonesia peningkatan kasus masih akan terjadi bila belom mencapai herd immunity. Imunitas Komunal harus terbentuk dan ini hanya bisa dicapai dengan 80 persen orang di satu negara yang sudah di vaksin.

Dari data kesehatan yang ada bahwa warga dan atau lingkungan yang mayoritas sudah di vaksin maka tingkat kesembuhan lebih cepat, tidak gejala berat dan bahkan tidak bergejala (otg)
Terkait Vaksinasi Massal, ketua TAPPAI, Jahmada Girsang yang sudah mengusulkan sistem Tempat Pemberian Vaksin (TPV) melalui surat ke Presiden, Kememterian Kesehatan dan kordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan. Mengungkapkan bahwa percepatan vaksin dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pemilu, didirikan TPV di tiap RT dengan tenaga kesehatan terlatih.

“17 Agustus 2021 peringatan 76 tahun Indonesia merdeka jadi momentum kita Gelorakan Merdeka dari Covid19” tegasnya bersemangat.

Apa yang di usulkan Jahmada, di respon baik oleh Menteri Sandi dengan menceritakan bagaimana proses vaksin diluar negeri sudah dapat dilakukan di sebuah mini market. Hal ini di alami putrinya yang bersekolah di luar negeri.

Untuk mewujudkan TPV tersebut butuh sistem yang kuat, tenaga vaksin yang memadai, database yang lengkap dan ketersediaan vaksin. Contoh daerah yang cepat lakukan vaksin adalah Jakarta dan Bali.

Sandi menginformasikan pemerintah juga memiliiiki target percepatan vaksin sebab ada agenda internasional yaitu Pertemuan G20 dimana Indonesia menjadi presiden G20 pada desember 2021 di Bali.

Sandi juga berpesan untuk wartawan yang tergabung dalam Pewarna Indonesia untuk memberikan narasi yang baik dan benar terkait program pemerintah untuk Vaksinasi. “Dukungan Media dalam pemberitataan pentingnya vaksin maka kekebalan komunal dapat tercapai.

Jahmada mengingatkan dengan kata bijak. Dalam kondisi sekarang ini, jangan berpikir makan sendiri, keadaan sekarang forcemajeur darurat.

‘Saya optimis Indonesia Emas akan tercapai. Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur.Pariwisata akan menuju Personalize, customice, localize dan Smaller in size tapi meningkat Qualitywise dan environmental wise. Pariwisata berbasis Nature and Culture Community Base tourism Ekonomi kreatif tak terlepas dari Tourism Experience,” tandasnya. ( sisco)

 




GAMKI Salurkan Bantuan Paket Sembako Untuk Sekolah Asrama

Jakarta,GN- Bantuan Non Tunai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disalurkan oleh Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) bersama Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Rabu (21/7) diberikan kepada Yayasan Sakti Dasa Indonesia (YASADI), desa Cigelam, kecamatan setu, Kabupaten Bekasi dan Sekolah Tinggi Theologia Injili Jakarta yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bekasi.

Mewakili pimpinan GAMKI, hadir Renova Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara dari Pewarna Indonesia hadir Ketua umum Yusuf Mujiono di dampingi sekretaris 1 Thony Ermado, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Dony Leonardo, Departemen OKK Endharmoko, dan humas PC Pewarna Kota Bekasi, Maruap Sianturi.

Bantuan yang di salurkan ke Yayasan Sakti Dasa Indonesia di terima oleh ketua yayasan Yohanis  Henukh beserta jajaran dan anak didik STT Pokok Anggur serta siswa siswi SMP Taruna Harapan Bangsa.

Yohanis Henukh menyampaikan terima kasih kepada kapolri Listyo Sigit Prabowo dan ketua umum GAMKI Willem Wandik, S.Sos  “Bantuan sebanyak 20 paket sembako ini sangat berharga bagi pemenuhan kebutuhan anak-anak didik YASADI, disaat pandemi dimana pergerakan kami terbatasi, ungkap Yohanis.

Renova mewakili GAMKI berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu mengurangi beban kebutuhan sembako untuk anak-anak didik. “Dalam suasana pandemi GAMKI berupaya membantu menyalurkan bantuan untuk masyarakat, ” Jelas Renova.

Senada dengan Renova, Yusuf Mujiono mengungkapkan sebagai media berusaha menginformasikan komponen masyarakat yang butuh bantuan. “Puji Tuhan bantuan dari Kapolri yang disalurkan oleh GAMKI bisa diterima masyarakat”cetusnya.

Untuk bantuan ke Sekolah Tinggi Theologia Injili Jakarta, diterima oleh Pengurus STT beserta mahasiswa. Salah satu pengurus STT mengucapkan terima kasih atas 30 paket sembako yang disalurkan GAMKI bersama Pewarna Indonesia. (*/sisco)




Ketua Pewarna Jabar Apresiasi Langkah Walikota Bogor 

Bogor,GN- Polemik Lahan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang sudah terjadi selama 15 Tahun akhirnya  berujung manis. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengeluarkan kebijakan untuk menghibahkan lahan baru untuk pembangunan rumah ibadah GKI di Cilendek Barat. Acara Serah terima lahan seluas 1.668 meter persegi oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor kepada Perwakilan Pihak GKI Yasmin di laksanakan Minggu,(13/06/2021).

Perhatian dari Pemerintah Kota Bogor terhadap penyelesaian masalah tersebut mendapat apresiasi dari ketua PEWARNA Indonesia Propinsi Jawa Barat Kefas Hervin Devananda SH STh MPdk. “ Atas Nama Pewarna Jawa Barat Kami sangat mengapresiasi atas solusi yang di berikan  oleh Bapak Walikota Bogor terkait permasalahan GKI Yasmin.” Kata Dia kepada media ini melalui pesan WhatsApp (Senin,14/06/2021).

 

Lanjut Dia mengatakan bahwa persoalan GKI Yasmin sudah terjadi cukup lama yakni 15 Tahun, dan upaya yang dilakukan oleh Pemkot ini adalah sebuah langkah solusi yang mungkin tidak semua pihak setuju atau tidak setuju, akan tetapi menurutnya sebagai langkah bijak pemerintah yang tidak juga mengabaikan warganya dalam hal beribadah. “Saya yakin hal ini juga melibatkan semua pihak para stakeholder kota Bogor sehingga, langkah ini diambil dengan mengedepankan ke arifan lokal kota Bogor,” ujar Romo Kefas .

Dia Menambahkan, bahwa keputusan yang lakukan oleh Kang Bima Aria sebagai Walikota Bogor adalah sebagai Contoh yang mungkin bisa ditiru oleh pemimpin daerah  lainnya. ” Dalam membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tanpa harus meninggalkan kearifan lokal,dan jelas bahwa urang Bogor  atau Urang sunda memahami falsafah Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, atau secara gamblang bahwa Kota Bogor memiliki DNA toleransi dan akar kuat keberagaman,” tambah pemilik Media Onlne Pelitanusantara group ini.

” Harapan saya bahwa semua pihak bisa menerima Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai jalan tengah menjaga dan mengayomi kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor,tanpa harus pro dan kontra itu saja, “ Tutupnya. (red/*)




Diskusi Pewarna Indonesia Tegakkan Kedamaian Dan Keadilan Di Papua Tanpa Hoaks Hadirkan Sejumlah Nara Sumber

Jakarta,GN- Literasi media memang sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami bagaimana bermedsos sehingga masyarakat menjadi cerdas. Kenapa, sudah terbukti bagaimana berita bohong atau setengah bohong itu memicu pembelahan di tengah masyarakat.

Fenomena hoaks itu sangat berbahaya karena menciptakan kegaduhan bahkan kerusuhan pembelahan masyarakat. Bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi di seluruh dunia, bahkan di Amerika juga terjadi beberapa waktu lalu, lewat penyerangan ke gedung parlemen AS untuk menuntut Trump jadi presiden.

Demikian disampaikan Prof. DR. drs Henri Subiakto, SH, MSi yang tampil menggantikan Menkoinfo Johny Plate dalam Diskusi yang diselenggarakan Pewarna Indonesia bersama ormas Kristen. “Hoaks menciptakan orang cerdas menjadi tidak cerdas, yang demokrasi menjadi tidak demokrasi. Indonesia potensi itu sangat besar dan bisa berbahaya. Beruntung kita masih punya UU No 1 Tahun 1946 pasal 14 yang bisa diterapkan untuk pelakunya,” ujar Staf Ahli Menkoinfo ini dalam Diskusi Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia bertajuk: Tegakkan Kedamaian dan Keadilan di Papua Tanpa Hoaks diselenggarakan Rabu (9/06/2021) di Gedung LAI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Selani Prof. Subiakto, pemateri lainnya, Theo Litay dari KSP, Dorince Mahue dari Anggota Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dr. Soegeng Teguh Sentoso Ketua PERADI Pergerakan. Hadir sebagai penanggap Gories Leweleba yabg juga Wakil Ketua Umum Vox Point, Djaserman Purba selaku Ketua Umum MUKI, Pdt. Brigjen Purn. Harsanto Adi juga Ketua Umum API, Fredrik J. Kunari Ketua Umum PPHKI, Dwi Pramono Wakil Ketua Umum PMKIT dan Yusuf Mujiono selaku Ketua Umum Pewarna Indonesia yang sekaligus tuan rumah. Diskusi dipandung Ashiong Munte.

Sementara Anggota MRP Papua Dorince Mahue memaparkan bahwa kehadiran negara di Papua melalui UU Otsus Papua. Papua adalah tanah damai. Siapapun bisa memberitakan bohong sesuai kepentingannya, tapi masyarakat Papua tidak mau dibohongi. Tanah Papua diberikan semua orang. UU Otsus melalui MRP bisa memproteksi kepentingan rakyat Papua. Kekuatan Papua adalah kekayaan sumber daya alam yang Tuhan berikan.
“Papua dirugikan, selama dua bulan tidak mendapat internet. Semua dampaknya besar ke anak-anak sekolah, pelaku usaha dll. Apa benar karena kabel macet, hanya Tuhan yang tahu, kalau tidak begitu hoaksnya kencang. Mari sebarkan hoaks yang positif. Orang Papua sudah membuka diri. Kedua, Papua Tanah INJIL, tidak membeda-bedakan. Bhineka Tunggal Ika itu ada di Papua. Saya katakan bahwa orang asli Papua yang terlibat hoaks itu orang yang dipakai setan,” tegas perempuan yang juga Ketua Persatuan Wanita Kristen Provinsi Papua ini.

Dari sisi lain, Kepala Staf Presiden (KSP) Theo Litay menguraikan statistik pengguna internet dunia yang sangat terbuka. Dipaparkan bahwa pengguna internet dunia dari total populasi 7,7 miliar saat ini pengguna internet sebesar 4,5 miliar dan sosial media 3,8 miliar. Ini bisa mempengaruhi, bisa 80 persen terpengaruh. Panetrasi lebih ceoat dan kuat. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet rata-rata 7-8 jam, pengguna sosial sekitar 3 jam. Ini terjadi lintas generasi khususnya generasi muda. Ini semua rentan dengan hoaks.

“Jadi hoaks memang palsu kalau disinformasi ada informasi asli tapi sedikit diputar. Yang dibahas hokas, karena pornografi, perjudian itu terjadi ruang privite dan hoax terjadi di ruang publik. Itu terjadi karena literasi masyarakat rendah. Kita belum terbiasa budaya digital, akibatnya terjadi bias dalam penggunaan. Kemampuan memilah informasi rendah,” sorotnya tajam.

Dari perspektif hukum, Soegeng Teguh Santoso menegaskan bahwa instrumen hukum sementara sudah bisa memenuhi penegakan hukum untuk berita bohong. Rata-rata selama ini dikenakan pasal 14 KUHP jadi tidak masalah. “Yang saya kritisi, dalam kontek negara hukum, penegakan keadilan dikenal djuproses. Proses penegakan hukum berbanding terbalik dengan kecepatan informasi. Keputusan hukum tidak memadai sebagai bahan untuk pengambilan keputusan politik. Cth 27 orang yang dituduh perusuh kota Jayapura, itu informasi pertama adalah perusuh kota Jayapura. Mereka 27 divonis karena melempar kaca, siapa pembakar kota yang sebenarnya tak bisa diungkap,” tukas pembela 27 orang kemudian dibebaskan pengadilan.

Sementara para penanggap antusias memberikan tanggapan. Wakil Ketua Unum Vox Point Goris Leweleba diskusi bahwa bicara Papua sangat menarik. Apalagi yang dibahas Perdamaian, Keadilan dan Hoaks. “Menghilangkan hoaks tidak bisa, paling bisa memanilisir. Sebab selama ini Papua dijadikan subjek dan objek yang kental dengan kepentingan politik. “Selama ini pendekatan digunakan bukan posperity approach tetapi security approach. Untuk itu perlu pendekatan leader local (tokoh-tokoh lokal)jika mau menyelesaikan persoalan Papua,”tandasnya.

Senada dengan itu, Pdt.Harsanto Adi mengusulkan agar mengutamakan informasi yang valid. “Saya kira keadilan dan kedamaian tidak akan tercapai selama tuntutan pelanggaran HAM tidak diselesiakan. Kedua, ada kekosongan sejarah. Anak-anak Papua harus diajarkan sejarahnya,” usulnya.

Ketua Umum MUKI Djasermen Purba yang hadir lewat Zoom, justru menyoroti Revisi UU ITEyabg belum lengkap. “Hoaks ini sangat mengerikan, karena itu perlu ada sanksi hukumnya untuk menangkalnya,” tegasnya.

Agak berbeda pandangan dikemukakan Ketua Umum PPHKI Fredrik J Kunari yang mengingatkan harus ada kebenaean dulu di Tanah Papua baru ada kedamaian dan keadilan. Sejarah ditulis oleh pemenang perang.”Dari info.saya terima, pengungsi di kota Puncal Jaya sudah lebih 3.000 pengungsi. Tidak ada diliput media meanstream, apa ada unsur alasan atau kesengajaan,” kritiknya juga mempertanyakaan pengubahan KBB ke teroris dengan sangat cepat setelah kasus penembakan Kabintel Papua.

Senada dengan itu, Dwi Pramono dari PMKIT juga mengkritik labeling teroris yang akan semakin menambah pelit persoalan Papua. Ia mengusulkan perlu think thank membuat grand diagn strategi komunikasi untuk melawan hoaks.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Pewarna Indonesia menyampaikan bahwa perlu pemerintah membuka Tanah Papua untuk peliputan wartawan sehingga mendapat berita objektif dan berimbang. Selama ini ada perbedaan informasi yang diterima dari rakyat Papua dengan yang diberitakan di ibukota. ” Kita meminta agar Kominfo juga memberi ruang dan melibatkan media-media independen, bukan mainstream termasuk dalam peliputan, training dan sebagainya yang diselenggarakan Kominfo,” ujar Pemimpin Umum. (redaksi)




Deklarasi Aliansi Perdamaian Dan Keadilan

Jakarta,GN- Aliansi Perdamaian dan Keadilan (Aliansi PEREKAD) resmi dideklarasikan tepat pada peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Aliansi PEREKAD terdiri dari berbagai organisasi di antaranya Vox Point Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia dan Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur.

Deklarasi dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan lima orang perwakilan masing-masing organisasi. Acara ini berlangsung secara off line dengan protokol kesehatan yang berlangsung di Gedung Sanggar Prathivi Building, Jl. Pasar Baru Selatan, No. 23, Pasara Baru, Jakarta Pusat.

Pernyataan deklarasi dipimpin oleh masing-masing Ketua Umum organisasi dan diikuti seluruh peserta. Adapun pernyataan resmi deklarasi Aliansi PEREKAD sebagai berikut.

Pertama, untuk memperjuangkan, membela dan mengawal 4 (empat) Konsensus Dasar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Kedua, memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengakui keberagaman sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa di bumi Pertiwi ini untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan jaya.

Ketiga, memperjuangkan penegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, memperjuangkan berjalannya proses demokrasi yang berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan politik yang bermartabat. Maka daripada itu ALIANSI PEREKAD akan selalu mengawal, mendorong, mengkritisi, memberikan solusi untuk tercapainya kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara Indonesia.

Salah satu Ketua Presidium Aliansi PEREKAD, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan, tujuan terbentuknya aliansi ini untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Ia menilai, keadilan masih menjadi persoalan serius di NKRI. Untuk itu, kata dia, harus diperjuangan secara bersama-sama sehingga rakyat bisa hidup rukun, aman dan damai.

“Kehadiran aliansi dari berbagai ormas menjadi kekuatan yang harus diperjuangkan dengan serius, dengan komitmen yang sama agar cita-cita kita mewujudkan Indonesia yang adil dan damai bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Handojo.(*/redaksi)




Perangi Sindikat, BP2MI Kembali Grebek Dua Penampungan Sekaligus Pengiriman Ilegal PMI Di Jakpus Dan Jakbar

Jakarta, GN- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menggerebek penampungan pengiriman ilegal Calon Pekerja Migran Indonesia (Calon PMI) di dua lokasi sekaligus, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Senin malam, (19/4/2021).

Rilis yang diterima mrdia gemparnews.com, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, Calon PMI yang menjadi korban mengaku sudah membayar uang muka hingga puluhan juta, mereka dijanjikan bekerja ke Dubai, Turki, Kanada, dan Inggris pada Januari 2021 lalu.

“Di lokasi penampungan pertama Harmoni Jakarta Pusat kami menemukan 13 Calon PMI dan di lokasi kedua Duri Kosambi, Jakarta Barat, kami menemukan 10 CPMI. Pemerintah wajib melindungi warganya, kami ingin memastikan apakah bapak/ibu diperlakukan dengan baik, apakah tempat penampungan sudah memenuhi protokol kesehatan,” ujar Benny saat penggrebekan, Senin malam 19/4/2021.

Benny menambahkan, calon PMI atau anak bangsa ini akan diberangkatkan ke berbagai negara penempatan seperti Kanada, Mesir, Turki, Inggris, dan Dubai. Para Calon PMI ini dijanjikan bekerja pada restoran, pabrik, oleh PT Safana Agency Indonesia.

Setelah dicek pada SISKOP2MI, lanjut Benny, PT tersebut “bodong” alias tidak memiliki ijin, berarti perekrutan dan rencana pemberangkatan sudah jelas ilegal atau non prosedural. Diduga kuat PT tersebut bukan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), namun perusahaan Travel yang tidak memiliki hak memberangkatkan Calon PMI ke negara penempatan. “Jangankan Travel (perusahaan – red), bahkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki ijin kegiatan pelatihan saja tidak memiliki ijin untuk menempatkan Calon PMI ke negara penempatan,” tegas Kepala BP2MI.

“Saya tegaskan ini merupakan bagian dari kerja sindikat penempatan ilegal PMI, dan saya ingatkan kembali bahwa bagi mereka tidak peduli keselamatan anak bangsa, mereka hanya berpikir bagaimana mengambil untung sebesar- besarnya dari kegiatn ilegal ini,” tambah Benny.

Dari pengakuan Calon PMI ada yang sudah menyerahkan uang sebesar 5 sd. 40 juta. “Saya menduga pasti lebih dari ini yang dibebankan kepada Calon PMI yang akan mereka berangkatkan dan beban itu akan dipotong dari gajinya dan biasanya dengan bunga di luar batas kewajaran,” ujarnya.

Benny menegaskan, ini merupakan kejahatan yang sistematis dan mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga harus kita perangi bersama dan hukum harus bekerja untuk itu.

Setelah dari dua lokasi penggrebekan Harmoni Jakarta Pusat dan Duri Kosambi Jakarta Barat, para Calon PMI kemudian dibawa ke UPT BP2MI Jakarta untuk dilakukan pendataan.(*/sisco)




Dendi Apresiasi Program Ketahanan Pangan Brigif 4 Mar/BS

 

Lampung,GN — Bupati Pesawaran Dendi Ramadona bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat mengapresiasi program ketahanan pangan milik Brigif 4 Mar/BS.

Ia mengatakan, ketahanan pangan yang berintegerasi merupakan salah satu bentuk totalitas yang ditujukan prajurit Marinir untuk menyokong program pemerintah pusat yakni pemulihan ekonomi nasional.

“Marinir bisa meracuni masyarakat untuk semangat membangun ketahanan pangan seperti ini. Pesawaran itu sangat representatif jadi lumbung ketahanan pangan Indonesia bagian Barat karena lahan yang sangat luas,” ujarnya. Jum’at, 26 Maret 2021.

Dendi mengajak seluruh OPD yabg hadir untuk mencontoh prorgam ketahanan pangan yang ada di jajaran Brigif 4 Mar/BS. Ditengah kesibukannya dalam menjaga ketahan wilayah, namun berhasil menghidupkan lahan tidur menjadi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis.

“Apabila ada yang bisa dikerjasamakan dan didukung, selama itu adalah kewenangan kabupaten pasti kami bantu. Kami juga akan berikan bantuan berupa traktor dan alat pompa air, setelah panen nanti ada bantuan alat bantu panen,” kata dia.

Komandan Brigif 4 Mar/BS Kolonel Marinir Nawawi menyambut baik rencana bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pesawran. Bentuan tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan program ketahanan pangan hingga panen raya.

“Kerjasama antara kabupaten Pesawaran dan Marinir akan terus dijaga baik dalam hal ketahanan wilayah juga ketahanan pangan. Karena selama ini bantuan dari Pemkab sangat membantu keberhasilan panen raya,” unarnya.

Kolonel Marinir Nawawi mengatakan hari ini dalam rangka mengembangkan program ketahanan pangan, dilaksanakan penaburan sebanyak 100ribu benih ikan Nila dan 15ribu benih ikan Gurame.

“Kolam percontohan awal sudan bagus, dan hasilnya juga memuaskan. Kalau sekarang kami tabur 50ribu ikan pada satu kolam, dan total kolam ada dua,” ujarnya.

Diketahui bahwa program ketahanan milik Brigif 4 Mar/ BS merupakan salah satu program dengan kualitas hasil panen terbaik ke dua di jajaran TNI-Angkatan Laut.

“Jadi hasil panen ini juga dibawa sampai ke Mabes TNI, Mabes TNI-AL, Korps Marinir di Jakarta. Semua mengakui kalau rasanya lebih manis dibandingkan lainnya,” pungkas Danbrigif. (*/nosen)




DANBRIGIF 4 MARINIR/BS TERIMA KUNJUNGAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG YANG BARU

Lampung,GN-  Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 4 Mar/BS Kolonel Marinir Nawawi S.E.,M,M., didampingi Ketua Cabang 7 Jalasenastri Korps Marinir Ny. Hening Nawawi Menerima kunjungan Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, S.E, beserta jajaran di Markas Komando Brigade Infanteri (Mako Brigif) 4 Marinir/BS Padangcermin, Pesawaran, Lampung, Senin (01/03/2021).

Walikota Bandar Lampung mengatakan kunjungan ini merupakan kegiatan pada pertama sejak kami dilantik menjadi Walikota Bandar Lampung, dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 17, mudah mudahan visi, misi dan tugas serta fungsi korps marinir semakin jaya kedepannya.

Lanjut, Dia mengatakan silaturahim yang luar biasa sehingga Kota Bandar Lampung terlihat dekat sekali dengan Marinir yang berada di provinsi Lampung.

Pada kegiatan tersebut Danbrigif juga menyampaikan kunjungan kerja dihari pertama sejak Ibu dilantik kami mengucapkan terimakasih kepada walikota bandar lampung. ” Ini adalah suatu kehormatan buat kami, dan untuk Brigif 4 Mar/BS kami siap bersinergi dalam pendisiplinan masyarakat dengan tingkat RT bahkan kalau ada yang dibawahnya, dari situlah kita telah bersinergi dengan cukup bagus, dan ini momen yang sangat baik dalam mendukung program dari bapak presiden tentunya dengan melaksankan pendisiplinan protokol kesehatan”. Ucap Danbrigif.

Dengan dilaksanakan syukuran ulang tahun ini, mudah-mudahan semakin bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh rakyat yang ada di Lampung pada umumnya, dan semakin berkah untuk masyarakat dan barokah untuk semuanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata, pemotongan tumpeng, serta pemberian tali asih oleh danbrigif dan walikota bandar lampung kepada anak yatim piatu.

Selain menerima kunjungan walikota bandar lampung, di HUT yang ke 17 Brigif 4 Mar/BS juga melaksankanan penanaman bunga matahari di sektor Serta panen raya ketahanan pangan brigif 4 mar bs, dilanjutkan ke yonif 9 Marinir dan Yonif 7 Marinir

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Brigif Letkol Marinir Abidin M.Tr (Hanla) beserta jajaran, Ibu-ibu cabang 7 Jalasenastri Korps Marinir, Wakapolres Pesawaran Kompol Yohanes S.h.M.h, Barakayasa Utama Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Bpk, Herno Widoyono, Sat Pol PP Kota Bandar Lampung, dan Dosen Universitas Indoneisa Ibu Heni Marlina. (Nosen/sisco)