Menteri HAM : Media Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

Jakarta,GN- Media massa dipandang merupakan ujung tombak dalam upaya memperkuat pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebab selain sebagai penyebar informasi yang edukatif dan pengawasan publik, pers juga dipandang telah berperan sebagai pilar pembangunan HAM.

Oleh karena itulah, pemerintah berkehendak untuk senantiasa berkolaborasi dengan media massa untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM sekaligus memperkuat praktik demokrasi. Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan hal itu saat memberikan paparan dalam acara Kick Off dan Lauching Progam Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Rabu (11/3/2026), di Sahid Jaya, Jakarta.

“Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, itu susah. Bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita, Republik Indonesia. Jadi pers adalah pilar pembangunan HAM,” kata Pigai.

Pigai juga mengatakan bahwa media memiliki peran dalam mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. “Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.

Kelak melalui kolaborasi antara pemerintah dan media, lanjut Pigai, dapat dibangun ruang dialog yang konstruktif serta memperkuat partisipasi publik dalam upaya pemajuan HAM. Ia juga berharap kerja sama serupa dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperluas keterlibatan media dalam membangun peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap HAM.

Dari Pelatihan hingga Penghargaan

Seiring dengan kesadaran itu, Natalius mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis, mulai dari kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.

Program tersebut, menurut Pigai, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Itulah sebabnya, Kementerian HAM ingin melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.

“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” papar Pigai. sosial

Lebih lanjut, Pigai membeberkan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi tersebut.

“Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pigai mengakui, hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak. Padahal sejatinya, sambung dia, kedua tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.

“Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” ujar Pigai.

Bahkan, Pigai mengingatkan, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik.

Pendapat senada disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Bahkan menurut Nezar, Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.

“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah juga pembela HAM,” tuturnya dalam acara itu.

Nezar menjelaskan, kondisi tersebut dapat dimaknai karena tugas jurnalis yang melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan menjadikan profesi tersebut berkontribusi langsung dalam upaya perlindungan hak manusia.

“Pers juga dinilai mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM,” katanya. (*/sisco)




Wujud Kepedulian Pimpinan, Danyonif 7 Marinir Anjangsana ke Rumah Prajurit

Sulut.GN- Dalam rangka mempererat silaturahmi serta meningkatkan kedekatan antara pimpinan dan prajurit, Batalyon Infanteri 7 Marinir melaksanakan kegiatan anjangsana ke rumah Prajurit, Jumat (16/01/2026).

Anjangsana ini dipimpin langsung oleh Komandan Infanteri 7 Marinir Letkol Mar M. Kristian Widiantoro M.Tr. Opsla didampingi Ketua Ranting A Jalasenastri Cabang 7 PG Kormar Ny. Devi M. Kristian serta Perwira Yonif 7 Marinir.

Kegiatan rutin ini dilaksanakan oleh Yonif 7 Marinir sebagai sarana komunikasi langsung dengan para Prajurit beserta keluarganya diluar jam dinas. Diharapkan dapat bermanfaat dan mengetahui kondisi dan keadaan keluarga Prajuritnya sehingga dapat meningkatkan moril serta motivasi untuk lebih semangat kedepannya.

Danyonif 7 Marinir mengatakan “kegiatan ini merupakan salah satu fungsi pembinaan dalam mewujudkan kepedulian Satuan kepada Prajuritnya, diharapkan hubungan antara Pimpinan dan Prajurit semakin erat, sehingga bila ada permasalahan sekecil apapun bisa segera teratasi”, ujarnya. (Nos/*)




Bahas Teknologi dan Terobosan Penanganan Masalah Bahu, RS Premier Bintaro Gelar Media Gahtering

Manado.GN- RS Premier Bintaro menyelenggarakan acara Media Gathering bertajuk “Advanced Treatment for Shoulder” Kamis, 20 November 2025, bertempat di Hotel Best Westen The Lagoon, Manado.

Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara rumah sakit dan insan media, sekaligus menjadi wadah edukatif yang membahas inovasi terkini dalam bidang ortopedi, khususnya penanganan masalah bahu.

Acara ini menghadirkan narasumber utama dr. Jefri Sukmawan, Sp.OT (K), Subsp.OBS, seorang Spesialis Ortopedi dengan subspesialisasi bahu, siku, dan kedokteran olahraga. dr. Jefri merupakan salah satu dari sedikit dokter ortopedi di Indonesia yang memiliki keahlian mendalam dalam penanganan cedera bahu. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia dan menempuh fellowship internasional di Samsung Medical Center, Korea Selatan serta National University Hospital, Singapura, dengan pengalaman pendidikan dan pelatihan internasional di Korea Selatan dan Singapura.

 

Saat ini beliau memimpin Divisi Shoulder and Elbow di Orthosports and Wellness Center, RS Premier Bintaro.
Dalam sesi pemaparannya, dr. Jefri mengulas berbagai kondisi umum pada bahu seperti Frozen Shoulder, Rotator Cuff Tear, dan Shoulder Impingement, serta membahas metode penanganan terkini mulai dari terapi bedah dan non-bedah, teknologi terkini, hingga prosedur rehabilitasi pasca tindakan medis.

Tindakan Non Bedah:
Terapi fisik: Komponen penting untuk menggerakkan dan memperkuat otot-otot bahu, untuk meningkatkan rentang gerak.

Obat-obatan: Pereda nyeri seperti acetaminophen atau antiinflamasi nonsteroid (NSAID), dapat digunakan untuk mengurangi nyeri.
Suntikan kortikosteroid: Untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan pergerakan sendi.

Tindakan Bedah:
Manipulasi di bawah anestesi: Bahu digerakkan dengan lembut ke arah rentang gerak penuh.

Operasi artroskopi: Dilakukan jika terapi non-bedah tidak berhasil, biasanya untuk menghilangkan jaringan parut dan adhesi yang membatasi pergerakan.
Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan yang akurat, modern, dan minim risiko.

Acara ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi rekan-rekan media mengenai layanan unggulan RS Premier Bintaro, serta menyebarkan informasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat luas.

Tentang RS Premier Bintaro:
RS Premier Bintaro merupakan rumah sakit swasta terkemuka yang berlokasi di Tangerang Selatan dan telah beroperasi sejak 12 Oktober 1998. Rumah sakit ini dikenal dengan layanan spesialis yang lengkap serta pendekatan patient-centered care yang mengedepankan kenyamanan dan kebutuhan pasien.
Dengan dukungan tenaga medis berpengalaman serta teknologi medis terkini, RS Premier Bintaro berkomitmen untuk menjadi pusat rujukan utama dalam layanan ortopedi dan berbagai bidang kesehatan lainnya di Indonesia.
RS Premier Bintaro menawarkan konsep layanan kesehatan Satu Atap, yang memungkinkan pasien untuk menjalani konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan operatif, perawatan inap, hingga layanan pasca-rawat inap di satu tempat secara terpadu.

Adapun layanan unggulan yang dimiliki antara lain: Orthopedic Center,
Spine Center, OrthoSport & Wellness Center, Stroke Center, Skin & Laser Clinic
Vascular Center, Heart Centre.

RS Premier Bintaro telah mengantongi berbagai akreditasi bergengsi, seperti:
Akreditasi nasional dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)
Akreditasi internasional dari JCI (Joint Commission International)
Sertifikasi mutu ISO 9001:2015
Rangkaian pencapaian tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen RS Premier Bintaro dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, aman, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/sisco)




Thomas Harming Suwarta: Jurnalis Bukan Hanya Pilar Demokrasi, Tetapi Juga Pilar HAM di Indonesia

Palangkaraya,GN- Staf Khusus Menteri HAM RI Thomas Harming Suwarta mengajak seluruh wartawan di Indonesia untuk terlibat aktif dalam agenda besar Pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Thomas, jurnalis tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga menjadi pilar Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut disampaikan Thomas dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dalam rangka Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11/2025)..

“Bangun peradaban HAM itu adalah tugas kita semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih lagi wartawan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan atau reportase berita yang bisa memberi kesadaran pada masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Bayangkan kalau media atau wartawan memiliki perspektif tentang Hak Asasi Manusia maka dengan sendirinya mereka memberi porsi besar pada isu-isu HAM dan pasti berdampak pada masyarakat,” ujar Thomas.

Lanjut Thomas, pemerintahan Prabowo – Gibran saat ini memiliki komitmen tinggi pada pembangunan Hak Asasi Manusia yang meliputi aspek-aspek penghormatan (To Respect), Pelindungan (To Protect), dan Pemenuhan kebutuhan HAM (To Fulfill).

Kata dia meletakan aspek HAM pada astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru yaitu peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Bahkan lebih dari 50 persen poin-poin pada Astacita lanjut Thomas merupakan aspek-aspek Hak Asasi Manusia.

“Artinya kita semua termasuk komunitas media sedang diajak menjemput peradaban baru tersebut. Ya kita bisa memulainya dengan peran-peran jurnalistik harian kita dengan memberi kesadaran HAM pada masyarakat melalui konten-konten atau materi liputan. Sehingga isu HAM tidak hanya muncul saat terjadi kasus saja tetapi pada isu-isu lain juga ya soal penghormatan dan juga pemenuhan kebutuhan HAM misalnya. Itu bisa diangkat ke publik,” urai Thomas.

Dia ingatkan juga, di tengah era keterbukaan informasi publik saat ini termasuk banjir informasi, wartawan media-media ‘mainstream’ tetap menjadi rujukan publik untuk mengetahui berita-berita yang memang benar dan layak dikonsumsi serta membantu publik dan pemerintah dan bukan sekedar mencari sensasi yang justru tidak mendidik masyarakat.

“Siapa pun paham kekuatan pena atau tulisan itu luar biasa. Maka pena wartawan dan perspektif wartawan itu punya pengaruh luar biasa termasuk membantu dalam membangun peradaban HAM di Indonesia. Ayo wartawan di seluruh nusantara, kita sama-sama bangun peradaban HAM,” kata Thomas sambil menyampaikan ajakan.

Lebih dari itu, Thomas juga menyampaikan pentingnya wartawan di seluruh Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuannya termasuk subtansi Hak Asasi Manusia yang disebut Thomas sebagai intangible aset termahal yang dimiliki bangsa ini. Dengan makin memahami hak asasi manusia maka wartawan diharapkan lebih mudah menyampaikan pesan-pesannya kepada publik.

“Maka kami menempatkan penguatan kapasitas HAM untuk rekan-rekan wartawan sebagai hal penting. Bagaimana pun jurnalis yang memahami dengan baik tentang HAM tentu menjadi komunikator yang baik bagi publik untuk menyampaikan isu-isu atau pesan-pesan tentang Hak Asasi Manusia. Termasuk keberpihakannya pada isu-isu HAM,” tukas Thomas.

Dia berharap ke depan ada kerjasama dan sinergi yang baik antara media dengan kementerian Hak Asasi Manusia karena sesungguhnya semakin banyak sumber atau referensi publik tentang HAM maka upaya menciptakan peradaban HAM akan menjadi makin mudah.

“Bagi kami di Kementerian HAM, media atau wartawan adalah rekan seperjalanan. Kami tetap menghargai independensi media tetapi saat yang sama kerjasama dan kolaborasi yang baik juga bisa dilakukan. Kami boleh menyebut salah satu pilar HAM adalah juga media. Bukan banyak pilar demokrasi tetapi juga Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono menyambut baik ajakan Kementerian HAM untuk kerjasama dan kolaborasi membangun kesadaran HAM bagi kalangan wartawan. “Kami komunitas wartawan menjadi tertantang untuk ikut dalam arus besar yang sama yaitu membangun peradaban HAM. Selain kami meningkatkan kapasitas kami tentang HAM, tentu kami juga berharap agar ada kepastian pelindungan HAM bagi wartawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka kami meyakini Kementerian HAM bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan itu semua,” tutupnya. (*/sisco)




Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08 Resmi Berdiri di Tingkat Pusat 

Jakarta,GN- Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pelayanan masyarakat dan penegakan keadilan, Sanopati 08 secara resmi mendirikan Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08, yang beralamat di Cilangkap, Kecamatan Cipayung – Jakarta Timur.


Lembaga ini dipimpin oleh Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Mangapul Sitanggang, S.H., M.H., C.T.A., C.P.M., yang juga Managing Partner dari Kantor Hukum Mangapul Sitanggang & Rekan. Di bawah kepemimpinannya, Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08 hadir sebagai wadah pelayanan hukum yang profesional dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Bantuan hukum yang diberikan terbuka untuk umum, mencakup seluruh masyarakat Indonesia serta personel Sanopati 08 di seluruh Nusantara. Layanan ini merupakan bagian dari program Sanopati 08, yang diketuai oleh Ibu Nurmala Sitanggang, S.E., M.Si.

Tujuan utama pendirian Badan Bantuan Hukum & Advokasi Sanopati 08 adalah:
• Memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat;
• Menumbuhkan kepedulian sosial dan kemanusiaan;
• Berkontribusi dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan hadirnya lembaga ini, Sanopati 08 berkomitmen menjadi organisasi yang berintegritas dan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat secara luas dan secara khusus generasi muda yang nasionalis, patriotis, dan berkualitas, demi membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (*/Red)




Menag RI Prof Nasaruddin Umar ajak gereja untuk peduli lingkungan hidup

Jakarta,GN- Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 15 hingga 17 Oktober 2025 bertempat di salah satu hotel di kawasan Mangga Dua Jakarta Barat akhirnya ditutup secara resmi oleh Prof. Nasaruddin Umar menteri Agama yang juga Iman Besar Masjid Istiqlal Jakarta.

Dalam sambutannya Menag menyatakan bahwa orang semakin beragama akan semakin mengedepankan kerukunan. Apalagi dalam kontek agama agama abrahamit yang berasal dari satu keturunan yang sama seperti Yahudi, Kristen dan Islam.

Dikesempatan rakernas yang dihadiri hampir limaratus pendeta baik pimpinan sinode dan pimpinan daerah PGPI ini. Menag mengajak agar para peserta mampir ke Istiqlal.

Bagi Menag bahwa Istiqlal itu rumah kemanusiaan yang boleh dikunjungi oleh siapapun tanpa batas agama, suku dan etnis.

Kemudian Menag juga menyampaikan terkait dengan Istiqlal dan adanya terowongan yang menghubungkan Istiqlal dan Katedral. Menurutnya ini langkah agar ada nya kerukunan dan terjalin hubungan yang baik sebagai sesama anak bangsa tanpa ada sekat yang membatasi.

“‘Saya undang bapak ibu pendeta untuk berkunjung dan masuk terowongan, nanti akan kita rasakan dan dengar apabila kita masuk dari Katedral akan dengar bunyi lonceng simbol gereja dan jika masuk dari Istiqlal akan kita dengar bunyi bedug simbol Masjid ” , katanya

Cerita tentang terowongan jauh sebelumnya Prof. Nasaruddin sudah pernah disampaikan sewaktu dirinya belum jadi apa apa di sebuah pertemuan. Di mana sambung Menag jika suatu saat diberi kuasa akan membongkar pagar pembatas antara Istiqlal dan Katedral sehingga keberadaanya menyatu tanpa sekat dan batas.

Dengan demikian antara gereja dan Masjid menyatu dalam sebuah bingkai kebersamaan sehingga jemaat beribadah bisa tersedia tempat parkir.

:Namun, lanjut Menag ternyata apa yang dimimpikan untuk membongkar pagar Istiqlal dan Katedral tidak bisa dilakukan karena wilayah tersebut masuk ring satu kepresidenan

Karena itulah tercetus adanya pembuatan terowongan yang menghubungkan atau menyatukan dua rumah ibadah tersebut

Sebagai tekad nyata saat ini lokasi Istiqlal boleh untuk parkir jemaat yang beribadah di Katedral.

“Mungkin jadi sewaktu Katedral di bangun belum terpikirkan akan banyak kendaraan yang ya akan membutuhkan tempat parkir. Untuk itulah Areal Istiqlal sebanyak 3000 kendaraan bisa menampung parkir ketika umat katolik ibadah”, imbuh figur yang pernah terpilih sebagai tokoh penjaga keberaman oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) itu.

Lantas terkait program kemenag saat ini mengangkat sebuah perjuangan yang diberi nama ekoteologi artinya bagaimana kehadiran umat beragama atau umat manusia itu peduli dan menjaga lingkungan.

Kenapa, jika lingkungan ini dirusak dan tidak terjaga bisa jadi akan mempercepat kiamat karena kerusakan alam tersebut.

Setelah menyampaikan pesan pesannya Menag langsung di daulat menutup rakernas tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali. Kemudian Pdt Jason Balompapueng ketua umum yang didampingi Jeane Tulung dirjen bimas Kristen protestan kemenag dan Dr. Hanno Palit sekum PGPI memberikan cinderamata kepada Menteri agama RI. (sisco/*)




Diskusi Daring Bahas Umat Kristen di Negeria, Tokoh Agama Desak Gereja Buka Mata dan Ambil Sikap

Jakarta,GN – Tragedi kemanusiaan yang menimpa umat Kristen di Nigeria kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah diskusi daring bertajuk “Pembantaian Umat Kristen di Nigeria: Siapa Peduli?” yang digelar Minggu (12/10/2025), sejumlah kalangan dan tokoh agama mendesak gereja dan masyarakat Indonesia untuk membuka mata dan mengambil sikap.

Acara yang digelar Pewarna Indonesia bersama Simposium Setara Menata Bangsa dan Asosiasi Pendeta Indonesia (API) ini menghadirkan Partogi Samosir (mantan diplomat) dan Pdt. Ronny Mandang (Majelis Pertimbangan PGLII) sebagai pembicara kunci. Turut hadir sebagai penanggap Pdt. Yohanis Henock (Ketua STT Pokok Anggur), Hasudungan Manurung (Dewan Pengawas PPHKI), dan Prima Surbakti (Ketua Umum GMKI), dengan Nick Irwan sebagai moderator.

Diskusi dibuka dengan paparan data menohok dari Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). Nick Irwan, selaku moderator, menegaskan bahwa konflik ini bukanlah isapan jempol belaka.

“Awalnya banyak yang mengira berita ini hoaks. Namun data menunjukkan ribuan korban jiwa telah jatuh, terutama dari komunitas Kristen. Ini bukan lagi isu regional, ini adalah isu kemanusiaan global,” tegas Nick.

Partogi Samosir membahas akar persoalan yang kompleks. Menurutnya, konflik ini berawal dari perebutan sumber daya alam dan ketimpangan ekonomi, yang kemudian dibumbui dengan politik identitas oleh kelompok ekstremis seperti Boko Haram. Lemahnya perlindungan dari pemerintah setempat menjadi bensin yang memicu kobaran kekerasan.

“Ini bukan sekadar persoalan agama. Ketika sumber daya diperebutkan, politik ikut bermain, dan pemerintah tidak hadir, maka kekerasan akan tumbuh subur. Itulah yang kita saksikan di Nigeria,” papar PaPartogi

Sementara itu, Pdt. Ronny Mandang menyuarakan keprihatinan yang lebih dalam. Ia menilai gelombang kekerasan yang sistematis ini telah berada di ambang genosida atau pemusnahan etnis. Ia mendesak gereja-gereja di Indonesia untuk bergerak, tidak sekadar menjadi penonton yang bisu.

“Kita tidak bisa diam. Gereja harus bersuara. Ini bukan semata soal iman, ini soal nyawa manusia,” serunya.

Para penanggap membawa diskusi ke konteks yang lebih dekat dengan kita. Hasudungan Manurung menyoroti sikap apatis yang kerap melanda masyarakat Indonesia terhadap isu global. Ia mendorong gereja untuk menjadi “suara kenabian” yang aktif mengedukasi jemaat.

“Kita sering apatis terhadap tragedi di luar negeri, padahal solidaritas tidak mengenal batas negara. Gereja harus tampil sebagai suara kenabian, bukan sekadar tempat ritual. Ini saatnya kita berbicara, bukan hanya berdoa,” tandas Hasudungan.

Peringatan serupa disampaikan Prima Surbakti. Ia mengingatkan bahwa benih-benih intoleransi dan kebencian yang sama, jika dibiarkan, bisa memicu konflik serupa di Indonesia. Tragedi Nigeria, katanya, harus menjadi cermin.

“Tragedi di Nigeria adalah cermin bagi kita. Jika kita tidak belajar dari sana, sejarah bisa berulang di sini. Anak muda perlu dibekali dengan empati, bukan hanya informasi,” ujar Prima.

Sementara itu, Pdt. Yohanis Henock menekankan peran gereja sebagai agen perdamaian yang harus meneladani kasih, bahkan kepada mereka yang dianggap musuh.

Sebelum diskusi ditutup, percakapan juga menyentuh situasi di Tanah Air, khususnya Papua dan kebebasan beragama. Partogi Samosir menutup dengan pesan yang menggugah: solidaritas sejati diuji di saat-saat sulit.

“Solidaritas kita diuji bukan saat senang, tapi saat penderitaan menimpa orang lain. Jangan diam, karena diam adalah bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan,” pungkasnya.

Diskusi ini bukan sekadar percakapan virtual, melainkan sebuah panggilan moral. Sebuah seruan bagi semua pihak, dari gereja hingga masyarakat sipil, untuk memperkuat solidaritas, membela keadilan, dan peka terhadap penderitaan sesama manusia di belahan dunia mana pun. (*/red)




Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Sambut Penyelenggaran API dan Rakernas 2025 

Sulut,GN- Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PP Pewarna Indonesia) didampingi Pengurus Daerah Kalimantan Tengah (PD Kalteng) berkesempatan menemui Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran, S.Ikom di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Rabu (17/9/2025).

Hadir bersama Gubernur Kalteng Plt Kepala Dinas Kominfo Santik Rangga Lesmana, dr Seniriaty, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang juga Direktur RS. Jiwa Kalawa Atei, dan Sigit Widodo.

Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono, didampingi Bendahara Umum Albert Muntu, Departemen Litbang Dwi Urip Premono, Departemen Ekonomi Kreatif Elly dan Departemen OKK Endharmoko. Sementara dari PD Kalteng hadir Penasehat Pdt Adrian Sabar, Ketua PD Frida Magdalena, dan Sekretaris PD Darity Hildan.

Pada kesempatan itu, Yusuf Mujiono mengawali pertemuan dengan mengenalkan Pewarna Indonesia dan yang menjadi Visi Misi.

“Sebagai Wadah Wartawan Nasrani, mengedepankan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjaga Integritas dan Profesionalitas,” kata Yusuf.

Lanjut Yusuf mengatakan dalam peran berbangsa dan bernegara, Pewarna Indonesia berperan aktif menjaga keberagaman dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dengan menghasilkan karya – karya yang bermanfaat dan membangun.

Menurut Yusuf, Kesetaraan harus terus digaungkan dan dijaga oleh seluruh anak bangsa.

Hal kedua yang disampaikan adalah permintaan dukungan untuk kegiatan Pewarna Indonesia yaitu Apresiasi Pewarna Indonesia dan Rapat Kerja Nasional Tahun 2025.

Di informasikan kedua kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Palangka Raya., Kalimantan Tengah pada 12 – 15 November 2025.

“Awalnya kami rencanakan di Kota Medan Sumatera Utara, namun kondisi di Kota Medan belum kondusif pasca aksi massa diakhir Agustus yang lalu”, ungkap Yusuf.

Mendengar paparan Yusuf Mujiono, Gubernur Agustiar menyambut baik kehadiran Pewarna Indonesia di Kalteng. “Bila hanya memfasilitasi untuk tempat acara, makan minum, snack dan tempat menginap dengan nilai yang wajar kami masih bisa bantu, mengingat kondisi saat ini Kebijakan Efisiensi Pemerintah Pusat,” ungkap Gubernur Agustiar.

Terkait Pemberian Apresiasi Pewarna Indonesia yang akan diterimanya Gubernur Agustiar bertanya dan berharap bahwa API diberikan dengan penilaian yang jujur dan apa adanya.

“Saya belum lama ini menerima penghargaan dari INews untuk Program Pendidikan dan dari KOMPAS untuk Program Kesehatan, keduanya diberikan sesuai dengan kenyataan yang ada, “Jelas Gubernur Agustiar.

Dwi Urip dari Departemen Litbang menjelaskan mekanisme pemilihan para penerima API di setiap tahunnya. “Mekanisme pemilihannya objektif, dengan beberapa penyaringan dari beberapa kandidat, untuk selanjutnya akab dipilih oleh seluruh Anggota Pewarna Indonesia di 15 Propinsi,”jelas Urip.

Lebih lanjut Urip menyoroti penilaian awal yang sudah tim dapatkan atas apa yang Gubernur Kalteng lakukan sejak memimpin terhadap kesetaraan diantara masyarakat Kalteng yang beragam. “Pada saatnya nanti kami sampaikan hasil penilaian terhadap penerima API dengan 12 Kategori yang kami tetapkan”, pungkasnya.

Pertemuan yang awalnya singkat berlangsung sedikit panjang dan Pimpinan Pewarna Indonesia menghaturkan pamit dan berterima kasih untuk pertemuan ditengah kesibukan Gubernur Agustiar. Pertemuan diakhiri dengan berfoto bersama dan beramah-tamah.(sisco/*)

 




Manupputy Ajak Gereja Harus Mengisi Kemerdekaan dengan Kasih, Kebenaran, dan Keadilan

Jakarta,GN- Menyongsong peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, mengajak umat Kristen di seluruh tanah air untuk mensyukuri anugerah kemerdekaan dengan komitmen yang nyata bagi bangsa.

Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty (foto: ist)

“Delapan puluh tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa merdeka adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tanggung jawab,” ajak Pdt Jacky.

Dia mengingatkan bahwa sejak masa perjuangan, umat Kristen dan gereja-gereja telah turut ambil bagian, berdoa, berjuang, dan berkorban Bersama seluruh elemen bangsa, dari medan pertempuran hingga ruang pengabdian, dari mimbar doa hingga meja Pendidikan. “Umat Kristiani telah menorehkan jejak kasih dan pengharapan dalam sejarah bangsa ini,” tambahnya.

Menurutnya, tantangan Indonesia saat ini berbeda dengan masa lalu, tetapi panggilan umat Kristiani tetap sama, yaitu menjadi terang dan garam bagi negeri. “Kita dipanggil untuk menyatakan kasih yang menyembuhkan, kebenaran yang membebaskan, keadilan yang menegakkan harkat manusia, dan pengharapan yang melampaui batas-batas perbedaan,” tegasnya.

Di tengah perubahan zaman dan tantangan kebangsaan, ia menyerukan kepada umat Kristen untuk terus menjadi pelayan kasih dan pembawa damai. “Jadilah suara yang membela yang lemah, tangan yang menolong yang tertindas, dan hati yang merangkul semua anak bangsa, tanpa memandang latar belakang,” pesan Pdt Jacky.

Menutup pesannya, Dia menyampaikan harapannya. “Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan memberkati bangsa ini dengan hikmat, kesatuan, dan damai sejahtera. Gereja-gereja di Indonesia akan terus berjalan bersama negeri ini, dalam doa, karya, dan kasih,” tutupnya. (sisco/*)




PGL Gelar Ibadah Paskah “Damai Kristus di Tengah Keluarga”

Jatim,GN – Suasana penuh sukacita menyelimuti Gereja Isa Almasih (GIA) Lawang, Senin (5/5/2025), saat Persekutuan Gereja – Gereja di Lawang (PGL) menyelenggarakan Ibadah Paskah Bersama.

Dengan mengusung tema “Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga” yang diambil dari Yohanes 20:26, ibadah paskah ini dihadiri sekitar 300 jemaat dari berbagai denominasi gereja anggota PGL.

Rangkaian ibadah dimulai dengan doa pembuka oleh Pdt Jacob Setyobudi, STh dari GIA Lawang, diiringi pujian penyembahan yang dipimpin oleh tim Praise and Worship serta penari altar dari gereja yang sama. Suasana semakin khusyuk saat doa Firman Tuhan dipimpin oleh Pdt Kezia dari GBI Rehobot.

Pdt Agung Budi Santoso,STh dari GKKD menyampaikan Firman Tuhan, dengan menekankan pentingnya peran damai Kristus dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih. “Damai Kristus bukan hanya untuk dirasakan secara pribadi, tetapi harus dinyatakan secara nyata dalam relasi keluarga,” ujarnya.

Doa Persembahan dan Syafaat dibawakan oleh Pdt Dwida Candrarini, STh dari GKT Bethlehem Lawang. Persembahan dikumpulkan oleh tim dari Seksi Pemuda Remaja dan Anak Sekolah Minggu, sementara pujian khusus dipersembahkan oleh Komisi Pria PGL.

Pada kesempatan itu, Pdt Agung Budi Santoso, STh selaku Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) PGL, memperkenalkan jajaran pengurus periode 2025–2029.

Sementara itu, Pdt. Grey’s Munandar dari GPdI Alfa Omega sebagai Sekretaris 1 menyampaikan pengumuman mengenai Ibadah Seksi Wanita dan Peringatan Hari Kartini yang akan dilaksanakan pada Senin, 12 Mei 2025 pukul 16.00 di GPIB Pelangi Kasih, Jl Argopuro No 1 Lawang.

Ibadah paskah ditutup dengan doa berkat yang dipimpin oleh Pdt Karin Ernawati, STh dari GKA Imanuel Lawang. Keseluruhan acara dikordinasikan oleh Pdt Andarias Tandirogang selaku Ketua Bidang Kerohanian bersama tim panitia dari berbagai seksi: Pria, Wanita, Remaja & Pemuda, serta Anak Sekolah Minggu.

Kehadiran lintas generasi dan keterlibatan aktif para jemaat dari berbagai gereja menjadi wujud nyata dari semangat kesatuan tubuh Kristus yang hidup, bertumbuh, dan melayani bersama.(Inthe’R/redaksi)