Jakarta,GN- Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab)Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH,MSi di dampingi Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Iwan Maswonggo
Mengikuti Rakornas Tim Terpadu Kewaspadaan Nasional Rabu,(16/5/19) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Grand Ballroom Hotel Grand Paragon Jakarta.

Di awali dengan Laporan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di lanjutkan dengan pengarahan sekaligus membuka secara resmi oleh Menkopulhukam RI Jend TNI (Purn) DR H Wiranto,SH.

Dalam arahannya disampaikan perlunya sinergitas antara Pusat dan Daerah dalam rangka menetralisir ancaman khususnya isu yang berkembang pasca Pemilu 2019. Wiranto mengharapkan koordinasi dari Forkopimda baik Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk mencegah, mengantisipasi indikasi/kecenderungan terjadinya konflik sosial. Wiranto mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan pasca pemilu 2019.

Dilanjutkan dengan Pemaparan materi oleh Gubernur Jawa Timur yang mendapat penghargaan terbaik Provinsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pemaparan Materi oleh TNI dan Pemaparan oleh POLRI.
Ditutup oleh Pengarahan Mendagri, dimana disampaikan bahwa perlunya deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial. Diingatkan oleh mendagri mengenai peran Camat untuk dapat berkoordinasi dengan Forkopimcam bahkan BIN, selain itu juga Peran Kesbangpol, Satpol PP didaerah juga diharapkan dapat membantu penanganan konflik sosial di daerah. Menurut Tjahjo Kumolo kunci penanganan konflik sosial itu ada pada koordinasi tiap elemen di daerah.

Pada rakornas ini, dihadiri oleh Menkopulhukam, Mendagri Tjahjo Kumolo, SH, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati/Walikota, unsur TNI, unsur POLRI perwakilan tiap Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Untuk Kabupaten Minahasa di wakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH,MSi dan Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Iwan Maswonggo.(*/stevry)

Minahasa,GN – Persiapan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) ke-111 tanggal 20 Mei 2019 dimatangkan Pemkab Minahasa, setelah Sekdakab Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agustivo Tumundo SE MSi memimpin Rapat Teknis pada Kamis 16 Mei 2019 pagi tadi di Ruang Rapat Sekdakab, Kantor Bupati Minahasa, Tondano.

Dalam Rapat yang dihadiri oleh Dandim 1302 Minahasa diwakili oleh Pasi Pers Peltu Johny Wakas, Kapolres Minahasa diwakili oleh Iptu Robertus Sunu, Kadispora diwakili Kabid Pemuda Dispora Ir Erol Mondoringin, Kadis Sosial diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial Robert Hutapea SSos, Kadis Pendidikan diwakili Kasubag Kepegawaian Carlo Pangemanan SPd, Kabag Humas dan Protokol Drs Moudy Pangerapan MAP, Kabag Organisasi Nicky Porajouw SSTP, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jefry Wauran SSos, Kabid E-Government Diskominfo Gogen Ngantung SE, Kasubag Protokol Ariel Wowor SSTP dan Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Frangky Waworuntu SH MAP berhasil mematangkan persiapan Harkitnas yang akan berlangsung pada Senin 20 Mei 2019 pekan depan.

Usai Rapat, Kadis Kominfo Agustivo Tumundo mengatakan bahwa Tema Harkitnas 2019 ini yaitu “Bangkit untuk Bersatu”. Sedangkan kegiatan yang akan digelar meliputi Upacara Bendera pada Senin 20 Mei 2019 pukul 07.45 pagi bertempat di Lapangan Kantor Bupati Minahasa, Tondano.

“Dalam Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tanggal 20 Mei 2019 ini, Wakil Bupati Minahasa Bapak Robby Dondokambey SSi akan bertindak sebagai Inspektur Upacara, yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, para pejabat Pemkab, pejabat vertikal, unsur TNI/POLRI, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, para ASN Pemkab dan Siswa SMTA dan SLTP di Tondano” kata Tumundo.

Ditambahkan Tumundo, setelah Upacara Bendera akan dilanjutkan dengan Upacara Ziarah di Makam Pahlawan Nasional Dr GSSJ Ratulangi, Tondano.

“Untuk Upacara Ziarah, Bapak Kapolres Minahasa akan bertindak sebagai Inspektur Upacara bertempat di Lapangan Monumen Pahlawan Nasional Dr GSSJ Ratulangi, dan akan dilanjutkan dengan Tabur Bunga ke Makam Pahlawan asal Minahasa yang terkenal dengan semboyan Sitou Timou Tumou Tou ini” urai Tumundo.

Tumundo juga menambahkan bahwa sesuai Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Harkitnas 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 335 Tahun 2019, semua komponen instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat agar mengibarkan Bendera Merah Putih terhitung tanggal 20 Mei hingga 1 Juni 2019.

“Semua komponen instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat kiranya dapat mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 20 Mei hingga pelaksanaan Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2019 Nanti” kata Tumundo.(*/stevry)

Minahasa,GN- Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2019 di Masjid AL-HAQ Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat Rabu (15/5/19).

Dihadiri Oleh Jajaran Pemerintah Kab. Minahasa, Camat Tondano Barat Maya Kainde, Kepala Kementrian Agama Ibu. Sonya mongkau SE, Danramil dan Kapolsek Tondano Barat, Ketua MUI Hj.Suwitno Kangiden MPd, Imam Masjid AL-HAQ Muhammad Rui Agalui, Ketua BTM Masjid AL-HAQ Ibrahim Hamid.

Dalam Sambutan Bupati Minahasa yang di sampaikan oleh kadis Bapelitbangda Drs. Hanes Donald Wagey MBA menyampaikan semoga suasana kebersamaan yang diliputi rasa kekeluargaan saat ini akan semakin mempererat tali silahturahmi dan jalinan persaudaraan yang erat di antara kita semua. “Atas nama Pemerintah kabupaten Minahasa, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah tahun 2019 semoga ibadah dibulan suci ramadhan ini akan membawa berkat, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat dalam menjalani kehidupan yang dianugrahkan oleh sang pencipta,”ucapnya.

Dalam Kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Menyerahkan Bantuan Berupa Sembako.(*/stevry)

Minahasa,GN- Rapat panitia pelaksana konferensi live giving agriculture ASIA di Tondano Minahasa Tahun 2019 di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (15/5/19).

Adapun pokok yang dibahas adalah kesiapan acara dimulai dari
Persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 9-13 Okt 2019 di Minahasa oleh PGI.
Pembukaan  acara yang direncanakan di Wale ne tou Minahasa pada tanggal 10 Oktober 2019, dan untuk konferensi tgl 11 dan 12 Oktober dan tanggal 13 Oktober peserta akan dibagi ke jemaat atau gereja-gereja utk memimpin ibadah.
Peserta acara akan hadir sekitar 12-15 negara dan dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menggumuli tentang kehidupan alam,  tentang pertanian yang  selaras dengan alam (pertanian organik) dalam rangka gereja mencermati bahwa mahkluk hidup di bumi ini sedang terancam oleh racun. Karena itu bagaimana cara dan tindakan untuk penyelamatan terhadap mahluk hidup dari bahan kimia yg merusak lingkungan.
Banyak produksi pertanian yang sudah terasentuh dengan bahan kimia. Saat ini sebagian besar Eropa tidak lagi menggunakan bahan kimia. Indonesia banyak menggunakan pupuk kimia yang menyebabkan bahan alami kita tdk bisa di eksport.
Kepada panitia untuk menyiapkan produk organik dari gereja-gereja akan dibawa utk dipamerkan.
“Marilah kita saling menopang guna suksesnya acara ini” ucap pdt Welly.

Acara ini di hadiri oleh Sekretaris Umum Panitia Pdt Welly Pondaag STh, Ketua Harian Pdt Tonny Kaunang STh MM, Bendahara Panitia Sym Meity Tjandra Lantang serta seluruh panitia kegiatan. (*/stevry)

Minahasa,GN- Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa ibu Martina Dondokambey – Lengkong mengikuti Rapat Koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019
Rabu (15/5/19), di hotel grand central Manado.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE.

Dalam rapat koordinasi ini, wakil ketua TP PKK Minahasa memaparkan kegiatan PKK yang sudah terlaksana yakni Rapat Pengurus, Pelantikan Pengurus TP-PKK Desa, Penilaian Lomba Administrasi tingkat Kecamatan, Penilaian Lomba Administrasi tingkat provinsi tahun 2019, kegiatan Pokja-Pokja penilaian lomba pola asuh anak dan remaja tingkat Provinsi, Kelompok Usaha berupa upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) mawali-wali, pelatihan etika pergaulan dan kepribadian, sosialisasi Hatinya PKK, lomba Hatinya PKK tingkat provinsi sulut 2019, screening dan pencegahan kanker rahim, dan yang menjadi program prioritas PKK yakni “Pencegahan Stunting”. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Selain itu Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa juga membeberkan program prioritas strategis yang sudah dan sementara di lakukan oleh TP PKK Minahasa.

“Program TP PKK Minahasa diantaranya sosialisasi pola asuh anak dan remaja penuhi cinta kasih sayang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk terciptanya generasi muda berkualitas agar terus-menerus tumbuh generasi muda yang cerdas, hebat, maju, dan berkualitas,” jelasnya.

Turut hadir Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen SE, MS, Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan selaku Narasumber, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut Drs Royke Mewoh, DEA serta Ketua dan Wakil Ketua TP – PKK se Sulawesi Utara.(stevry/*)

Minahasa,GN- Wakil Bupati(Wabup) Minahasa Robby Dondokambey SSi,Senin (13/5/19) di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa J R Korengkeng MSi, Inspektur Kabupaten Minahasa Frits Muntu SSos, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hetty Rumagit SH, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Minahasa Drs Donald Wagey MBA menghadiri Pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sofyan Antonius, Ak, MM yang bertempat di ruangan rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Kagiatan ini di hadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O E Kandouw,sekaligus melakukan pelantikan.
Tampak juga hadir ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Walikota/ Bupati se Provinsi Sulawesi Utara, Anggota Forum komunikasi pimpinan daerah, rektor universitas Sam Ratulangi, rektor universitas Negeri Manado, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Inspektur wilayah provinsi Sulawesi Utara Kepala kantor instansi vertikal dan kepala Badan dinas dan UPT pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O E Kandou dalam sambutannya berharap Pimpinan yang baru dapat bekerjasama dengan Pemerintah Sulawesi Utara. “Harapan Bapak Gubernur, kita bisa berupaya mengelola Keuangan di provinsi Sulawesi Utara dengan baik dan pula semua stakeholder yang ada di sini supaya mendapatkan status opini wajar tanpa pengecualian dan pengelolaan keuangan yang mempunyai efek memberikan dampak positif supaya betul-betul mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan demi Pertumbuhan ekonomi Pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi utara,”ujarnya.

Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi usai pelantikan menyalami sekaligus memberikan ucapan terima kasih kepada pejabat yang lama dan mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru. “semoga selalu menjadi mitra kerja yang baik antara perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa,” tukas Dondokambey kepada awak media.(*/stevry)

Tanggerang,GN – Bupati Minahasa Ir Roy Oktavianus Roring (ROR) menyambangi Rumah sakit Siloam Karawaci Tangerang terkait Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Tondano yang sedang dipersiapkan. Dalam kesempatan itu, Bupati ROR melakukan pertemuan dengan pihak Manajemen Rumah Sakit Siloam Karawaci Tanggerang, Jumat (10/05/19).

“Tujuan pertemuan adalah untuk mendiskusikan design Rumah Sakit yang akan dibangun di Tondano, karena desain fisik rumah sakit merupakan elemen penting dari kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pasien,” kata Bupati.

Dalam pertemuan tersebut Bupati ROR didampingi Ketua DPRD Minahasa James Rawung Asisten II Dr Wilford Siagian, Dirut RSUD Sam Ratulangi Tondano dr Maryani Suronoto, Kadis Kesehatan Yuliana Kaunang, Kadis LH Wenny Talumewo dan jajaran, terkait dengan pihak manajemen di Kantor Pusat Rumah Sakit Siloam yang dihadiri oleh drg. Sian Tjoe, MM selaku Chief of Facility Management Safety, pak Tamin yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi, Mr Thomas dalam bidang design dan bussiness plan, pak Erick dalam bidang Mechanical Engineering Properties, dan pak Handrie.(*/stevry)

Minahasa,GN- Pembangunan Rumah Sakit (RS) yang lokasinya berada di Tonsaru di tinjau langsung oleh Bupati Minahasa Ir Roy Oktavianus Roring, MSi Selasa(7/5/19).
Terpantau awak media ini, Bupati Minahasa dalam melakukan peninjauan lokasi Pembangunan Rumah Sakit Di Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng,SH,MSi, Camat Tondano Selatan Robert Ratulangi,SPd,MM Serta Investor Dari China Mr Liang Qi Vice, Consellor Suzhou University, Mr. Wang Hai King, Direktur PT Citi. (stevry)

Minahasa,GN- Rapat paripurna DPRD Minahasa dalam rangka persetujuan penetapan rancangan perarturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009.

Rapat paripurna penandatanganan nota persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah mengenai peraturan daerah Kabupaten Minahasa tentang perubahan Perda Nomor 1 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah rpjpn 2005-2025.
Rapat Paripurna DPRD Minahasa ini di hadiri Bupati Minahasa Ir Roy Oktavianus Roring,MSi dan undangan lainnya. (Stevry)

Makasar,GN – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agustivo Tumundo SE MSi mengikuti Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 secara Mandiri, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada Jumat,(3/5/19) di Hotel Swiss-bell Makassar.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo RI Ahmad M Ramli, diikuti oleh para Bupati, Walikota dan Kadis Kominfo di Wilayah Timur Indonesia, yang diawali dengan Laporan dari Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura.

Dalam sambutannya Dirjen PPI Ahmad M Ramli mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemenkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan ke depannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband,” katanya.

“Tak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dan mempercepat penanganannya oleh satuan terkait,” urainya.

Dirjen Ahmad Ramli juga menjelaskan bahwa dengan merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband.

Ramli mengatakan, untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah.

“Makanya Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat,” kata Ramli.

Ditambahkan Ramli, hingga saat ini penetrasi akses tetap pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018.

“Oleh karena itu kolaborasi Kemenkominfo dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar terciptanya pemerataan jaringan internet broadband,” harap dia.

Untuk mendukung itu, kata Ramli, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya dengan intervensi langsung memberikan bantuan layanan fixed broadband dan pendekatan kebijakan dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran terkait infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ruang lingkup infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur menara telekomunikasi, dan infrastruktur terowongan (tunnel),” tutup Ramli.

Sementara Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura selaku penyelenggara mengatakan bahwa program Layanan Panggilan Darurat 112 akan berfungsi melayani masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kebakaran, pertolongan medis, keamanan, dan keadaan darurat lainnya.

“Program ini dilaksanakan sejak tahun 2016 dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan Pemda karena mempermudah komunikasi dalam tanggap darurat,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 35 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112.

Ditambahkan Benyamin Sura bahwa sejumlah kementerian dan lembaga terkait akan menjadi Panelis dan Peserta dalam kegiatan ini, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua serta Operator Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Call Center.

Sedangkan Kadis Kominfo Minahasa Agustivo Tumundo menyampaikan rasa syukurnya atas bekal materi yang diterima di awal tugasnya dalam tupoksi ini.

“Puji Tuhan, di awal tugas dalam jabatan Kadis Kominfo ini saya ditugaskan Bapak Bupati untuk mengikuti Sosialisasi dari Kementerian Kominfo ini” kata Tumundo.

Ditambahkan mantan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa ini, pihaknya akan segera melaporkan kepada Bapak Bupati untuk menindaklanjuti semua materi pembekalan yang diterimanya ini, terutama materi yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kominfo dan Mendagri Nomor 555/11560/SJ dan Nomor 03 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.(*/stevry)