Jakarta, GN – Masalah perijinan sektor Pertambangan dan Kehutanan menjadi sorotan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI. Dinilai perlu adanya perbaikan regulasi perizinan. Problematika tersebut terjadi karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat. Terkait hal tersebut BULD DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar dan praktisi pertambangan untuk menggali informasi tentang problematika perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan serta perbaikan tata kelola pertambangan Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan implikasinya terhadap daerah.

Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menjelaskan pihaknya saat ini sedang fokus pada pemantauan Perda dan Ranperda yang berkaitan tentang pertambangan, lingkungan hidup dan kehutanan. Menurutnya, kewenangan Pemda yang diambil alih oleh pusat saat ini mengakibatkan sistem perizinan berubah, baik dibidang pertambangan, lingkungan hidup maupun kehutanan. Dinamika kembali bergulir dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan munculnya UU Cipta Kerja membuat implikasi kepada kewenangan daerah.

“Terkait permasalahan peralihan kewenangan perizinan ke pusat, daerah harus melakukan penyesuaian melalui Perda dan Ranperda terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu BULD DPD RI juga menyoroti dampak negatif yang terjadi pada masyarakat daerah akibat eksploitasi tambang,” ungkap Stefanus BAN Liow saat membuka RDPU tersebut, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/9/22).

Pada kesempatan tersebut, Pakar Hukum Pertambangan sekaligus pengajar di Universitas Tarumanegara Jakarta Ahmad Redi, mencermati persoalan terkait pelaksanaan legislasi/regulasi minerba terutama masalah perizinan, kegiatan usaha pertambangan, serta dampak lingkungan hidup serta implikasinya terhadap kewenangan di daerah.

“Tata kelola SDA di daerah ini butuh intervensi luar biasa dari DPD RI, karena ini menyangkut masyarakat di daerah, saya kira jika DPD RI bisa mendorong dan mencari solusi akan permasalahan ini akan luarbiasa efeknya bagi daerah,” ujar Ahmad Redi.

Senada dengan itu, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya Ekstraktif Migas, Pertambangan dan SDA Aryanto Nugroho mengatakan dalam pengelolaan SDA di Indonesia terkait tata kelola pasti berbicara tentang partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, fenomena saat ini daerah yang mempunyai SDA tinggi mempunyai kecenderungan miskin dan tertinggal dan tidak sebanding dengan dengan SDA yang sudah dieksploitasi.

Lebih lanjut Aryanto menambahkan, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sinkronisasi regulasi, membentuk unit pengawas di daerah, memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi perizinan, integrasi kanal pengaduan dan mekanisme penanganan, mengembangkan mekanisme kolaboratif untuk akuntabilitas izin pertambangan.

“Mirisnya sebagian besar daerah yang kaya akan SDA tetapi kemiskinannya rata-rata tinggi, dan laju perekonomian di daerah tersebut rendah, ini yang harus diperbaiki dampak dari eksploitasi tersebut, agar dari dampak negatif menjadi transisi energi yang berdampak baik bagi daerah itu,” ungkap Aryanto.

Pada rapat dengar pendapat ini beberapa anggota BULD RI menyampaikan pendapat, pandangan, pertanyaan di antaranya Anggota DIY GKR Hemas yang menilai persoalan pencabutan izin dari daerah ke pusat bukan menjadi solusi. Ia menjelaskan, permasalahan izin penambangan pasir di sekitar kawasan Merapi bahkan sampai merusak daerah evakuasi.

“Izin yang diberikan seharusnya ditinjau ulang, penambangan pasir di Merapi harus benar jangan menambang tidak sesuai sehingga merusak lingkungan,” ungkap GKR Hemas yang Isteri dari Gubernur DIY.

Pada forum tersebut, Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Sukiryanto mengungkapkan meski Kalimantan Barat terkenal sebagai penghasil sumber daya kekayaan hutan, dan wilayah yang ber SDA sangat tinggi, tetapi banyak perusahaan asing yang melakukan eksploitasi SDA secara berlebihan tanpa mengindahkan dan memberikan manfaat di daerah itu.

“Hampir tidak ada kemanfaatan dari eksploitasi SDA yang sekarang terjadi, dan kepala daerah juga seolah tidak berdaya, padahal jelas-jelas perusahaan asing itu mengeksploitasi besar-besaran SDA di daerah kami,” ujar Sukiryanto.

Lain halnya dengan Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Faisal Amri. Ia mengungkapkan masalah perizinan tambang selalu mengakibatkan permasalahan, baik dikelola di pusat ataupun di daerah. Menurutnya yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana sistematika Dana Bagi Hasil (DBH) atas eksploitasi SDA tersebut memberikan kemanfaatan bagi daerah.

“Kuncinya bagaimana pembagian bagi hasil pusat dan daerah, karena daerah selalu tidak sejahtera, harus dikaji ulang,” ujarnya. (**/dfy)

MINSEL, GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menerima kunjungan dari Ahmadi Rahman Selaku Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Sosialisasi QRIS, elektronifikasi transaksi pemda, cinta bangga paham rupiah di pemda kabupaten minahasa selatan
Selasa, (13/09/2022).

Diketahui sosialisasi ini bertujuan  Membantu Percepatan Ekonomi Keuangan Digital Yang Aman, Cepat Dan Terpercaya Dan Untuk Mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Maka Hadirlah Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Inovasi Untuk Kelancaran Sistem Pembayaran Berbasis Digital. Qris Merupakan Sistem Pembayaran Berbasis Non Tunai Yang Dikembangkan Oleh Bank Indonesia Agar Transaksi Menjadi Lebih Cepat, Tepat Dan Terjaga Kemanannya Sehingga Hal Ini Dapat Dirasakan Oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah dan Pihak-pihak Terkait.

Apalagi dalam masa Pandemi Ini Transaksi Non Tunai Menjadi Pilihan Yang Tepat Pemerintah Dan Sangat Dianjurkan Daerah dalam rangka  Pengendalian Penyebaran Covid-19, Karena Saat Ini Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Kesiapan Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia (SDM) Merupakan Hal Yang Menjadi Perhatian Khusus Untuk Mewujudkan Percepatan Dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sehingga Lewat Kegiatan Ini Perangkat Daerah Dapat Memperkuat Kolaborasi Dan Koordinasi Dengan Pihak-pihak Terkait Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatannya Dengan Membuat Regulasi Yang Berkualitas Untuk Memperkuat Jalannya Program Ini Dan Berbagai Upaya Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Antara Lain Mensosialisasikan Program Ini Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Dan Juga Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Berbasis Digitalisasi Yang Berkelanjutan, Agar Dapat Mengatasi Berbagai Hambatan Yang Ada Dalam Upaya Mewujudkan Terwujudnya Pertumbuhan Minahasa Ekonomi, Selatan Berkepribadian Dan Sejahtera. Selain melaksanakan sosialisasi ETPD Bank Indonesia Perwakilan Sulut memberikan bantuan kepada Pemkab Minsel berupa penyediaan jaringan internet wifi di pasar amurang untuk menunjang ekosistem transaksi digital di pasar amurang

Dalam Kesempatan tersebut Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan Selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Menyambut Baik Serta memberikan Apresiasi Kepada Bank Indonesia Dalam Hal Ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Yang Telah Menggagas Program Ini Sebagai Langkah Yang Inovatif Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Bagi Daerah Minahasa Selatan.  (**/dfy)

MINSEL, GN – Visi dan misi dari Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang (PYR) untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik untuk.masyarakat, kembali direalisasikan. Kali ini Pemerintah Kabupaten Minsel meluncurkan inovasi perizinan keliling Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (PMPTS).
Launching inovasi layanan publik di bidang perizinan ini berlangsung di Balai Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan, Selasa (13/09) siang tadi oleh Bupati Franky Donny Wongkar.

Pelaksanaan program inovasi yang berbasis tata laksana pemerintahan yang prima itu akan digelar di 17 Kecamatan secara bergiliran.

Dalam arahannya FDW sapaan akrap Bupati Minsel ini, menyambut baik inovasi layanan perizinan yang diprakarsai DPMPTS Kabupaten Minsel.

Bupati menyebutkan kehadiran layanan perizinan keliling kian mempermudah proses pengurusan izin bagi masyarakat termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain untuk memudahkan proses penerbitan izin, program ini juga menurut Bupati sebagai bagian dari upaya pemkab Minsel dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Usai meluncurkan program perizinan keliling, Bupati FDW juga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi sejumlah pelaku usaha mikro kecil perseorangan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) penting dimiliki setiap UMKM sebagai legalitas atau perlindungan hukum untuk suatu yang produk yang dimiliki pelaku UMKM itu sendiri.

Selain itu, dengan telah memiliki NIB akan mempermudah UMKM dalam memdapatkan pembinaan dari instansi terkait mengingat usahanya tersebut sudah terdata.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Minsel mengatakan perluncuran layanan izin keliling berbasis OSS itu mendapat sambutan hangat masyarakat.

“Antusias masyarakat begitu tinggi. Kami awalnya hanya menargetkan 110 pelaku usaha, tapi ternyata membludak sampai 200 yang kami proses dokumen pengajuan izinnya,” pungkasnya. (**dfy)

Jakarta, GN – Kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM) pasti akan berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP dalam rapat kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan RI, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (12/9).

“Belum selesai pergumulan covid-19, maka datang lagi pergumulan ekonomi keluarga dan masyarakat, akibat kenaikan BBM yang berpengaruh juga pada transportasi masyarakat baik darat, laut maupun udara,” tutur Senator asal Minahasa Selatan ini.

Senator Stefa meminta Kemenhub RI agar benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kelancaran transportasi masyarakat, termasuk di daerah kepulauan.

Menjawab pertanyaan Senator Stefa adanya keluhan publik di Sulut atas tidaknya beroperasi selama beberapa bulan armada perintis sabuk nusantara yang melayani kebutuhan vital transportasi bagi masyarakat pulau terluar perbatasan Nanusa dan Miangas Kepulauan Talaud, langsung direspon oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Capt. Hendry Ginting, MM.

Menurut Capt. Hendry Ginting bahwa setelah masuk dok, maka terhitung sejak 11 September 2022 armada yang melayani rute tersebut telah beroperasi kembali.

Disela-sela Raker yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Reweyei, Senator Stefa mengingatkan Kemenhub RI untuk kedepan jika ada armada yang masuk dok, harusnya diantisipasi dengan kapal lainnya karena sangat besar dampak negatif terutama terkait perekonomian dan kesehatan warga, karena tidak ada lagi pilihan lain masyarakat setempat.

Disisi lain, Senator Stefa meminta juga Kemenhub RI untuk benar-benar menaruh perhatian akan sarana prasarana perhubungan, karena Sulut sebagai destinasi pariwisata prioritas.

Mengenai program padat karya sebagai perwujudan sinergitas Kemenhub RI dengan Komite II DPD RI dan Komisi V DPR RI tidak hanya Direktorat Perhubungat Laut melalui UPT KSOP dan kampus di daerah tetapi juga melebar dengan Ditjen Perhubungan Udara di bandara dan Ditjen Perhubungan Darat di terminal dengan mengikutsertakan peserta yang begitu terdampak akibat kenaikan BBM seperti nelayan, sopir, ojek dan kalangan masyarakat lainnya.

”Program padat karya ini meski anggaran tidak terlalu besar, tetapi setidaknya membuktikan bahwa negara hadir untuk masyaralat apalagi yang terdampak Covid-19 dan kenaikan BBM,” tegas Senator Stefa yang terus menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah dipusat.

Mengenai usulan Senator Stefa, Sekjen Kemenhub RI Novie Riyanto merespon positif dan akan menindaklanjuti kedepan.

MINSEL,GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH hadir dan membuka Kegiatan Lomba Busana Gereja antar Denominasi Gereja kategori Anak dan Remaja Se-Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 yang didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Selatan Ny. Elsje Rosje Wongkar-Sumual.

Lomba ini diketuai oleh  Inri Wongkar,SE dan Sekretaris  Christo C.Rembang,SH dimana pesertanya diikuti oleh 65 Orang  yang bertujuan untuk melatih anak – anak agar lebih memahami cara berbusana Gereja yang santun dan beretika, dan dalam acara tersebut terdapat bintang tamu yang mengisi acara Menyanyi, pidato rohani, tarian nusantara dan tarian dodol.

Dalam Sambutannya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH saat membuka Kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Selaku Pemerintah Daerah menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada segenap panitia pelaksana yang telah memprakarsai dan memfasilitasi kegiatan ini, juga kepada seluruh peserta dari berbagai denominasi gereja yang berpartisipasi pada kegiatan ini. ” hal ini tentunya merupakan wujud komitmen, motivasi dan dedikasi yang tinggi dari gereja dalam rangka menyalurkan talenta para anak muda kategori anak dan remaja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan,” tutur Bupati FDW.

Dia juga berharap lewat kegiatan ini  para anak dan remaja mendapat pengetahuan dan pemahaman yang baik seperti cara berbusana gereja yang santun dan beretika, sekaligus kegiatan ini dapat menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan antar denominasi gereja.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula Waleta Kantor Bupati Mianahasa Selatan pada Sabtu 10 September 2022. Turut menjadi sponsor adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, BANK SULUTGO / BSG, PT. SEJ, MELODY ASESORIES, I-CON GYM, MILLIONS ID, TOKO SUKSES, TOKO MEKAR, MIRACLE DARLENE FASHION COUTURE,
SOS SOUND, LEMON ID PRODUCTION, LIGHTING JOCKEY DAN ZR DECORATION, GE-FRAKS.  (**/dfy)

Minsel, GN – Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar sejumlah kegiatan olahraga, salah satunya olahraga jalan sehat yang diikuti Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yanni Rembang, M.Th, Jumat, (09/9/2022).

Jalan sehat ini mengambil start dari Ruang Terbuka Publik Kompleks Pertokoan Amurang dan Finish di Halaman Kantor Bupati Minahasa Selatan dan dilanjutkan dengan Senam bersama dan beberapa Perlombaan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan

Diketahui kegiatan dalam rangka HAORNAS 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan dibuka dengan kegiatan Jalan Sehat, kemudian dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan olahraga yang di lombakan antar SKPD se Kabupaten Minahasa Selatan berupa Volli Ball buta, Lari Karung, dan Catur.

Turut dihadiri Unsur FORKOPIMDA Minsel,perlombaan tersebut di ikuti Pimpinan dan Staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. (dfy)

MINSEL,GN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Bupati Franky Donny Wongkar ( FDW), melaunching Program Inovasi JEMPOL HEBAT di desa Kakenturan Kec. Modoinding, rabu (06/09/22).

Peluncuran program inovasi ini ditandai dengan pembukaan selubung Jempol Hebat disaksikan Kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Sulut Dr. Lynda Watania,MM, MSi, Wakil Ketua DPRD Minsel Steven Lumowa, SE, Ketua TP PKK Minsel Ibu Elsye Rosye Sumual dan Kadis Dukcapil Minsel Dekky J. Tuwo, S.Sos di Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding.

Dalam arahannya, Bupati FDW mengatakan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan janji kampanye FDW/PYR yang harus dilaksanakan. “Kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, memberikan kemudahan2 serta kenyamanan demi kebahagiaan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung kinerja Dukcapil Minsel yang telah berupaya menjabarkan janji kampanye FDW/PYR yang tertuang dalam Visi dan Misinya.

” Saya akan mendukung setiap upaya Dukcapil minsel dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat., Antara lain kedepan direncanakan akan diadakan pelayanan mobile, atau Dukcapil Keliling,” kata Bupati pilihan rakyat Minsel ini.

Diketahui, maksud dan tujuan pelaksanaan Program Inovasi Jempol Hebat ini adalah
1. Melaksanakan amanat peraturan perundang undangan
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pembuatan Dokumen Kependudukan.
4. Mempercepat pencapaian target nasional dalam rangka pengimputan data kependudukan.
Launching jempol hebat ini sengaja di lakukan di Desa terjauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan sebagai tanda bahwa pelayanan dukcapil harus menyentuh sampai pada daerah terjauh.
Program Jempol Hebat adalah suatu program inovasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

JEMPOL HEBAT adalah singkatan dari.:
Jempol artinya Jemput Bola. Yakni melakukan pelayanan langsung ke masyarakat baik dilakukan di kantor desa maupun secara mobile melalui kendaraan keliling.

Pengertian lain dari jempol adalah ketika kita mengangkat jempol merupakan suatu isyarat melakukan hal2 yang terbaik.

HEBAT adalah singkatan dari 4 huruf H,E,B,A,T yang artinya :
– H adalah Hemat Waktu:
Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil tetapi cukup menunggu saja di rumah atau di desa, petugas dukcapil yang akan mendatangi desa bahkan rumah untuk membuat dokumen kependudukan yang diperlukan. Sehingga waktu untuk bekerja tidak akan terbuang percuma untuk ke kantor, antre di Kantor Capil.

– E artinya : efisien dan efektif
Dengan adanya pelayanan langsung ini maka masyarakat akan semakin efisien tidak akan mengeluakan lagi biaya transport, biaya makan, ketika mengurus dokumen ke Dukcapil
Arti kata efektif secara umum adalah usaha untuk mendapatkan suatu tujuan, sesuai hasil dan target. Usaha dan tujuan ini ditetapkan berhasil jika tepat waktu. Sehingga kata efektif menjadi indikator keberhasilan suatu program.
Pelaksanaan pembuatan dokumen kependudukan dilakukan secara cepat dan tepat waktu, kecuali ada gangguan internet atau gangguan sistem. Tapi sepanjang semua lancar pasti dokumen kependudukan akan diselesaikan tepat waktu.

– Huruf B artinya: Bersih
Bersih dari segala punggutan, tidak ada pungli. Pelayanan di Dukcapil semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada staf saya yang meminta biaya silakan lapor. Maka saya akan berikan sanksi.
Disamping itu juga pengerian bersih itu ketika kita mengadakan pelayanan lingkungannya harus bersih dan sehat agar masyarakat merasa nyaman, juga saat pandemi kita harus menjalankan protokol kesehatan.
Bersih juga berarti setiap petugas pelayanan di dukcapil harus bersih diri, harus menjadi contoh dan teladan ditengah tenga masyarakat.

– Huruf A artinya

Akurat dan Akuntable.
Akurat berarti setiap proses pengurusan dokumen kependudukan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Bukti2nya harus kuat dan akurat. Persyaratannya harus lengkap dan jelas agar produk produk dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan ada masalah hukum dikemudian hari.  (**/dfy)

MINSEL,GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, senin (05/08/22), di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Minsel.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ini dalam rangka membicarakan :
I. Penyampaian Laporan Hasil Reses III Masa Persidangan Ke-tiga Tahun Sidang 2021-2022
II. Penutupan Masa Peridangan Ke-tiga Tahun Sidang 2021-2022 Dan Pembukaan Masa Persidangan Ke-satu Tahun Sidang 2022-2023
III Pembicaraan Tingkat Ke-dua Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang:
-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan
-Pengelolaan Keuangan Daerah.
IV. Pembicaraan Tingkat Ke-satu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Yang Berasal Dari Bupati Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
V. Pembicaraan Tingkat Ke-satu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Yang Berasal Dari Dprd Tentang:
-tata Cara Penyusunan Propemperda
-penaggulangan Kemiskinan.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar SH dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan memanfaatkan masa reses yang ada untuk turun langsung di lapangan menyerap banyak harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing, serta saat ini telah menyampaikan hasil reses tiga masa persidangan ke-dua tahun sidang 2021/2022.

“Selaku eksekutif, tentunya kami akan selalu terbuka terhadap berbagai saran, masukan dan pemikiran, teristimewa dalam pelaksanaan tugas Dewan sebagai wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita sungguh memahami dan menyadari, bahwa ada berbagai macam aspirasi masyarakat yang belum terwujud, namun dalam keterbatasan, kita harus mampu memilih dan memilah, mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan, dengan tetap berkomitmen bahwa apa yang kita buat adalah demi kemajuan dan peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten minahasa selatan yang kita cintai,” tutur Bupati FDW dalam Rapat Paripurna tersebut.

Agenda ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Nova Lynda Kawatu, SH., M.Si, beserta Jajarannya. (**/dfy)

MINSEL,GN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan Apel Kebangsaan yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH yang didampingi Wakil Bupati Petra Yani Rembang. Apel ini dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Absen Digital dan Sistem Aplikasi Percepatan Realisasi Belanja Daerah, senin (05/09/22), bertempat di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dalam arahannya, menyampaikan Apresiasi Kepada Para Perangkat Daerah yang Sudah Berinovasi diberbagai sektor. Dia juga mengingatkan Kepada Kepala SKPD yang hadir untuk terus menjaga Koordinasi antar SKPD ‘ Super Team ‘ harus nyata di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya Bupati memberikan teguran keras kepada Para ASN yang tidak disiplin ( terlambat mengikuti Apel ) jangan hanya menuntut hak namun harus disesuaikan juga dengan tanggung jawab.

Kegiatan Apel kebangsaan tersebut,  dilaksanakan juga Launching Aplikasi Absen Digital dan Sistem Aplikasi Percepatan Realisasi Belanja Daerah, dilaksanakan pula Penyerahan Hadiah untuk lomba dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022, dan dilanjutkan dengan Ibadah Bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Turut hadir pada Apel kebangsaan adalah Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Ibu. Glady Nova Lynda Kawatu, SH., M.Si, serta menghadirkan Para Asisten, Staf Ahli, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Bagian. (**/dfy)

MINSEL, GN – Daerah yang maju harus berbarengan dengan masyarakat yang sehat. Itulah yang dilakukan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar ( FDW) SH bersama Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang ( PYR) mensosialisasikan dan mengikuti Senam Jantung Sehat, di Aula Waleta Kantor Bupati Minahasa Selatan, Jumat, (02/09/22).

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dalam arahannya kepada peserta senam, menyampaikan bahwa lewat senam jantung yang kita ikuti bersama tercipta suasana kekeluargaan dan kebersamaan. ” Semoga Kita bisa bangun kolaborasi dan sinergi dengan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Minahasa Selatan ini karena kita tahu bersama Kesehatan jantung sangat penting bagi kehidupan kita manusia, ” ujar FDW.

Dia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberi Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Minahasa Selatan yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan ini.
” ini untuk kebaikan kita semua. kalau kita semua sehat dan kuat maka Produktifitas kerja kita juga akan menghasilkan sesuatu yang baik dan benar untuk Minsel Maju, Berkepribadian dan Sejahtera, ” tegas Bupati menguatkan.

Diketahui, Kegiatan ini dalam rangka Menindaklanjuti Surat dari Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Minahasa Selatan, Selain Senam Jantung Sehat juga dilanjutkan dengan Sosialisasi Jantung Sehat serta Pembentukan Klub Jantung Sehat dan juga diadakan Pelayanan Rekam Jantung / EKG yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Minahasa Selatan yang juga Selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Selatan Ny. Elsje Rosje Wongkar-Sumual yang juga adalah Anggota DPRD Kab. Minahasa Selatan yang hadir bersama Wakil Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Minahasa Selatan Ny. Rembang Juliwati yang juga selaku Sekretaris TP-PKK Kabupaten Minahasa Selatan.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang adalan Penasehat Utama Yayasan Jantung Indonesia Cabang Minahasa Selatan. (**/dfy)