Pimpin Rapat Finalisasi Porprov XI Bolmong, Bupati FDW Harapkan Setiap Cabor Raih Medali

Minsel,GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar ( FDW) pimpin rapat kerja finalisasi keikutsertaan kontingen MINSEL untuk PORPROV XI BOLMONG, Sabtu, 29 Oktober 2022 di Rumah Dinas Bupati Minsel.

Rapat tersebut dilaksanakan Sehubungan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XI Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 sd 21 November 2022 di KAB, BOLMONG . Dan menghadirkan Pengurus KONI, Ketua Cabor, Manajer Cabor, dan juga menghadirkan sejumlah kepala perangkat daerah Pemkab minsel yang nantinya akan menjadi pendamping cabang olahraga bagi peserta PORPROV XI Tahun 2022, juga turut dihadiri Ketua harian Koni Minsel Frangky J Lelemboto, Sekertaris Koni Minsel Sam Patilima, Bendahara Koni Ricky Kalangi. Dan untuk kontingen Minahasa Selatan akan mengutus atlit untuk 22 cabang olahraga yang ada.

Dalam Arahannya Franky Donny Wongkar, SH yang adalah Ketua KONI Minsel dan juga selaku Bupati Minahasa Selatan menyampaikan bahwa sangat diharapkan kerja sama yang baik dalam menjaga prestasi para atlit yang akan membawa nama daerah kabupaten Minsel, dengan harapan Semoga untuk setiap cabor menargetkan 1 Medali emas untuk dipersembahkan pada masyarakat Minahasa Selatan dan kepada para pembina agar dapat memperhatikan segala kesiapan dari para cabor khususnya para atlit yang ada. Jangan hanya kepentingan pribadi dengan mengejar uang atlit nya saja dan kemudian kebutuhan para atlit diabaikan Itu sama saja menghambat atlit untuk berprestasi.

Selanjutnya Bupati FDW juga menegaskan bahwa Kepengurusan KONI saat ini berbeda dari sebelumnya pengurus saat ini sangat transparan, apalagi masalah keuangan. Dan memastikan selalu terbuka kepeda cabor-cabor yang ada. Selanjutnya Karna dalam rapat ini juga di hadiri pimpinan SKPD dan Inspektorat, olehnya dimintakan untuk pantau terus keuangan yang ada di KONI Minsel aggar tidak terjadi hal-hal yang di inginkan.    (*/dfy)




Wakil Bupati PYR Jadi Irup Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Minsel, GN – Peringatan hari Sumpah Pemuda ke 94 tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan berlangsung hikmat. Wakil Bupati Minahasa Selatan Pdt. Petra Yani Rembang didapuk menjadi Inspektur Upacara yang pelaksanaannya Bertempat Di Halaman Kantor Bupati Minahasa Selatan pada hari Jumat, 28 Oktober 2022.

Inspektur Upacara Wabub PYR membacakan  Sambutan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Tahun 2022 Menyampaikan, bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bagaimana Menyikapi Perbedaan Sikap Primordial, Suku, Agama, Ras Dan Kultur, Serta Berbagai Kepentingan Menjadi Kekuatan, Bukan Sebagai Faktor Yang Melemahkan.

Sejarah Telah Menjelaskan Bahwa, Pilihan Pemuda Waktu Itu Telah Menjadi Tonggak Kuat Menuju Kemerdekaan. Peran Pemuda Dalam Memelopori Membangun Visi Kebangsaan Dengan Sumpah Pemuda 1928 Yang Diikuti Dengan Rangkaian Pergerakan-pergerakannya Telah Mengantarkan Kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran Pemuda Telah Tercatat Dengan Tinta Emas Sepanjang Masa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ini Selalu Memiliki Arti Penting Karena Ancaman-ancaman Terhadap Kesatuan Indonesia Selalu Ada Bersamaan Dengan Cita-cita Mewujudkan Kejayaan Indonesia. Tema Peringatan Hari Sumpah Pemuda Saat Ini Adalah “Bersatu Bangun Bangsa”.

Tema Ini Memberikan Pesan Mendalam Bahwa Bersatu Padu Adalah Harga Mati Yang Harus Dikuatkan Untuk Membangun Ketangguhan, Dengan Ketangguhan Dan Persatuan Menjadi Kekuatan Untuk Melakukan Pembangunan Peradaban Yang Unggul Sebagai Eksistensi Bangsa Indonesia. Tema Ini Menjadi Pengejawantahan Nilai Agung Sumpah Pemuda Dalam Konteks Kekinian Dan Yang Akan Datang. Marilah Kita Jadikan Momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda Yang Ke-94 Ini Sebagai Momentum Untuk Meningkatkan Semangat Kita Bersama Membangun Bangsa.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberikan Kekuatan Kepada Kita Bersama Untuk Mampu Membangun Persatuan Bangsa Dan Menggapai Cita-cita Kejayaan Indonesia,” tutup Wabub PYR.  (**/dfy)




Cek Ketersediaan Energi Listrik di Sulut, Senator Steva Liow Bertemu Managemen PT PLN Suluttenggo

Manado, GN – Ketersediaan energi listrik di Provinsi Sulawesi Utara, mendapat perhatian khusus Anggota DPD RI Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP.

Liow langsung mengecek kesiapan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) dalam ketersediaan energi listrik di Sulawesi Utara.

Senator SBANL alias Stefa, sapaan Anggota Komite II DPD RI Dapil Sulut ini ingin memastikan ketersediaan energi listrik untuk mendukung daya saing industri maupun kebutuhan rumah tangga, termasuk dalam menghadapi Hari Raya Nasional Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru Tahun 2023.

Menurut Senator Stefa, bahwa dengan kondisi listrik saat ini oversupply, maka diharapkan tidak ada industri dan rumah tangga di Sulut yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Tetapi, kata Senator Stefa yang adalah juga Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, bahwa masih mendengarkan keluhan, khususnya dari rumah tangga yang belum teraliri listrik, bahkan juga terjadi pemadaman listrik yang berdampak pada kerusakan peralatan/perlengkapan rumah tangga.

Meski demikian, Senator Stefa memberikan apresiasi kepada PT PLN Suluttenggo begitu responsif dan bereaksi cepat dalam mengatasi permasalahan kelistrikan terutama pemadaman akibat kerusakan teknis dan faktor alam serta program-program strategis dan konkrit disekor ketenagakelistrikan di daerah ini.

Dalam kunjungan kerja dan pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Manajemen PT PLN UIW Sulutenggo di Manado, Kamis (20/10), Senator Stefa diterima oleh General Manager PT PLN (Persero) UIW Suluttenggo Ari Dartomo yang diwakili Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum Wijaya Gautama, Manajer IPP dan Captive Power Ade Rahmat dan Manajer Pemasaran Yudistira.

Dalam pertemuan tersebut, Senator Stefa juga menanyakan implimentasi khususnya di Sulut terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik.

Sementara itu, Senior Manajer Wijaya Gautama menyampaikan permintaan maaf dari General Manajer PT PLN UIW Suluttenggo Adi Dartomo yang tidak bisa menerima langsung Senator Stefa, karena lagi melaksanakan kunjungan kerja di Sulteng dan memintakan dijadwalkan pekan depan.

Merespon yang disampaikan Senator Stefa, maka ketiga Manajer PT PLN UIW Suluttenggo masing-masing Wijaya Gautama, Ade Rahmat dan Yudistira secara bergantian memberikan penjelasan bahwa pihaknya terus melakukan program dan upaya-upaya untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah, termasuk ketersediaan energi listrik baik untuk industri maupun masyarakat termasuk rumah tangga. Saat ini kondisi listrik sedang oversupply. Dengan kondisi listrik surplus 4,31 MW tidak ada industri dan rumah tangga di daerah ini mengalami kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Namun disadari faktor alam dan kendala teknis mengakibatkan terjadi pemadaman listrik, dimana dengan SDM PLN didukung berbagai pihak segera dipulihkan kembali. Demikian halnya didaerah-daerah tertentu seperti diprogramkan PLTS untuk memenuhi ketersediaan energi listik.

Mengenai teknis pengaplikasian Inpres 7/22, sudah ada beberapa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan diupayakan penambahan diakhir tahun 2022 dan pengadaan tahun 2023. Dalam kunker dan pertemuan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Senator Stefa didampingi Kasubag Tata Usaha dan Umum Kantor DPD RI Perwakilan Sulut Hadi Firdaus bersama Staf Kantor Perwakilan dan Staf Anggota B-100.   (**/dfy)




Buka Bimtek PKK se- Kabupaten Minsel Tahun 2022, Ini Harapan Bupat FDW

Minsel, GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penguatan Program-Program PKK Desa Tahun 2022 Bagi Ketua PKK Desa Dan Pengurus PKK Desa Se-Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di Hotel Sutanraja Amurang, Rabu 19 Oktober 2022.

Bupati Minahasa Selatan menyampaikan kepada peserta Bimtek bahwa diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas utama PKK dan apa yang harus dilakukan oleh PKK ditingkat desa, karena kondisi Ekonomi Global saat ini sulit diprediksi maka pemerintah dan masyarakat harus sadar akan hal ini kita harus memiliki kepekaan terhadap hal tersebut oleh karenanya menjadi peran ibu ibu PKK agar supaya sebagai satu keluarga di kabupaten minahasa selatan untuk merencanakan kegiatan kegiatan yang mendatangkan keuntungan dan pendapatan.

Dan pada kesempatan tersebut Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menyinggung terkait krisis Pangan untuk menjadi perhatian bersama , selanjutnya diingatkan kepada para Peserta Bimtek untuk menjadi panutan dan teladan dalam berbagai hal didesa masing masing.

Terkait kebebasan di media sosial, Bupati FDW mengingatkan kiranya ibu ibu PKK bisa jadi pelopor untuk kebaikan karena kita semua selalu diajarkan untuk saling mengasihi dan mengampuni, jangan lupakan untuk mengamalkan Pancasila , dan untuk kepengurusan PKK jangan hanya di kendalikan hanya oleh ketua saja harus bekerja bersama karena PKK itu milik semua oleh karena itu untuk melaksanakan program kegiatan harus dibicarakan bersama.

Pada Kegiatan Tersebut turut dihadiri Elsje Rosje Wongkar Sumual selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan yang Juga Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, S.H., M.Hum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan Bpk Efert F. R. Poluakan, Bayu Priyo Utomo, selaku Kepala Lembaga Pengkajian Dan Penguatan Kapasitas Aparatur Bersama Jajaran., dan menghadirkan Para pengurus tim penggerak PKK Desa se-kabupaten Minahasa Selatan.
(**/dfy)

 




Pemkab Minsel Terima Bantuan 50 unit Rusus Nelayan dari KemenPUPR-RI

Minsel, GN – Perhatian Pemerintah pusat kepada daerah Minahasa Selatan tidak pernah berhenti. Kali ini Program  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI) dalam rangka meningkatkan ketersediaan rumah hunian yang layak bagi Nelayan, Mahasiswa, Pelajar, Santri, Pekerja, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri maupun petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil di Provinsi Nyiur Melambay Sulawesi Utara, secara khusus pembangunan 50 unit Rumah Khusus (Rusus) Nelayan yang telah selesai dibangun pada tahun 2018 di Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, akhirnya diserah-terimakan dari Kementerian PUPR-RI kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minsel Royke Mandey, SH, rabu 28/09/22),

” Proses serah terima ini, berlangsung di Swisbell Hotel Manado pada hari Rabu (28/9) yang di tandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) berupa 50 Rumah Khusus Nelayan yang berdiri di wilayah kepolisian Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan oleh Menteri PUPU RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprianto, ST, MT kepada Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar ,” tutur Mandey.

Pada kesempatan itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR-RI Iwan Suprianto mengatakan, bahwa pembangunan Rusus Nelayan ini menelan anggaran Rp. 5,35 Miliar. Dan kegiatan ini, telah selesai dibangun pada Tahun 2018 silam. ”  50 unit Rusus Nelayan telah menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang perlu kami serah-terimahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Minahasa Selatan, ” ujar lelaki yang dikenal mantan Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR-RI.

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat secara khusus Kementerian PUPR-RI yang sudah bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah khusus Minahasa Selatan dalam rangka upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Minsel untuk mengatasi dan mengantisipasi terciptanya Kawasan Kumuh dipesisir laut melalui pembangunan Rusus Nelayan ini.

“Intinya, bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi para nelayan bisa terwujud. Secara khusus kami bisa mengantisipasi serta mengatasi peluang terjadinya Kawasan Kumuh Dipesisir Laut di Kecamatan Tumpaan,” ungkap FDW berterima kasih.  (**/dfy)




Bupati FDW Sambut Kunjungan Menteri Teten Masduki di Kabupaten Minsel

MINSEL,GN – Kabupaten Minahasa Selatan kembali dikunjungi Pejabat dari pusat. Kali ini Menteri Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Teten Masduki yang berkujung dan melakukan kegiatan peletakan batu pertama (Groundbreaking) Pembangunan Factory Sharing yang dilaksanakan di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Jumat (23/09/2022).
Kunjungannya ini merespon permintaan dari Bupati Franky Donny Wongkar saat melakukan kunjungan ke Kantor KemenkopUMK pada beberapa waktu yang lalu.

Diketahui Tujuan pembangunan Factory Sharing (Rumah Produksi Bersama) ini dalam rangka mendukung Major Project Pengolahan Terpadu UMKM yang berada di 5 Tempat di Indonesia, dengan masing-masing Komuditi unggulan yang digenjot pemerintah guna mengangkat sektor strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui 5 daerah yang menjadi major project tersebut yakni, Aceh, Sulawesi Utara (Sulut), Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan Timur (Kaltim). Di Sulut sendiri Kabupaten Minahasa Selatan yang mendapatkan kesempatan untuk pembangunan Factory Sharing.

Menteri Teten Masduki mengaku, dirinya dan Bupati FDW merupakan sahabat lama. Menurut dia, major project pengolahan terpadu UMKM produk kelapa dan turunannya di Minsel ini sungguh luar biasa.

“Bupati Minsel sahabat saya waktu di LBH dan memang diakui Sulut termasuk daerah yang menjadi sentra kelapa terbesar, namun harga di kalangan masyarakat kalau tidak salah per butir Rp. 2000 jika ini dikelola menjadi Virgin coconut oil (VCO) akan tinggi harganya menjadi Rp. 12.000, produk lain juga tidak kalah yaitu, sabuk kelapa, santan kelapa dan Batok kelapa,” ujarnya.

Menteri berharap, kelapa yang memiliki nilai ekonomi besar ini terus digenjot. Tentunya selain berdampak positif bagi para pelaku UMKM dan petani kelapa, hal ini juga pastinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Minsel dan Sulawesi Utara.

“Kelapa minyaknya sehat, harus menjadi unggulan kita di Sulut khususnya di Minsel, harus sediakan bibit kelapa oleh Mentan nantinya dan Kerjasama UMKM harus menjadikan rumah produksi bersama, namanya Produk Kelapa Raya yang akan dikelola melalui koprasi. Ini semua menjadi program peningkatan kesejahteraan petani, apalagi major project pengolahan terpadu UMKM produk kelapa dan turunannya ada 6 produk unggulan,” katanya lagi.

Sementara itu, Bupati FDW dalam Sambutannya mengaku bersyukur atas momentum ini, karena dari ribuan UMKM yang ada, sekitar 600 UMKM Minsel bergerak di komuditi kelapa dan hanya 5 daerah yang mendapatkan program Pembangunan Factory Sharing termasuk Minsel.

“Ini suatu yang membanggakan, karena ada 600 UMKM di Minsel yang bergerak di bidang komuditi dan ini pangsa pasar yang luar biasa untuk pengembangan usaha dan untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat Minsel,” tandas Bupati FDW.
Acara yang digagas bersamaan dengan HUT Provinsi Sulut ke- 58 Tahun 2022 ini juga turut dihadiri oleh Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik, Forkopimda Sulut, Forkopimda Minsel, para kepala SKPD terkait, Pelaku Koprasi dan UMKM serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. (**/dfy)




Menteri Koperasi dan UKM Segera Kunjungi Minsel Lakukan Groundbreaking Factory Sharing

MINSEL,GN –  Kerja keras Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH bersama wakil Bupati Pdt. Petra Yanni Rembang, MTh, akhirnya membuahkan hasil yang nyata untuk warga Minahasa Selatan. Kunjungan orang Nomor Satu Minahasa Selatan di gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI pada Selasa 18 Januari 2022 silam, mendapat respon positif dan khusus dari Menteri Koperasi dan UKM RI Drs. Teten Masduki. Demikian dikatakan Kepala dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan DR. Meidy M. Maindoka, MSi dan Kadis Komunikasi dan Infomatika Royke Mandey SH.

Menurut Maindoka dan Mandey, respon baik ini, ditandai dengan rencana kunjungan Menteri Koperasi dan UKM RI Drs. Teten Masduki di tanah Toar Lumimuut bagian Selatan. “Sesuai dengan rencana, bahwa mantan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia ini, akan melakukan kunjungan di daerah Nyiur Melambay Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Amurang Barat khususnya Desa Kapitu,”kata Maindoka dan Mandey.

Kunjungan Drs. Teten Masduki bersama rombongannya Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi, Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman, Staf Khusus Menteri Riza Damanik di Desa Kapitu lanjut Maindoka dan Mandey, untuk melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking,red) pembangunan Factory Sharing yang menelan anggaran total 95 Miliar dalam kurun waktu selama 3-4 Tahun. Dan Tahap I ini, dimulai Tahun 2022 dengan anggaran mencapai 10,8 Miliar. “Kalau tidak ada aral melintang Jumat, (23/9) pak Menteri Drs Teten Masduki, akan melakukan groundbreaking pembangun Factory Sharing,” tegas Mandey dan Maindoka bersamaan.

Sementara ketika disinggung mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI di Minsel, Mandey mengaku bahwa kegiatan Menkop & UKM RI ini usai melakukan peletakan batu pertama, beliau akan mengunjungi pelabuhan Amurang sekaligus berdialog dengan pengelola pelabuhan. Dan usai kegiatan tersebut, pak Menteri Drs Teten Masduki bersama rombongan bertolak ke Manado untuk menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-58, tambah Mandey. (kominfo/dfy)




Bupati FDW Kunjungi Kementeriaan Pertanian Sampaikan Keluh Kesah Petani Minsel

Minsel, GN – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW), mulai menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan Visi Minsel Maju Berkepribadian dan Sejahtera. setelah-sebelumnya dia melakukan lobi-lobi khusus di DPR-RI pada Senin (19/9) kemarin.

Namun, pada hari Selasa (20/9), mantan Direktur YBLH-LBH Manado selama 3 periode (1996-2002) langsung menyambangi Gedung Kementerian Pertanian-RI di Jalan Harsono RM Nomor.3 Ragunan-Jakarta. Kunjungan tersebut menurut FDW, untuk melakukan audensi dengan Kementerian Pertanian RI terkait dengan program prioritas Minahasa Selatan di sektor Pertanian. “Saya berkunjung di kantor Kementerian Pertanian ini, untuk menyampaikan berbagai keluh-kesah warga Minsel khususnya di para petani. Mulai dari benih, pupuk, teknologi pertanian moderen seperti alat dan peralatan pertanian dan lain-lain. Pokoknya semua yang menjadi keluh-kesahnya petani Minsel, saya sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian saat ini,” tutur FDW.

Bupati mengaku sangat bersyukur. Karena dalam kunjungan tersebut, dirinya disambut baik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc dan telah menerima serta merespon baik permohonan dari daerah Minahasa Selatan, melalui Proposal terkait Sarana & Prasarana Pertanian Kab. Minahasa Selatan. “Saya sangat bersyukur kar’na Pemerintah Pusat selalu memberi signal yang baik terhadap usulan-usulan dari kabupaten Minahasa Selatan begitu juga dengan dan DPR-RI,” ujarnya.

Respon baik itu juga lanjut FDW, dapat dirinya rasakan ketika melakukan kunjungan pada Senin (19/9) di Gedung DPR-RI Jakarta untuk memperjuangkan rencana program pengembangan pembangunan di sector Pariwisata termasuk sektor Pertanian dan Perternakan. “Saya akan tetap berusaha untuk melakukan lobi-lobi baik di DPR-RI maupun Kementerian untuk mewujudkan Visi dan Misi kami di Kabupaten Minsel. Secara khusus, upaya kami agar program-program prioritas ini bisa direalisasikan secara cepat dan tepat,” tambah FDW menutup percakapannya dari seberang ponsel. (**/dfy)




Bupati FDW Sambangi Kantor DPR RI, Perjuangkan Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian dan Peternakan

MINSEL,GN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Bupati Franky D. Wongkar (FDW), Senin (19/9/22), melakukan kunjungan kerja ( Kunker) ke kantor DPR-RI Jakarta.

Kunker ini untuk memperjuangkan sejumlah program pengembangan pembangunan di sektor Pariwisata, Pertanian dan Peternakan.

“Saya akan tetap berusaha untuk melakukan lobi-lobi baik di kementerian maupun di DPR-RI untuk mewujudkan Visi dan Misi kami di Kabupaten Minsel. Khususnya, bagaimana kami bisa merealisasikan cepat dan tepat berbagai program prioritas di sektor Pariwisata, Pertanian dan Perternakan,” ujar Bupati pilihan rakyat Minsel ini.


Menurutnya  Dia bersama rombongan telah melakukan audiensi dengan anggota DPR-RI fraksi PDI-P utusan Sulawesi Utara Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si di ruang kerjanya.

“Saya sudah menyampaikan aspirasi warga Minsel tentang rencana pembangunan Pariwisata. Dan puji syukur, proposal terkait beberapa program dan kegiatan sektor Pariwisata berserta dengan rencana anggarannya telah diterima langsung oleh Ibu Adriana dan beliau siap memperjuangkan proposal ini ke pihak eksekutif ,”ujar Wongkar.

Selanjutnya, Bupati dan rombongan menemui Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Ir. Mindo Sianipar. Dalam pertemuan tersebut, Franky yang juga akrab dikenal sekretaris PDIP Provinsi Sulut melakukan audensi serta menyampaikan berbagai aspirasi warga terkait dengan pemulihan ekonomi di kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

“Kunjungan saya dan rombongan diterima langsung oleh Pak Mindo personil Fraksi PDI-P daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Bahkan beliau juga sangat responsive dengan usulan atau proposal kami dari Minsel. Dia mengaku siap berjuang bersama untuk rakyat Minsel,” pungkasnya dari seberang ponselnya melalui Plt. Kaban Bapelitbang Minsel Brando Tampemawa, SH. MH dan Reza Giroth Dinas Pariwisata Minsel.  (**/dfy)




Bupati FDW Dampingi Menteri Agraria Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah

Minsel, GN – Program Reformasi agraria terus dijalankan Pemerintah. Hal itu terlihat saat Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar mendampingi penyerahan sertifikat redistribusi tanah reforma agraria, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto kepada Masyarakat Ongkaw Raya, kamis (15/09/22).

Lokasi Penyerahan sertifikat berlangsung
di Desa Ongkau Tiga Kecamatan Sinonsayang, yang juga dihadiri Wakil Mentri ATR/BPN Raja Juli Anthoni, Sekjen KPA, Wagub Sulut Steven Kandow serta jajaran Forkopimda baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Program ini direspon cepat Pemerintah Daerah Bupati Minsel Franky Wongkar sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan program redistribusi tanah bagi petani, sebagai bagian dari perwujudan reformasi agraria.

“Kami sangat bersyukur karena lokasi reformasi agraria yang menjadi prioritas Desa Ongkaw Tiga,” tutur Wongkar.

Ukuran lahan yang diusulkan mencapai 362 hektar.
Luas yang diberikan kepada masyarakat sebesar 226,3 hektar.

“Ini sesuatu hal yang sangat baik dan membanggakan bagi masyarakat penerima yang ada di sini,” ucap Bupati.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penerim sertifikat dalam program redistribusi tanah sebanyak 762 yang terdiri dari 528 kepala keluarga (KK).

Di lokasi tersebut menurut Bupati akan dibangun sejumlah fasilitas dan sarana prasana untuk kepentingan masyarakat.

“Yang nanti akan dibangun jalan produksi tani, fasilitas sosial, fasilitas umum dan akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan masyarakat petani, UMKM dan nelayan,” ungkap FDW.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati melaporkan peristiwa bencana alam yang mengakibatkan ratusan rumah warga harus direlokasi.

Bupati berharap dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap penerbitan sertifikat lahan hunian tetap bagi warga terdampak korban bencana Amurang menjadi atensi pihak BPN.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam arahannya menegaskan dengan diterimanya sertifikat regis kepada masyarakat memberi kepastian hukum hak kepemilikan tanah untuk dikuasai dan dikelola oleh masing-masing masyarakat penerima.

“Dengan sertifikat ini, artinya bapak ibu sekalian sudah terdaftar tanahnya di kantor pertanahan. Baik itu letak, luas dan batas. Apalagi sertifikat ini sudah by name,” tegas Mentri.

Mantan Panglima TNI itu berpesan agar masyarakat menyimpan secara baik sertifikat yang sudah diterima.

“Bagimana dengan tanah. Tanah harus dijaga. Benar-benar hati-hati harus dijaga, berikan patok dengan batas-batas yang sudah ada. Sehingga tidak ada mafia yang menyerobot,” tuturnya.

Dia juga meyakinkan sertifikat tanah menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan lahan sehingga tidak akan ada mafia tanah yang menyerobot.

Untuk Sulut sendiri masih ada 7 lokasi lagi yang akan dilakukan redistribusi tanah.

“Saya mendorong Kantor BPN, KPA dan semua stakeholder terkait untuk mempercepat. Segera diselesaikan. Karena reforma agraria sejatinya adalah membagikan regis sertifikat bagi masyarakat,” pinta Tjahyanto.

“Sehingga kedepan masyarakat memiliki lahan garapan sehingga memiliki multiplayer efek bagi peningkatan ekonomi,” pungkasnya.(**/dfy)