Amurang,GN- Persoalan warga yang berada di kawasan lingkar Tambang yang dikelola PT Sumber Energi Jaya (SEJ) yang terletak di kecamatan Motoling Timur belum membuahkan hasil, dimana warga menuntut pembagian lahan tambang dengan pihak perusahaan untuk dijadikan tambang rakyat serta pembuatan Infrastruktur untuk wilayah mereka.hal inì menjadi pembahasan utama saat kegiatan Rapat koordinasi antar Desa di kecamatan Motoling Timur.

Menurut Camat Motoling Timur Ifke Pondaag, SE, MM, bahwa masyarakat meminta agar pihak perusahaan membagi areal pertambangan untuk dijadikan Tambang Rakyat. ” Selain membagi areal , ada juga lahan milik masyarakat Desa Tokin yang sudah digunakan pihak Perusahaan namun belum dibayarkan pihak perusahaan atau ganti rugi ke masyarakat pemilik lahan. hal ini berdàsarkan informasi dari ketua APRI . ” Imbuh Pondaag di sela sela Rakor, Rabu (7/03/21) di Desa Wanga.
Berdasarkan kesepakan antar Lembaga Desa yaitu Hukum Tua, BPD dan Lembaga lainnya , Lanjut Pondaag, Pemeŕintah kecamatan akan memfasilitasi untuk menghadap ke Pemerintah Kabupaten. Sesuai kesepakatan, Pemerintah kecamatan akan memfasilitasi masyarakat lingkar Tambang dan Pemdes untuk bertemu Bpk Bupati agar memperhatikan nasib masyarakat penambang dan lingkar Tambang.tujuannya agar bisa memberikan ijin untuk areal yang akan dijadikan kawasan Tambang Rakyat.supaya masyarakat penambang tidak lagi memasuki areal tambang Perusahaan.” jelas Srikandi Desa Wanga ini.
Rakor tersebut dihadiri seluruh HukumTua dan perangkat desa serta Forkopomimda di kecamatan Motoling Timur.(Dfy)

Amurang,GN- Program pengembangan Desa yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo lewat pemberian Dana Desa, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi Desa disaat masa Pandemi C19 ini.
Salah satu Desa yang ada di kabupaten Minahasa Selatan kecamatan Motoling Timur yaitu Desa Wanga merasakan manfaatnya. Hal ini dikatakan langsung oleh Hukum Tua Frangky Pondaag, ST.

Menurutnya, Program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sangat membantu masyarakat disaat masa Pandemi C19 ini. dimana pembatasan aktivitas dan dilarang berkumpul membuat masyarakat enggan bekerja.
Lanjut Pondaag, saat ini Pemerintah Desa Wanga akan segera menyalurkan BLT DD kepada masyarakat. ” Rencana Penyalurannya pada hari sabtu (10/03/21),dimana plafon dananya sudah masuk.sesuai dengan musyawarah desa ada sekitar 93 penerima untuk 2 bulan dari 12 bulan yang direncanakan.” ujar ketua Paguyuban Hukum Tua Minsel ini, disaat Rapat koordinasi se kecamatan Motoling Timur, Rabu(7/03/21) di Desa Wanga.

Untuk penggunaan DD lainnya,kata Pondaag,sesuai pagu anggaran akan ada proyek fisik dan program penanggulangan C19. ” Proyek fisik yaitu pembuatan bangunan gedung kemasyarakatan.untuk program pencegahan C19 anggaran yang digunakan sebesar 8% dari total DD sesuai dengan pératuran kementrian Desa." Jelas Pondaag.

Ditambahkannya lagi, semua program ini tertuang dalam APBDes 2021, dimana dalam penyusunannya melibatkan seluruh lembaga Desa yaitu Pemdes, BPD, Lembaga adat,Linmas dan petugas air.(Dfy)

MINSEL, GN – Polres Minahasa Selatan sukses mengamankan rangkaian Ibadah Perayaan Paskah, memperingati Kebangkitas Tuhan Yesus Kristus, yang dilaksanakan di 456 gereja dari berbagai denominasi yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Minggu (04/04/2021).

Pengamanan melibatkan 236 personel Polres Minsel didukung perkuatan dari unsur Koramil TNI / Kodim 1302 Minahasa, Sat Pol PP, Instansi terkait Pemkab Minsel, Panji Yosua GMIM, organisasi keamanan gereja lainnya, serta dari umat Muslim yakni GP Ansor NU.

Terpantau kegiatan peribadatan umat Kristiani dalam rangka Perayaan Paskah, khususnya di wilayah Minsel, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir guna menerapkan disiplin Protokol Kesehatan, pencegahan Covid-19; sebagaimana himbauan pemerintah.

Untuk kegiatan pengamanan dilaksanakan dengan konsep terbuka didukung kegiatan intelijen di lokasi peribadatan. Sasaran pengamanan yaitu kegiatan peribadatan, masyarakat yang sedang beribadah, Gedung Gereja, kendaraan yang melintas ataupun parkir di lokasi tempat peribadatan juga pemukiman warga di seputaran tempat pelaksanaan Ibadah Perayaan Paskah.

“Pengamanan mengedepankan kegiatan preventif, humanis; diawali dengan sterilisasi Gereja dan mengawal langsung prosesi ibadah guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas ataupun aksi teror. Hingga akhir pelaksanaan Ibadah Paskah, situasi wilayah hukum Polres Minsel berada dalam keadaan aman dan kondusif,” terang Kabag Ops Polres Minsel Kompol Rahmad Lantemona, yang mengendalikan langsung tugas pengamanan.

Sementara itu, Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK; menyatakan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menjaga, mengawal, mengamankan serta mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan peribadatan Perayaan Paskah tahun ini.

“Apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh personel gabungan TNI/Polri, Sat Pol PP, Instansi terkait Pemda, Panji Yosua, saudara-saudara umat Muslim GP Ansor, unsur Pimpinan dan warga Gereja, serta seluruh pihak yang telah menjaga, mengawal, mengamankan serta mensukseskan seluruh rangkaian Ibadah Paskah ini. Mari terus kita jaga stabilitas kamtibmas, pererat tali silaturahmi dan perkuat toleransi antar umat beragama khususnya di wilayah Minsel yang sama-sama kita cintai ini,” ungkap Kapolres Minsel. (*/Jusak Poludu)

MINSEL, GN – Sebanyak 236 personel jajaran Polres Minahasa Selatan bersama unsur TNI Kodim 1302 Minahasa dilibatkan dalam kegiatan pengamanan ibadah perayaan Jumat Agung, Kematian Yesus Kristus, yang dilaksanakan di 439 Gereja di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Pengamanan dilaksanakan dengan konsep terbuka, menggelar personel berseragam dinas dilengkapi peralatan teknis TNI/Polri; serta didukung kegiatan pengamanan tertutup dari fungsi Intelijen.

Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK; yang ditemui disela-sela kegiatan monitoring pengamanan menerangkan bahwa pihaknya tidak mau underestimate menghadapi setiap potensi gangguan Kamtibmas perayaan pada Jumat Agung ini.

“Pelibatan personel skala besar ini sebagai bentuk konsistensi sikap kita selaku aparat penanggungjawab keamanan, yang tidak mau underestimate atau tidak menganggap enteng akan setiap potensi gangguan Kamtibmas yang ada, termasuk aksi teror pada perayaan Jumat Agung,” terang Kapolres Minsel saat memantau langsung pengamanan di Gereja Katolik Kebangkitan Kristus, Amurang, Jumat siang (02/04/2021).

Sementara itu, Kabag Ops Polres Minsel Kompol Rahmad Lantemona, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan pengamanan ini jajaran personel TNI/Polri didukung juga ormas Gereja serta dari GP Ansor NU.

“Pengamanan melibatkan personel Polri, ditambah perkuatan dari unsur Koramil TNI/Kodim 1302 Minahasa, didukung Panji Yosua GMIM juga saudara-saudara kita umat Muslim dari GP Ansor,” ungkap Kompol Lantemona.

Terpantau seluruh rangkaian kegiatan peribadatan serta Perjamuan Kudus Jumat Agung, sejak pagi hingga petang hari di Gereja-Gereja yang ada di wilayah hukum Polres Minsel, berjalan aman, lancar dan kondusif, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19. (*/Jusak Poludu)

Amurang, GN. Sebanyak 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Minahasa Selatan menerima penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi dan akan diusulkan ketingkat Nasional, dimana sekolah itu adalah SD Inpres Tumpaan, SD GMIM Tompasobaru dan SD GMIM Lelema.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( LH) Ir Roy Sumangkut , sesuai arahan Bpk Bupati Franky Dony Wongkar ( FDW) bahwa Pemkab Minsel lewat Dinas Lingkungan Hidup (LH) akan mendukung 3 Sekolah ini dalam keikutsertaan ditingkat Provinsi agar lolos ke tingkat Nasional. ” Untuk 3 Sekolah ini akan dibantu, didorong dan dimotivasi serta diberikan pembinaan intens agar supaya bisa lolos dalam seleksi untuk menuju ketingkat Nasional.” kata Sumangkut disela sela kegiatan penerimaan sertifikat penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi, kamis (01/04/21) yang dipusatkan di SD Inpres Tumpaan.

Keinginan Bupati FDW ,kata Sumangkut, kedepan dari seluruh SD yang ada dilingkungan Pemkab Minsel, harus 50% yang ikut program Adiwiyata ini. ” Jadi dari 363 SD, minimal 182 SD harus ikut program Adiwiyata ini .Dinas LH wajib upayakan agar Sekolah Sekolah itu ikut program sampai berakhir masa jabatan Bpk Bupati sudah diatas 50%. ” Jelas Kadis termuda ini.

Menurut Sumangkut, Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah menjaring,Sosialisasi dan pembinaan ke Sekolah Sekolah Dasar. yang kami jaring sekitar 18 sekolah dan yang lolos ketingkat Provinsi 3 SD.nanti di tingkat provinsi akan diusulkan ketingkat Nasional.  “Karena ini menyangkut Sekolah, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemkab Minsel.” Ujar Sumangkut.

Masih menurutnya lagi, Sekolah Dasar yang menerima penghargaan Adiwiyata ini akan diusulkan untuk ikut seleksi tahapan Adiwiyata tingkat Nasional, sampai ketahapan Adiwiyata tingkat Mandiri. (Dfy)

MINSEL, GN – Ketua Majelis Ulama Indonesia( MUI) Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara, Hi. Ishak Ahmad, menyatakan kecaman keras atas tindakan aksi terorisme yang terjadi di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/03/2021) pagi.

Dalam pernyataannya, Hi. Ishak Ahmad, menyampaikan bahwa ledakan bom bunuh diri tersebut merupakan tindakan terorisme karena telah membuat banyak orang merasa ketakutan.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan dengan menggunakan teror Bom Bunuh Diri apalagi di tempat Ibadah, jatuh korban hingga membuat ketakutan ditengah masyarakat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, aksi terorisme ini tidak bisa diberikan tolerir. “Tindakan keji, tidak manusiawi dan melanggar nilai ajaran agama manapun. Kami mengecam keras aksi ini” tambah Ketua MUI Minsel.

Ia juga mendesak pihak keamanan, termasuk kepolisian untuk segera menindak pelaku, sehingga terbongkar motif dan latar belakang aksi pengeboman tersebut.

“Secara pribadi maupun organisasi MUI Kabupaten Minsel, mendesak aparat keamanan, TNI/Polri, segera mencari dan menangkap pelaku serta pihak-pihak yang ada di balik tindakan yang tidak terpuji tersebut,” kata Hi. Ishak Ahmad.

Diakhir pernyataannya, Hi. Ishak Ahmad, juga mengimbau dengan adanya kejadian ini tidak merusak hubungan keharmonisan, toleransi antar umat beragama khususnya di wilayah Minsel, yang selama ini telah terjalin dengan baik. (*/Jusak Poludu)

MINSEL, GN – DPD Aliansi Kebangsaan Indonesia ASKAINDO Sulawesi Utara menyambut baik upaya Kapolres Minahasa Selatan AKBP Norman Sitindaon, SIK serta jajaran yang menindak penimbun BBM ilegal di beberapa SPBU pada Jumat 26/03/2021.

Tindakan yang dilakukan Kapolres Minahasa Selatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keluhan warga yang di rugikan dengan tindakan oknum penimbun yang sudah bekerja sama dengan pihak pengelola SPBU, baik yang ada di Desa Matani Kecamatan Tumpaan maupun Kelurahan Bitung Amurang.

Akibat dari tindakan penimbun BBM ilegal yang menggunakan galon juga kendaraan sepeda motor tangki jumbo membuat antrian menjadi panjang yang memperlambat waktu pengantri yang lain bahkan tidak jarang pihak pengelola SPBU menyampaikan bahwa BBM habis padahal diduga ketersediaannya masih ada, namun ternyata stoknya disiapkan untuk para penimbun.

DPD ASKAINDO Sulawesi Utara lewat Ketua Donald Selang kepada media Gemparnews.com, pada Sabtu 27/03/2021, menyatakan dukungannya kepada pihak Polres Minahasa Selatan yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Norman Sitindaon, SIK atas tindakan cepat menanggapi keluhan warga yang merasa dirugikan dengan ulah para penimbun BBM ilegal.

“DPD ASKAINDO Sulut sangat mendukung upaya Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, SIK dalam merespons keluhan warga yang merasa di rugikan dengan ulah para penimbun BBM ilegal di beberapa SPBU yang ada di Wilayah kerja Polres Minsel dengan melakukan sidak dan tangkap tangan dengan mengamankan barang bukti berupa galon-galon dan sepeda motor tangki jumbo, hal ini membuat masyarakat menjadi lega karena tidak lagi terhambat aktifitasnya dengan antrian yang di dominasi penimbun,” Ungkap Ketua Askaindo Sulut Donal Selang.

Dia juga berharap kedepannya bukan hanya para penimbun BBM ilegal yang di tindak, tapi pengelola SPBU juga harus diberikan teguran bahkan sanksi tegas agar betul-betul pelayanan kepada masyarakat benar terjamin. (*/Jusak Poludu)

Amurang,GN- Untuk mewujudkan visi dan misi, seorang Kepala Daerah perlu penguatan program program yang pro Rakyat atau berpihak kepada Rakyat, dan hal ini harus ditunjang dengan Sumber daya yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, pekerja keras dan mampu menerjemahkan Visi dan Misi kepala Daerah.

Franky Dony Wongkar (FDW) yang baru terpilih sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Selatan bersama Petra Y Rembang ( PYR) ) sebagai Wakil Bupati terus melakukan pembenahan dan perbaikan sistem, salah satunya mengenai pembenahan kinerja ASN dimana mereka sudah terbiasa dengan sistem lama yang lambat. untuk itu perlu ada penyegaran agar semua program bisa berjalan dan sampai kepada Masyarakat.

Dengan dasar itu FDW, jumat (26/03/21) mengunjungi Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. membahas tentang penguatan Kelembagaan dan Kepegawaian antara lain masalah Mutasi jabatan yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Pemilukada dimana 6 (enam) bulan sebelum pemilihan dan 6 (enam) bulan sesudah pelantikan Kepala Daerah tidak bisa mengadakan mutasi jabatan kecuali mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Menurut Virgowansyah apabila Kepala Daerah mengusulkan mutasi jabatan pihaknya akan mengkaji secara cermat dan apabila memenuhi syarat maka akan dikeluarkan rekomendasi. Rekomendasi untuk mutasi eselon II ditandatangani langsung oleh Mendagri sedangkan eselon III dan IV cukup ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah.

” Bupati harus selektif dalam menentukan pejabat, disarankannya untuk memilih pejabat yang loyal dan mampu menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati namun hindari adanya pejabat yang nonjob kecuali pejabat tersebut benar-benar telah melanggar peraturan Perundang- undangan atau melanggar Etika PNS serta tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. ” Kata Virgowansyah.

Pada kesempatan itu juga FDW memaparkan bahwa setiap mengambil keputusan dan kebijakan tidak ingin menabrak aturan. ” Untuk itu sebelum mengeluarkan keputusan dimaksud harus berkonsultasi dengan atasan dalam hal ini Mendagri melalui Pejabat terkait, mewujudkan Visi dan Misi Bupati bersama Wakil Bupati membutuhkan sumber daya yang handal dan berkompeten dalam melaksanakan dan mengawal proses pembangunan yang tentunya harus dibarengi dengan loyalitas kepada atasan.” Papar Bupati Pilihan Rakyat ini. (Dfy)

Amurang,GN- Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Minahasa Selatan telah selesai dan berlangsung sukses , dimana Pasangan yang diusung oleh PDIP yaitu Franky Dony Wongkar (FDW) dan Petra Y Rembang (PYR) sebagai pemenangnya.

Namun dalam perhelatan politik itu termyata
menyisakan pelanggaran dimana sejumlah besar Aparatur Sipil Negara (ASN) mendukung salah satu pasangan calon, Netralitas mereka dipertanyakan karena sesuai dengan UU ASN mereka tidak boleh berpolitik harus Netral.

Menindaklanjuti hal itu Pemkab Minsel lewat Wakil Bupati PYR pada hari kamis (25/3/21) mengadakan konsultasi langsung ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI) di Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I Republik Indonesia, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, SH, MH.
Dalam kesempatan itu Endrawan memberikan pandangan mengenai mekanisme penanganan ASN yang tidak netral serta mengenai pemakaian regulasi (aturan) untuk menindak ASN nakal seperti mutasi jabatan.

Sementara itu Wakil Bupati PYR dalam penyampaiannya dikutip dari Medlin Command Control Center (Medlin TV) menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke KASN disambut baik serta pelayanannya dalam memberikan pandangan tentang aturan mutasi dan penanganan netralitas ASN dilingkungan Pemkab Minsel. ” KASN adalah lembaga yang independen dan kami harapkan mampu sebagai wasit dalam menilai permasalahan Netralitas ASN. dan kami sebagai wakil pimpinan daerah mendapat wejangan yang baik dari bpk Endrawan tentang peningkatan dan profesionalitas kerja ASN.” urai PYR .

PYR juga mengharapkan agar setiap pimpinan daerah melakukan konsultasi dan berkolaborasi dengan KASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia. ” atau setidaktidaknya mewujudkan ASN yang beritegritas ,profesional dan sebagai perekat Bangsa.” Kata Wakil Bupati yang juga seorang Pdt ini. turut dalam rombongan adalah Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu, SE., dan Kaban BKD Drs. Ferdinand Tiwa.(Dfy)

MINSEL, GN – Hukum tua Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Osty O Kojo mencanangkan di dalam masa kepemimpinannya bahwa setiap hari Kamis, Minggu berjalan wajib menggunakan Bahasa Daerah Tontemboan yang dimulai dari jajaran perangkat pemerintahan desa serta BPD, dan program tersebut dimulai pada Kamis, 25/03/2021.

Hari Berbahasa Daerah Tontemboan yang di canangkan pada setiap hari Kamis tersebut adalah salah satu bentuk mempertahankan eksistensi bahasa daerah di tengah persaingan global yang terancam punah ditelan waktu karena sudah banyak yang tidak peduli dengan penggunaan bahasa daerah.

“Saya sebagai Hukumtua yang di percayakan oleh Bupati Franky D Wongkar, SH dan Wakil Bupati Petra Y Rembang, M.Th untuk memimpin Desa Kapoya, merasa sangat prihatin dengan kearifan lokal terlebih bahasa daerah Tontemboan yang sudah hampir punah padahal bahasa daerah Tontemboan merupakan bahasa yang unik yang di miliki daerah ini sebagai kekayaan aset daerah yang wajib di pertahankan peninggalan para leluhur bagi anak cucu,” ungkap Hukumtua Osty di dampingi oleh Sekretaris desa Martius Rarung, yang keduanya fasih dalam menggunakan bahasa daerah ini.

Disamping pengembangan Bahasa daerah di tengah masyarakat, pemerintah Desa Kapoya juga memiliki program kedepan dalam menggali dan mengembangkan kearifan lokal dalam berbagai bidang yaitu Olahraga tradisional, lomba Pidato bahasa daerah Tontemboan, lomba menyanyi lagu daerah Tontemboan dan tarian tradisional Maengket dengan tajuk “Pekan Budaya Desa Kapoya”.

Kegiatan tersebut diatas adalah kelanjutan program Hukumtua yang lama Marthen Sondakh Laoh yang sudah menginisiasi dan pelaksanaannya baru pada saat ini dan bahkan sudah di buatkan Peraturan Desa yang harus di terapkan di lingkungan masyarakat. (*/Jusak Poludu)