Minahasa Selatan, GN – 29 Juni 2021 –Pemerintah Pusat terus Meningkatkan Perekonomian Daerah di masa Pandemi C19, berbagai Program diturunkan ke Daerah. Salah satunya membangun pasar rakyat melalui program revitalisasi pasar. Program ini bertujuan mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat.

Demikiam disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga pada peresmian Pasar Rakyat Berdikari Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pada Selasa (29/6). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Yani Rembang.

Dijelaskan, pasar rakyat merupakan salah satu wadah yang berperan penting untuk memperlancar arus barang antar wilayah khususnya kebutuhan barang pokok masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, upaya mengangkat daya saing dan citra pasar rakyat di masyarakat penting untuk dilakukan. Salah satunya, dengan pembangunan dan revitalisasi pasar, baik secara fisik maupun manajemen pengelolaannya dengan melakukan pembinaan bagi pengelola pasar rakyat serta meningkatkan kapasitas pedagang melalui program sekolah pasar.

“Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak yang berdampak terhadap keberadaan Pasar Rakyat namun keunggulan yang terdapat di Pasar Rakyat adalah harga yang terbentuk merupakan hasil tawar menawar para pihak,” kata Wamendag RI.

Pemerintah Pusat , kata Sambuaga menjelaskan, tujuan dari revitalisasi pasar rakyat tidak lain adalah guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan nyaman.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar.

Kemendag menargetkan membangun dan merevitalisasi 119 pasar rakyat pada tahun ini. Sepanjang 2020, Kemendag telah merevitalisasi 120 pasar rakyat menggunakan dana tugas pembantuan. Setelah direvitalisasi, pasar rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagangnya. Pasar yang telah direvitalisasi juga diharapkan mampu berperan sebagai penyangga ketersediaan bapok sehingga menjadi barometer stabilisasi harga pangan di tingkat nasional.

“Kemendag targetkan revitalisasi 119 pasar tradisional tahun ini. Program pembangunan dan revitalisasi pasar mendapat perhatian serius pemerintah karena peran strategis pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian regional dan nasional,” jelas Wamendag.

Program Resi Gudang, Upaya Pemerintah Serap Produk Pertanian

Pada kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa Selatan Wamendag Jerry juga meninjau Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Silo, di Desa Teep Kapitu, Kec. Amurang Barat. “Sangat disayangkan kalau SRG tidak difungsikan karena gudang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Wamendag seraya menambahkan meminta Pemkab Minahasa Selatan untuk memfungsikan kembali setelah gudang yang digunakan untuk menyimpan komoditas pangan jagung itu tidak beroperasi atau vakum.

Dikatakan, kedatangannya ke Minahasa Selatan untuk melihat lokasi gudang dan memastikan pemanfaatannya ke depan agar berjalan maksimal karena barang-barang komoditas petani bisa disimpan di SRG. “SRG merupakan instrumen tunda jual, sehingga kalau harga turun, petani bisa menyimpan hasil panennya di SRG selama beberapa bulan, dan komoditas itu akan dijual ketika harga naik,” tuturnya.

Gudang SRG Silo di Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara merupakan gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat cq. Kementerian Perdagangan melalui Dana Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009. Hingga saat ini, Gudang SRG belum dimanfaatkan karena Pemda mengalami kesulitan dalam mencari calon pengelola gudang yang memenuhi persyaratan. Kondisi gudang SRG saat ini terlantar dan perlu adanya perbaikan.

Wamendag menekankan pentingnya peran para Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pnegelolaan gudang SRG. Apalagi menurutnya, skema resi gudang bisa membantu petani untuk mendapatkan harga tawar yang lebih baik dan jaminan penyerapan pasar. Apalagi jagung di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi komoditas daerah dengan keunggulan komparatif yang harus benar-benar diperhatikan.

Maka, lanjutnya Kemendag pun membuat skema resi gudang untuk menyerap produk hasil pertanian ini. Kelebihan produk tersebut akhirnya dibeli pemerintah dan selanjutnya disimpan di gudang. Sehingga, petani bisa menikmati hasil panen dan roda ekonomi di masyarakat tetap berputar.

Selain itu, SRG menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi musim panen. Dengan adanya SRG, petani tidak harus segera menjual hasil panen karena dapat menyimpan hasil panennya di gudang. SRG ini salah satu solusi untuk mengatasi harga jual.

“SRG berpotensi menjadi instrumen dalam mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan. Sebab, SRG dapat menjadi alternatif instrument dalam mendukung tata niaga dan distribusi,” ujarnya,

Sementara itu Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk kembali menghidupkan SRG yang mangkrak beberapa tahun.

Keluhan petani ketiadaan gudang menyebabkan mereka dalam kendali tengkulak seperti keluhan para petani kopi, sehingga hal itu merupakan kesempatan untuk memanfaatkan SRG dengan maksimal. Tidak hanya jagung lanjut dia, karena banyak komoditas pertanian dan perkebunan lainnya bisa disimpan di SRG.

“Kami berharap Kemendag juga bisa memfasilitasi penambahan luas gudang karena kapasitas 400 ton tersebut tidak akan cukup menampung komoditas seluruh petani di Minahasa Selatan. Selain kendala pembiayaan juga manajmen pengelolaan” katanya. (**/dfy)

MINSEL, GN – Reaksi cepat langsung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan begitu Bencana Angin Puting Beliung  melanda Desa Tumaluntung dan Desa Tumaluntung Satu, Kecamatan Tareran, Kamis (24/06/2021).

Koordinasi dari  Pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE., dan Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandow, melalui Dinas Sosial dr. Rini Tamuntuan, yang juga didampingi Anggota Komisi III DPRD Sulut Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Boy Tumiwa, yang telah menyatakan kepedulian dengan turun langsung meninjau lokasi sekaligus menyerahkan bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak, Jumat (25/06/2021).

Sinergitas dalam koordinasi kerja juga ditunjukan oleh Pemkab Minsel, Bupati Franky Donny Wongkar, SH., dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang. Mereka berdua langsung menyatakan kepedulian dan dukungan dengan bertatap muka serta memberikan motivasi dan penguatan kepada masyarakat di kedua desa tersebut.

Tak hanya itu saja, perhatian Pemkab Minsel, Bupati Franky Wongkar dan Wabup Petra Rembang, dinyatakan lewat penyerahan bantuan berupa sembako dan uang tunai sejumlah 1 juta rupiah per kepala keluaraga (KK) kepada 127 KK pemilik rumah rusak usai terkena musibah.

Bupati Franky Wongkar dan Wabup Petra Rembang saat menyerahkan bantuan, turut didampingi Kadis Sosial Sofie Sumampow dan Staf khusus Bupati Willem Pasla.

Polres dan Bhayangkari Minsel pun turut andil lewat Kapolres AKBP Norman Sitindaon, SIK., dan Ketua Bhayangkari, yang juga turun langsung ke lokasi dan menyerahkan bantuan berupa logistik kepada masyarakat yang terdampak, didampingi Ibu Kapolsek Tareran Ipda Lumy Betsy dan Danramil Peltu Edy Santoso.

Perhatian dan solidaritas pun di tunjukkan seluruh Pemerintah Desa, Hukum Tua dan Prangkat Desa, serta masyarakat se Kecamatan Tareran, terdiri dari 11 desa yang telah menyatakan kepedulian dan kebersamaan dengan memberikan bantuan uang tunai sejumlah 37.406.000, 104 lembar seng, 12 totara, 3 kg paku dan seng.

Bantuan juga turut Pemerintah dan masyarakat Desa Ranolambot Kabupaten Minahasa yang telah menyatakan kepedulian dan kebersamaan dengan memberikan bantuan sejumlah 5 juta rupiah kepada masyarakat yang terdampak.

Komunitas Mobil Wulling juga turut turunlangsung ke lokasi dan menyerahkan bantuan berupa logistik buat masyarakat yang terdampak, dan bantuan dari Toko Rian Lansot, Kel. Najoan Rembe.

Tak hanya bantuan uang dan peralatan serta bahan bangunan yang diterima oleh Desa Tumaluntung dan Tumaluntung Satu, bantuan lainnya berupa tenaga membersihkan dan memperbaiki rumah rusak yang disumbangkan TNI dan Polri, Satpol PP Minsel dan BPBD Minsel.  ( ***)

AMURANG , GN  – Percepatan pembangunan infrastruktur bidang Perhubungan terus dipacu  Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dibawah komando Bupati Franky Donny Wongkar, SH, dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang.

Kedua Pemimpin Kabupaten Minsel itu , melakukan Peletakan Batu Pertama (Groundbreaking) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Amurang dan Launching Penerapan Aplikasi BLUe Dinas Perhubungan, Minahasa Selatan, di Pelabuhan Amurang, Kamis (10/06/2021).

“ Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi komoditas perkebunan, pertanian, hortikultura, pertambangan serta perikanan yang cukup menjanjikan. Oleh sebab itu diperlukan adanya fasilitas yang dapat mendorong dan juga berfungsi sebagai sarana percepatan pembangunan ekonomi masyarakat, seperti pelabuhan agar dapat memperlancar arus lalu lintas penumpang dan barang dari minahasa selatan ke daerah lain, ” tutur FDW.

Sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut Bupati Franky Wongkar, pelabuhan amurang adalah simpul dan bagian integral dari jaringan transportasi laut yang merupakan out-let (pintu gerbang) penghubung antar daerah yang juga berfungsi untuk melayani angkutan penumpang dan barang dari Minahasa Selatan ke daerah lain maupun sebaliknya.

“ Sebagaimana kita ketahui, saat ini baru ada satu kapal yakni KMP Porodisa yang secara rutin, 2 kali dalam seminggu melayani lintasan Amurang-Pananaru-Marore, ” kata Bupati FDW.

Bupati Franky Dony Wongkar juga menjelaskan, saat ini dilaksanakan juga launching aplikasi BLUe atau Bukti Lulus Uji Elektronik yang terintegrasi dengan kementrian perhubungan untuk memastikan kendaraan-kendaraan di wilayah Minahasa Selatan layak jalan serta memberikan jaminan keselamatan berkendara.

” Melalui aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah para pengendara angkutan untuk memperoleh layanan pengujian kendaraan serta bukti lulus uji yang asli dan sah sehingga perjalanan ataupun kegiatan perekonomian yang dilakukan dapat lebih cepat, mudah dan efisien, ” Ucap FDW.

Penerapan aplikasi BLUe, Bupati Franky Wongkar berharap,  sistem informasi angkutan umum dapat mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan dibawah pimpinan Kadis Verra Lasut AP, MSi, dalam mengelola dan mengatur sistem perhubungan di kabupaten minahasa selatan.

“ Sehingga dapat berjalan lebih tertib, jelas dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” harapnya.

Masih terkait proyek Rehabilitas Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Bupati Franky Wongkar mengingatkan instansi terkait dapat mengontrol pelaksanaan secara berkala agar dapat berjalan tepat waktu sesuai kontrak yang telah disepakati.

“ Begitu juga dengan penerapan aplikasi blue dan sistem informasi angkutan umum di Kabupaten Minahasa Selatan, saya minta instansi terkait agar dapat mensosialisasikan pelaksanaanya kepada masyarakat agar dapat segera merasakan kemudahan yang ditawarkan,” tegas bupati Franky Wongkar.

Selesai kegiatan Peletakan Batu Pertama di Pelabuhan Amurang, Bupati Franky Wongkar dan Wabup Petra Rembang bersama seluruh rombongan langsung meninjau Penerapan Aplikasi Blue di Kantor Dinas Perhubung yang berlokasi di Desa Kapitu.

Bersama dalam Acara Peletakan Batu Pertama (Groundbreaking) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Amurang Dan Launching Penerapan Aplikasi Blue tersebut yaitu; Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwakili Stenly Patimbano selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut Dan Llasdp Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Renhard Ronald, S.Si.T, Mt selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (Bptd) Wilayah 22 Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Jenny Johanna Tumbuan, SE, Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, SIK, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Andi Sinaga, Kajari Minahasa Selatan I Wayan Eka Miartha, SH, MH, dan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Royke Harold Inkiriwang, SH.  ( ***)

AMURANG , GN –  Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Franky Dony Wongkar ( FDW) dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang ( PYR) terùs melakukan lobi projek di Pemerintah Pusat.

Pada selasa (15/06/21),  Bupati Franky Wongkar melakukan kunjungan kerja di Kementrian Perhubungan Republik Indonesia,

kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Franky Wongkar di Kemenhub yaitu audiensi dengan Menhub RI Budi Karya Sumadi, didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat Ir. Cucu Mulyana, DESS.

Pada kesempatan itu , Bupati  FDW menyampaikan beberapa usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan daerah. “Pertama kami mengusulkan kebutuhan di Bidang Transportasi Darat, yang meliputi Fasilitas Keselamatan Jalan, berupa rambu lalulintas, alat pemberi isyarat lalulintas (warning light dan traffic light) pada ruas jalan Kabupaten Minahasa Selatan, Terminal tipe C yang berlokasi di Kecamatan Amurang dan Tumpaan, Pengadaan alat uji kendaraan bermotor, Pengadaan area traffic control system (ATCS) sebagai penunjang kegiatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pembukaan lintasan penyeberangan Amurang – Balikpapan (antar provinsi), Pemberian subsidi untuk pembukaan lintasan penyeberangan yang baru untuk lintasan Amurang – Melonguane (Antar Kabupaten), da. Pengembalian Kapal KMP. Moinit, yang dulunya pernah melayani lintasan Amurang – Pananaru,” Papar Bupati Franky Wongkar.

Berikut , Bupati juga menyampaikan kebutuhuan di Bidang Transportasi Laut. ” seperti Penambahan fasilitas pendukung pada Pelabuhan Amurang, Penambahan panjang dermaga pada Pelabuhan Amurang, Penambahan Rute/Trayek Kapal PELNI dari dan ke Pelabuhan Amurang, dan Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Amurang, ” Ujar FDW.

Dengan harapan , kata Bupati Franky Wongkar , beberapa usulan dimaksud dapat diterima dan terealisasi guna mewujudkan misi ke-3. “Yaitu pengembangan wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ” . Pintanya.

Menhub RI Budi Karya Sumadi, memberikan respon positif dan akan menindaklanjuti usulan dari Pemkab Minsel sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. ” Seperti Fasilitas keselamatan jalan, serta pembukaan lintasan antar kabupaten, Amurang – Melonguane,” tutur Menhub Budi Karya.

Menhub pun menambahkan, untuk lintasan antar Provinsi, Amurang – Balikpapan, serta lintasan trayek kapal dari dan ke Pelabuhan Amurang melalui subsidi ke PT. PELNI, disarankan agar ada “effort” dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penumpang dan barang. “Dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengupayakan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah. ”  terangnya.

Ikut serta dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Reinhard Ronald Lumba, SSiT, MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Verra Y. Lasut, AP, MSi. (***)

Amurang, GN –Penataan Sistem Birokrasi yang profesional melalui Tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Minahasa Selatan mulai diwujudkan oleh Bupati Franky Dony Wongkar ( FDW) dan Wakil Bupati Petra Y Rembang (PYR).

Memantapkan hal itu,  Senin (14/06/2021, Bupati Franky Dony Wongkar melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Departemen Dalam Negeri (Depdagri),  dengan agenda Rekomendasi Pergantian Pejabat Eselon II , III, dan IV, serta jabatan tambahan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Bupati FDW yang didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Minahasa Selatan Sonny Makaenas AP. SIP. MSi, diterima langsung oleh Dirjen Otda Drs. Akmal Malik M.Si.di Gedung F Lantai 8 Dirjen Otda DepdagrI.

Dirjen Otda merespon baik agenda usulan itu , bahwa untuk rekomendasi pergantian pejabat eselon II harus ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, dan untuk rekomendasi pergantian pejabat esellon III dan IV serta jabatan tambahan untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas, hanya sampai ditandatangani oleh Dirjen Otda. Sehinggga Dirjen Otda tinggal menunggu surat permohonan dari Pemkab Minsel dan akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi.

Tidak hanya itu saja, Dirjen Otda juga sangat antusias dengan agenda kunjungan Bupati Franky Wongkar. Disebutkan Dirjen, jika satu atau dua hari kedepan surat permohonan pergantian pejabat eselon III, IV dan jabatan tambahan sudah ada, maka Dirjen akan langsung menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi. Tergantung cepat atau lambatnya permohon dari Pemkab Minsel.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Minsel di bawah komando Bupati Franky Wongkar, langsung dengan sigap merespon pernyataan Dirjen Otda dan akan segera membuat surat permohonan Rekomendasi Pergantian Pejabat esellon III, IV dan jabatan tambahan kepala sekolah dan kepala Puskesmas.

Sebelumnya, Bupati Franky Wongkar bersama tim sudah berkunjung ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia di Jakarta, membahas terkait seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (***)

Amurang, GN –Masalah pertanian menjadi perhatian penuhDalam acara itu , langsung menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada kesempatan itu dalam acara Dies Natalies ke-61 Fakultas Pertanian Unsrat tersebut, dilakukan penandatangan Piagam Kesepakatan bersama.
“ Pendandatangan ini dilakukan bersama dengan Dekan Fakultas Pertanian dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota dan kelompok tani. Kegiatan dilanjutkan dengan Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara,” kata Bupati FDW .

Menurutnya lagi,Terjalinnya kerjasama ini , khususnya juga dengan OPD terkait di Kabupaten Minahasa Selatan, kiranya akan lebih memantapkan peran Unsrat untuk responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. ” Serta mampu konsisten memberi kontribusi terhadap misi dan upaya pencapaian misi pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang pertanian. ” terang FDW lagi. (Dfy)

Amurang, GN – Mendukung program BKKBN, Bupati Minsel Franky D. Wongkar, SH telah menyiapkan suatu Program Bangga Kencana Minsel untuk dipresentasikan didepan kepala BKKBN-RI dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat melakukan kunjungan di kabupaten Minsel Selasa (2/5/21).

” ijin pak kepala BKKBN, saya akan pmenyampaikan beberapa program yang sedang dan sementara kami laksanakan di era pandemic Covid19 saat ini, ” kata FDW.

FDW menjelaskan Program Bangga Kencana ini sementara dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan kegiatan,PERTAMA Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2021. Target kita selesai bulan Mei berjalan ini.. KEDUA, pelaksanaan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang, dengan pelayanan di 39 klinik keluarga berencana baik yang difasilitasi pemerintah ataupun swasta dibantu tenaga Dokter maupun Bidan. KETIGA, membangun generasi berencana lewat kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakat. EMPAT, percepatan pencegahan stunting melalui berbagai upaya sistematis dan tersturkur kepada ibu dan calon ibu dan yang KELIMA membangun kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutur FDW.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menopan dan memberi semangat kepada seluruh pihak terkait dalam kegiatan PK 2021 untuk tetap bersemangat agar pendataan bisa diselesaikan pada bulan Mei 2021 ini. “Mudahan-mudahan sukses 100 persen. Tapi apabila ada kesulitan, segera hubungi Kantor Perwakilan BKKBN, nanti kita akan bantu apa saja yang menjadi permasalahan,” tutur pria yang pernah membawa materi di Organisasi Internasional PBB tersebut.

Tim pendataan lanjut Hasto, harus door to door mendatangi semua keluarga yang ada di Minahasa Selatan, dan mencatat semua kondisi keluarga terkait jumlah anak, jumlah anggota keluarga, kondisi rumah, kondisi lingkungan, lantainya tanah atau bukan dan kemudian ada resiko stunting atau tidak. Hal ini akan menjadi data sangat penting serta modal untuk menjalani pembangunan daerah, ” tegas Hasto.

Ungkapan rasa terima kasih serta apresias juga Dia ungkapkan atas sambutan hangat dari pemerintah daerah Minsel.

” Kita bisa berkumpul bersama di Kabupaten Minahasa Salatan membuat saya terkesima, karena megah, meriah dan semangat yang luar biasa. Ini adalah energi positif yang diberikan oleh pemda Minsel agar kami lebih bersemangat untuk melayani rakyat, tidak mengenal lelah, dan selalu menangis dan tertawa bersama rakyat. Terima kasih program dan sambutan yang luar biasa ini,” tutupnya (dfy).

Amurang,GN. Semenjak Bupati Minahasa Selatan Frangki D Wongkar SH (FDW) dan Wakil Bupati Pdt DR Petra Y Rembang, MTh (PYR) memimpin , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sempat di inspeksi mendadak (Sidak) mereka berdua akibat pungutan liar (Pungli) dan kelambanan dalam mengurus administrasi masyarakat seperti KTP dan KK, namun hal itu tidak membuat oknum didalam Disdukcapil itu berubah, mereka kembali melakukan perbuatan jahat itu dimana baru baru ini sejumlah masyarakat melakukan pengaduan bahwa pungli masih ada di Dinas itu.Merespon hal itu FDW dan PYR langsung melaksanakan sidak di Kantor Dinas tersebut , Selasa (11/05/2021).

Mereka berdua langsung memantau kondisì
Dan suasana didalam serta melihat langsung kinerja pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat.dia menanyakan langsung tentang dugaan pungli di dinas itu.
” Perlu bapak dan ibu ketahui dalam pengurusan berkas berkas tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Jangan ada yang bayar bayar kepada petugas diisini. ” Tegas FDW kepada masyarakat yang ada di kantor itu.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran Disdukcapil baik itu kepala Dinas Corneles Mononimbar dan staf agar lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.bila ditemukan ada oknum oknum dinas yang bermain akan ada sanksi tegas menanti mereka.

Sejumlah masyarakat yang ada ditempat itu langsung memberi apresiasi atas Sidak yang dilakukan FDW dan PYR.mereka meminta kontrol/ sidak seperti ini di setiap Dinas harus sering dilakukan, mengingat sebagian besar Pegawai masih terbawa dan terbiasa dengan pola dan sistem lama yang tidak peduli dengan masyarakat tapi lebih mementingkan kesenangan pimpinan.

Mereka pun memberi contoh kenapa Pungli masih terjadi. Kelihatan Kadis Corneles Mononimbar tidak serius memberantas Pungli disini bahkan terkesan membiarkan bawahannya melakukan aksi itu.” Ujar beberapa warga yang sedang berada dikantor Disdukcapil.

Untuk itu mereka berharap kedepan ada penggantian atau Mutas pegawai besar besaran di Dinas tersebut agar program Bupati dan Wakil Bupati yang baru bisa berjalan dengan baik. (Dfy)

Amurang, GN- Dana bantuan untuk siswa kurang mampu / miskin yang diberikan oleh Presiden Jokowi lewat Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dimana besaran bantuan dana yang diberikan untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama ( SMP) sebesar RP 750.000 / Thn untuk setiap siswa.

Namun ada juga dugaan tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum kepala Sekolah (Kepsek) dalam penyaluran bantuan KIP tersebut.hal itu terjadi di Sekolah SMPN 3 Motoling Timur yang terletak di Desa Picuan Lama, dimana sejumlah orangtua mengeluhkan penyaluran bantuan KIP untuk anak mereka yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, karena diduga dipotong oleh ibu kepsek.
Menurut Bpk Karim Mahalika , anaknya terdaftar sebagai KiP, namun selama 3 thn hanya satu(1) kali mendapatkan bantuan , itupun hanya Rp 375.000. ” Itu diberikan setelah anak saya sekolah di SMA.jadi setelah lulus dari SMP baru diberikan.” Katanya.

belum lagi ibu Englani Sumangkut dimana anaknya Sekolah selama 3 Thn baru 1 kali dicairkan. ” selama 3 thn sekolah baru 1 kali dicairkan , itupun karena didesak. Karena kami langsung mengecek di Bank penyalur dan Dana itu sudah dicairkan. Lalu pihak Bank menyarankan langsung cek ke Ibu Kepsek dan disalurkan hanya 1 tahap. ” Urai Ibu Englani.

Setelah itu,Lanjutnya lagi, kami menanyakan dimana dana yang 2 tahun punya yang belum disalurkan Ibu kepsek menjanjikan akan dibayar pada awal bulan mei ini.namun ketika diminta kembali dia mengelak dengan alasan akan dikembalikan ke Kas Negara.masa dana itu sudah dicairkan lalu dikembalikan lagi.padahal dia sudah berjanji akan menyalurkannya. ” Sesalnya lagi.

Untuk itu Dia berharap agar Ibu kepsek segera menyalurkan dana tersebut, mengingat dana itu adalah Hak anak anak mereka. " Kalau tidak ada niat baik dari ibu Kepsek untuk menyalurkannya, kami akan tempuh proses hukum.” Tegas Ibu Englani Sumangkut.

Sejumlah Orang Tua yang anaknya mendapat dana Bantuan KIP turut menyuarakan hal yang sama agar ibu Kepsek segera menyalurkan Dana KIP itu. Mereka adalah : Astriani Tompodung,Deyke Rumondor,Nely Rumondor,Sefti Sumangkut,Marlin Tompodung,Helen Lendo,Ardy Sumangkut.

Sementara itu saat di konfirmasi ke Ibu Kepsek Serly Sumangkut, dia membantahnya. Karena setiap penyaluran dana itu untuk setiap siswa berbeda beda, ada yang terima RP 750.000 dan ada yang terima RP 375.000.
” Ada perbedaan dalam penerimaan besaran bantuan KIP ini untuk setiap Siswa, kenapa berbeda beda itu saya tidak tahu . Itu bukan dari bank tapi dari kemendikbud.” kata Sumangkut pada Gemparnews.com di ruang kerjanya, Rabu (5/05/21).

Soal Dana tahap 1 dan 2 yang belum dibayarkan, dia berjanji akan memberikan ke Orang Tua Siswa pada awal bulan juni ini. ” Saya akan memberikan Dana yang belum terbayarkan pada tahap 1 dan 2 ke orang tua  siswa pada awal bulan juni ini.” Janjinya lagi. ( Dfy)

Amurang,GN-Pengelolaan sistem keuangan yang baik suatu daerah akan berpengaruh pada peningkatan pembangunan daerah itu. Pembangunan itu berupa peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) dan peningkatan kegiatan fisik (Infrastruktur).

Kabupaten Minahasa Selatan membuktikan itu lewat kepemimpinan Bupati  Franky Donny Wongkar, SH., dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang menerima penghargaan lewat pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
kegiatan ini berlangsung pada hari Senin (03/5/21) di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menerima LHP dari Kepala Kantor BPK RI Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFK., dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kali ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut untuk ke 5 (lima) kalinya dalam 5 (lima) tahun secara berturut-turut. Turut bersama rombongan dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kab. Minsel Stefanus D.N Lumowa, SE. dan Sekretaris Daerah Kab. Minsel Denny Kaawoan, SE, M.Si. (dfy)