Sangihe,GN – Senin (29/6/2026), bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Pemerintah Kabupaten Kepulauan (Pemkab) Sangihe bersama dengan badan Pusat Statistik (BPS), melakukan Pencanangan Dan Penandatanganan Komitmen bersama Sensus ekonomi tahun 2026.

Kegiatan Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen bersama langsung dibuka oleh Bupati Michael Thungari,SE,MM dengan melakukan pemukulan Gong yang menandakan bahwa kegiatan telah dibuka secara resmi.

Penandatanganan Komitmen bersama ditandatangani oleh Bupati, Forkopimda,Kepala BPS, Wakil ketua DPRD dan Ketua Badan Adat Sangihe.

Bupati dalam sambutanya pertama-tama Thungari menyampaikan apresiasi kepada BPS Sangihe yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Lanjutnya bahwa, Sensus ekonomi akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun di daerah.Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

” Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan penuh Sensus ekonomi tahun 2026 dan Penandatanganan Komitmen bersama, dan hari ini merupakan wujud nyata sinergi Pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan yang ada,” kata Thungari.

Bupati pun meminta kepada kepala badan BPS Sangihe beserta seluruh jajaran yang ada,agar lebih humanis ketika mewawancarai masyarakat.

” Saya meminta kepada Bapak kepala BPS Sangihe beserta seluruh jajaran agar lebih humanis ketika mewawancarai masyarakat, tidak semua masyarakat tentu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi ekonomi yang baik, kepada para Camat Saya meminta untuk mengawal pelaksanaan pendataan di Wilayah masing-masing terus berkoordinasi dengan Pemerintah desa dan kelurahan, membantu penyelesaian kendala di lapangan bisa melibatkan RT,Kaling untuk melakukan pendampingan di lapangan,” Tutup Bupati Thungari

Sementara Eko Siswahto,SST, M.SE Kepala BPS Sangihe menyampaikan bahwa terkait dengan Sensus ekonomi tahun 2026, BPS akan mendata seluruh pelaku usaha.

” Terkait dengan Sensus ekonomi ini kami akan mendata seluruh pelaku usaha, selama itu melakukan usaha kami akan data, dan harapannya Sensus ini dapat berjalan dengan baik dan mohon bantuan dan kerjasama dari seluruh masyarakat agar dapat menerima petugas BPS dengan baik,”harap kepala BPS Sangihe yang low Profile ini.(RB)

SANGIHE,GN – Dalam rangka hari Keluarga nasional (Harganas ) tahun 2026, Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Daerah (DPPKBD), Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Penyuluhan dan memberikan pelayanan KB serentak yaitu, pemberian KB implan secara gratis, yang bertempat di Puskesmas Tona Kecamatan Tahuna Timur,Kamis (25/6/2026).

Kegiatan Langsung dibuka oleh kepala dinas DPPKBD dr.Yopi Thungari, M.Kes dalam sambutannya Ia menyampaikan bahwa, program pemberian KB implan gratis adalah program rutin dari dinas,namun hari ini istimewah karena dirangkaikan dengan hari keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati setiap tanggal 29 juni.

Lanjut Kadis DPPKBD bahwa Harganas tahun 2026 mengangkat tema ” Ayah wajib hadir ” Karena selama ini yang terlibat untuk membimbing dan mengasuh anak dianggap yang paling banyak adalah Ibu, Ayah-ayah kurang terlibat sehingga dari BKKBN mengangkat tema ” Ayah wajib hadir ” Untuk keseimbangan dan perkembangan keluarga maka dibutuhkan peran dari Ayah.

” Ayah bukan sekedar untuk mencari nafkah tetapi juga untuk mengasuh anak,oleh karena itu nanti akan ada program yaitu gerakan Ayah teladan,” kata Yopi Thungari.

Lanjutnya bahwa sementara program Pemasangan KB bukan untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memberi jarak antara kehamilan pertama dan kehamilan berikutnya.

” Dengan adanya jarak kelahiran anak yang baru lahir, benar-benar mendapat kasih sayang,mari kita gunakan kesempatan kita bangun keluarga kita masing-masing KB salah satu cara untuk mengatur, supaya anak mendapat kasih sayang yang betul-betul sehingga anak kita tidak stunting, akan tumbuh dengan cerdas dan sehat sesuai dengan harapan kita semua,” Tutup Kadis DPPKBD ini.

Sesudah sambutan kepala dinas langsung penyampaian materi dari narasumber yang di ikuti oleh seluruh peserta.

Turut hadir Sekretaris dinas Loesye Clodine Harindah,S.Sos, Kabid Keluarga Berencana ketahanan dan kesejateranan keluarga Vita Bogar, Kabid Penyuluhan dan penggerakan Imelda Lawendatu, SSTP, PKK Kabupaten ,PKK Kecematan,
Ketua IBI dan pengurus
Kapus Tona dan bidan-bidan
PLKB.(RB)

SANGIHE,GN -Senin (15/6/2026) Bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Michael Thungari,SE,MM selaku Bupati Kabupaten Sangihe melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu, Davidson Hendry Djarang,S.IP sebagai Kepala dinas definitif Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sangihe. Sebelumnya kurang lebih 2 tahun Davidson Djarang menjabat sebagai Plt.di Dinas tersebut.Pada kepemimpinannya Dengan berbagai inovasi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada dinas dukcapil, sehingga nama Davidson Djarang mendapat surat keputusan (SK) Mendagri dan dilantik sebagai Kepala dinas definitif pada dinas dukcapil.

Pelantikan ditandai dengan Pembacaan SK Mendagri, Pembacaan pelantikan, Pengambilan sumpah/janji, dan Penandatanganan berita acara Pengambilan sumpah/janji.

Bupati Michael Thungari SE,MM pada sambutannya menyampaikan bahwa, jabatan adalah suatu kepercayaan yang diberikan dan merupakan amanah yang harus dijaga.

” Jabatan yang saudara emban memiliki peran yang sangat strategis, dinas dukcapil merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat,” kata Bupati.

Lanjut Bupati pilihan rakyat ini ada beberapa hal yang ditekankan yang menjadi perhatian dalam melaksanakan tanggungjawab kedepan yaitu :
Pastikan seluruh pelayanan -administrasi Kependudukan berjalan dengan cepat,mudah ,tepat dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat.

” Karena itu Saya berharap pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terus memperkuat pola pelayanan jemput bola dan mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat yang berada di pulau terluar, jangan biarkan ada masyarakat yang kehilangan hak dan pelayanannya hanya terbatas karena oleh jarak dan aksesbilitas, dan perkuat kualitas data Kependudukan, oleh karena itu Saya minta dinas dukcapil terus meningkatkan validitas, ketepatan dan pemuktahiran data secara berkelanjutan, sehingga data Kependudukan benar-benar menjadi data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Thungari.(RB).

SANGIHE,GN – Kehadiran Bupati Michael Thungari,SE,MM dan Wakil Bupati Tendris Bulahari Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ,kamis (11/6/2026), di Kecamatan Kepulauan Marore tidak hanya membawa bantuan logistik bagi masyarakat terdampak, tetapi juga menghadirkan dukungan moril yang sangat dibutuhkan warga, khususnya anak-anak yang hingga kini masih berada di lokasi pengungsian.

Dengan penuh keakraban, Bupati terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai keluhan serta memberikan semangat kepada warga yang sedang menghadapi masa sulit. Sementara itu, kebersamaan yang terjalin bersama anak-anak melalui berbagai permainan sederhana menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemulihan psikologis korban bencana.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat Marore selama masa pemulihan pascabencana. Menurutnya, selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan mental dan trauma masyarakat juga menjadi perhatian penting agar warga dapat kembali menjalani aktivitas dengan rasa aman dan optimisme.

“Kami berharap kehadiran kami bersama Bapak Wakil Bupati dan Forkopimda dapat memberikan kekuatan serta semangat bagi masyarakat yang terdampak. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah selalu hadir bersama rakyat, terutama saat menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga.(RB).

SANGIHE,GN – Kamis, 11 Juni 2026  Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kunjungan tanggap darurat bencana ke Kecamatan Kepulauan Marore, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada Senin, 8 Juni 2026.

Berdasarkan data sementara, Kampung Kawio menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa tersebut. Tercatat sebanyak 55 unit rumah mengalami kerusakan berat, 16 unit rusak sedang, dan 6 unit rusak ringan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Kampung Kawio 177 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 483 jiwa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas musibah yang dialami masyarakat.

“Atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta seluruh masyarakat Sangihe, kami menyampaikan turut berduka dan prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Kampung Kawio dan wilayah terdampak lainnya,” kata Bupati Thungari.

Meski mengalami kerugian material yang cukup besar, Bupati mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur karena tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Di tengah situasi yang penuh duka ini, kita patut bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita sehingga tidak ada korban jiwa. Bangunan yang rusak dapat dibangun kembali, namun keselamatan manusia adalah yang utama,” tambahnya.

Pada Kunjungan tersebut juga diisi dengan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, BUMN, BUMD, serta berbagai pihak dan donatur yang turut memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan tidur, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh masyarakat akan menerima bantuan sesuai tingkat kebutuhan dan dampak yang dialami.

“Bantuan ini diberikan tidak hanya kepada warga yang rumahnya terdampak langsung, tetapi juga kepada masyarakat yang turut membantu saudara-saudara mereka sejak hari pertama bencana terjadi. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi musibah ini,” (RB).

SANGIHE,GN – Ronald Lumiu,SH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai pengadaan kendaraan dinas (mobnas) untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati Sangihe.

Lumiu mengatakan bahwa, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui mekanisme perencanaan yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujar Lumiu saat diwawancarai, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, secara protokoler kendaraan dinas yang saat ini digunakan pimpinan daerah sudah layak untuk diganti karena telah beroperasi selama lebih dari 13 tahun. Selain faktor usia kendaraan, biaya pemeliharaan yang terus meningkat juga menjadi pertimbangan utama.
“Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya, makanya direkomendasikan untuk pengadaan baru karena biaya perawatan kendaraan dinas lama terbilang tinggi. Dari sisi anggaran, pengadaan kendaraan baru justru lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” jelasnya.

Lebih lanjut Lumiu menambahkan, keberadaan kendaraan dinas yang layak dinilai sangat penting untuk menunjang tugas dan mobilitas pimpinan daerah yang cukup tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Terkait besaran anggaran, ia menilai pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total nilai sekitar Rp1,3 miliar masih tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, Lumiu menegaskan bahwa kendaraan dinas yang diadakan untuk Bupati dan Wakil Bupati Sangihe merupakan yang paling ekonomis dibandingkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah di beberapa kabupaten kepulauan lainnya.
“Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar dimedsos soal pengadaan mobil dinas Bupati dan wakil Bupati dengan total anggaran Rp. 1.3 Miliar, yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.(RB).

SANGIHE,GN – Kondisi ruas jalan Bira,Kahenesang,Kulur saat ini sudah rusak parah dan sangat berbahaya bagi para pengendara roda dua maupun roda empat, dan sudah ada korban yang jatuh,sehingga pemerintah setempat dan masyarakat meminta ada perhatian dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten.

Kerinduan masyarakat Kampung Bira untuk adanya perbaikan jalan yang rusak parah ,yang merupakan akses utama bagi para pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan roda empat akan segera terwujud.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjawab kerinduan masyarakat.

Kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sangihe di Kampung dengan icon buah cengkih ini, terbukti dengan adanya kunjungan Bupati Michael Thungari ,SE,MM bersama rombongan ke Kampung Bira belum lama ini, melihat langsung kondisi jalan yang rusak.

Kepedulian Pemerintah tidak hanya melihat dilapangan tetapi juga Bupati memperjuangkan sampai Pemerintah pusat yaitu diusulkan di program inpres jalan desa.

Hal ini pun di sampaikan kepala dinas PUPR daerah Kabupaten Sangihe Sherman Abast ketika di temui media ini kamis (11/6/2026) di ruang kerjanya.

” Jadi ini sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat lewat program inpres jalan desa, jadi tahun ini Pak Bupati sangat konsen di situ, kami dengan segala macam upaya jalan poros,Bira,Kahenesang, Kulur ini dapat terealisasi di tahun 2026 ini,saat ini kami dalam melengkapi dokumen, ketika semuanya sudah lengkap ,pasti akan dilaksanakan,” jelasnya.

Lanjut Kadis PUPR Sangihe ini, bahwa harapan Pemerintah Daerah agar ketika program ini sudah mulai dikerjakan meminta dukungan dari seluruh masyarakat yang berkaitan dengan poros jalan tersebut.

” Harapan Pemerintah agar seluruh masyarakat dapat mendukung program ini termasuk yang berkaitan dengan poros Jalan ini, yaitu pembebasan lahan agar masyarakat dapat mendukung dan bekerja sama,” tutup Abast.

Sementara Itu Kapitalaung Kampung Bira Janlyd Vidy Launa menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah daerah yang telah memperjuangkan perbaikan jalan Kampung Bira.

“Atas Pemerintah Kampung Bira dan seluruh masyarakat menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama jajaran yang boleh melihat langsung kondisi jalan kampung Bira dan juga boleh memperjuangkan perbaikan jalan ini sampai ke pemerintah pusat,harapan kami agar proses perbaikan jalan ini boleh terealisasi ditahun ini,” harap Launa.(RB).

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah,(Forkopimda), menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan menyusul gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe pada Senin (8/6/2026).

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Aula Rumah Jabatan Bupati, Selasa (9/6/2026).

Dalam Rapat koordinasi pimpinan daerah dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah itu secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana, terutama bagi masyarakat terdampak di wilayah pulau-pulau terluar Kecamatan Marore.

Bupati mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi langkah strategis agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

“Melalui penetapan status tanggap darurat ini, seluruh sumber daya pemerintah daerah dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Bupati.

Thungari menambahkan bahwa,pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi ini sendiri. Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan pascabencana,” katanya.

Selain menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, rapat juga membahas pendataan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, sarana ibadah, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat di Pulau Kawio, Matutuang, dan wilayah lainnya di Kecamatan Marore.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mempercepat asesmen lapangan guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sampai saat ini, tim gabungan masih melakukan pendataan dan pemantauan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan,” kunci Bupati Thungari. (RB)

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD), menggelar penyuluhan peningkatan kapasitas pencegahan stunting untuk lini Lapangan tahun 2026 di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara (Tabseltra).

Kegiatan Langsung dibuka oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara Alfried J.P Makagansa,S.Sos
Dalam sambutannya Camat menyampaikan bahwa, pentingnya peranan tenaga Lini Lapangan, sebagai ujung tombak dari Pemerintah.

” Tugas berat ini membutuhkan bekal yang kuat bagi Bapak/Ibu sekalian oleh karena itu kegiatan peningkatan kapasitas lini Lapangan Untuk Pencegahan stunting tahun 2026, yang dilaksanakan hari ini agar para kader,dapat melaksanakan sebaik mungkin dengan mempertajam data, pengisian dalam aplikasi dilakukan dengan akurat, mari kita perkuat pendampingan, tingkatkan kualitas edukasi kepada masyarakat, fokuslah pada perubahan perilaku pola asuh,pemberian ASI yang eklusif makanan yang kaya Protein,”Kata Makagansa

Kepala Dinas DPPKBD Sangihe dr.Yopi Thungari,M.Kes melalui Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Imelda Lawendatu,SSTP ketika membawakan materi menyampaiakan bahwa garda terdepan dalam penanganan stunting adalah tenaga lini Lapangan.Untuk TPK mereka pendamping keluarga, setiap keluarga yang berisiko stunting harus dalam pendampingan.

Lawendatu menambahkan bahwa,yang menjadi tenaga lini lapanganan adalah tim pendamping keluarga (TPK), yang didalamnya ada PKK,nakes, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

Lanjutnya juga bahwa dari dinas DPPKBD ada program kelompok kegiatan yaitu, bina keluarga balita, bina keluarga lansia,dan untuk bina keluarga balita dan remaja mengumpulkan orang tua yang punya anak balita dan remaja.

Pun disampaikan Lawendatu bahwa,persoalan -persoalan di masyarakat bukan hanya tanggung jawab satu dua orang saja, atau bukan hanya tanggungjawab Pemerintah tetapi menjadi tanggungjawab bersama, bisa melibatkan tokoh agama,tokoh masyarakat yang masuk sebagai mitra, tokoh pendidikan, tokoh pemuda,tokoh petani .

” Kita sama-sama komitmen, sama-sama membangun bahwa persoalan yang ada dimasyarakat bukan hanya persoalan satu dua orang,keluarga ketika mengalami persoalan atau masalah itu menjadi urusan semua, karena itu saat ini hadir tenaga lini Lapangan, ketika ada persoalan ada pendampingan TPK.

Lebih jauh Imelda menjelaskan bahwa,program keluarga berencana bukan untuk membatasi jumlah anak, tetapi lebih menjaga jarak kelahiran.

” Program keluarga berencana bukan untuk membatasi jumlah anak,tetapi lebih menjaga jarak kelahiran,itu point paling penting, tidak dibatasi jumlah anak berapa, selama keluarga masih mampu dipersilahkan yang penting mampu mendampingi, menghidupi dan menyekolahkan anak,” ucapnya.

Lawendatu juga memberikan apresiasi pada Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yang sampai saat ini tidak ada penderita stunting atau zero kasus.

” Luar biasa ini di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara sampai saat ini masih mempertahankan zero kasus penderita stunting dan ini adalah hasil kerja sama dan kerja keras dari semua pihak,dan kiranya ini terus dipertahankan,”tutup mantan Camat Tahuna Timur ini.

Turut hadir Kapitalaung Se Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,
Tim pendamping keluarga
Tokoh agama,tokoh masyarakat dan undangan.(RB).

Sulut,GN- Postingan disalah satu group Potensi Pembangunan Sangihe yang beredar luas di media sosial terkait SMAN 1 Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe menahan ijazah salah satu siswa yang tidak membayar komite, di bantah oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Juinar,S.Pd.

Ketika dihubungi awak media Gemparnews.com melalui Telephone selularnya, Kepsek Juinar menjelaskan semua siswa yang dinyatakan lulus punya hak untuk mendapatkan ijazahnya. Pihak sekolah tidak menahan satu pun ijazah tersebut. Justru, kata Juinar ada siswa yang belum membayar uang partisipasi ijazahnya pun diberikan.

“Bukan uang komite tapi partisipasi. Kami tidak menahan ijazah siswa. Justru ada siswa yang belum memberikan partisipasi, pihak sekolah memberikan ijazahnya ketika siswa maupun orangtua datang,” ujar Juinar, Kamis (4/6/2026).

Sampai hari ini, Juinar mengatakan pihak sekolah tetap menunggu siswa datang mengambil ijazahnya di sekolah. Dalam pengambilan ijazah ini, Juinar menjelaskan tidak ada kompensasi apapun dari sekolah.

“Sekali lagi kami katakan, tidak pernah sekolah menahan ijazah siswa. Dan tidak ada kompensasi apapun dalam pengambilan ijazah tersebut,” tegas Juinar.

Terkait dengan sekolah minta bawa sapu dan Pel, Juinar menegaskan kemungkinan itu ada siswa yang nilainya kurang atau atau mungkin ada perbaikan nilai, sehingga itu juga jadi permintaan dari siswa sendiri. “Jadi itu mungkin permintaan siswa sendiri,” kata Juinar.

Sementara terkait pengumpulan dana 50 ribu untuk sewa tenda dan dekorasi saat ibadah syukur kelulusan siswa, Juinar menerangkan bahwa itu kesepakatan semua orangtua saat rapat. “Jadi saat ibadah syukur, sewa tenda dan dekorasi itu ada. Dan itu kesepakatan bersama,” terang Juinar.

Dia berharap, bagi siswa yang mengambil ijazah, pihak sekolah terbuka dan tidak ada kompensasi apapun dalam pengambilan ijazah tersebut. ” Silahkan bapak,Ibu dan Siswa yang mau mengambil ijazahnya, datang di sekolah. Sekali lagi pihak sekolah tidak menahan ijazah siswa,” tutupnya. (sisco)