Sulut,GN – Selama dua hari DPRD Sulut yang tergabung dalam lintas komisi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengembangan reklamasi pantai Sindulang hingga Tumumpa Kota Manado. Terjadi pro dan kontra di tengah – tengah masyarakat pesisir yang berada di bibir pantai Sindulang hingga ke Tumumpa. Ada masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi ada juga masyarakat yang menolak.

Sontak permasalahan ini masuk ke meja para legislator Sulawesi Utara yang notabene sebagai lembaga perpanjangan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan bijaksana para legislator DPRD Sulut mencari solusi, sehingga mengundang pimpinan perusahaan pengembang di bawah PT Manado Utara Perkasa (MUP) dengan masyarakat yang menerima dan menolak pengembangan reklamasi di pesisir pantai Sindulang sampai Tumumpa.

Hari Senin 1 Juli 2024 DPRD Sulut yang dipimpin oleh legislator Jems Tuuk (JT) mengundang pihak pengembang PT MUP dengan Masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi.

Dari pertemuan tersebut, pimpinan rapat meminta kepada masyarakat agar mereka menyampaikan alasannya dimana mereka menerima pengembangan reklamasi tersebut.
Dari penuturan masyarakat dan pengembang kata JT sapaan akrabnya menjelaskan penyampaian masyarakat bahwa alasan mereka menerima pengembangan reklamasi diantaranya adanya pembangunan, wilayahnya akan maju, terbuka lapangan kerja, tambatan perahu juga di siapkan, tidak akan banjir dan lain-lainnya, itu juga jaminan dari PT MUP.

Menurut JT pihaknya juga menanyakan kepada masyarakat yang menolak reklamasi apakah mereka sudah bertemu dengan pihak pengembang, namun kata mereka belum pernah bertemu sehingga DPRD akan memfasilitasi. Kemudian di hari kedua, Selasa 2 Juli 2024 DPRD Sulut juga mengundang pihak pengembang PT. MUP dengan masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi.

“Hanya saja rapat hari ini legal standing dari tenaga ahli dan yang lain belum di sampaikan tetapi lembaga DPRD memberikan apresiasi kepada PT MUP dibawah pimpinan bapak Marthinus menjelaskan dengan detil proses perijinan sampai pada ijin ini keluar secara sah berdasarkan hukum yang ada di Republik Indonesia,” kata Jems Tuuk kepada sejumlah media usai rapat, Selasa (2/7/2024) dilantai 3 kantor DPRD Sulut.

Lanjut kata JT kemudian PT MUP menjelaskan juga tentang layout dari rencana reklamasi dan rencana apa yang akan di buat. “Hanya saja di dalam penjelasan pak direktur, anggota DPRD pak Yongki Limen menolak karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut,” ujarnya.

“Saya yakin PT MUP akan melihat aspirasi masyarakat karena pantai ini hanya itu di kota Manado dan masyarakat banyak akan datang apalagi daerah ini akan menjadi daerah pertumbuhan bangunannya dan kota akan lebih bagus,” tambah JT.

JT menegaskan apa yang dilakukan oleh DPRD adalah untuk memfasilitasi. “Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD hari ini adalah memfasilitasi. Dan DPRD juga melindungi investor dengan ijin yang lengkap tetapi dinamika dimasyarakat, DPRD juga harus tanggap sehingga dalam menyelesaikan persoalan ini tidak ada yang menang kalah tetapi harus menang menang supaya tidak ada yang kehilangan muka,” tegas JT.

Sementara ditempat yang sama, Direktur PT MUP Martinus Salim menyampaikan apresiasinya dimana DPRD menyelesaikan persoalan dengan menempatkan pada posisi netral.

“Kami melihat dalam hal ini DPRD provinsi Sulawesi Utara telah menempatkan diri pada posisi netral. Kami sangat menghargai dalam memfasilitasi ini,” ungkapnya.

Terkait dengan pekerjaan di lapangan, Direktur PT MUP mengatakan pihaknya saat ini mengehentikan sementara karena menghargai rekomendasi dari DPRD.

“Untuk sementara kami hentikan karena kami menghargai rekomendasi yang dilayangkan oleh DPRD. Kami tentunya dalam forum seperti ini akan mencoba menyerap aspirasi yang dapat kami terima sebisa mungkin tetapi tentunya kami akan mempertimbangkan cost dan benefitnya bagi perusahaan dan tentunya bagi masyarakat banyak dan kami berusaha membuat pembangunan yang terbaik bagi kota Manado ini,” ujarnya.

Untuk kelengkapan dan legal standing yang disampaikan oleh DPRD, direktur menjelaskan bahwa pihaknya akan memenuhi dan melengkapi segera.
“Legal standing perusahaan dan tim ahli yang dimintakan oleh DPRD tentunya kami akan melengkapi segera,” tutupnya.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat PT MUP dan Masyarakat yang menolak reklamasi diskors dan di lanjutkan pada pekan depan sambil menunggu PT MUP melengkapi legal standing yang dimintakan oleh DPRD.(sisco)

Sulut, GN- Direktur PT Manado Utara Perkasa (MUP) Martinus Salim  menyanggupi permintaan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Yongkie Limen (YL) terkait permintaannya untuk memasang baliho di sepanjang lokasi reklamasi Sindulang hingga Tumumpa.

Hal ini disampaikan YL ketika menerima masyarakat nelayan pesisir yang pro terhadap pelaksanaan reklamasi sepanjang pantai Sindulang hingga Tumumpa oleh pengembang PT MUP.

Menurut YL, alasan permintaan pemasangan baliho ini untuk mengetahui proyek apa saja yang nantinya dikerjakan oleh pengembang. “Jangan sama seperti tusa (kucing red) di dalam karung, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan . Jadi saya minta pasang baliho kalau boleh design gambar yang akan dikerjakan dicantumkan, supaya masyarakat tahu. Ini sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat,” kata YL Senin (1/7/2024) saat hearing bersama dilantai tiga ruang serba guna kantor DPRD Sulut.

Menanggapi apa yang diusulkan oleh YL tersebut, usai hearing Direktur PT. MUP menyanggupi permintaan tersebut. Namun menurut direktur, pihaknya akan melakukan koordinasi dan diskusi bersama management PT MUP karena dirinya tidak dapat mengambil kesimpulan dan memberikan jawaban langsung seperti apa yang harus di tampilkan. ” Pasti akan kami pasang baliho tetapi waktunya akan kami atur,” tandasnya.

Diketahui rapat hearing tersebut di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH.MH, Yongkie Limen, Reza Waworuntu, Ismail Dahab, dan Harold V Kaawoan. (sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis( Bimtek) Peningkatan Kapasitas Protokoler Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.

Kegiatan Rakor dan Bimtek ini dilaksanakan di Pantai Indah Tateli Resort selama tiga hari (28-30 Juni 2024) dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari utusan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara.

Acara pembukaan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan di dampingi anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Awaludin Umbola, Lanny Ointu, Kabag Protokoler Sekretariat KPU RI dan Plt Sekretaris KPU Sulut.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk menjalankan organisasi dengan baik, dalam melaksanakan satu tertib organisasi dalam konteks struktur dan strategi organisasi dalam satu tujuan dan kepentingan, terutama dalam konteks pelaksanaan tahapan pilkada.

“Pengenalan lebih dalam, bagaimana kita mengelola protokoler dalam tahapan pencalonan dalam pilkada,” kata Kenly.

Dia berharap, kegiatan Rakor dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Protokoler ini semua peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

“Mudah – mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik – baiknya, supaya setelah kita mengikuti kegiatan Rakor dan bimtek protokoler ini, tidak ada lagi terjadi kesalahan – kesalahan dalam kegiatan dan juga komplain. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sehingga saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” pungkas Kenly. (sisco)

Manado,GN – RSUP Prof Dr RD Kandou Manado bakal miliki gedung kanker 12 lantai. Pembangunan gedung ini untuk menambah sarana dan prasarana dan menjawab kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat yang datang di RSUP Kandou.

Direktur Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Kandou Manado dr Jehezkiel Panjaitan,MARS,SH kepada media Gemparnews.com ketika ditemui diruangan kerjanya mengatakan rencana peletakan batu pertama pembangunan gedung kanker 12 lantai akan di laksanakan antara bulan Juli dan Agustus mendatang. Selain dibangun gedung kanker juga berbarengan dengan dua gedung lainnya yang saling berdekatan di RSUP Kandou Manado.

“Direncanakan peletakan batu pertama pada bulan Juli atau Agustus 2024 mendatang, untuk pembangunan 12 lantai gedung kanker. Jadi ada tiga bangunan rencana akan kita bangun di sini tapi yang paling besar pembangunan gedung kanker ada 12 lantai,” kata dr Jehezkiel, Kamis (27/6/2024).

Lanjut kata dr Jehezkiel, lahan yang akan disiapkan untuk pembangunan gedung kanker 12 lantai terletak di parkiran depan RSUP Kandou Manado. ” Lahan itu nantinya menjadi tempat pembangunan gedung kanker 12 lantai, sesuai dengan maps dan sambil kita juga siapkan pembangunan dua gedung lainnya yang saling berdekatan,” jelas dr Jehezkiel.

Menurut dr Jehezkiel, pembangunan tiga gedung yang saling berdekatan ini gunanya untuk konektivitas antar ruangan gampang diakses. ” Kalau gedungnya berdekatan tentunya rumah sakit ini konektivitas atau integrasinya antar ruangan lebih gampang diakses,” tukasnya.

Pembangunan gedung kanker 12 lantai ini untuk peletakan batu pertama direncanakan dilakukan oleh Presiden atau menteri. “Sesuai wacana dan rencana, bapak presiden atau menteri atau juga Irjen yang akan melakukan peletakan batu pertama. Yang pasti pada Juli atau Agustus mendatang akan di lakukan kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan 12 lantai gedung kanker di RSUP Kandou,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen mengatakan komisi – komisi dan Panitia Khusus (Pansus) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Niklas menjelaskan Pansus yang melakukan perjalan dinas itu adalah pansus pemberdayaan pemuda.

“Semua komisi dan pansus melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dengan substansi masing -masing bersama dengan pansus pemberdayaan pemuda yang juga turut ambil bagian dalam kunker kali ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Pembahasan RANPERDA Tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah Bersama Perangkat Daerah Terkait, Selasa (25/6/2024) di laksanakan di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.

Rapat yang dipimpin ketua pansus Ismail menerima banyak masukan. Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta akan menjadi poin penting untuk pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota pansus Ayub Ali Albugis mengusulkan agar dalam pembahasan selanjutnya dapat menghadirkan organisasi kepemudaan dan ormas kepemudaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pansus ini.

Selain itu, Albugis juga memberikan usulan agar rapat pembahasan pansus dilaksanakan hari Senin dan hari Selasa setiap Minggu berjalan. ” Sehingga rapat pansus ini dapat selesai tepat waktu,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut Dr Flora Kristen juga memberikan tanggapannya terkait pembahasan pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah.

Dr Flora mengatakan kehadiran mereka dalam rapat pansus ini adalah sebagai penanggap. Menurutnya Pansus ini merupakan inisiatif DPRD Sulut, sehingga mereka hanya memberikan masukan ataupun tanggapan.

Setelah mendengarkan masukan dari peserta rapat, Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah menskors dan rapat dilanjutkan pada Minggu depan.

Turut hadir Wakil Ketua Jems Tuuk,
Sekretaris Inggrid Sondakh, Anggota Reza Waworuntu, Ayub Ali Albugis, Melisa Gerungan, Hilman Idrus, Meyke Lavarence serta Dinas terkait Dispora Sulut dan Biro Hukum Pemprov Sulut. (sisco)

Sulut,GN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melantik dan melaksanakan Apel Akbar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024, di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado, Senin (24/06/2024).

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly Poluan mengatakan, peran serta pemerintah dan stakeholder dalam membantu tugas PPDP atau Pantarlih ini.

Kenly mengatakan, tugas Pantarlih akan lebih mudah jika mendapat dukungan penuh oleh pemerintah Provinsi ataupun daerah begitupun juga Forkopimda.

Menurut Kenly, dengan adanya dukungan dari semua pihak maka proses pemutakhiran data pemilih ini akan lebih mudah dilalui.

“Terutama proses koordinasi dengan Bawaslu. Ini penting karena komitmen kita sebagai sesama penyelenggara untuk kerjasama dan kolaborasi harus dilakukan agar aktivitas ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Kenly.

Kenly mengucapkan selamat atas pelantikan 7.568 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih se-Sulawesi Utara ini, dan berharap dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin.

“Semoga pekerjaan sebulan ini dapat dijalankan sebaiknya. Dan melakukan pekerjaan ini sesuai dengan prosedur atau standar operasional,” ujarnya.

Dia berharap, PPDP atau Pantarlih ini dapat melakukan kunjungan ke semua pemilih atau semua rumah untuk memastikan hak pilih semua yang berhak memilih.

“Tapi bagi semua yang belum memenuhi syarat harus dilaporkan tidak memenuhi syarat,” tutupnya.

Sementara itu, Assisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mewakili Gubernur dalam menyampaikan selamat kepada semua yang sudah dilantik.

Lanjutnya mengatakan ini merupakan tugas yang mulia dalam rangka mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini.

Dalam sejarah demokrasi kata Mangala, baru kali ini dilakukan pemilihan serentak se Indonesia. Ini tantangan atau challenge bagi semua termasuk penyelenggara Pilkada.

“Bagi pantarlih, tugas ini berat. Selama sebulan bapak ibu akan bertugas. Karena ini lakukan tugas ini dengan baik, lakukan dengan tanggung jawab. Pemerintah provinsi akan memberi support dan dukungan,” ungkapnya.

Diketahui, Lima Kabupaten/Kota yang hadir secara langsung dalam kegiatan Pelantikan dan Apel Akbar ini yakni Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa. Sementara kabupaten/kota lainnya mengikuti secara online.

Sebagai informasi, PPDP atau Pantarlih akan bekerja mulai hari ini 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Selama sebulan kedepan, Pantarlih akan mulai melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar calon pemilih yang memenuhi syarat memilih pada Pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Turut hadir Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda, Pejabat di Kabupaten Kota di Sulawesi Utara dan jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.(*/sisco)

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mewakili Gubernur Prof. Dr (HC), Olly Dondokambey, SE membawakan sambutan ibadah pengucapan syukur di Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah Wori Satu, Minahasa Utara, Minggu (23/6/2024) kemarin.

“Selaku pribadi dan keluarga mengucapkan selamat atas perayaan pengucapan syukur ini. Berkat dan anugerahnya selalu Dia berikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga berjemaat dan bermasyarakat,” kata Silangen membacakan sambutan Gubernur.

Ketua BPMJ GMIM Imanuel Wori yang juga sebagai Ketua Wilayah Wori Satu, Pdt. Septineke C. Karundeng, STh, MTh memimpin jalannya ibadah pengucapan syukur.

Turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Stevie Watupongoh, SIP., M.Si, Staf Ahli Bupati Minahasa Utara Bidang Pembangunan, Camat Wori Christiana Doodoh, SE, dan Pj Hukum Tua Desa Wori Rommy Ch. Lopo bersama perangkat desa. (sisco/*)

Manado,GN- Untuk mengantisipasi tidak terjadinya kesalahan komunikasi (miss comunication) antara pasien atau keluarga pasien dengan pihak RSUP Kandou Manado terkait pelayanan, termasuk langkanya atau terjadi kekosongan salah satu obat dan juga obat pengganti sejenis yang sama komposisinya, maka pihak manajemen akan melakukan langkah dan terobosan yang sangat baik, dengan memberikan informasi lewat pemberitahuan juga menempel di setiap bilik kaca termasuk diarea apotik dan ruangan antrian pengambilan obat di setiap apotik di lingkungan RSUP Kandou Manado.

Langkah ini sangat tepat, sehingga pasien maupun keluarga pasien dapat mengetahui informasi apabila terjadi kelangkaan atau kekosongan salah satu obat di apotik di lingkungan RSUP Kandou Manado.

Hal itu di sampaikan oleh direktur utama RSUP Kandou Manado melalui Manager Tim kerja Pelayanan penunjang Nurliah Arsam, S.Si,Apt,MARS kepada sejumlah media ketika ditemui diruangan kerjanya, Kamis (20/6/2024).

“Kami akan memasang informasi di bilik kaca agar setiap pasien masuk bisa membaca. Kami akan menempel informasi dikaca bahwa Asetosal belum tersedia dan akan di ganti dengan produk obat yang sejenis, sama komposisinya dan fungsinya dengan merk inzana,” jelasnya.

Selain kekosongan obat Asetosal kata Nurliah, juga terjadi kekosongan obat Aspilets. Kekosongan obat Aspilets bukan hanya di RSUP Kandou, tetapi terjadi secara nasional menyeluruh di Indonesia.

“Kekosongan aspilets bukan hanya di RSUP Kandou tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi bukan saat ini tetapi kekosongan itu dari akhir tahun lalu. Kekosongan obat ini, karena kelangkaan bahan baku dan nomor ijin edar belum keluar,” ujarnya.

Nurliah menuturkan selama ini RSUP Kandou terus berupaya mencari solusi terbaik dalam mengatasi hal tersebut.

“Selama ini RSUP Kandou berupaya mencari kekosongan obat ini, solusi yang terbaik dan subtitusi obat yang sejenis dengan Asetosal 80mg,” ungkapnya.

Selain itu, pihak hukormas akan memasang Barcode di setiap tempat yang dapat di baca oleh pasien maupun keluarga pasien.

“Karena barcodenya masih terbatas maka Direktur layanan operasional menginstruksikan agar bagian hukormas untuk membuat barcode pengaduan yang lebih banyak dan Informasi – informasi terkait kekosongan obat harus di temple agar mereka dapat membaca, selain juga informasi ke DPJP,” pungkas Nurliah. (sisco)

Sulut,GN- Koordinator divisi (Kordiv)Hukum Bawaslu Sulut Erwin F Sumampouw SP.MAP menutup secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi pembentukan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa pada Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (15/6/2024) tadi pagi di hotel Manado Tateli Resort.

Kepada sejumlah media Sumampouw mengatakan Bawaslu mengadakan Rapat koordinasi dan evaluasi pembentukan panwas kecamatan maupun panwas kelurahan dan desa pada tahapan pilkada 2024, hal ini dilakukan untuk melihat dimana ada kendala ataupun hal-hal yang menganggu pada proses pembentukan badan edhok tersebut.

Lanjut kata Sumampouw, out put dari hasil yang kami evaluasi itu akan kita rekomendasikan untuk penyusunan petunjuk teknis (juknis) kedepan.

” Dalam evaluasi ini, kami melibatkan dokter dari rumah sakit terkait dengan kesehatan rohani dan juga melibatkan dari Badan Narkotika Nasional, karena hal itu menjadi persyaratan admnistrasi bagi jajaran Bawaslu dalam melakukan proses perekrutan badan edhok nantinya kedepan,” tutupnya.

Diketahui kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari mulai 13 – 15 Juni 2024. (sisco)