Dirut RSUP Kandou Manado Tandatangani Komitmen Nasional Percepatan Pelayanan Ibu dan Anak

Jakarta,GN – Komitmen nasional percepatan pelayanan ibu dan anak di Indonesia berfokus pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta pencegahan stunting melalui penguatan fasilitas kesehatan, perluasan akses jaminan persalinan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan secara berkesinambungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Utama (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K), FIHA, MARS,MH.Kes melakukan penandatanganan komitmen nasional dalam upaya percepatan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Jumat (07/08/2026).

Acara penandatanganan ini dilakukan saat kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang diselenggarakan di Jakarta, 5 -7 Agustus 2026. Turut menyaksikan acara penandatangan ini oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS.

“Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial, melainkan janji dan tanggung jawab besar. RSUP Dr. M. Kandou Manado bertekad sepenuh hati untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik, lebih aman, dan lebih merata. Kami akan terus memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta menyediakan fasilitas dan sarana penunjang yang memadai, sehingga setiap ibu dan anak yang datang ke rumah sakit kami mendapatkan pelayanan terbaik tanpa pengecualian. Semua ini kami lakukan demi menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan berkualitas. Ini adalah wujud pengabdian kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia secara keseluruhan.”kata Dirut.

Penandatanganan komitmen ini menjadi bukti nyata keseriusan RSUP Kandou Manado dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Turut hadir mendampingi Direktur Utama RSUP Dr. M. Kandou Manado dalam melakukan penandatangan, Direktur Medik dan Keperawatan, dr. Wega Sukanto, Sp.B,TKV,(K).(sisco)




RSUP Kandou Manado Bersama Kajati Sulut Gelar Sosialisasi Good Governance dan Penanganan Gratifikasi di Era Digital

Manado,GN – Tindak lanjut  implementasi Nota Kesepahaman (MoU) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepatuhan hukum, serta mencegah praktik korupsi maka RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado bersama Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosialisasi Good Governance dan Penanganan Gratifikasi di Era Digital, Kamis (6/8/2026).

Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K)., FIHA., MARS., MH.Kes., menegaskan rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang harus terus dijaga. Karena itu, prinsip good governance harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar memenuhi aturan administrasi. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan harus menjadi landasan dalam setiap pelayanan yang kita berikan,” kata Dirut.

Dijelaskannya bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam menjaga integritas aparatur. Praktik gratifikasi kini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui transfer elektronik, dompet digital, voucher elektronik, hingga berbagai bentuk hadiah berbasis platform digital.

“Seluruh pegawai harus memahami apa yang termasuk gratifikasi, bagaimana cara menolak, melaporkan, serta mengelolanya sesuai ketentuan. RS Kandou telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai bagian dari komitmen membangun organisasi yang bersih dan berintegritas,”ujar Ketua PERSI Sulut itu.

Kegiatan ini kata Dirut, diharapkan  mampu memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan rumah sakit serta meningkatkan kepatuhan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., yang diwakili Koordinator Bidang Pidana Khusus, Dr. R. Bayu Probo Sutopo, SH., MH., menyampaikan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kejati Sulut dan RS Kandou Manado  dalam memberikan pendampingan hukum kepada mitra strategis.

“Kehadiran kami bertujuan memberikan proteksi dini agar potensi permasalahan hukum dapat dicegah sejak awal. Kami ingin membangun kesadaran bahwa etos kerja, rasa memiliki terhadap institusi, dan kekompakan merupakan benteng utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran,” terangnya.

Kata Dia, sebagian besar persoalan hukum berawal dari lemahnya pengawasan internal dan kurangnya kepedulian terhadap organisasi.

“Saya berharap tidak ada persoalan yang harus sampai menjadi laporan kepada kami. Jabatan itu bersifat sementara, tetapi integritas harus dijaga selamanya. Manfaatkan MoU ini untuk berkonsultasi dan mencari solusi sebelum muncul persoalan hukum,” ucapnya. (sisco)




Yongkie Limen Serap Aspirasi Warga Taas Lingkungan VI Manado

Sulut,GN- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapil Kota Manado, Yongkie Limen, melaksanakan Reses II Tahun 2026 di Taas Lingkungan VI, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Senin (3/8/2026) malam.

Kegiatan berlangsung pukul 18.30–21.00 WITA dan dihadiri sekitar 200 orang, meliputi perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, serta warga dari berbagai lingkungan.

Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas:

– Lingkungan: Peningkatan program kebersihan melalui lomba kebersihan lingkungan, serta penataan lahan pekuburan dengan konsep yang lebih efisien mengingat ketersediaan lahan semakin terbatas.

​- Pendidikan: Peninjauan dan penyederhanaan persyaratan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh manfaat program.

​-Infrastruktur: Perbaikan saluran drainase di Lingkungan VI untuk mengatasi genangan air dan menata kualitas lingkungan permukiman.

Yongkie mengatakan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Seluruh usulan akan dihimpun, dikaji sesuai kewenangan, dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan DPRD Provinsi Sulut.

“Aspirasi yang disampaikan menjadi komitmen untuk diperjuangkan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” kata Yongkie.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kebutuhan pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata. (*/sisco)




Cindy Wurangian Apresiasi Bank SulutGo

Sulut,GN- Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pricilia Cindy Wurangian memberikan apresiasi kepada Bank SulutGo atas prestasi dan kinerja yang sudah di capai sampai hari ini.


Apresiasi ini disampaikan oleh Cindy pada saat Rapat Banggar DPRD Sulut bersama Bank SulutGo pada Rabu, (05/08/2026) di ruangan rapat paripurna.

” Saya memberikan apresiasi kepada manajemen Bank SulutGo atas prestasi selama ini. Mereka terus bekerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara,” kata Cindy.

Selanjutnya Cindy juga memberikan pertanyaan menyangkut insentive pegawai Bank SulutGo.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Revino Pepah, menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang di berikan oleh anggota DPRD Sulut.

Revino menjelaskan, terkait dengan dana remonerasi bagi pegawai itu tetap berlaku. Namun menurut Dirut, insentive itu berlaku bagi pegawai yang mencapai target kinerja. “Aturan ini kami berlakukan untuk memberikan sebagai motivasi kerja yang lebih baik. Aturan yang sudah lama tidak berlaku lagi,” ucapnya Revino. (sisco)




Roring Serap Aspirasi Warga Bumi Nyiur

Sulut,GN- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Kota Manado  Dr Ir Royke Octavian Roring, MSi., IPU., melaksanakan Reses Kedua  di Kelurahan Bumi Nyiur, Manado. Legislator DPRD Sulut ini menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait infrastruktur dasar dan kebersihan lingkungan.

Dalam penyampaian sejumlah warga mengeluhkan terkait tumpukan sampah di jalan utama SMK 6 Manado dan permintaan lampu penerangan jalan. Selain itu, permasalahan infrastruktur juga menjadi sorotan dan  kerusakan jalan sepanjang 210 meter di Perumahan Pakowa Indah yang belum diperbaiki oleh Pemkot Manado serta masalah drainase, jalan bahkan reling pengaman.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Roring berkomitmen akan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Manado untuk mengatasi masalah sampah dan mengecek kelayakan alat angkut sampah. Dia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Untuk infrastruktur, kata Roring akan mengusahakan perbaikan lampu jalan, tiang listrik, drainase, dan paving block secepatnya. Sementara aspirasi terkait sungai mayondok, Roring menjelaskan bahwa Pemkot Manado telah melakukan pelebaran sungai, namun peran aktif masyarakat tetap dibutuhkan untuk menjaga kebersihan. Seluruh aspirasi akan dikawal agar dapat direalisasikan demi kenyamanan warga. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Secara Resmi Membuka Kejuaraan Tinju Walikota Cup 2026

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD membuka secara resmi kejuaraan Tinju Walikota Cup Manado 2026, Selasa (28/7/2026).

Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Perbati) Manado. Ajang bergengsi berlangsung di Lapangan Basket Mega Mall Manado.

Ketua DPRD Sulut dalam mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus membuka kejuaraan tinju amatir.  Kehadiran pimpinan dewan tersebut menjadi tanda dimulainya kompetisi tinju antar daerah yang dinantikan oleh para atlet dan pecinta olahraga bela diri.

Walikota Cup tahun ini mencatatkan partisipasi yang sangat luas, tidak hanya dari dalam provinsi tetapi juga melibatkan sasana-sasana tinju ternama dari luar daerah. Tercatat ada tujuh sasana dari berbagai wilayah di Indonesia yang turut berkompetisi, yaitu dari Jakarta, Ternate, Lampung, Gorontalo, Maluku, dan Bali.

Peserta dalam kejuaraan ini dari berbagai pulau untuk menunjukkan bahwa Walikota Cup Manado telah berkembang menjadi ajang nasional yang mampu menarik minat petinju muda berbakat untuk menguji kemampuan mereka di kancah yang lebih luas.

Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet tinju serta mempererat silaturahmi antar daerah melalui sportivitas olahraga. (*/sisco)




Stella Runtuwene Soroti Dinsos Sulut  Lamban Respon Program Pro Rakyat

Sulut,GN- ​Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, angkat bicara usai rapat berlangsung diruangan paripurna Selasa (28/7/2026), terkait kinerja dinas teknis, khususnya Dinas Sosial.

Dia  menyoroti lambannya mengeksekusi program pro-rakyat. Padahal, seluruh dokumen penunjang serta data calon penerima di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Minahasa Selatan telah dirampungkan sesuai mekanisme yang berlaku.

”Usulan ini murni aspirasi warga, bukan kepentingan proyek. Kami sudah serahkan seluruh data teknis agar dinas terkait turun melakukan verifikasi lapangan. Sayangnya, hingga memasuki tahapan anggaran perubahan, janji eksekusi tersebut tak kunjung terbukti,” kata Stella.

​Keterlambatan ini menempatkan para legislator pada posisi dilematis, terlebih agenda Reses masa persidangan dijadwalkan berlangsung pada 1–4 Agustus mendatang. Stella mengkhawatirkan munculnya persepsi negatif dari konstituen di daerah pemilihan akibat janji program yang belum terwujud.

​Dari sekitar 10 unit usulan rumah layak huni untuk wilayah Minahasa Selatan, belum ada satu pun yang masuk tahap realisasi. ​”Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan,” ujar Stella.

“Banyak warga kurang mampu yang sudah memiliki lahan pribadi, namun tempat tinggal mereka jauh dari kata layak. Mereka sangat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah ini. Tentu ada beban moral bagi kami saat kembali turun ke daerah jika aspirasi yang diperjuangkan justru tertahan di tingkat eksekusi,” sambungnya.

​DPRD Sulut memastikan akan mengambil langkah tegas. Persoalan ini bakal dibawa ke rapat kerja komisi untuk menguji transparansi dan kesiapan Dinas Sosial. Legislator DPRD Sulut ini  akan mengawal ketat alokasi bantuan Rumah Layak Huni, agar masuk dalam skala prioritas penetapan APBD Perubahan mendatang. (sisco)




Ini Pesan Dirut Prof Starry Rampengan Saat Membuka Orientasi Diklat Prodi Profesi Ners Poltekes Manado

Manado,GN- Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Prof Dr dr Starry Rampengan,SpJP(K), FIHA,MARS, M.H.Kes membuka secara resmi kegiatan Orientasi pendidikan dan pelatihan (Diklat) BHD,K3RS,PMKP, PPI dan pelayanan prima bagi mahasiswa Program pendidikan (Prodi) profesi Ners Poltekes Kemenkes Manado, Selasa (28/7/2026).Kegiatan pembukaan orientasi Diklat ini di pusatkan di gedung utama lantai dua RSUP Kandou Manado.

Wakil Direktur 1 bidang akademik Poltekes Kemenkes Manado, Samuel Tambuwun, M.Kes menyampaikan terimakaih atas segala dukungan RSUP Kandou Manado dalam kegiatan orientasi Diklat ini.

“Terimakasih banyak atas support yang diberikan oleh RSUP Kandou Manado kepada Poltekes Manado. Tentunya kami.merasa bahwa Rumah Sakit Kandou Manado sangat mensuport dalam kegiatan ini,” kata Tambuwun.

Dia berharap, kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, dapat berlanjut terus menerus. ” Kerjasama ini, kami berharap terus berlanjut, Sekali lagi kami sampaikan banyak terimakasih atas suportnya, dan ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Tambuwun berpesan kepada mahasiswa yang ikut orientasi Diklat, agar mengikuti setiap materi secara teratur. “Tentu dalam mengikuti pelatihan ini kami mengikuti regulasi yang ada di RSUP Kandou. Untuk itu mohon arahan dari pak Direktur utama RSUP Kandou Manado sekaligus membuka kegiatan orientasi ini secara resmi,” tukas Tambuwun.

Sementara itu, Dirut dalam sambutannya mengatakan RSUP Kandou Manado terus memberikan layanan prima. Pelayanan disini kata Dirut, membutuhkan kerja yang cepat. Gercep dalam melakukan tindakan pertama ketika pasien dalam keadaan darurat untuk melakukan pertolongan.

Lanjut Dirut mengatakan Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan orientasi Diklat merupakan investasi sumber daya manusia, sehingga Dirut berpesan agar senantiasa mengikuti materi dengan baik, rajin berdiskusi dan menaati semua ketentuan aturan yang berlaku.

“Anda ini adalah Investasi Sumber daya manusia. Tentu kami berharap adik – adik peserta mengikuti secara serius dan rajin – rajin berdiskusi dan memiliki etitute yang baik untuk menaati segala aturan yang berlaku. Dengan  memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, kegiatan orientasi dibuka secara resmi,” tandas Dirut Prof Starry Rampengan, disambut dengan tepuk tangan meriah seluruh peserta.

Turut hadir Direktur DSM, Pelatihan dan Penelitian dr Yune Laukati,M.Kes, Plt Manager Diklat Frets Melope,SE.M.Si, Para Dosen Poltekes Kemenkes Manado. (sisco)




Roring Pertanyakan Pengelolaan Silpa dan Penetapan Batas Defisit Anggaran Daerah

Sulut,GN- Royke Roring selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saat rapat pembahasan anggaran di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026) mempertanyakan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penetapan batas defisit anggaran daerah.

Roring menyoroti fakta bahwa nilai SILPA daerah dalam lima tahun terakhir konsisten berada di angka minimal Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar. “Mengapa pemerintah daerah tetap menetapkan batas defisit di bawah satu persen, padahal terdapat sisa anggaran yang cukup besar,” kata Roring.

Menanggapi hal pertanyaan tersebut, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan tidak semua nilai SILPA dapat digunakan secara bebas. “Dari total estimasi Rp 60 miliar, hanya sekitar Rp 20–30 miliar yang merupakan SILPA murni. Sisanya adalah dana terikat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembayaran PPG Guru,” jelas Tahlis.

Lanjut Tahlis menjelaskan sebagian besar SILPA selama ini berasal dari sisa hasil tender pekerjaan fisik yang belum tuntas atau efisiensi belanja perjalanan dinas. Namun, dengan target pelaksanaan program 100 persen agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, potensi SILPA dari kegiatan fisik diprediksi akan menurun.

Meskipun regulasi memungkinkan kata Tahlis, batas defisit dinaikkan hingga maksimal 2,5 persen, Sekprov menegaskan pembatasan saat ini dilakukan karena tekanan kemampuan keuangan daerah akibat penurunan dana transfer dari pusat.

“Secara regulasi ruang itu tersedia. Namun, SILPA tetap menjadi sandaran terakhir kami,” tandasnya. (*/sisco)




Berikut Penyampaian Sekwan Niklas Terkait Pembekalan Reses, Bagi Staf Pendamping Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Weliam Niklas Silangen S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris DPRD Sulut memberikan pembekalan reses bagi Staf Pendamping Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut. Pimpinan dan anggota DPRD Sulut sesuai jadwal akan turun lapangan menemui konstituen untuk menyerap aspirasi.

Acara pembekalan reses digelar di Ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026). Kehadiran Sekwan didampingi oleh beberapa Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkup Sekretariat DPRD Sulut.

Pembekalan reses bagi staf pendamping bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi, teknis, dan ketepatan pelaporan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh pimpinan maupun anggota dewan selama masa reses.

Sekwan memberikan pencerahan terkait tugas-tugas utama para pendamping reses seperti fasilitasi teknis, manajemen administrasi, dan pertanggung jawaban anggaran keuangan dalam kegiatan reses. (sisco)